Pengembang Dukung Penundaan Pemindahan Ibukota Baru

JAKARTA,KORIDOR—  Keputusan pemerintah menunda pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke Penajam Passer Utara di Kalimantan Timur mendapat dukungan dari berbagai pihak. Penanganan kesehatan masyarakat dianggap lebih prioritas.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida, menyatakan dukungannya terhadap penundaan pemindahan ibu kota negara.

“Sebelum Covid-19 sebenarnya kami sudah minta ditunda karena waktu itu properti cenderung sepi,” ujarnya. Setelah ada Covid-19, pengusaha masih fokus bertahan dari pandemi.

Totok menyatakan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat bertemu dengan anggota REI untuk membahas kerja sama pembangunan di ibu kota baru. Komunikasi kembali terjadi sekitar Mei 2020 namun kemudian belum ada kepastian lagi. “Kita pikirkan survive dulu,” katanya, seperti dikutip Tempo.

Anggota REI sebelumnya berencana menanamkan investasi di ibu kota baru. Tak tanggung, dana sekitar Rp 1.000 triliun siap digelontorkan untuk menggarap sektor properti di lokasi ibu kota baru. Mereka menilai proyek ini menjanjikan lantaran tanah telah disiapkan pemerintah sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana seperti kawasan hunian dan rumah sakit.

Seperti dinyatakan, bahwa penundaan pemindahan ibukota karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi covid-19. Hal itu dinyatakan oleh Bappenas Suharso Monoarfa , Menteri PPN/Kepala  dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (8/9). Namun sampai kapan?

Dalam sidang itu Suharso tak menjawab pasti.

“Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold,” kata Suharso.

Meskipun ditunda, proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada tahun depan, katanya. Bappenas tetap mendukung persiapan serta masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar.

Saat membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2021 di gedung DPR/MPR, Jumat (14/8), Presiden Jokowi tak menyinggung soal pemindahan ibukota baru. Presiden hanya mengatakan bahwa pemerintah fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesehatan dari pandemi Covid-19. Selain itu, yang menjadi fokus pemerintah adalah peningkatan investasi melalui penerapan omnibus law RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja.

Pada kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memastikan bahwa tidak ada anggaran pembangunan fisik untuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2021 mendatang.

“Kalau (dana) fisik belum ada. Kami itu di software-nya, perencanaan jalan terus dari satgas kami di PUPR ada tim yang membahas perencanaan pembangunan IKN, ,” ujarnya, disela-sela acara penanda tanganan investasi sejumlah ruas tol baru di Kementerian PUPR, Rabu (9/9/2020).

Sebelumnya, Tri Dewi Virgianto, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga mengatakan kementerian masih melanjutkan studi kelayakan atau feasibility studies untuk proyek ibu kota negara.

“Pemerintah saat ini fokus menanggulangi pandemi. Itu sebabnya, Presiden belum menyampaikan perkembangan persiapan IKN hingga saat ini,” katanya dalam diskusi virtual yang digelar oleh Kyoto Ideas Forum, Minggu (16/8).