JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Pengamat dan Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit menilai sektor perumahan khususnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ini terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki atau bertempat tinggal di hunian yang layak dan berkualitas.
“Sektor perumahan (masih) jalan di tempat. Bahkan berjalan mundur. Permasalahan “backlog” (kekurangan perumahan) belum teratasi. Jumlahnya justru semakin meningkat. Kita berharap pemerintah yang akan datang agar lebih memperhatikan hunian rakyat, terutama bagi Milenial dan MBR,” ucap Panangian kepada awak media, di Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Menurut Panangian, pemerintah memiliki program yang cukup bagus, yakni menargetkan zero Backlog pada tahun 2045.
“Program ini sangat mulia, tapi jelas membutuhkan kebijakan atau program yang tidak biasa. Strateginya harus matang. Jika tidak program ini hanya akan jadi mimpi belaka,” imbuhnya.
Panangian memaparkan, Presiden Jokowi dalam sambutanya pada Musyawarah Nasional (Munas) REI 2023 lalu mengatakan jika backlog perumahan kita masih 12,7 juta unit. Padahal Kementerian PUPR selalu mengklaim setiap tahun sudah membangun lebih dari 1 juta rumah.
“Pertanyaannya, mengapa dari 2014 sampai 2023, angka backlog tidak berkurang. Kalau klaim Kementerian PUPR benar, harusnya sekarang sudah berkurang 9 juta sejak 2014. Tapi nyatanya seperti lagu ‘aku masih seperti yang dulu’,” tutur Panangian.
Soal target Zero Backlog pada tahun 2045, menurut Direktur Eksekutif Panangian School Of Property pemerintah perlu upaya keras dan kerja yang cerdas untuk mencapai ke sana. Kalau sekarang jumlahnya Backlog mencapai 12,7 juta unit, berarti harus dihitung berapa unit yang harus dibangun dalam waktu 21 tahun mendatang.
Minimal pemerintah butuh membangun sekitar 600 ribu unit per tahun. Namun jika ada kebutuhan sekitar 700 ribu unit per tahun dari keluarga baru. Maka total rumah yang harus dibangun setiap tahun sebanyak 1,3 juta unit. Padahal yang dibangun pemerintah sekarang hanya 200 ribu sampai 220 ribu unit/tahun. Jika hanya 200 ribu per tahun, artinya menurut Panangian, capaian itu tidak jauh beda dari capaian pembangunan rumah di zaman Pak Harto. Di Zaman itu pemerintah bisa membangun sebanyak 190 ribu unit per tahun
“Itulah faktanya. Karena ini kenapa harus 1,3 juta unit per tahun. Kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Suharto sampai pemerintahan yang sekarang. Itu lho keprihatinan kita, karena tidak ada perkembangan,” tambahnya.
Butuh Dana Rp101 Triliun Per Tahun
Menurut Panangian realisasi KPR hari ini hanya Rp 662 triliun atau sama dengan 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 34 persen. Sedangkan Singapura 42 persen. Bahkan Viatnam lanjut Panangian sudah lebih dari 5 persen.
Sebagai pengamat ia mengusulkan Indonesia harus membangun 500 ribu unit rumah tapak bersubsidi, 500 ribu unit rusunami dan 3 juta rumah di kawasan pedesaan. Dana yang diperlukan sekitar Rp101 triliun per tahun. Rianciannya, Rp 50 Triliun untuk rumah tapak, Rp 36 triliun untuk rusunami dan Rp 15 triliun rumah di pedesaan.
“Salah satu cara yang paling simple adalah menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi kita sekarang kan cuma Rp20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun. Jadi untuk perumahan tidak sampai 3 persen. Bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10 persen. Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10 persen. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp40 trilun sampai 50 triliun lah. Paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang. Jadi tetap dibutuhkan peningkatan anggaran dari APBN, “ terangnya.
Di sisi lain, Panangian juga melihat kegagalan pemerintah dan developer untuk membangun rusunami. Kegagalannya kita lihat ada pada pemerintah daerah. Pengembang sekarang tidak ada yang mau bangun. Hal ini karena harga jualnya yang terlalu murah. Meski ada yang berhasil seprti kalibata city, Bassura, dan Green Pramuka. Setelah itu pengembang tidak mau lagi disuruh bangun. Hal ini karena pemerintah tidak peduli, tidak hadir, tidak mau tahu, dan tidak pernah memikirkan rusunami, termasuk pemerintah daerah.
“Rusunami ini juga gagal karena banyak spekulan. Yang tinggal di Kalibata City misalnya, seharusnya bukan orang yang punya mobil tiga. Yang gagal siapa? Ini kegagalan pemerintah dong, karena dia tidak atur dan awasi dengan benar,” pungkasnya.
