Infrastruktur

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Kepolisian Daerah Metro Jaya menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian pinjam pakai tanah yang terletak di Jalan Penjernihan I, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam mendukung kegiatan operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya serta pengembangan infrastruktur di wilayah Jakarta Pusat. Kerjasama ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Dalam sambutannya, Andira Reoputra menyatakan, berterima kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Sarana Jaya lanjutnya, selalu berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan Jakarta yang lebih baik.

“Kami berharap, perjanjian ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya,” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen. Pol. Karyoto, juga menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya atas kerjasama ini.

“Kerjasama ini merupakan langkah yang strategis dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Sarana Jaya dalam menyediakan fasilitas yang kami butuhkan,” ujar beliau.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara Sarana Jaya dan Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam mendukung pembangunan dan keamanan di DKI Jakarta.

Turut hadir dalam acara penandatanganan ini General Manajer Divisi Pertanahan Sarana Jaya, I Gede Aldi Pradana. Dari pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Biro Logistik Polda Metro Jaya, Yandi Irsan.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan siap mendukung program tersebut dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun depan.

“Pengentasan backlog rumah itu dalam klaster kesejahteraan dan program 3 juta rumah menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya. Berapa besar anggaran perumahan yang akan disiapkan kami belum ketahui, karena proses transisi juga belum. Tetapi yang pasti komitmen Prabowo-Gibran ke REI sudah terang benderang bahwa masalah perumahan ini penting dan harus bisa tuntas dalam 5 tahun,” tegas Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto kepada wartawan pada HUT REI ke-52 di Labuan Bajo, Jumat (26/4).

Sebagai asosiasi tertua, terbesar dan tepercaya, REI menurut Joko, sangat siap untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah Prabowo-Gibran tersebut. Untuk tahun depan, REI menyatakan kesanggupan untuk membangun 600 ribu hingga 1 juta unit rumah. Bahkan, asosiasi pengembang itu sudah menyiapkan 600 ribu kavling tanah untuk dibangun perumahan terjangkau (affordable housing) pada 2025.

“Kami sanggup menyediakan 1 juta rumah di seluruh Indonesia, dimana 85% adalah rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya hunian vertikal. Kami masih menunggu program pembangunan 3 juta rumah ini sejalan (matching inline) termasuk dengan perbankan,” papar CEO Buana Kassiti Group itu.

Joko menambahkan, target pembangunan rumah sebanyak itu sangat realistis karena dinilai sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan setiap tahunnya terus bertambah. Kalau konsisten dijalankan terlebih dengan basis data kebutuhan rumah yang akurat, maka pada 2029 angka backlog diyakini akan berkurang drastis dan terkelola dengan baik.

Usaha pengentasan backlog rumah nasional, tegasnya,  tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif. Pasalnya, setiap tahun terjadi penambahan angka backlog mencapai 800.000 unit akibat adanya kebutuhan rumah dan pernikahan baru. Sementara kemampuan pengembang setiap tahun membangun hanya sekitar 450.000 hingga 500.000 unit rumah.

“Artinya, cara-cara yang selama ini biasa dilakukan tidak akan mampu untuk mengatasi backlog. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja sudah kewalahan. Karena itu harus ada usaha yang lebih besar dan sangat luarbiasa seperti program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini,” ungkapnya.

Dia memprediksi, dengan bergeraknya program pembangunan 3 juta rumah, sektor perumahan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Joko, pembangunan 1 juta rumah saja membutuhkan investasi sekitar Rp360 triliun, membutuhkan 32,5 juta tenaga kerja, dan membawa PAD sekitar Rp114 triliun. Bayangkan jika pembangunan dapat ditingkatkan hingga tiga kali lipat, maka sektor perumahan dan properti layak disebut big giant (raksasa) pengungkit ekonomi nasional atau dikenal sebagai propertinomic.

Perlu Dikelola Secara Benar dan Tepat

Lebih lanjut Joko menyatakan persoalan perumahan harus dikelola secara benar dan tepat, karena jika tidak berpotensi menjadi “bom waktu” di suatu waktu nanti. Terlebih pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan.

Selain mendukung dibentuknya Kementerian Perkotaan dan Perumahan, REI juga mendorong dilakukannya “rekayasa” pembiayaan perumahan guna menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Diantaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami mendorong agar sekuritisasi aset KPR untuk rumah subsidi juga belum bisa dilakukan untuk menambah likuiditas pembiayaan rumah MBR. Karena produknya kan sama-sama kredit pemilika rumah (KPR),” sebutnya.

Sekuritisasi aset melalui instrumen efek beragun aset (EBA) KPR merupakan cara perbankan untuk mencairkan portofolio KPR yang dimiliki sebagai sumber pendanaan, sehingga arus kas menjadi lebih terjaga dan bisa menjadi sumber dana buat aktivitas pembiayaan KPR baru. Sekuritisasi KPR bersubsidi menjadi penting, karena pendanaan KPR subsidi yang bersumber dari APBN alokasinya selama ini sangat terbatas.

REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah. Dengan begitu, tingkat bunga KPR juga akan lebih terkontrol karena sumber pendanaan berbiaya murah. Kemampuan perbankan untuk mendukung pembiayaan perumahan pun akan semakin baik.

Sementara terkait rencana pemerintah untuk mengurangi tenor atau jangka waktu KPR bersubsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun disubsidi dan 10 tahun mengikuti bunga pasar, REI menilai hal itu kemungkinan dapat diterapkan karena penghasilan nasabah akan ada peningkatan setelah 10 tahun ke depan.

Langkah ini juga akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah dan dapat memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi guna mengatasi backlog perumahan.

“Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bunga KPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenor KPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%,” ujar Joko Suranto.

Sementara itu, Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar menyebutkan Bank BTN telah mengusulkan perubahan skema KPR subsidi dari skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema KPR subsidi selisih bunga. Nantinya, subsidi untuk hunian MBR akan bersumber dari pemupukan dana abadi dari hasil investasi.

“Untuk jangka waktu 10 tahun hingga 15 tahun, pemerintah akan tetap mengalokasikan pendanaan dari APBN untuk KPR FLPP sebagai dana abadi. Tapi ditambah dengan sumber pendanaan lainnya. Pada saatnya nanti, pemerintah tidak perlu lagi mendanai dari APBN karena dana abadi itu nantinya yang akan mensubsidi KPR FLPP,” ujarnya.

Hirwandi menilai, jangka waktu pinjaman KPR subsidi saat ini selama 20 tahun terlalu lama. Padahal, penghasilan masyarakat cenderung mengalami peningkatan.

“Kami coba simulasikan sekitar 3% saja, maka paling lambat pada tahun ke-10 nanti konsumen rumah subsidi sudah dapat mengabsorb suku bunga pasar,” ucap Hirwandi.

Menurut dia, idealnya tenor KPR yang memperoleh subsidi cukup hingga tahun ke-10 saja. Untuk tahun ke-11 dan selanjutnya, konsumen akan mendapat bunga komersial atau floating rate yang tidak lagi disubsidi. Dengan begitu, kata Hirwandi, akan semakin banyak penerima manfaat subsidi perumahan, bahkan hingga dua kali lipat

KORIDOR.ONLINE, TANGERANG – Progress Group, salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan peresmian pembangunan jalan penghubung (groundbreaking) di Ciputat, sebagai bagian penting dari pengembangan akses boulevard dari township Paradise Resort City.

Jalan yang akan menghubungkan Jl. Aria Putra dan Jl. H. Taip ini, diharapkan akan memberikan kemudahan akses yang lebih baik bagi masyarakat sekitar, serta membuat kawasan Paradise Resort City makin mudah diakses.

Peresmian pembangunan jalan ini dilakukan oleh manajemen Progress Group yang juga dihadiri oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan, H. Pilar Saga Ichsan, serta jajaran camat dan lurah setempat.

Meyrick Sumantri, Direktur Sales & Marketing sekaligus pemilik Progress Group mengatakan, jalan penghubung ini sangat strategis dalam pengembangan kota Paraside Resort City yang berkelanjutan. Dia berharap jalan penghubung ini dapat memperlancar mobilitas warga Paradise Resort City dan warga sekitarnya.

BACA JUGA: P3RSI Ingatkan PPPSRS dan Pengelola Apartemen Lebih Tegas Tegakkan Aturan Larangan Sewa Harian

“Kami sangat bersemangat untuk meresmikan pembangunan jalanan ini, yang merupakan bagian penting dari salah satu proyek township kami; Paradise Resort City. Kami percaya bahwa infrastruktur yang baik adalah pondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkenalkan jalanan ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang besar bagi penduduk Ciputat dan sekitarnya,” jelas Meyrick, Selasa, 23 April 2024, di Ciputat, Tangerang, Banten.

Dalam kesempatan yang sama, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengapresiasi apa yang dilakukan Progress Group yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

“Atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya mengucapkan terima kasih untuk peran serta Progress Group dalam membangun infrastruktur di Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Ciputat melalui proyek Paradise Resort City,” kata Pilar.

BACA JUGA: Pengembang Perumahan Mulia Gading Kencana Bagikan Sembako Ke Masyarakat

Menurutnya, pengembangan infrastruktur berupa akses jalan penghubung ini akan membantu mengurangi waktu tempuh masyarakat yang melintasi Jl. Aria Putra dan Jl. H. Taip, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah ini. Kami berharap setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar di masa mendatang.

Jalanan baru ini diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat lokal, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan properti di wilayah Ciputat, karena tidak hanya sebatas jalan alternatif penghubung, tapi jalanan baru ini juga akan memiliki fasilitas kuliner di sisinya dengan konsep alfresco dining, yang akan segera diisi oleh brand-brand besar di dunia F&B. Dengan memberikan akses yang lebih baik, Progress Group berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain masyarakat sekitar, jalanan ini juga pastinya akan menguntungkan para penghuni dan calon pembeli rumah di Paradise Resort City. Berlokasi strategis di Ciputat, Paradise Resort City merupakan sebuah kota mandiri yang luasnya mencapai 60 hektar. Menggunakan konsep bertemakan “resort”, kota mandiri Paradise Resort City akan segera membangun mall pertama yang mengusung konsep sama.

BACA JUGA: Ini Dia Susunan Direksi dan Komisaris Bank BTN Hasil RUPTS 2024

Progress Group

Progress Group (PT Subur Progress) adalah salah satu perusahaan pengembang properti Indonesia berskala besar yang memulai proyek pertamanya pada tahun 1978 di kota Sydney dan Wollongong, Australia.

Progress Group didirikan oleh Ir. Bambang Sumantri dan hingga kini telah membangun ribuan rumah di Indonesia.

Saat ini, proyek hunian dan komersial Progress Group meliputi Paradise Sunter (60ha), Paradise Resort City (60ha), Paradise Serpong City (150ha), dan mega-proyek township Paradise Serpong City 2 (500ha).
Memiliki visi meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya, Progress Group juga memiliki lini bisnis lain yang bergerak di bidang kesehatan (RS Royal Progres), petroleum (SPBU), mall, theme-park dan Out-of-Home Media. ***

KORIDOR.ONLINE,TANGSEL—Menginjak usia ke 13 tahun, The Housing and Urban Development (HUD) Institute telah banyak melahirkan advokasi kebijakan publik serta regulasi perumahan dan pembangunan perkotaan. Pengalaman menghadapi pendemi COVID-19 melahirkan inisiatif The HUD Institute mengenai konsep “Rumah Sehat Produktif” yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan perkotaan.

“Hari ini bertepatan dengan peringatan 13 tahun The HUD Institute, kami  juga mengambil langkah inisiatif. Berkolaborasi dengan Asosiasi Prosesi Kesehatan  Tangerang Selatan, membuka klinik kesehatan. Sebagai percontohan pentingnya mempertautkan prinsip pembangunan perumahan rakyat, perkotaan, termasuk transportasi publik dengan penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat. Inisiatif ini kami harapkan menjadi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, dalam acara peresmian pembukaan Klinik Kesehatan Masyarakat di Ciputat, Tangerang selatan, Minggu, 14/1/2024.

Tahap awal, klinik kesehatan ini baru menyediakan layanan pengobatan umum dan gigi. Ke depan akan tersedia layanan spesialis anak, jantung, dan dokter kandungan. Inisiatif The HUD Institute melakukan peluncuran Klinik Kesehatan Perkotaan ini juga merupakan upaya stimulasi untuk mengelaborasi lebih banyak kebijakan dan program keberlanjutan perkotaan dengan masyakarat (sustainability city and community).

Klinik kesehatan perkotaan ini lanjut Zulfi akan dijadikan pilot project,  bukan hanya sebatas sarana dan akses pelayanan kesehatan personal (pasien) namun diusulkan menjadi intervensi kebijakan dan tindakan terhadap problematika kesehatan perkotaan. Seperti wabah akibat serangan penyakit menular yang berasal dari kawasan kumuh kota, akibat kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi yang buruk sehingga membahayakan kesehatan komunitasnya.

Intervensi terhadap problematika kesehatan perkotaan memberi sumbangan signifikan dalam perbaikan kesehatan personal yang berada di hilir dari problematika akut kesehatan masyarakat di perkotaan. Problematika perkotaan bukan hanya sekadar isu kekurangan rumah (backlog), kawasan kumuh kota dan rumah tidak layak huni, namun juga aspek kehidupan masyarakatnya,  termasuk kesehatan perkotaan.

“Inisiatif kolaborasi ini perlu disebarkan kepada para pelaku pembangunan perumahan dan pembangunan perkotaan bersama dengan profesi kesehatan,” lanjutnya.

Salah satu targetnya adalah menghimpun gagasan dan usulan praktis jangka pendek untuk mengusung advokasi kesehatan perkotaan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan kawasan perumahan dan pembangunan perkotaan

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memandang sektor perumahan rakyat perlu mendapat perhatian serius dimasa pemerintahan mereka. Karena itu, Prabowo – Gibran menempatkan sektor perumahan menjadi salah satu program prioritasyang sejajar dengan beberapa sektor penting lainnya.

Hal itu diungkapkan Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Panangian Simanungkalit dan Paulus Totok Lusida dalam diskusi bersama media, di Jakarta, Senin, (27/11/2023).

“Prabowo – Gibran komitmen untuk menyelesaikan kusutnya persoalan perumahan rakyat. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial dan Gen Z merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, program-program dihadirkan sudah melalui analisis komprehensif dan berdasarkan data yang akurat, serta dipastikan aplikatif,” ungkap Panangian Simanungkalit.

Menurut Panangian, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan Prabowo-Gibran juga ingin membangun atau merenovasi sebanyak 25 unit rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan dapat dicapai pembangunan 2 juta rumah dipedesaan yang dimulai pada tahun kedua mereka menjabat.

Selain itu, untuk mengurangi backlog, mereka juga memiliki program membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) diperkotaan.

Panangian menyebutkan, keberpihakan Prabowo – Gibran kedesa merupakan sesuatu yang tidak pernah mendapatkan perhatian dalam pembangunan di Indonesia selama ini. Karena pembangunan akan dimulai dari desa termasuk disektor perumahan. Ide membangun rumah didesa tersebut, tegasnya, merupakan simbol keberpihakan negara atas pembangunan didesa.

“Saya memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah dipedesaan yang dibarengi dengan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Panangian yang juga dikenal sebagai Pakar Properti Nasional itu.

Hunian Vertikal

Di diskusi yang sama, Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan KIM, PaulusTotok Lusida juga menegaskan bahwa program perumahan Prabowo – Gibran akan dilakukan berdasarkan data dan kebijakan yang aplikatif. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2019-2023 itu, nantinya dari data yang akurat KIM melalui tim ahli di bidang perumahan dan perkotaan akan berkolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan.

“Tanpa data tentu kami tidak bisa bergerak. Dan dari data yang ada kita tahu angka backlog sudah mencapai 12 juta-an. Dari 12 juta tersebut, ternyata yang non fix income itu jumlahnya sangat besar yakni sekitar 65%-70%.  Dari data juga kita tahu non fix income yang non bankable juga cukup besar. Jadi semua akan kita perhitungkan,” ujar Totok.

 

Karena itu, menurutnya, penyedian hunian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Untuk dikawasan perkotaan terutama kota-kota yang memiliki penduduk diatas 2 juta jiwa, pembangunan hunian haruslah hunian vertikal. Artinya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk membangun hunian vertikal sebanyak-banyaknya agar warga yang membutuhkan seperti kalangan milenial dan Gen Z mendapatkan hunian yang layak dan nyaman.

KIM menargetkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 500 tower per tahun, dimana satu tower terdiri dari 1.000 unit. Mayoritas yang akan dibangun adalah rumah susun sewa (rusunawa). Hal itu untuk mensiasati kalangan milenial dan Gen Z yang mayoritas berpenghasilan non fix income dan tidak bankable.

Tetapi, kata Totok, rusunawa yang akan dikembangkan bukan lagi 4-5 lantai, melainkan 30 lantai untuk menghemat penggunaan lahan. Nantinya, rusunawa-rusunawa ini dimungkinkan untuk dikonversi menjadi rumah susun milik (rusunami) menurut regulasi yang diatur pemerintah.

“Untuk liftnya nanti akan menjadi beban pemerintah, supaya mereka yang tinggal dirusunawa tidak terbebani. Pemerintah juga akan melakukan upaya edukasi dan pengkondisian dulu agar masyarakat mau dan terbiasa tinggal dihunian vertikal,” imbuhTotok.

Lalu bagaimana dengan ketersedian lahan untuk membangun tower-tower rusunawa tersebut? Totok Lusida menjelaskan, pemerintah mendatang akan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan BUMN yang titik lokasinya diperkirakan cukup banyak.

“Kalau pemerintah pusat mewajibkan pemda untuk menyiapkan lahannya tentu bisa. Termasuk lahan-lahan milik PT KAI yang ada dimana-mana. Dari pada kosong dan nganggur, lebih baik dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dan semua itu sudah kamihitung, dan sangat rasional,” pungkasTotok.

JAKARTA.KORIDOR.ONLINE—Konsultan properti Colliers Indonesia mencatat pasar apartemen dalam negeri hingga akhir September 2023 belum menunjukkan geliat pertumbuhan. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengatakan, perlambatan sektor penjualan apartemen pada kuartal III/2023 tecermin dari total unit yang telah berpindah tangan hanya 145 unit.

“Penurunan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan pilihan yang tersedia dari proyek-proyek yang sudah ada, ditambah dengan tidak adanya proyek yang baru dimulai proyek baru,” tuturnya dalam riset Colliers Quarterly Jakarta Apartment, dikutip Senin (9/10/2023).

Ferry melanjutkan, perlambatan kinerja pasar properti sepanjang kuartal III/2023 juga didorong oleh ketidakstabilan ekonomi dan melemahnya ekspektasi konsumen. Alhasil, hal tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan atas properti Indonesia yang juga menekan indeks keyakinan konsumen.

“Salah satu faktor potensial yang berkontribusi terhadap berkurangnya minat pembelian apartemen adalah tidak adanya insentif pemerintah yang secara khusus dirancang untuk sektor-sektor apartemen,” tambah Ferry.

Sementara dari sisi suplai, pasar apartemen Jakarta kedatangan satu tower baru berlokasi di Fatmawati City Center, yakni Menara Victoria yang menyuntik tambahan suplai sebanyak 407 unit. Degan demikian, sepanjang tahun berjalan pasokan unit apartemen di Jakarta secara kumulatif meningkat 2,7 persen secara tahunan menjadi 225.871 unit.

Pada kuartal III/2023 Colliers juga mencatat harga apartemen tetap stabil di level Rp35,5 juta per meter persegi. Sementara itu, harga sewa apartemen juga berada pada level terjaga di kisaran Rp410.000 hingga 445.000 per meter persegi.

“Ke depannya, kami memperkirakan bahwa harga yang diminta akan akan terus meningkat, terutama untuk proyek-proyek yang berlokasi di dekat dengan LRT, yang meliputi CBD, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur,” pungkas Ferry.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Tahukan anda, program kampung susun akuarium di Jakarta Utara yang dibangun era Anies Baswedan ternyata contoh model reforma agraria Jakarta, ternyata konsep penataan ruang dan berwawasan lingkungan. Pendapat itu keluar dari Muhammad Joni, praktisi perumahan rakyat dan perkotaan kepada media, Rabu (26/07).

“Kebijakan dan regulasi Jak Habitat kampung susun akuarium yang dikaryakan era Anies Baswedan itu kebijakan perumahan vertikal yang pro rakyat”, jelas advokat Joni sembari meminta Plt Gubernur Heru Budi melanjutkan Jak Habitat.

“Kebijakan dan program kampung susun akuarium yang sudah jalan dan terbangun itu, kudu dilanjutkan, jangan skip”, sebut Ketua Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas Pera).

Muhammad Joni menyokong agar warga kampung susun akuarium segera menikmati hunian layak dan terjangkau di mulut pantai teluk Jakarta itu. Termasuk tower A dan C yang diwartakan media belum bisa dihuni padahal sudah selesai terbangun. Juga minta Heru mengupayakan blok E yang diberitakan tertunda karena kendala dana.

“Spirit dan motif kebijakan kampung susun akuarium itu progresif, dan inovatif dengan menerobos hambatan dan kuat basis legal. Rencana pembangunannya pun melibatkan partisipasi warga”, ulas Joni.

Terobosan kebijakan kampung susun akuarium itu yang sebelumnya tergusur, malah menjadi contoh model reforma agraria di perkotaan.

“Reforma agraria berkonsep penataan ruang dan berwawasan lingkungan di kawasan kota Jakarta Utara itu hasil beleids Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai SK Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun 2019”, lanjut Joni.

Penataan kampung susun akuarium justru kisah sukses kampung susun akuarium menggiatkan reforma agraria perkotaan yang layak diduplikasi dan adaptasi dalam progran penataan kawasan, pengentasan kumuh dan pemenuhan hunian layak di daerah lain.

“Pemodelan dari Jakarta Habitat untuk Indonesia Habitat”, lugas Joni.

Menurut data, penataan kampung susun akuarium dengan alas hak atas tanah berupa Hak Pengolaan (HPL) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk ke dalam program pemberian hak pada kluster I dalam satu bidang seluas 11.446 meter persegi terdiri 241 kepala kekuarga.

Menurut Joni, “Kampung akuarium harus lanjut, jangan terhambat, kalau alasannya belum ada sertifikat kayak huni (SLF), tuntaskan segera, kan sudah ada gugus tugas penataan kampung dan masyarakat yang legal dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 878 Tahun 2018, malah powerfull sebab Sekda Propinsi DKI Jakarta sebagai Koordinator”.

Merujuk kebijakan era Gubernur Anies Baswedan, segenap unsur pemprov DKI berkolaborasi menyukseskan gugus tugas penataan kampung, karena itu pasti mampu menjawab soal sertifikat layak fungsi (SLF), pun demikian alokasi dana untuk blok E kampung susun akuarium.

“Plt Gubernur Heru Budi wajib melanjutkan virtue Jak Habitat”, pungkas Joni yang menulis buku ‘Ayat-Ayat Perumahan Rakyat’ (2018), dan ‘Ayat-Ayat Kolaborasi Jakarta Habitat (2022).

Selain kampung susun akuarium, di era Gubernur Anies juga terbangun kampung susun eks Bukit Duri, kampung susun Kunir, kampung susun Bayam dalam formula kebijakan Jak Habitat. (kpr).

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Jajaran pengurus pusat asosiasi Srikandi Developer Dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) melakukan audiensi dengan Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat  Kementerian PUPR, Senin, 19/12/22 di gedung Kementerian PUPR Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Risma Gandhi, Ketua Umum SRIDEPPI dan sejumlah pengurus DPP SRIDEPPI memperkenalkan diri, sekaligus menjelaskan fungsi, tugas, misi dan peran atas terbentuknya SRIDEPPI. Selain itu SRIDEPPI juga menjelaskan beberapa pokok pikiran terkait dinamika dan kendala perijinan di daerah dalam pengembangan bisnis properti.

SRIDEPPI juga meminta masukan serta dukungan PUPR atas sumbatan-sumbatan perijinan yang terjadi. Hal itu guna meminimalisir persoalan lapangan yang sampai saat ini masih dirasakan pengembang di daerah.

“Masih banyak keluhan anggota di lapangan yang kami temui. Regulasi di pusat menurut kami sudah mendukung. Tetapi implementasi teknisnya di daerah ternyata tidak mudah. Pemahaman daerah soal perijinan bangunan gedung misalnya, antara pemda yang satu dengan pemda yang lain bisa berbeda beda. Padahal masih satu propinsi. Nah, kami minta ke PUPR harus lebih sering melakukan sosialisasi ke perangkat daerah agar jalannya (perizinan) cepat,” usul Risma.

Menanggapi hal tersebut Wahyu Imam Santoso Pejabat Fungsional TBP Madya, Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya mengakui memang masih banyak dinamika di daerah yang bagi PUPR sendiri harus terus menerus mengkomunikasikannya.

“Kami sudah sering sosialisasikan hal-hal teknis terkait SIMBG misalnya. Tetapi pemahaman perangkat daerah memang sering tidak sama. Harus rajin komunikasi karena terkadang pejabat di daerah yang hadir dan datang waktu sosialisasi mereka mungkin saja tidak menjelaskan dengan tuntas ke bawahannya dan beberapa hambatan lain,” terangnya.

Turut hadir dan menjelaskan beberapa hal pada kesempatan itu diantaranya Ratih Rachmawati, Ahli Muda Fungsional Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR. Sementara mendamping Risma Gandhi, hadir sejumlah pengurus SRIDEPPI. Diantaranya: Sitti Nurbaya, Wakil Ketua OKK, Nani Nadira, (Plt) Ketua Jabar, Dewi Sri Mulyati, Wakil Ketua Humas & Pengembangan Bisnis, Sisi Matahari, Desti Hardianisari dan Yusnawati Yusuf, anggota SRIDEPPI.

Lima Pokok Pikiran SRIDEPPI

Pada kesempatan itu SRIDEPPI juga mendiskusikan pokok-pokok pikiran dari  SRIDEPPI yang diusulkan ke PUPR dan pemangku kepentingan terkait. Berikut rangkuman 5 hal yang didiskusikan bersama PUPR ada saat audiensi dengan Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

1. Perbedaan sikap pemda terkait, terhadap kebutuhan akan KRK dalam proses penempuhan SLF, yang mana KRK merupakan salah satu syarat permohonan IMB. Dengan sifat yang hampir sama dengan SIPPT dan Advice Planning sepanjang tidak ada perubahan bangunan dan lokasi, terkecuali untung bangunan yang baru.
2. Tentang perbedaan tuntutan pemda terkait akan tingkat tenaga ahli pengkaji SLF, yang mana di beberapa daerah tenaga ahli pengkaji haruslah minimum tingkat madya yang dalam PP No. 16 tahun 2021 tidak disebutkan keharusannya.
3. Tentang perbedaan ketentuan pemda terkait perihal standar keandalan struktur bangunan, berdasarkan SNI yang berlaku, seperti misalnya belum adanya keseragaman format daftar simak dalam kajian struktur terkait.
4. Ketahanan gempa, dimana kesalahan atau kekurangan kajian dalam hal ini akan beresiko bagi pengkaji teknis
5. Tentang ketentuan pelaksana kajian teknis untuk SLF yang menyatakan boleh perusahaan konsultan atau tenaga independent, tanpa ada Batasan tertentu untu kpelaku sebagai jaminan bagi klien terkait keamanan dan keberlangsungan kegiatan SLF yang ditempuhnya.

SRIDEPP berharap dengan audiensi yang dilakukan maka ke depan setelah mendengar langsung dari para pengusaha, pihak-pihak terkait  bisa membuat perubahan agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih baik lagi.

 

BOGOR, KORIDOR – Pengembang perumahan Puri Harmoni 9 Extension, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  memenuhi kewajibannya menyerahkan aset Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) kepada warganya. Penyerahan aset SPU tersebut disaksikan langsung Kepala Desa Cikahuripan dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Project Manager Puri Harmoni 9 Extension Tantri Zetira yang memimpin acara penyerahan tersebut,  total PSU yang diserahkan ke warga perumahan Puri Harmoni 9 Extension 3,43 hektare. Semua aset PSU yang diserahkan dalam kondisi baik, memadai dan sudah dimanfaatkan warga perumahan tersebut.

“Aset PSU yang kami diserahkan hari ini berupa ruang terbuka hijau, jalan, saluran air, turap, saluran drainase, drainase, saluran air minum dan lain sebagainya. Dimana semua sudah bersertifikat,” kata Tantri seusai acara “Serah Terima PSU Perumahan kepada Warga Puri Harmoni 9 Extension, berapa waktu lalu di Bekasi.

BACA JUGA: BI Pertahankan Kebijakan KPR DP Nol Persen

Tantri mengatakan, penyerahan PSU ini merupakan komitmen Vista Land Group (pengembang Puri Harmoni 9 Extension) untuk memenuhi kewajibannya serta memberikan kenyamanan hunian kepada warganya, berupa kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

“PSU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berorientasi ke warga. Kami menghimbau, setelah diserahterimakan warga dapat merawat dan memerihara aset PSU ini, sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu lama,” kata Tantri berharap.

Sebelumnya, akhir Oktober 2022, Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah dilaksanakan Serah Terima Sertifikat Tanah Aset PSU Perumahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor secara simbolis dua perumahan Vista Land Group.

BACA JUGA: Ini Dia, Wajah Baru Taman Mini Indonesia Indah

Sejumlah buku Sertifikat Hak Pakai seluas 9 hektaran yang merupakan PSU perumahhan Puri harmoni 9 Extension dan Permata Puri Harmoni 2 diserahkan Vista Land Group kepada DPKPP dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabupaten Bogor. Pada kesempatan itu beberapa pengembang juga hadir melakukan serah terima PSU.

Saat itu, Lestia Irmawati, Seketaris DPKPP Kabupaten Bogor mengatakan, PSU merupakan kewajiban pengembang perumahan yang harus menyediakan sebagian dari luas lahan prasarana, sarana dan utilitas untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos).

“Kami sangat mengapresiasi ketaatan Vista Land Group (pengembang) yang telah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Kami terus mendorong para pengembang untuk segera menyerahkan PSU kepada Pemkab Bogor,” kata Lestia di sela-sela acara “Penandatanganan Berita Acara dan Serah terima Sertifikat Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan, di Kantor DPKPP, Kab. Bogor.

BACA JUGA: Catatkan Pertumbuhan Kinerja Positif, Bank DKI Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Financial Award 2022

Pemkab Bogor, kata Lestia, akan terus mengupayakan agar proses penyerahan PSU berjalan berkesinambungan, sehingga masyarakat Kabupaten Bogor lebih sejahtera dan terjamin haknya. Tujuan penyerahan PSU ini untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh baik untuk pengembang perumahan yang telah berinvestasi di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Kewajiban Serah Terima Sertifikat Tanah Aset PSU Perumahan dan dapat dimanfaatkan oleh Penghuni Perumahan maupun masyarakat sekitar perumahan,” jelasnya.

Sementara itu, Natalia Fiasari Humas Vista Land Group mengatakan, sebagai pengembang Vista Land Group, selalu bergandeng tangan bersama pemerintah daerah mewujudkan tanggung jawab dan komitmen penyerahan PSU di setiap proyek.

BACA JUGA: BP Tapera Evaluasi Bank Penyalur Dana FLPP Tahun 2022

“Pada kesempatan ini, Vista Land menyerahkan PSU seluas 9,24 hektare  proyek Permata Puri Harmoni 2, dan Puri Harmoni 9 Extension yang merupakan perumahan subsidi. Sebelumnya, kami juga sudah menyerahkan aset PSU beberapa proyek perumahan kami,” ungkap Natalia yang hadir dalam acara tersebut.

Natalia berharap, sinergi antara Vista Land Group, Pemkab Bogor, dan BTN dapat berlangsung secara kesinambungan dalam rangka penyediaan hunian rumah subsidi yang layak, nyaman dan baik untuk masyarakat Indonesia.  ***

Jakarta,JPI— PT Roris Jaya Abadi kembali menghadirkan prestasi. Kali ini dalam ajang Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards 2022 yang digelar di Jakarta, 16/9, PT Roris Jaya Abadi mendapatkan penghargaan sebagai “The Most Creative and Innovative Construction Planning Company” untuk kategori Property Konsultan. Menurut tim riset Urban City penghargaan tersebut dberikan berdasarkan rekam jejak dan hasil karya perseroan yang selama ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dari mitra kerjanya. Hal itu terlihat dari semakin tingginya kepercayaan masyarakat dan perusahaan terhadan perseroan sebagai konsultan teknik.

“PT Roris Jaya Abadi menjadi perusahaan konsultan properti yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan cepat, efisien dan mampu melakukan solusi yang inovatif dalam membantu terkait perizinan bangunan di daerah-daerah sehingga menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif,” ujar Mukhtar Wijaya, Ketua Tim Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards 2022.

Menurut Ronny Yayan, Komisaris PT Roris Jaya Abadi, penghargaan ini menjadi sebuah kebanggaan besar bagi seluruh keluarga besar Roris yang sudah bekerja keras. Sebuah pengakuan dari pihak lain yang selama ini ternyata memperhatikan kerja-kerja yang dilakukan PT Roris Jaya Abadi di lapangan.

“Ini menjadi penyemangat untuk tim kami terus berkarya. Kami sangat optimistis dan yakin dengan situasi perekonomian Indonesia. Kami akan berada di tengah-tengah pelaku usaha, membantu menaikkan investasi khususnya di daerah-daerah seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Sukses meraih prestasi demia prestasi tak lantas membuat PT Roris Jaya Abadi puas. Ronny menegaskan PT Roris akan terus bekerjasama dengan pemeritah daerah menciptakan pengusaha-pengusaha yang taat dan mematuhi perizinan bangunan.

“Kami akan terus berinovasi. Terus mengamati kebutuhan pasar serta memenuhi kepuasan klien, agar pelayanan yang kami berikan akan terus maksimal,” tambah Ronny

Sebagai informasi, malam penganugerahan “Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards 2022” diadakan oleh Media Urbancity yang mencakup E-Magazine dan News Protal Property & Lifestyle.  Dalam acara yang mengusung tema “Pemantik Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi”, terdapat 47 industri properti dan subsektor terkait mendapatkan penghargaan Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards.

Keempat puluh tujuh penerima penghargaan tersebut terbagi dalam 12 kategori, mencakup Perusahaan Listed dan Nonlisted. Kemudian, kategori Kawasan Kota Mandiri, Landed Houses, Proyek Superblock, Building Material, Perusahaan Konsultan serta Kategori Lembaga Pembiayaan (Bank & Non-Bank), Lembaga Pemerintahan dan Asosiasi/ Organisasi serta kategori Tokoh / Personal yang berkontrubusi besar bagi pengembangan industri properti di Indonesia.

Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha Kementrian Koperasi dan UKM, Edhi Kusdiyarwoko mengatakan, Kolaborasi antar Industri merupakan salah-satu menjadi jalan keluar untuk menghindari krisis global dimana semua negara mengalami dampaknya termasuk Indonesia.

Dia mengungkapkan, Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Untuk itu pihaknya mengajak industry properti untuk bermitra dengan UKM.

“Saya mengajak industry property untuk dapat melakukan kemitraan dengan UKM dalam ratai pasoknya, untuk bersama membangkitkan ekonomi nasional,” ujar Edhi dalam sambutanya.