Infrastruktur

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Presiden Jokowi mengakui betapa pentingnya sektor properti dalam berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sambutannya pada Rakernas Real Estate Indonesia (REI) akhir tahun lalu Presden Jokowi pernah mengatakan bahwa properti merupakan sektor yang strategis, karena aktivitas pembangunan perumahan berkontribusi 13,6% terhadap priduk domestik bruto (PDB) nasional pada 2020.

“Kebangkitan industri properti ini sangat penting, karena memiliki rantai pasok yang tinggi, ke industri turunannya” jelasnya.

Sektor properti berkaitan dengan 174 bisnis lainnya, seperti membeli material seperti batu, semen, cat, dan lantai yang sangat tinggi konten lokalnya. Hal tersebut berarti pemulihan dan kebangkitan industri properti akan membuka kembali kesempatan kerja dari berbagai sektor. “Industri rantai pasok akan berkembang, sehingga membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” beber Jokowi.

Karena pentingnya sektor properti bagi pemulihan ekonomi nasional tidak heran jika pemerintah memberikan beberapa stimulus, seperti kebijakan PPN 10% ditanggung pemerintah. Kebijakan ini telah memberikan dampak pergerakan pasar untuk segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dan terjadi pertumbuhan penjualan secara signifikan untuk rumah seharga Rp500 juta ke atas.

Pengamat Properti Aleviery Akbar pun mengatakan, stimulus yang diberikan pemerintah akan mendongkrak pertumbuhan penjualan properti. Selain kebijakan PPN 10%, kebijakan uang muka (down payment/DP) 0 persen juga turut mendurong penjualan properti. Maka dari itu, dirinya berharap, pemerintah bisa terus memberikan relaksasi kebijakan, sehingga sektor properti dapat tumbuh lebih lagi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Insentif pemerintah atas PPN, BPHTB , LTV jika terus berlanjut di tahun 2022 maka  penjualan rumah tapak akan terus tumbuh karena kebutuhan primer masyarakat dengan harga dibawah Rp2 miliar. Properti untuk kelas  rumah mewah secondary masih terus semarak diperjual belikan selama masa pandemi,” ujar Aleviery Akbar ketika dihubungi wartawan di Jakarta.

Sektor properti dan perbankan merupakan dua sektor yang berkesinambungan. Kedua industri ini juga diyakini bakal menjadi andalan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. BTN menjadi harapan karena mempunyai track record yang sangat panjang dalam memngurusi rumah rakyat yang berdampak pada 174 industri ikutannya dari pembiayaan kredit yang digelontokan bank tersebut.

JAKARTA,KORIDOR— Selaras dengan semangat meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat dunia pendidikan maka Asosiasi Pengembang Dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)  melakukan kolaborasi & Sinergitas dengan dua institusi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia dari sisi akademisi dan LPK Pelatihan-PPI dari sisi kompetensi.

“Adapun Asprumnas sebagai praktisi, maka kami  berperan sebagai lembaga yang mendidik tenaga professional dibidang properti. Kolaborasi dua institusi ini bertujuan menciptakan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha Bidang Properti. Menjadikan Pendidik Terdidik dengan Memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Properti pelayanan publik dan ketentuan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan,” ujar Muhammad Syawali, Ketua Umum DPP Asprumnas.

Intinya lanjut Syawali, kerjasama atau  kemitraan ini adalah antara PT Bangun Bangsa Insani sebagai mitra badan usaha milik Asprumnas (BUMA) yang akan memberi kontribusi terhadap Manajemen BUMA dengan STIE Indonesia. Kerjasama tersebut langsung ditanda tangani oleh Riska Martina Sitepu, Direktur Utama PT Bangun Bangsa Insani. Sedangkan dari STIE Indonesia oleh Assoc.Prof. Drs Ridwan Maronrong, M.Sc, Rektor STIE Indonesia.

“Asprumnas memiliki badan usaha yang bergerak dibidang lembaga sertifikasi dan Lembaga Pendidikan Pelatihan & Keterampilan). Bertujuan meningkatkan kualitas SDM + Skill Full (Dunia Properti), Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Memperkuat Daya Saing Terhadap Employee Dalam dan Luar Negeri serta mempersiapkan diri sebagai entrepreneurship bidang Properti dan pemasaran,” terangnya.

PT BBI sendiri lanjut Syawali dimotori oleh tiga orang Dewan Pakar Asprumnas, yaitu Dr Mukti Ali Mdp, Ir Yudi Hendrawan MRE dan Agung DH

JAKARTA,KORIDOR – Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan peran ibu dalam program perumahan sangat dibutuhkan. Peran ibu selain mendidik anak-anak dan keluarga juga sangat diperlukan untuk mewujudkan hunian yang layak dan harmonis.

“Peran ibu dalam program perumahan itu sangat penting. Ibu selain memberikan pendidikan bagi generasi muda Indonesia juga bertanggung jawab atas pengelolaan di rumah sehingga terwujud hunian yang layak dan harmonis dalam kehidupan berkeluarga,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Iwan menyatakan, pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2021 ini dirinya juga berharap para ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk lebih bersemangat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan hunian yang layak huni. Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga terus berupaya membantu masyarakat dengan berbagai program perumahan seperti rumah susun, rumah khusus, bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah serta bantuan prasarana,sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia ke depan semakin besar. Adanya backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia menjadi pemacu pemerintah untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah di Indonesia.

“Selamat Hari Ibu dan saya melihat bahwa sosok ibu sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Ibu bagaikan rumah bagi kita dan selalu memberikan doa-doa terbaiknya serta menjadi pendorong Indonesia Maju,” harapnya.

LUMAJANG,KORIDOR—Developer Lintas Asosiasi menyalurkan bantuan sebesar Rp 15,2 juta untuk korban erupsi Semeru. Bantuan langsung diterima secara simbolis oleh Indah Amperawati, Wakil Bupati Kabupaten Lumajang. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Risma Gandhi,  Ketua Umum Srikandi Pengusaha  Properti Indonesia (Srideppi) didampingi oleh Sanjaya & Ruth (Apersi Lumajang) di Pendopo Kantor Bupati Lumajang, Sabtu, 11 Desember 2021.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua BazNas Lumajang H. Atok Hasan Sanusi, Yoyok Himawan & istri (PT. Rizkia Anugrah Pratama), Hj. Lintin (Srideppi wilayah Papua), Henny Suharyati (Srideppi wilayah Surabaya), Dewi Sri Mulyati (Srideppi Jabar.)

Indah Amperawati, Wakil Bupati Kabupaten Lumajang pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas bantuan materil dan moril dari para pengembang. Ia berharap mengingat luasnya wilayah terdampak dan banyaknya jumlah korban, maka para pengusaha properti juga bisa ikut andil membantu masyarakat.

“Ke depan kami akan fokus pada program-program pemulihan. Khususnya pemulihan ekonomi, pendidikan bagi anak-anak korban bencana, hingga program bantuan rumah layak huni. Mudahan-mudahan teman-teman pengembang bisa ikut andil di dalamnya,” pinta Indah.

Risma Gandhi mewakilli para donator menyampaikan duka yang mendalam dan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

“Dan hari ini mewakili teman-teman developer lintas asosiasi menyalurkan seluruh donasi yang kami kumpulkan sejak minggu lalu. Update sementara hingga kemaren, (Sabtu,11/12, red) terkumpul dana lebih dari 16,8 juta. Sesuai arahan pemerintah Lumajang, sebanyak Rp 15,25 juta sudah kami salurkan ke rekening Baznas. Sisanya kami berikan dalam bentuk bingkisan kepada anak-anak yang mengikuti program healing,” tambah Direktur Utama Jurnal Properti Indonesia tersebut.

Risma menyebut, donasi yang dikumpulkan baru bersifat pribadi dari teman-teman pengembang dan bersifat dadakan. Pascabencana sebagai pengembang tentunya juga menaruh perhatian pada rumah-rumah yang rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan.

“Kita akan coba menghimpun pengembang lain, membantu pemerintah dalam program recovery. Karena kalau bersama-sama tentu akan sangat meringankan. Itu juga masukan dari wakil bupati soal peran serta developer dalam pembangunan relokasi korban bencana semeru pasca bencana ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Atok Hasan Sanusi , Ketua Baznas Kabupaten Lumajang yang menerima dana mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kepedulian para pengembang. Baznas lanjutnya masih terus siap siaga untuk melayani masyarakat terdampak. Asesmen juga dilakukan dalam mempersiapkan penyaluran bantuan lanjutan kepada para penyintas agar lebih luas menyentuh titik-titik lain yang sulit ditempuh dan belum tersentuh bantuan.

“Kami bangun posko-posko bagi pengungsi di sekolah-sekolah dan fasilitas umum yang lokasinya aman, sesuai arahan pihak terkait. Di sana ada pos layanan kesehatan, dan ada konselingnya juga,” ujarnya.

Informasi dari Atok, sampai Sabtu kemaren sebanyak 6.200 orang mengungsi yang tersebar di berbagai titik pengungsian di Kabupaten Lumajang dan Malang. Sebanyak 43 korban meninggal, 12 dilaporkan hilang, Kemudian 2.970 rumah rusak berat, sedang dan ringan, 33 fasilitas umum rusak di beberapa kecamatan.

JAKARTA,KORIDOR— Praktisi Hukum Muhammad Joni, SH. MH mengusulkan agar Peraturan Pemerintah (PP) No 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan perlu menambahkan pengaturan menyangkut realestat kesehatan. Alasannya, masalah pengelolaan rumah sakit (RS) sangat kompleks. Bukan hanya pelayanan medis dan non medis, namun insfrastruktur kesehatan yang mencakup realestat rumahsakit.

“Oleh sebab itu, perlindungan terhadap RS mestinya mencakup pula infrastruktur kesehatan dan realestat kesehatan. Caranya dengan menyiapkan standardisasi atau NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sebagai pedoman dalam layanan medis dan non-medis di RS,” ujar Muhammad Joni dalam seminar virtual “Digitalisasi Transformasi dan Pembiayaan RS di Era Normal” yang diadakan Asosiasi  Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Pusat dari tanggal 15-18 November 2021.

Kompleknya masalah rumahsakit karena memiliki resiko hukum, terikat disiplin dan etika yang dapat diatasi dengan kepastian standar layanan dan aturan rumah sakit (hospital by laws). Karena itu Pengelolaan rumah sakit perlu perlindungan hukum yang pasti.

“Rumah sakit itu menjalankan sebagian tanggungjawab dan urusan negara di bidang pelayanan kesehatan (public health services) sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 28I ayat 4,” tambah Kuasa Hukum ARSSI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

Menurut Joni, RS dalam operasionalnya tidak bisa lepas dan merupakan bagian utuh dari aspek lahan, bangunan, properti, arsitektur, zoning, infrastruktur dasar, pengelolaan limbah B3, serta tata kota. RS juga melekat erat dengan hospital estate management dan building management.

Selain pembuatan standardisasi, rumah sakit dalam hal ini ARSSI selaku asosiasi sebaiknya mengagendakan advokasi hukum terstruktur melalui penguatan tim lawyer ARSSI untuk perlindungan hukum RS dan Manajemen RS. Bahkan jika perlu, tegas Joni, ARSSI dapat membuat tim advokasi yang proaktif memonitor dan melakukan litigasi, literasi dan advokasi RS, manajemen RS dan juga tenaga kesehatan yang mengalami masalah hukum

JAKARTA,KORIDOR—Venue cabang olahraga Menembak Indoor untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang dibangun di kawasan kompleks olahraga Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, kini tampak megah. Venue yang dibangun menggunakan dana APBD senilai Rp123 miliar ini kurang lebih memiliki spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan venue serupa di daerah-daerah lainnya.

Hanya saja, venue Menembak Indoor Papua ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, venue Menembak Indoor Papua ini menerapkan regulasi keamanan ketat, seperti misalnya di arena menembaknya dan juga pada gudang penyimpanan senjata dan peluru yang menggunakan jeruji mirip sel.

“Tingkat keamanannya memang sangat diperhatikan, karena belajar dari pengalaman. Penyimpanan gudang senjata dengan peluru akhirnya dipisah, dan dilengkapi dengan jeruji sel,” ujar Yoyok Himawan, Panitia PON XX Cabor Menembak

Tak hanya itu, istimewanya, venue ini bahkan sudah memiliki standar kejuaraan dunia yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Venue Menembak Indoor terdapat sejumlah hall atau area fungsi meliputi running target, finall hall, gedung pengelola dan asrama.

“Saya kira secara regulasi sama, tapi terjadi beberapa penyempurnaan. Walaupun secara fungsi hampir sama. Untuk yang 50 meter Ini menampung 250 penonton, di 10 meter 300 penonton, running target ada 35 penonton, dan final hall 150 penonton. Venue ini standarnya sama dengan yang digunakan di Dubai pada Kejuaraan Dunia menembak,” terangnya

Siap Digunakan

Lanjut  Yoyok Himawan, pihak panitia terus bekerja keras mempersiapkan dan meningkatkan berbagai aspek agar cabang olahraga menembak agar siap digunakan pada tanggal 4 Oktober nanti.

“Cabang olahraga menembak ini olahraga yang berbahaya. Sehingga unsur keamanan di arena perlombaan dan diluar arena menjadi perhatian khusus kami. Pelapisan keamanan, untuk arena lomba untuk nomor tembak reaksi, lapangan shotgun dan 300 meter, dipastikan agar tidak merugikan masyarakat sekitar,” katanya.

Peningkatan keamanan juga dilakukan di luar arena lomba dengan menambah sekatan, seng atau penutup supaya masyarakat atau penonton tidak masuk ke lapangan tembak. Hal itu untuk mencegah pihak yang tak berkepentingan masuk ke arena.

“Dari Bais, Intel dan kepolisian siap dengan tenaga penuh, termasuk infrastrutur pendukung seperti xray, dan lain lain sudah siap,”’ ujarnya

Sedangkan untuk akomodasi dan konsumsi yang menjadi bidang tugasnya, Yoyok mengaku sudah selesai persiapannya menjelang cabor menembak mulai dilombakan.

“Sekarang atlit sudah berdatangan, latihan dan penyesuaian arena lomba. Akan ada 200-an atlet dari 29 propinsi, diluar official, dan dewan juri yang kami inapkan di 6 lokasi berbeda. Untuk panitia saja jumlahnya sampai 230-an orang. Jadi persiapan kami dari sisi akomodasi dan konsumsinya harus matang betul. Agar atlet nyaman bertanding,” terang pengusaha properti ini.

Dengan segala persiapan itu, ia pun mengaku optimistis pelaksanaan lomba yang dijadwalkan pada 4-13 Oktober 2021 itu dapat bergulir dengan lancar.

“Semua lini kami harus pastikan siap. Torang Bisa! Sukses prestasi dan sukses penyelanggaraan denga tetap mendukung sportifitas,”tambahnya.

Jakarta,--Pemerintah mendorong Anggota Developer Properti Indonesia (Deprindo) fokus membangun rumah bersubsidi guna mendukung program sejuta rumah agar  berjalan optimal. Karena itu hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan agar segera dikomunikasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Pemerintah meminta anggota Deprindo yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperbanyak pembangunan rumah bersubsidi. Paling tidak tahun depan, bisa sampai 10.000 unit rumah bersubsidi. Jangan kuatir soal kuota,  akan ada lebih dari 200.000 unit untuk pendanaannya,” ungkap Alfian Arif, Kepala Divisi Pemasaran Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Deprindo, di Jakarta, Sabtu,12/6.

Arif mengingatkan pengurus dan anggota Deprindo, bahwa membangun rumah bukan sekedar fisik bangunan. Tetapi adalah membangun kehidupan yang layak dengan menciptakan lingkungan dan rumah yang berkualitas.

“Karena itu Rakernas Deprindo yang sudah berlangsung dari kemaren sampai hari ini harus mampu melahirkan rencana kerja yang baik dan terukur. Bagaimana menciptakan pengembang yang tidak hanya menitik beratkan pada kuantitas tetapi juga kualitas bangunan rumah subsidi sesuai aturan pemerintah,” tambahnya.

Suhandi HS, Ketua Umum DPP Deprindo menegaskan bahwa salah satu butir hasil Rakernas Deprindo adalah memaksimalkan pencapaian kinerja anggota Deprindo, khususnya dalam membangun rumah bersubsidi.

“Deprindo baru tiga tahun lalu didirikan. Dengan anggota aktif mencapai 237 perusahaan developer. Sebagian besar, 80 persennya, membangun rumah komersil, hanya 10-20 persen yang membangun hunian subsidi. Tentunya, tantangan dari PPDPP untuk target 10.000 unit rumah subsidi bukan pekerjaan mudah bagi kami. Karena itu kami akan terus sosialisasikan program rumah subsidi ini agar lebih banyak anggota Deprindo yang tertarik membangun,” janjinya.

Tahun 2021 Deprindo menargetkan pembanguan 1.000-an unit rumah baik itu komersil dan subsidi. Namun belum separuhnya terpenuhi karena berbagai alasan. Diantaranya terkait pendanaan dan menurunnya daya beli masyarakat. Karena itu dalam ajang Rakernas 2021 ini salah satu program kerja yang akan dicapai adalah bagaimana mencari sumber-sumber pembiayaan yang mudah dan murah serta memperkenalkan bagaimana cara cepat anggota menjual rumahnya lewat pemasaran digital

“Deprindo itu lahir karena anggotanya membutuhkan komunikasi intens satu sama lain. Tanpa sekat pengurus dengan anggota terhadap bisnis yang sedang mereka kerjakan agar berjalan baik. Karena itu kita sesame anggota banyak bikin proyek bareng. Kalau ada yang punya masalah cepat kita carikan solusi,” tambahnya.

Pada ajang Rakernas Deprindo, Suhandi berharap pemerintah lebih rajin turun ke lapangan. Melakukan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan. Terutama untuk pengembangan perumahan program subsidi.

“Rata-rata banyak pengembang baru di Deprindo. Dan mereka belum terbiasa membangun rumah bersubsidi. Perlu kami sebagai pengurus dan pemerintah membantu sosialisasinya,”pungkas Suhandi.

JAKARTA,KORIDOR– Mbizmarket platform e-commerce yang dikembangkan oleh  PT Brilliant Ecommerce Berjaya (PT BEB) ditetapkan menjadi mitra Bela Pengadaan, program yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendukung Program UMK Go Digital melalui proses belanja langsung di lingkungan  Kementrian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dengan nilai belanja maksimum hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi.

Kerjasama antara Mbizmarket dan LKPP ini  didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 155 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau E-marketplace Sebagai Mitra Program Bela Pangadaan di LKPP.

Sebelum bergabung dan ditetapkan sebagai mitra Bela Pengadaan, platform Mbizmarket telah dipercaya dan dimanfaatkan  sebagai platform e-commerce untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Jawa Barat  melalui program JABAR BERDERING (Jawa Barat Belanja Daring) sejak Januari 2020, disusul Pemerintah Provinsi Bali pada Juli  2020,   Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program JATIM BEJO (Jawa Timur Belanja Online) pada Nopember 2020,  Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2021, dan Jawa Tengah melalui program BLANGKON JATENG (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah).

Mbizmarket dalam hal ini secara langsung mendukung LKPP melalui program Bela Pengadaan untuk  pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);  mendorong UMK Go Digital bergabung dengan Mbizmarket sebagai e-marketplace, menjadikan pengadaan barang /jasa lebih inklusif, meningkatkan produksi dalam negeri serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah (PBJP).

“Program Bela Pengadaan yang digagas LKPP menggandeng e-marketplace, yang salah satunya Mbizmarket.co.id bertujuan untuk memberikan stimulus serta kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi covid-19 untuk bangkit dan berjualan di pasar pengadaan pemerintah. Transaksi yang dilakukan melalui e-marketplace diharapkan dapat mendorong transparansi sehingga mampu mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. “ujar Sekretaris Utama LKPP, Setya Budi Arijanta.

CEO Mbizmarket, Rizal Paramarta mengatakan “Kami sebagai mitra Bela Pengadaan siap mendukung Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam hal pengadaan untuk berbagai kategori barang dan jasa yang dibutuhkan, mulai dari makan minum, alat tulis kantor, souvenir, transportasi dan layanan kurir, yang mitra penyedia/ vendornya telah terdaftar di platform mbizmarket.  Kerjasama antara Mbizmarket dan LKPP merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung program UMK Go Digital, sekaligus turut mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.  Kami mengajak seluruh pelaku UMKM di Indonesia untuk bergabung memasarkan produk dan jasanya di mbizmarket”.

Selama masa pandemi, PT BEB pengelola Mbizmarket.co.id membukukan pertumbuhan bisnis yang signifikan, dan mencatat kinerja penjualan dua kali lipat dibanding tahun 2019. Pertumbuhan bisnis tersebut didorong dari keberhasilan Mbiz dalam memenuhi kebutuhan berbagai alat kesehatan dari kalangan perusahaan swasta dan juga pemerintah.

Kerjasama  Mbizmarket dengan LKPP melalui program Bela Pengadaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh seluruh kementrian, lembaga dan pemerintah daerah di tanah air.

JAKARTA,KORIDOR—Dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan Aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi), Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Bina Konstruksi Kementerian PUPR segera menyelenggarakan pelatihan bagi Manajemen Konstruksi (MK) dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan PPDPP melalui forum virtual zoom meeting bersama dengan 20 asosiasi pengembang dan Perum Perumnas pada tanggal 21 April 2021.

Direktur Layanan PPDPP, Christ Robert Panusunan Marbun dalam forum tersebut sampaikan bahwa pelatihan akan terbagi menjadi 3 batch dengan kuota mencapai 3.000 peserta, sehingga masing-masing batch akan disertakan 1.000 peserta. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut tidak dipungut biaya, hanya membutuhkan modal kuota internet untuk mengikuti pelatihan secara daring.

Lebih lanjut Robert sampaikan bahwa pelatihan dilakukan sepenuhnya secara daring melalui aplikasi zoom yang menurut rencana diselenggaraan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Mei 2021 mendatang, dengan pembagian zona wilayah sesuai dengan ketersediaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah milik Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Wilayah tersebut antara lain : Wilayah I Banda Aceh – terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau; Wilayah II Palembang – terdiri dari Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung , Bengkulu, dan Lampung; Wilayah III Jakarta – terdiri dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat; Wilayah IV Surabaya – terdiri dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; Wilayah V Banjarmasin – terdiri dari Pulau Kalimantan; Wilayah VI Makassar – terdiri dari Pulau Sulawesi; dan Wilayah VII Jayapura – terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Robert memberikan gambaran meskipun pelatihan dilakukan secara daring, materi yang diterima layaknya pelatihan reguler dengan masa waktu bimbingan teknis selama 4 (empat) hari. Adapun bimbingan teknis tersebut dilaksanakan dengan metode pemaparan materi, tanya jawab, dan lesson learned. Tiap harinya peserta akan menerima pelajaran (materi) yang wajib diikuti sebanyak 6 (enam) jam, sehingga para peserta selama 4 hari tersebut secara total menerima 24 jam pelajaran. Selanjutya pada hari kelima, peserta akan menempuh tahap assessment (penilaian) untuk sertifikasi yang diuji dari asesor yang berkompeten di bidangnya.

Bagi peserta yang dapat lulus pada tahap assessment, akan menerima Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dikeluarkan oleh Bina Konstruksi yang selanjutnya sebagai syarat untuk dapat mengakses Aplikasi SiPetruk. “Sertifikat tersebut bersifat personal. Jadi peserta yang lulus tidak terikat pada asosiasi yang mendaftarkan, dapat memeriksa rumah lain juga,” imbuh Robert.

Sedangkan bagi peserta yang tidak lulus dalam tahap assessment, maka dapat mengikuti kembali rangkaian pelatihan dengan catatan PPDPP tetap memprioritaskan pada peserta yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

Hingga saat ini PPDPP mencatat sekitar 2.800 peserta telah terdaftar, masih terdapat kuota sebanyak 200 peserta yang dapat disusulkan untuk mencapai kuota sebanyak 3.000 “Masih ada 200 peserta lagi dapat disusulkan, dengan catatan peserta yang disusulkan tersebut merupakan usulan dari asosiasi pengembang, bukan personal. Usulan nama-nama peserta tambahan tersebut kami tunggu hingga Jumat (23/4/2021) mendatang” Ujar Robert.

PPDPP juga menghimbau kepada para asosiasi pengembang untuk dapat segera melengkapi kekurangan data dan validasi para peserta yang diusulkan, seperti identitas diri, ijazah, hingga kontak yang dapat dihubungi.

Gerakan Membangun Rumah Subsidi Berkualitas

Keberadaan Aplikasi SiPetruk terus didukung oleh para asosiasi pengembang. Melalui forum virtual tersebut, PPDPP bersama 20 asosiasi pengembang perumahan dan Perum Perumnas sepakat untuk menggagas Kesepakatan Bersama Gerakan Membangun Rumah Subsidi Berkualitas. Kesepakatan bersama tersebut menurut rencana akan ditandatangani dan dideklarasikan oleh para Ketua Umum asosiasi pengembang yang disaksikan Menteri PUPR pada waktu seremonial peresmian pelatihan SiPetruk pada 18 Mei 2021 mendatang.

Aplikasi SiPetruk sendiri mulai diterapkan pada Bulan Juli 2021 mendatang sebagai pemenuhan syarat bagi para pengembang untuk mendaftarkan huniannya ke dalam Aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), yang selanjutnya dapat tampil dan dipilih oleh masyarakat sebagai rumah bersubisidi pada SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

Jakarta,JPI—Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus kembangkan teknologi informasinya dalam menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kali ini PPDPP bersama para stakeholder lakukan uji coba aplikasi Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC) di Perumahan Bumi Citra Indah, Cepedes, Paseh, Bandung pada tanggal 9 Maret 2021. Hadir langsung Direktur Utama Arief Sabaruddin yang didampingi Direktur Operasi, Martanto Boedi Joewono. Sedangkan dari para pihak stakeholder yang hadir diantaranya PT. SMF (Sarana Multigriya Finansial), Bank BTN, DPD APERSI Bandung (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), dan PT Bestow Harapan Indah selaku developer perumahan tersebut.

Arief Sabaruddin menyampaikan aplikasi SiAki QC bertujuan untuk memastikan tingkat keterhunian dan ketepatan sasaran terhadap rumah KPR Sejahtera yang difasilitasi dana FLPP. Melalui SiAki QC, pemerintah dapat memastikan penghuni dari rumah KPR Sejahtera FLPP telah sesuai dengan data penerima FLPP. Aplikasi SiAki QC ini diperuntukkan bagi bank pelaksana untuk melaporkan informasi kepenghunian setiap debitur KPR Sejahtera.

Adapun rumah KPR Sejahtera yang dilakukan uji coba Aplikasi SiAki QC adalah milik Rizkisani. Pengantin baru yang berusia 30 tahun ini mengisahkan bahwa proses pengajuan rumah pada saat itu melalui Aplikasi SiKasep terbilang mudah, hanya memakan waktu sekitar 1 bulan hingga akad. Menanggapi kunjungan lapangan yang dilakukan PPDPP bersama para stakeholder secara spontan tersebut, Rizkisani menyambut baik upaya “Teknologi saat ini lebih bagus, dan lebih cepat didapat. Sesuai dengan harapan kami bahwa pengawasan memang perlu dilakukan” ujar Rizkisani

Membangun Kehidupan, bukan Hunian Semata

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan uji coba Aplikasi SiAki QC, di hari berikutnya PPDPP lakukan Rapat Koordinasi Implementasi SiAki QC bersama para stakeholder tekait yang melakukan kunjungan lapangan di hari sebelumnya. Arief Sabaruddin sampaikan bahwa uji coba perdana aplikasi SiAki QC berjalan lancar tanpa kendala, namun masih membutuhkan beberapa masukan dari stakeholder untuk menyempurnakan aplikasi tersebut.

Arief Sabaruddin memastikan bahwa setelah dilakukannya uji coba QR Code tersebut, akan dilakukan koordinasi berkelanjutan secara intensif bersama stakeholder agar tidak membebani semua pihak. Menurut Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa disapa, dengan adanya beragam pengembangan aplikasi yang dilakukan PPDPP, maka pemerintah dapat lebih mengontrol seluruh proses bisnis pembangunan rumah, terutama rumah bersubsidi.

“Saat ini Kita sudah tidak berbicara ketersediaan hunian, karena sudah ada SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Kita tidak berbicara lagi kualitas, karena sudah ada SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi), dan tidak lagi berbicara tebntang ketepatan sasaran hunian, karena sudah ada SiAki QC. Kita tidak hanya menargetkan membangun hunian semata, melainkan membangun kehidupan” ujar Arief.

Pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021 sebesar Rp 19,1 Triliun untuk 157,500 unit rumah. Adapun realisasi Penyaluran FLPP per 10 Maret 2021 adalah sebesar Rp454,95 Miliar yang didistribusikan untuk 1.389 unit rumah, atau telah terealisasi sebesar 2,65% dari target yang ditetapkan. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 10 Maret 2021 telah mencapai Rp56,05 Triliun untuk 769.024 unit rumah