Infrastruktur

TANGERANG SELATAN, KORIDOR.ONLINE– Untuk antisipasi musim penghujan, warga Perumahan Citra Mangu Permai, Jurangmangu Barat, Pondok Aren dan sekitarnya meminta dilakukan peninggian jembatan yang dilintasi Kali Cantiga, Ceger.

Pasalnya, jembatan yang berada di komplek Perumahan Citramangu Permai itu posisinya rendah, setelah jembatan Ceger Raya ditinggikan tahun lalu. Menurut warga, ketika musim hujan tiba, sampah yang hanyut kerap menyumbat jembatan tersebut, akibatnya muka air kali Cantiga jadi tinggi dan airnya meluber ke area bibir kali sekitarnya.

Rendi (48 tahun), salah satu warga menyebut jika jembatan tidak ditinggikan, sampah-sampah yang terbawa air kerap nyangkut di bawah jembatan.

“Selama ini (sampah) sering nyangkut di bawah jembatan. Menghalangi laju air,” katanya, Senin, 20/10/24.

Karena itu, warga meminta jembatan juga ditinggikan setelah proses betonisasi kali Cantiga selesai dikerjakan tahun lalu.

“Sekaligus solusi antisipasi saat musim hujan ketika volume air tinggi. Agar tidak menimbulkan banjir. Kami berharap pemerintah kota Tangerang Selatan lewat dinas terkait meninggikan jembatan tersebut sebelum masuk musim penghujan tahun ini,” harapnya.

Sebagai informasi posisi jembatan yang dilintasi aliran air Kali Cantiga itu terletak di Perumahan Citra Mangu Permai RT 05/04 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren Tangerang Selatan. Jembatan dibangun oleh pengambang perumahan tersebut, Namun karena pengembang sudah tidak berada di lokasi, maka beberapa waktu lalu, warga berinisiatif dan menyerahkan PSU di kawasan itu ke Pemerintah Tangerang Selatan.

KALIMANTAN BARAT, KORIDOR.ONLINE—Sebanyak 64 orang fasilitator lapangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pelatihan pratugas sebelum diterjunkan ke lapangan. Mereka nantinya memiliki tugas untuk melaksanakan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan pemerintah dan memahami tugas – tugasnya dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni.

“Fasilitator lapangan menjadi ujung tombak Program BSPS Kementerian PUPR. Mereka kami siapkan untuk terjun ke lapangan melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Salahuddin Rasyidi saat membuka kegiatan “Pengarahan Pratugas Fasilitator Lapangan Untuk Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Kalimantan Barat” di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2024).

Pada kegiatan tersebut, Salahuddin juga mengingatkan kepada para fasilitator lapangan bahwa faktor utama keberhasilan Program BSPS adalah adanya keswadayaan masyarakat dalam pembangunan rumah milik. Dengan demikian, masyarakat yang nantinya dibentuk kelompok pembangunan Program BSPS memiliki kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Selain mampu memahami tugas – tugasnya dengan baik, fasilitator lapangan juga harus mampu menerapkan prinsip 7 T sesuai arahan Direktur Jenderal Perumahan yakni Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Biaya, Tepat Manfaat serta Tanpa Temuan dan Tanpa Pengaduan.

“Kami tekankan bahwa fasilitator lapangan harus mampu bekerja secara aktif dan profesional di lapangan. Kami ingin penyaluran bantuan pemerintah ini tepat sasaran dan jangan sampai ada perbuatan penyimpangan bantuan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, H. Hujurat didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Irsan Basalamah menjelaskan, tujuan diadakannya pengarahan pratugas ini adalah untuk memberikan pemahaman fasilitator agar mampu mendampingi masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan program BSPS.

“Para peserta dalam kegiatan ini dituntut untuk lebih aktif, interaktif, dan banyak berdiskusi. Kami harap dengan pembekalan yang singkat ini mereka mampu menyerap ilmu mengenai program BSPS dengan baik,” ujarnya.

PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersial, Alwin Fahreza menyampaikan data yang dihimpun dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan pengarahan diikuti sebanyak 64 petugas fasilitator lapangan BSPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 Tahap 3 yang berjumlah 1.875 unit rumah.

“Mereka nantinya akan bertugas di  sembilan lokasi pelaksanaan Program BSPS di sejumlah Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya di Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi” papar Alwin.

“Petugas fasilitator lapangan yang mengikuti merupakan Koordinator tingkat Kabupaten/Kota, Asisten Koordinator Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan. Kami optimis mereka akan mampu membantu masyarakat untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Kalbar,” harapnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ministry Of Land, Infrastructure, Transport And Tourism (MLIT) Jepang melakukan tukar informasi terkait kepemilikan rumah susun (Rusun) untuk masyarakat. Pihak MLIT berencana mendorong investasi bidang perumahan mengingat pasar properti di Indonesia cukup menjanjikan.

“Kami menyambut baik kedatangan MLIT Jepang ke Indonesia dalam rangka pertukaran informasi mengenai kepemilikan Rusun,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ir. M Hidayat, pada acara Exchange Information Meeting bersama MLIT Japan di Kampus Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Menurut Hidayat, beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain  sistem  manajemen  bangunan  dan  strata-title untuk rumah susun, standar  manajemen  untuk  bangunan  dengan strata-title, manajemen    pengelolaan    dan    pengambilan keputusan oleh P3SRS serta rencana  kolaborasi  antara  Kementerian  PUPR dan MLIT dalam pembangunan hunian untuk masyarakat.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur istilah strata title, tetapi memang banyak developer yang menggunakan istilah tersebut. Di Indonesia tanda kepemilikan atas satuan rumah susun dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Sarusun atau SHM Sarusun,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Hidayat menerangkan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyambut baik Exchange Information Meeting ini. Kedua belah pihak tentunya  ingin mengetahui lebih banyak tentang impelementasi kebijakan strata title yang ada di Jepang, baik dari sistem manajemen bangunan hingga manajemen pengelolaannya serta kepemilikan hunian vertikal di Indonesia.

“Ke depan masih banyak tantangan yang hadapi terkait penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat di Indonesia antara lain Program 3 juta rumah per tahun, urbanisasi  yang  tinggi  dan  harga  tanah  yang semakin mahal, kebijakan hunian berimbang dan peluang  properti dan  infrastruktur  pasar  yang beragam,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Rumah Umum dan Komersial Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Kresnareza Harahap menerangkan, kegiatan ini dilaksanakan rangka menindaklanjuti request dari Director for International Market Division Real Estate and Construction Economy Bureau, MLIT to hold an Exchange Information Meeting.

Dirinya  berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan mendapatkan wawasan  lebih  luas  terkait  strata-title yang  ada  di Jepang, juga bisa menjadi best practice/insight untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyediaan rumah susun di Indonesia. Selain itu, pembentukan Perhimpunan Pemilik  dan  permasalahan  Penghuni Satuan  Rumah Susun  (PPPSRS) juga harus dicari solusi bersama.

“Kami  juga  berharap dapat melakukan kolaborasi dengan MLIT Japan untuk inovasi strata-title maupun properti di Indonesia. Salah satu upaya yang ingin kami tekankan untuk menangani penyediaan tempat tinggal adalah dengan penyediaan rumah susun sewa/beli,” terangnya.

Sementara itu, Director  for International Partnership Coordination, International Markets Division, Real Estate and Construction Economy Beurau, MLIT Japan, Yonetani Kazuki menerangkan, pihaknya melihat potensi pasar properti di Indonesia ke depan tentunya akan semakin berkembang. Untuk itu, adanya penjajakan kerjasama antara dua instansi  ini akan menumbuhkan semangat invetasi baru di sektor penyediaan perumahan.

“Kami yakin pangsa properti atau perumahan di Indonesia semakin pesat di masa mendatang. Kebutuhan hunian vertikal serta pengelolaan yang baik tentunya  sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan MLIT akan mendukung kerjasama ini,” katanya.

 

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE— Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga, dalam acara diskusi bertajuk “Tantangan dan Peluang Pengembangan Kawasan Terintegrasi City Within a City”, yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (FORWAPERA), di Hotel Atria, Gading Serpong, Selasa (6/8/2024), menjelaskan bahwa konsep pengembangan perkotaan teringrasi yang ideal haruslah mengandung unsur “MENTARI”, Menarik, Tangguh dan Lestari.

Pengembang harus memperhatikan aspek kota dengan daya tarik kekinian yang modern dan ramah lingkungan. Selain memiliki fasilitas publik yang dibutuhkan penghuni, kota tersebut harus bisa menawarkan visi masa depan yang menjanjikan, edukatif, kreatif, inovatif, dan inspiratif.

“Di koridor barat Jakarta, kawasan kota mandiri teringtegrasi salah satunya adalah Gading Serpong yang dikembangkan Paramount Land. Kawasan Gading Serpong memiliki banyak keunggulan dan potensi besar untuk digarap. Antara lain, memiliki infrastruktur yang baik. Dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta dan berada di titik sentral kawasan potensial yang menjadi magnet baru di barat Jakarta,” ungkapnya

Kawasan potensial yang menjadi magnet baru di barat Jakarta yang dimaksud oleh Pengamat Tatakota dari Universitas Trisakti itu adalah kawasan 3T; Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kabupaten. Hal itu nantinya juga akan ditunjang oleh keberadaan jalan tol lingkar luar (JORR 3) yang akan menyambung koridor barat dan koridor timur termasuk melewati Gading Serpong. Hal itu akan meningkatkan akses antara koridor barat dan koridor timur hingga Sukabumi dan Purwakarta. Pembebasan lahan JORR 3 akan mulai dilakukan pada 2025 mendatang.

“Selain itu kedua koridor akan terhubung dengan MRT fase west-east, sehingga pangsa pasar 3T ke depan adalah kelas menengah atas,” tambahnya.

Meski demikian, sambung Nirwono, Kawasan Paramount di Tangerang-Banten ini harus memiliki diferensiasi dengan kawasan lain sehingga menjadi daya tarik. Saat ini, Paramount Gading Serpong bisa menjadi salah satu gambaran sebuah kawasan hunian dan komersial terintegrasi yang sukses dikembangkan dengan perencanaan yang matang.

Dan sejatinya, properti yang berada di kawasan perkotaan yang terintegrasi seperti di Paramount Gading Serpong ini cenderung memiliki nilai investasi lebih tinggi. Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang baik meningkatkan daya tarik bagi calon konsumen, yang pada gilirannya akan bisa meningkatkan nilai properti di Paramount Gading Serpong dari waktu ke waktu

“Paramount Land salah satu pengembang yang memberikan kontribusi besar di kawasan Gading Serpong dan sekitarnya, dikenal sangat berpengalaman dalam mengembangkan kawasan district yang meliputi komersial dan hunian,” terang Nirwono Joga.

Pada kesempatan yang sama, M.Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land menyebutkan bahwa tren baru produk ritel atau komersial berfokus pada komunitas dan mixed use. Dengan basis ekonomi industri kreatif, perdagangan dan jasa, kawasan Gading Serpong telah bertransformasi menjadi sebuah destinasi berskala regional. Dan terus bertumbuh menjadi kota favorit masyarakat untuk tinggal, berbisnis dan berinvestasi

“Mengacu hasil riset properti ‘Market Beat Q2 2024: Unveiling Greater Jakarta’s Retail Landscape’ menyebutkan bahwa Integrasi ruang hunian, hiburan dan rekreasi sejalan dengan ekspektasi orang-orang kota yang menginginkan pengalaman berbelanja dipusat komersial yang didesain rileks melalui konsep green. Ruang yang nyaman untuk berdiskusi dan cocok untuk sekedar slow healing, dibandingkan pusat perbelanjaan yang dirancang bertingkat-tingkat,” ujarnya.

Paramount Land Kembangkan Pasadena Central District

Meneruskan kesuksesan Manhattan District, Paramount Land mengembangkan Pasadena Central District di atas lahan seluas 40 hektar. Proyek baru Paramount Land ini akan dikembangkan sebagai ‘City within a City’ (distrik selengkap kota yang dekat dengan hunian), dimana penghuni dapat memenuhi kebutuhan hariannya hanya dalam waktu ±10 menit. Untuk produk residensial pertama dari distrik tersebut adalah Grand Pasadena Village.

Norman Daulay, Direktur Paramount Land menjelaskan, “Pasadena Central District merupakan kawasan terpadu dari Paramount Land dengan luas area ± 40 hektar. Hadir sebagai magnet baru di sisi Selatan Gading Serpong dan jalan tembus ke BSD City menjadi sebagai kawasan modern dan inovatif terbesar yang berada di jalan Boulevard utama (ROW 45) Gading Serpong. Kawasan ini memiliki 5 (lima) kekuatan utama yang saling terintegrasi:

1. Shophouses dengantipe alfresco
2. Studio Loft
3. Residensial
4. Kavling Komersial
5. Pedestrian Hijau/Green Spine (Pasadena Walk)

“Dengan kekuatan dan keunggulan tersebut kami memproyeksikan Pasadena Central District ini akan menjadi sebuah kawasan komersial dan residensial yang lengkap dengan penataan terpadu dan interaktif. Apalagi captive market di kawasan ini juga sudah terbentuk. Sudah ada market sehingga calon pebisnis tinggal mencari jenis bisnis yang cocok untuk dikembangkan,” ungkapnya.

Lebih dari itu, lanjutnya, kesuksesan pengembangan proyek komersial dan residensial Paramount Land yang sudah terbukti, seperti area komersial Aniva, Omaha, Sorrento, Maggiore, Nara Village, Pasadena Grand Residences dan lainnya,

“Hal itulah  yang membuat kami sangat optimis Pasadena Central District akan mendapat sambutan positif dari konsumen,” tambahnya

Melalui kawasan Pasadena Central District, penghuni dengan mobilitas tinggi akan sangat dimudahkan karena lokasinya terhubung langsung dengan gerbang tol BSD Barat (Serpong – Balaraja) yang bisa menjangkau airport Soekarno-Hatta hanya 30 menit. Tol ini juga mempunyai akses langsung dengan Boulevard Gading Serpong menuju pintu tol Tangerang (Jakarta-Merak) kearah pusat bisnis Jakarta dan kawasan industri Cilegon – Banten

Kehadiran CBD yang tersebar di Kota Gading Serpong, sambung Norman, menjadikannya terkenal sebagai pusat kuliner, bisnis, perkantorandan hiburan terintegrasi yang tidak hanya mendongkrak roda perekonomian Gading Serpong dan sekitarnya, tapi juga Tangerang Raya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Kepolisian Daerah Metro Jaya menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian pinjam pakai tanah yang terletak di Jalan Penjernihan I, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam mendukung kegiatan operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya serta pengembangan infrastruktur di wilayah Jakarta Pusat. Kerjasama ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Dalam sambutannya, Andira Reoputra menyatakan, berterima kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Sarana Jaya lanjutnya, selalu berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan Jakarta yang lebih baik.

“Kami berharap, perjanjian ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya,” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Karyoto, juga menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya atas kerjasama ini.

“Kerjasama ini merupakan langkah yang strategis dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Sarana Jaya dalam menyediakan fasilitas yang kami butuhkan,” ujar beliau.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara Sarana Jaya dan Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam mendukung pembangunan dan keamanan di DKI Jakarta.

Turut hadir dalam acara penandatanganan ini General Manajer Divisi Pertanahan Sarana Jaya, I Gede Aldi Pradana. Dari pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Biro Logistik Polda Metro Jaya, Yandi Irsan.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan siap mendukung program tersebut dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun depan.

“Pengentasan backlog rumah itu dalam klaster kesejahteraan dan program 3 juta rumah menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya. Berapa besar anggaran perumahan yang akan disiapkan kami belum ketahui, karena proses transisi juga belum. Tetapi yang pasti komitmen Prabowo-Gibran ke REI sudah terang benderang bahwa masalah perumahan ini penting dan harus bisa tuntas dalam 5 tahun,” tegas Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto kepada wartawan pada HUT REI ke-52 di Labuan Bajo, Jumat (26/4).

Sebagai asosiasi tertua, terbesar dan tepercaya, REI menurut Joko, sangat siap untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah Prabowo-Gibran tersebut. Untuk tahun depan, REI menyatakan kesanggupan untuk membangun 600 ribu hingga 1 juta unit rumah. Bahkan, asosiasi pengembang itu sudah menyiapkan 600 ribu kavling tanah untuk dibangun perumahan terjangkau (affordable housing) pada 2025.

“Kami sanggup menyediakan 1 juta rumah di seluruh Indonesia, dimana 85% adalah rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya hunian vertikal. Kami masih menunggu program pembangunan 3 juta rumah ini sejalan (matching inline) termasuk dengan perbankan,” papar CEO Buana Kassiti Group itu.

Joko menambahkan, target pembangunan rumah sebanyak itu sangat realistis karena dinilai sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan setiap tahunnya terus bertambah. Kalau konsisten dijalankan terlebih dengan basis data kebutuhan rumah yang akurat, maka pada 2029 angka backlog diyakini akan berkurang drastis dan terkelola dengan baik.

Usaha pengentasan backlog rumah nasional, tegasnya,  tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif. Pasalnya, setiap tahun terjadi penambahan angka backlog mencapai 800.000 unit akibat adanya kebutuhan rumah dan pernikahan baru. Sementara kemampuan pengembang setiap tahun membangun hanya sekitar 450.000 hingga 500.000 unit rumah.

“Artinya, cara-cara yang selama ini biasa dilakukan tidak akan mampu untuk mengatasi backlog. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja sudah kewalahan. Karena itu harus ada usaha yang lebih besar dan sangat luarbiasa seperti program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini,” ungkapnya.

Dia memprediksi, dengan bergeraknya program pembangunan 3 juta rumah, sektor perumahan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Joko, pembangunan 1 juta rumah saja membutuhkan investasi sekitar Rp360 triliun, membutuhkan 32,5 juta tenaga kerja, dan membawa PAD sekitar Rp114 triliun. Bayangkan jika pembangunan dapat ditingkatkan hingga tiga kali lipat, maka sektor perumahan dan properti layak disebut big giant (raksasa) pengungkit ekonomi nasional atau dikenal sebagai propertinomic.

Perlu Dikelola Secara Benar dan Tepat

Lebih lanjut Joko menyatakan persoalan perumahan harus dikelola secara benar dan tepat, karena jika tidak berpotensi menjadi “bom waktu” di suatu waktu nanti. Terlebih pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan.

Selain mendukung dibentuknya Kementerian Perkotaan dan Perumahan, REI juga mendorong dilakukannya “rekayasa” pembiayaan perumahan guna menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Diantaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami mendorong agar sekuritisasi aset KPR untuk rumah subsidi juga belum bisa dilakukan untuk menambah likuiditas pembiayaan rumah MBR. Karena produknya kan sama-sama kredit pemilika rumah (KPR),” sebutnya.

Sekuritisasi aset melalui instrumen efek beragun aset (EBA) KPR merupakan cara perbankan untuk mencairkan portofolio KPR yang dimiliki sebagai sumber pendanaan, sehingga arus kas menjadi lebih terjaga dan bisa menjadi sumber dana buat aktivitas pembiayaan KPR baru. Sekuritisasi KPR bersubsidi menjadi penting, karena pendanaan KPR subsidi yang bersumber dari APBN alokasinya selama ini sangat terbatas.

REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah. Dengan begitu, tingkat bunga KPR juga akan lebih terkontrol karena sumber pendanaan berbiaya murah. Kemampuan perbankan untuk mendukung pembiayaan perumahan pun akan semakin baik.

Sementara terkait rencana pemerintah untuk mengurangi tenor atau jangka waktu KPR bersubsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun disubsidi dan 10 tahun mengikuti bunga pasar, REI menilai hal itu kemungkinan dapat diterapkan karena penghasilan nasabah akan ada peningkatan setelah 10 tahun ke depan.

Langkah ini juga akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah dan dapat memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi guna mengatasi backlog perumahan.

“Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bunga KPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenor KPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%,” ujar Joko Suranto.

Sementara itu, Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar menyebutkan Bank BTN telah mengusulkan perubahan skema KPR subsidi dari skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema KPR subsidi selisih bunga. Nantinya, subsidi untuk hunian MBR akan bersumber dari pemupukan dana abadi dari hasil investasi.

“Untuk jangka waktu 10 tahun hingga 15 tahun, pemerintah akan tetap mengalokasikan pendanaan dari APBN untuk KPR FLPP sebagai dana abadi. Tapi ditambah dengan sumber pendanaan lainnya. Pada saatnya nanti, pemerintah tidak perlu lagi mendanai dari APBN karena dana abadi itu nantinya yang akan mensubsidi KPR FLPP,” ujarnya.

Hirwandi menilai, jangka waktu pinjaman KPR subsidi saat ini selama 20 tahun terlalu lama. Padahal, penghasilan masyarakat cenderung mengalami peningkatan.

“Kami coba simulasikan sekitar 3% saja, maka paling lambat pada tahun ke-10 nanti konsumen rumah subsidi sudah dapat mengabsorb suku bunga pasar,” ucap Hirwandi.

Menurut dia, idealnya tenor KPR yang memperoleh subsidi cukup hingga tahun ke-10 saja. Untuk tahun ke-11 dan selanjutnya, konsumen akan mendapat bunga komersial atau floating rate yang tidak lagi disubsidi. Dengan begitu, kata Hirwandi, akan semakin banyak penerima manfaat subsidi perumahan, bahkan hingga dua kali lipat

KORIDOR.ONLINE, TANGERANG – Progress Group, salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan peresmian pembangunan jalan penghubung (groundbreaking) di Ciputat, sebagai bagian penting dari pengembangan akses boulevard dari township Paradise Resort City.

Jalan yang akan menghubungkan Jl. Aria Putra dan Jl. H. Taip ini, diharapkan akan memberikan kemudahan akses yang lebih baik bagi masyarakat sekitar, serta membuat kawasan Paradise Resort City makin mudah diakses.

Peresmian pembangunan jalan ini dilakukan oleh manajemen Progress Group yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan, H. Pilar Saga Ichsan, serta jajaran camat dan lurah setempat.

Meyrick Sumantri, Direktur Sales & Marketing sekaligus pemilik Progress Group mengatakan, jalan penghubung ini sangat strategis dalam pengembangan kota Paraside Resort City yang berkelanjutan. Dia berharap jalan penghubung ini dapat memperlancar mobilitas warga Paradise Resort City dan warga sekitarnya.

BACA JUGA: P3RSI Ingatkan PPPSRS dan Pengelola Apartemen Lebih Tegas Tegakkan Aturan Larangan Sewa Harian

“Kami sangat bersemangat untuk meresmikan pembangunan jalanan ini, yang merupakan bagian penting dari salah satu proyek township kami; Paradise Resort City. Kami percaya bahwa infrastruktur yang baik adalah pondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkenalkan jalanan ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang besar bagi penduduk Ciputat dan sekitarnya,” jelas Meyrick, Selasa, 23 April 2024, di Ciputat, Tangerang, Banten.

Dalam kesempatan yang sama, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengapresiasi apa yang dilakukan Progress Group yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

“Atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya mengucapkan terima kasih untuk peran serta Progress Group dalam membangun infrastruktur di Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Ciputat melalui proyek Paradise Resort City,” kata Pilar.

BACA JUGA: Pengembang Perumahan Mulia Gading Kencana Bagikan Sembako Ke Masyarakat

Menurutnya, pengembangan infrastruktur berupa akses jalan penghubung ini akan membantu mengurangi waktu tempuh masyarakat yang melintasi Jl. Aria Putra dan Jl. H. Taip, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah ini. Kami berharap setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar di masa mendatang.

Jalanan baru ini diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat lokal, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan properti di wilayah Ciputat, karena tidak hanya sebatas jalan alternatif penghubung, tapi jalanan baru ini juga akan memiliki fasilitas kuliner di sisinya dengan konsep alfresco dining, yang akan segera diisi oleh brand-brand besar di dunia F&B. Dengan memberikan akses yang lebih baik, Progress Group berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain masyarakat sekitar, jalanan ini juga pastinya akan menguntungkan para penghuni dan calon pembeli rumah di Paradise Resort City. Berlokasi strategis di Ciputat, Paradise Resort City merupakan sebuah kota mandiri yang luasnya mencapai 60 hektar. Menggunakan konsep bertemakan “resort”, kota mandiri Paradise Resort City akan segera membangun mall pertama yang mengusung konsep sama.

BACA JUGA: Ini Dia Susunan Direksi dan Komisaris Bank BTN Hasil RUPTS 2024

Progress Group

Progress Group (PT Subur Progress) adalah salah satu perusahaan pengembang properti Indonesia berskala besar yang memulai proyek pertamanya pada tahun 1978 di kota Sydney dan Wollongong, Australia.

Progress Group didirikan oleh Ir. Bambang Sumantri dan hingga kini telah membangun ribuan rumah di Indonesia.

Saat ini, proyek hunian dan komersial Progress Group meliputi Paradise Sunter (60ha), Paradise Resort City (60ha), Paradise Serpong City (150ha), dan mega-proyek township Paradise Serpong City 2 (500ha).
Memiliki visi meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya, Progress Group juga memiliki lini bisnis lain yang bergerak di bidang kesehatan (RS Royal Progres), petroleum (SPBU), mall, theme-park dan Out-of-Home Media. ***

KORIDOR.ONLINE,TANGSEL—Menginjak usia ke 13 tahun, The Housing and Urban Development (HUD) Institute telah banyak melahirkan advokasi kebijakan publik serta regulasi perumahan dan pembangunan perkotaan. Pengalaman menghadapi pendemi COVID-19 melahirkan inisiatif The HUD Institute mengenai konsep “Rumah Sehat Produktif” yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan perkotaan.

“Hari ini bertepatan dengan peringatan 13 tahun The HUD Institute, kami  juga mengambil langkah inisiatif. Berkolaborasi dengan Asosiasi Prosesi Kesehatan  Tangerang Selatan, membuka klinik kesehatan. Sebagai percontohan pentingnya mempertautkan prinsip pembangunan perumahan rakyat, perkotaan, termasuk transportasi publik dengan penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat. Inisiatif ini kami harapkan menjadi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, dalam acara peresmian pembukaan Klinik Kesehatan Masyarakat di Ciputat, Tangerang selatan, Minggu, 14/1/2024.

Tahap awal, klinik kesehatan ini baru menyediakan layanan pengobatan umum dan gigi. Ke depan akan tersedia layanan spesialis anak, jantung, dan dokter kandungan. Inisiatif The HUD Institute melakukan peluncuran Klinik Kesehatan Perkotaan ini juga merupakan upaya stimulasi untuk mengelaborasi lebih banyak kebijakan dan program keberlanjutan perkotaan dengan masyakarat (sustainability city and community).

Klinik kesehatan perkotaan ini lanjut Zulfi akan dijadikan pilot project,  bukan hanya sebatas sarana dan akses pelayanan kesehatan personal (pasien) namun diusulkan menjadi intervensi kebijakan dan tindakan terhadap problematika kesehatan perkotaan. Seperti wabah akibat serangan penyakit menular yang berasal dari kawasan kumuh kota, akibat kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi yang buruk sehingga membahayakan kesehatan komunitasnya.

Intervensi terhadap problematika kesehatan perkotaan memberi sumbangan signifikan dalam perbaikan kesehatan personal yang berada di hilir dari problematika akut kesehatan masyarakat di perkotaan. Problematika perkotaan bukan hanya sekadar isu kekurangan rumah (backlog), kawasan kumuh kota dan rumah tidak layak huni, namun juga aspek kehidupan masyarakatnya,  termasuk kesehatan perkotaan.

“Inisiatif kolaborasi ini perlu disebarkan kepada para pelaku pembangunan perumahan dan pembangunan perkotaan bersama dengan profesi kesehatan,” lanjutnya.

Salah satu targetnya adalah menghimpun gagasan dan usulan praktis jangka pendek untuk mengusung advokasi kesehatan perkotaan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan kawasan perumahan dan pembangunan perkotaan

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memandang sektor perumahan rakyat perlu mendapat perhatian serius dimasa pemerintahan mereka. Karena itu, Prabowo – Gibran menempatkan sektor perumahan menjadi salah satu program prioritasyang sejajar dengan beberapa sektor penting lainnya.

Hal itu diungkapkan Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Panangian Simanungkalit dan Paulus Totok Lusida dalam diskusi bersama media, di Jakarta, Senin, (27/11/2023).

“Prabowo – Gibran komitmen untuk menyelesaikan kusutnya persoalan perumahan rakyat. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial dan Gen Z merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, program-program dihadirkan sudah melalui analisis komprehensif dan berdasarkan data yang akurat, serta dipastikan aplikatif,” ungkap Panangian Simanungkalit.

Menurut Panangian, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan Prabowo-Gibran juga ingin membangun atau merenovasi sebanyak 25 unit rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan dapat dicapai pembangunan 2 juta rumah dipedesaan yang dimulai pada tahun kedua mereka menjabat.

Selain itu, untuk mengurangi backlog, mereka juga memiliki program membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) diperkotaan.

Panangian menyebutkan, keberpihakan Prabowo – Gibran kedesa merupakan sesuatu yang tidak pernah mendapatkan perhatian dalam pembangunan di Indonesia selama ini. Karena pembangunan akan dimulai dari desa termasuk disektor perumahan. Ide membangun rumah didesa tersebut, tegasnya, merupakan simbol keberpihakan negara atas pembangunan didesa.

“Saya memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah dipedesaan yang dibarengi dengan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Panangian yang juga dikenal sebagai Pakar Properti Nasional itu.

Hunian Vertikal

Di diskusi yang sama, Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan KIM, PaulusTotok Lusida juga menegaskan bahwa program perumahan Prabowo – Gibran akan dilakukan berdasarkan data dan kebijakan yang aplikatif. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2019-2023 itu, nantinya dari data yang akurat KIM melalui tim ahli di bidang perumahan dan perkotaan akan berkolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan.

“Tanpa data tentu kami tidak bisa bergerak. Dan dari data yang ada kita tahu angka backlog sudah mencapai 12 juta-an. Dari 12 juta tersebut, ternyata yang non fix income itu jumlahnya sangat besar yakni sekitar 65%-70%.  Dari data juga kita tahu non fix income yang non bankable juga cukup besar. Jadi semua akan kita perhitungkan,” ujar Totok.

 

Karena itu, menurutnya, penyedian hunian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Untuk dikawasan perkotaan terutama kota-kota yang memiliki penduduk diatas 2 juta jiwa, pembangunan hunian haruslah hunian vertikal. Artinya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk membangun hunian vertikal sebanyak-banyaknya agar warga yang membutuhkan seperti kalangan milenial dan Gen Z mendapatkan hunian yang layak dan nyaman.

KIM menargetkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 500 tower per tahun, dimana satu tower terdiri dari 1.000 unit. Mayoritas yang akan dibangun adalah rumah susun sewa (rusunawa). Hal itu untuk mensiasati kalangan milenial dan Gen Z yang mayoritas berpenghasilan non fix income dan tidak bankable.

Tetapi, kata Totok, rusunawa yang akan dikembangkan bukan lagi 4-5 lantai, melainkan 30 lantai untuk menghemat penggunaan lahan. Nantinya, rusunawa-rusunawa ini dimungkinkan untuk dikonversi menjadi rumah susun milik (rusunami) menurut regulasi yang diatur pemerintah.

“Untuk liftnya nanti akan menjadi beban pemerintah, supaya mereka yang tinggal dirusunawa tidak terbebani. Pemerintah juga akan melakukan upaya edukasi dan pengkondisian dulu agar masyarakat mau dan terbiasa tinggal dihunian vertikal,” imbuhTotok.

Lalu bagaimana dengan ketersedian lahan untuk membangun tower-tower rusunawa tersebut? Totok Lusida menjelaskan, pemerintah mendatang akan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan BUMN yang titik lokasinya diperkirakan cukup banyak.

“Kalau pemerintah pusat mewajibkan pemda untuk menyiapkan lahannya tentu bisa. Termasuk lahan-lahan milik PT KAI yang ada dimana-mana. Dari pada kosong dan nganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dan semua itu sudah kamihitung, dan sangat rasional,” pungkasTotok.

JAKARTA.KORIDOR.ONLINE—Konsultan properti Colliers Indonesia mencatat pasar apartemen dalam negeri hingga akhir September 2023 belum menunjukkan geliat pertumbuhan. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengatakan, perlambatan sektor penjualan apartemen pada kuartal III/2023 tecermin dari total unit yang telah berpindah tangan hanya 145 unit.

“Penurunan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan pilihan yang tersedia dari proyek-proyek yang sudah ada, ditambah dengan tidak adanya proyek yang baru dimulai proyek baru,” tuturnya dalam riset Colliers Quarterly Jakarta Apartment, dikutip Senin (9/10/2023).

Ferry melanjutkan, perlambatan kinerja pasar properti sepanjang kuartal III/2023 juga didorong oleh ketidakstabilan ekonomi dan melemahnya ekspektasi konsumen. Alhasil, hal tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan atas properti Indonesia yang juga menekan indeks keyakinan konsumen.

“Salah satu faktor potensial yang berkontribusi terhadap berkurangnya minat pembelian apartemen adalah tidak adanya insentif pemerintah yang secara khusus dirancang untuk sektor-sektor apartemen,” tambah Ferry.

Sementara dari sisi suplai, pasar apartemen Jakarta kedatangan satu tower baru berlokasi di Fatmawati City Center, yakni Menara Victoria yang menyuntik tambahan suplai sebanyak 407 unit. Degan demikian, sepanjang tahun berjalan pasokan unit apartemen di Jakarta secara kumulatif meningkat 2,7 persen secara tahunan menjadi 225.871 unit.

Pada kuartal III/2023 Colliers juga mencatat harga apartemen tetap stabil di level Rp35,5 juta per meter persegi. Sementara itu, harga sewa apartemen juga berada pada level terjaga di kisaran Rp410.000 hingga 445.000 per meter persegi.

“Ke depannya, kami memperkirakan bahwa harga yang diminta akan akan terus meningkat, terutama untuk proyek-proyek yang berlokasi di dekat dengan LRT, yang meliputi CBD, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur,” pungkas Ferry.