Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—BP Tapera terus berupaya untuk menjaga tingkat keterhunian rumah subsidi. BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang dipercaya menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 1 Januari hingga 13 Maret 2025 telah menyalurkan 27.528 unit rumah subsidi sedangkan data proses bangun s/d akad tercatat 58.551 unit rumah subsidi. Sedangkan untuk data realisasi penyaluran rumah subsidi per 20 Oktober 2024 hingga 13 Maret 2025 sebanyak 129.953 unit rumah subsidi terdiri dari realisasi penyaluran FLPP dan Tapera sebanyak 63.261 unit rumah subsidi dan 66.692 unit rumah subsidi yang masih dalam proses bangun s/d akad.

Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho BP Tapera tidak hanya memastikan penyaluran dana FLPP sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah tetapi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mengawal agar rumah subsidi sesuai dengan peraturan yang ada.

“Kami sejak akhir Februari bersama dengan Kementerian PKP secara rutin melakukan kunjungan lapangan ke berbagai rumah subsidi yang tersebar di Indonesia. Mulai dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimnatan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku hingga Papua. Semua ini bertujuan melihat secara langsung kualitas rumah subsidi dan berdialog dengan warga dan pengembang untuk solusi terbaik ke depannya,” ujarnya Komisioner Heru menjelaskan.

Selain itu, BP Tapera secara rutin melaksanakan pemantauan keterhunian/pemanfaatan rumah MBR serta pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja bank penyalur pembiayaan Tapera dan Pembiayaan FLPP sejak tahun 2022. Hasil kegiatan pemantauan ini akan bermanfaat untuk mengevaluasi program pembiayaan FLPP dan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kegiatan pemantauan terhadap rumah MBR ini sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang diubah UU tentang Cipta Kerja. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 43, dimana BP Tapera melakukan pengawasan terhadap Bank Penyalur dan Perusahaan Pembiayaan Penyalur dalam memenuhi kewajiban operasional yang tertulis dalam perjanjian kerja sama. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja bank penyalur dan perusahaan pembiayaan penyalur.

Tercatat dari tahun 2022,  rumah subsidi yang terpantau dan valid mencapai 194.720 unit rumah dengan rumah subsidi yang dihuni sesuai ketentuan mencapai 168.891 unit rumah.

“Persentase Tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 mencapai 71,62%, tahun 2023 tingkat kepenghunian mencapai 92,53% dan tahun 2024 mencapai 93,62%. Ini mencerminkan kesadaran penerima manfaat pembiayaan perumahan semakin tinggi. Pemantauan evaluasi terhadap tingkat keterhunian ini dilakukan satu tahun setelah Berita Acara Serah Terima dilakukan,” ungkap Komisioner Heru menjelaskan.

Ditambahkan Komisioner Heru, kegiatan pemantauan dan evaluasi yangi melibatkan petugas lapangan ini sejak tahun 2022 – 2024 dilakukan di 226 kabupaten/kota.

KORIDOR.ONLINE– Bank DKI terus berkomitmen dalam mendukung program Bank Indonesia (BI) seiring peluncuran QRIS Tap NFC oleh Bank Indonesia yang dilakukan di Jakarta pada Jumat (14/03), yang turut diimplementasikan dalam fitur pembayaran QRIS pada aplikasi JakOne Mobile Bank DKI.

Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Adiwan Fahlan Aritenang, serta Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo.

Selain itu, turut hadir pula jajaran direksi perwakilan dari berbagai institusi keuangan, transportasi, dan layanan publik, seperti MRT Jakarta, KCI, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, TransJakarta, dan Perum Damri.

BACA JUGA: Isu BP3 Kembali Mencuat, Sinyal Kementerian PKP Tidak Sesuai Harapan?

Inovasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi non tunai secara lebih cepat dan mudah dengan hanya menempelkan perangkat selular pada mesin pembayaran yang mendukung fitur NFC. Sebagai tahap awal, QRIS Tap NFC diterapkan dalam proyek percontohan di sektor transportasi dan layanan publik.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa penerapan QRIS Tap NFC dalam JakOne Mobile merupakan bagian dari transformasi digital Bank DKI guna mendukung ekosistem pembayaran yang lebih efisien dan inklusif di Jakarta.

“Sebagai bagian dari sinergi dengan kebijakan Bank Indonesia, Bank DKI terus berinovasi dalam memberikan layanan perbankan digital yang memudahkan masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor transportasi publik. Kini pengguna transportasi umum di Jakarta dapat menggunakan QRIS Tap NFC pada aplikasi JakOne Mobile Bank DKI sebagai pilihan utama pembayaran non tunai pada berbagai moda transportasi seperti MRT dan Transjakarta,” ujarnya.

BACA JUGA: Selamat Jalan Pak Hendro, Karyamu Akan Selalu Dikenang Anak Bangsa…

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa penerapan teknologi ini sejalan dengan upaya digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung konsep smart city, di mana masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi dalam satu aplikasi.

Sebelumnya Bank DKI telah meluncurkan berbagai inisiatif dalam rangka memperluas akses pembayaran digital khususnya pada sektor transportasi, diantaranya Jakarta Tourist Pass, yang berbasis kartu elektronik JakCard dan aplikasi JakOne Pay, yang memungkinkan wisatawan menikmati layanan pariwisata di Jakarta secara praktis dan terintegrasi.

Selain itu, Bank DKI juga turut aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem transportasi publik melalui sinergi antar BUMD DKI Jakarta, yaitu kerja sama Hak Penamaan Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI dan Hak Penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI.

BACA JUGA: Menteri PKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bahas Mitigasi Bencana Terkait Perumahan

Langkah ini tidak hanya memperkuat branding Bank DKI sebagai mitra strategis transportasi publik Jakarta, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengguna layanan transportasi dengan memperluas ekosistem pembayaran digital.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, dengan menghadirkan QRIS Tap NFC dalam aplikasi JakOne Mobile, Bank DKI optimis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional serta mendukung upaya Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi pembayaran.

“Bank DKI juga akan terus mengembangkan fitur-fitur inovatif lainnya guna memberikan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat, dan sebagai wujud dukungan pencapaian visi Jakarta sebagai kota global,” tutup Arie. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp21 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran, yang berlangsung dari 21 Maret hingga 3 April 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana bagi nasabah sepanjang perayaan Idul Fitri tahun ini.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa persiapan uang tunai untuk Lebaran 2025 disesuaikan dengan tren peralihan nasabah ke layanan digital. Hal ini menyebabkan alokasi uang tunai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat penurunan transaksi tarik tunai di ATM, Cash Recycle Machine (CRM), maupun di kantor cabang.

“Meskipun terjadi peningkatan transaksi digital, kami memahami bahwa kebutuhan uang tunai selama Lebaran dan libur panjang tetap tinggi dibandingkan hari biasa. Oleh karena itu, kami memastikan ketersediaan uang tunai agar nasabah tetap dapat memenuhi kebutuhannya,” ujar Okki dalam siaran pers.

Data menunjukkan bahwa nominal transaksi melalui BNI Mobile Banking dan wondr by BNI mengalami pertumbuhan sebesar 36,7% pada Januari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY). Sementara itu, frekuensi transaksi meningkat 35,4%. Pada Lebaran 2024, nominal transaksi digital juga meningkat sebesar 29% dibandingkan Januari 2024.

“Dengan layanan perbankan yang semakin terintegrasi serta dukungan jaringan yang kuat, kebutuhan nasabah tetap dapat terpenuhi, baik melalui kanal digital maupun layanan fisik,” tambah Okki.

Selama periode Lebaran tahun ini, BNI akan mengoperasikan rata-rata 31 outlet kantor cabang dengan layanan terbatas mulai 28 Maret hingga 7 April 2025. Layanan ini mencakup transaksi setoran, penarikan, dan pemindahan dana antar rekening BNI hingga Rp25 juta, setoran BBM Pertamina, pembukaan rekening, serta transaksi lainnya, termasuk akad kredit yang dapat dilakukan hingga H-2 Lebaran atau pada 28 Maret 2025.

Selain itu, BNI juga menghadirkan Layanan Gerak BNI (O-Branch) di 16 titik strategis sepanjang jalur mudik, tempat wisata, serta lokasi penting lainnya. Kebutuhan perbankan nasabah juga dapat dipenuhi melalui lebih dari 214 ribu BNI Agen46 yang tersebar di seluruh Indonesia, serta berbagai kanal lainnya seperti ATM dan CRM. Pengguna aplikasi digital wondr by BNI pun terus meningkat, mencapai 6,4 juta hingga akhir Februari 2025.

“Alokasi uang tunai di ATM dan kantor cabang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan pengisian awal yang difokuskan di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Namun, setelah H-2 Lebaran, alokasi akan bergeser ke daerah tujuan mudik,” tutup Okki.

SERANG, KORIDOR.ONLINE— Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat termasuk dalam daerah dengan jumlah rumah subsidi tertinggi. Berdasarkan data realisasi per 1 Januari hingga 7 Maret 2025, kinerja penyaluran KPR FLPP telah mencapai 77.207 unit rumah, dengan rincian sebagai berikut: 18.739 unit telah terealisasi, 28.809 unit telah mencapai tahap akad KPR, dan 29.659 unit masih dalam tahap proses SP3K, pembangunan, serta ready stock.

Hal itu disampaikan Heru, dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) , di Serang Banten, Minggu (9/3/2025). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, melihat realisasi sejak awal pemerintahan Prabowo–Gibran pada 20 Oktober 2024 hingga saat ini, total penyaluran KPR subsidi telah mencapai 122.421 unit rumah.

Menurut Heru, dalam upaya memastikan ketersediaan hunian pertama bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah menyelenggarakan program penyediaan perumahan bagi personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) ini dilaksanakan serentak di lima lokasi, yaitu Bekasi, Bogor, Brebes, Bantul, dan Serang sebagai pusat penyelenggaraan acara. Di Kota Serang sendiri, kegiatan ini berlangsung di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang.

Total rumah subsidi yang direncanakan dalam proyek ini mencapai ribuan unit yang tersebar di lima wilayah tersebut. Adapun rincian jumlah unit rumah yang akan dibangun mencakup 770 unit di Kabupaten Bekasi, 530 unit di Kabupaten Bantul, 1.070 unit di Kabupaten Bogor, 1.367 unit di Kabupaten Brebes, dan 2.023 unit di Kabupaten Serang. Secara keseluruhan, BP Tapera membiayai hingga 2.000 unit rumah dalam proyek ini melalui skema FLPP.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama jajaran Eselon I Kementerian PKP, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Dari pihak TNI AD, Inspektur Jenderal Angkatan Darat mewakili KASAD membuka acara didampingi oleh Pangdam III Siliwangi. Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, turut hadir mewakili sektor perbankan.

Dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan kualitas bangunan sesuai standar yang telah ditetapkan serta akan menindak pengembang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Menurutnya, kesejahteraan penghuni adalah prioritas utama.

“Kami menargetkan rekor pembangunan rumah subsidi dalam jumlah yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, kami tetap memastikan bahwa sasaran yang dituju dan kualitas bangunan tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ujar Menteri Ara.

Terkait dengan kebijakan daerah dalam penerapan izin pembangunan kawasan hunian, Menteri Ara menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, mengingat regulasi terkait perizinan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Komitmen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk terus memperkuat implementasi environment, sustainability, and governance (ESG) dalam portofolio bisnis menunjukkan tren positif. Hingga Januari 2025, pembiayaan kendaraan kendaraan listrik mencapai Rp185 miliar. Mengalami lonjakan mencapai 266% secara year on year.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyatakan bahwa pencapaian ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung ekosistem kendaraan Listrik (electric vehicle atau EV) dan memberikan stimulus insentif pajak. Anton menambahkan, perseroan terus membuka kolaborasi dengan pelaku pasar untuk memperkuat penyerapan kendaraan listrik.

“Tahun ini kami akan menggandeng salah satu produsen ramah lingkungan untuk optimalisasi penyerapan pembiayaan EV. Serta melakukan optimalisasi program kerja sama COP [car ownership program]. Selain itu, di internal BSI juga telah menerapkan penggunaan green operation melalui mobil operasional ramah lingkungan”, ujar Anton.

Sejalan dengan program Astacita pemerintah, BSI terus mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek 3P (people, profit, planet). Mulai dari green business hingga green operation.

Menurut Anton, tren pembiayaan kendaraan listrik terus meningkat, didorong oleh berbagai stimulus pemerintah, salah satunya insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan listrik hingga 31 Desember 2025.

“Insentif ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, sehingga kami optimis permintaan pembiayaan EV akan terus meningkat,” tambahnya.

Awal tahun ini BSI telah menggandeng beberapa produsen otomotif EV melalui penandatangan kerjasama pembelian EV dan juga dealer penyedia EV. Di internal BSI sendiri, Pada tahap pertama tahun ini,telah disiapkan 139 kendaraan listrik yang digunakan sebagai kendaraan operasional. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal mendukung program Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 melalui pengurangan emisi karbon kendaraan.

Selain itu, BSI juga menawarkan berbagai promo menarik untuk pembiayaan kendaraan ramah lingkungan. “Kami menjalin kerja sama dengan beberapa merek kendaraan listrik, mengoptimalkan potensi dari 21 juta nasabah BSI, serta menyediakan DP rendah dan hadiah menarik untuk nasabah pembiayaan kendaraan listrik,” jelas Anton.

Anton mengatakan bahwa BSI optimistis dapat terus berkontribusi dalam percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan ekosistem transportasi ramah lingkungan.

KORIDOR.ONLINE, JAKARTA – Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto meraih penghargaan sebagai Best Chief Financial Officer 2025 for Leading Financial Sustainability through Inclusive Growth and Risk Management, dan merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) Direktur Keuangan/Chief Financial Officer (CFO) terbaik dari berbagai industri.

Predikat tersebut diberikan oleh media Warta Ekonomi Group pada ajang Indonesia Best CFO Awards 2025, yang digelar di Jakarta pada Selasa (25/02).

Penghargaan yang diterima juga merupakan penghargaan ketiga yang diterima Romy, pada ajang yang sama selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun 2023, 2024, dan tahun 2025 ini.

BACA JUGA: Apartemen Fifty Seven Promenade, Pilihan Hunian Favorit bagi Ekspatriat

Best CFO 2025 dinilai berdasarkan metode desk research deskripsi kuantitatif dengan menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan tahunan 2022-2023 atau laporan keuangan tahun 2024 yang dipublikasikan, dan media monitoring kualitatif yang menilai kebijakan strategis perusahaan melalui analisa jumlah pemberitaan positif terkait kinerja CFO dan perusahaan.

Adapun indikator penilaiannya meliputi pertumbuhan aset, pendapatan, dan laba, ROI, BOPO, mengimplementasikan model keuangan yang fleksibel, dan inovasi berkelanjutan dalam bidang keuangan.

BACA JUGA: BP Tapera: Pemanfaatan Lahan eks BLBI Langkah Nyata Wujudkan Program 3 Juta Rumah

Dengan Penghargaan yang diterima menjadi pemacu semangat segenap insan Bank DKI untuk terus memberikan kinerja terbaik untuk tumbuh berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di dunia perbankan. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Apartemen khusus mahasiswa semakin diminati sebagai alternatif investasi yang prospektif. Dengan modal relatif kecil, pemilik unit dapat memperoleh passive income yang stabil melalui penyewaan hunian.

Direktur University Resort (UResort), Dimas Ario SM, menegaskan bahwa apartemen mahasiswa yang dikelola dengan baik akan selalu memiliki permintaan tinggi.

Hal ini disampaikan dalam acara BRI Leader Retirement Program RC Bandung Batch 1/2025 yang dihadiri sekitar 50 calon pensiunan BRI.

“Penyewaan apartemen mahasiswa menjanjikan pendapatan pasif yang berkelanjutan. Ini menjadi pilihan menarik bagi orang tua mahasiswa, calon pensiunan, dan investor yang mencari pemasukan bulanan,” ujar Dimas.

UResort sendiri telah menjalankan program bagi hasil dengan investor selama hampir tiga tahun, menawarkan passive income sekitar Rp2 juta per bulan dengan yield tahunan 7-9%. Para pegawai BRI yang hadir pun tertarik karena investasi ini dapat menjadi pengganti gaji saat memasuki masa pensiun.

Selain itu, Komisaris PT Astra Graphia, Arya Soemali, juga mengakui potensi besar UResort sebagai investasi jangka panjang.

“Kemitraan dengan IPB University membuat hunian ini memiliki daya tarik tinggi dan stabilitas pasar yang baik,” ujarnya.

Sebagai informasi, UResort merupakan apartemen mahasiswa yang bekerja sama dengan IPB University dan berlokasi di dekat danau serta hutan CIFOR Bogor. Dengan fasilitas premium, UResort menjadi pilihan utama mahasiswa lokal maupun internasional. Saat ini, dari total 72 unit yang tersedia, sekitar 95% telah terisi.

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE–PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengungkapkan berbagai tips dalam memilih Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sering kali terlewat oleh konsumen. BCA menekankan pentingnya mempertimbangkan beberapa aspek utama sebelum menentukan pilihan KPR.

EVP Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, menyoroti pentingnya mempertimbangkan perspektif eksternal dalam memilih KPR. Menurutnya, konsumen harus cermat dalam memilih pengembang yang sesuai dengan kebutuhan serta bank yang memiliki kredibilitas dan reputasi baik.

“Jangan sampai di tengah perjalanan cicilan KPR, muncul kendala karena kurang teliti dalam memilih bank dan pengembang,” ujar Welly dalam sesi Mini Studio BCA Expoversary 2025 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Kamis (20/2/2025).

Dari sisi internal, konsumen perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai jenis properti yang sesuai dengan anggaran dan kemampuan finansial. Banyak kasus di mana konsumen gagal memiliki properti impian akibat keliru dalam memilih pengembang atau bank penyedia KPR. Oleh karena itu, pemilihan kedua aspek ini menjadi faktor yang sangat krusial.

Welly juga menekankan pentingnya memperhatikan seluruh aspek KPR sejak awal. “Ada bank yang menawarkan proses cepat dan bunga rendah, namun pada akhir masa kredit, dokumen menjadi berantakan atau bahkan tidak tersedia. Ini bisa menjadi masalah besar dalam 10 atau 20 tahun mendatang,” tambahnya.

Olivia Louise, seorang pegiat media sosial yang kerap membahas properti dan perencanaan keuangan, menambahkan bahwa kemajuan teknologi saat ini sangat membantu konsumen dalam mengecek kredibilitas pengembang.

“Kita bisa dengan mudah mencari rekam jejak pengembang melalui media sosial dan mesin pencari untuk melihat hasil pembangunan sebelumnya serta kondisi lingkungan sekitarnya. Jangan lupa juga untuk memastikan legalitasnya agar tidak bermasalah di kemudian hari,” jelas Olivia.

Olivia mengibaratkan proses cicilan KPR seperti perjalanan ke kota impian, dengan berbagai moda transportasi yang tersedia. Mereka yang memiliki bujet besar mungkin memilih pesawat, sementara yang memiliki anggaran lebih terbatas akan menggunakan bus. “Yang terpenting adalah memahami moda perjalanan yang dipilih agar tidak menghadapi kendala di tengah jalan,” imbuhnya.

Sebagai salah satu bank penyalur KPR, BCA mencatat kinerja yang positif. Portofolio kredit konsumer BCA tumbuh 12,4% YoY menjadi Rp223,7 triliun, dengan KPR berkontribusi sebesar Rp135,5 triliun atau naik 11,2% YoY.

SVP Consumer Loan BCA, Handy Weriko, menekankan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari sikap selektif BCA dalam menyalurkan kredit. BCA memastikan reputasi pengembang, lokasi, akses, harga properti, serta aspek legalitas sebelum menyalurkan KPR kepada konsumen. “Kami ingin membantu konsumen memperoleh rumah dengan tenang, sehingga mereka bisa mencicil hingga 10-20 tahun tanpa khawatir, sesuai dengan tagline KPR BCA #TenangDuluan,” ujar Handy.

Dalam rangka BCA Expoversary 2025, BCA menawarkan promo spesial KPR dengan suku bunga mulai dari 2,68% eff.p.a fixed 3 tahun dengan penempatan dana, biaya provisi 0,68%, dan diskon biaya administrasi 50%. Selain itu, tersedia program DP 0% untuk KPR, KKB, dan KSM BCA. Nasabah dapat menjelajahi berbagai pilihan hunian dari 21 pengembang secara offline maupun lebih dari 1.800 listing properti secara online.

Selain itu, BCA memberikan berbagai penawaran eksklusif bagi nasabah BCA Solitaire dan Prioritas, seperti diskon biaya admin KPR 50%, biaya provisi KPR 0,5%, serta berbagai promo menarik lainnya.

BCA Expoversary 2025 digelar secara offline di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, pada 20-23 Februari, dan secara online melalui website https://expo.bca.co.id dari 20 Februari hingga 31 Maret. Selain properti, pengunjung juga dapat menikmati berbagai promo menarik untuk pembelian gadget, home appliances, fashion, beauty, travel, serta produk lokal UMKM binaan Bakti BCA dan BCA Bangga Lokal.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

“Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam, seperti dikutip bisnis.com.

Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati.  Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan.

“Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—BP Tapera hadir sebagai salah satu pembicara dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 pada (11/2) di Fairmont, Jakarta . Tahun ini, MIF mengangkat tema “Nourishing Future Growth”, yang menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global serta peluang investasi yang terus berkembang.

Sebagai hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, dengan dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), MIF 2025 menghadirkan lebih dari 22.000 peserta, termasuk lebih dari 700 investor asing dari berbagai negara. Forum ini juga menjadi ajang diskusi strategis yang melibatkan pembuat kebijakan, pakar global, serta pelaku industri untuk menggali potensi investasi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan Kebijakan Pro Rakyat Pemerintahan Presiden Prabowo yang telah terealisasi sejak dirinya dan Menteri Kabinet Merah Putih dilantik pada Oktober 2024 lalu. Kebijakan ini mengusung semangat “Saatnya Rakyat Punya Rumah”, salah satunya melalui program yang mengubah biaya menjadi gratis untuk pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini menjadi 0%, yang sebelumnya dibebankan kepada masyarakat atas pembelian atau pembangunan rumah tinggal.

“Ketiga program ini belum pernah ada sebelumnya, namun semua ini untuk siapa? Untuk rakyat. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini negara bisa mewujudkan ini, membuka karpet merah untuk rakyat kecil. Itulah yang ingin kita capai,” kata Menteri Ara.

Selanjutnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa ada program yang mempercepat proses, yaitu penyederhanaan proses penerbitan sertifikat PBG, yang sebelumnya memakan waktu lama kini sudah jauh lebih cepat.

“Izin PBG yang semula memakan waktu 45 hari kini menjadi hanya 10 hari setelah dokumen lengkap diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG dalam waktu 15 menit, Provinsi DKI Jakarta hanya 17 menit, dan masih banyak pemerintah daerah lainnya. Artinya, lompatan pelayanan publik di Indonesia menurut saya bukan lagi sebuah evolusi, tetapi sudah menjadi progres nyata, karena dapat mengubah yang tadinya berbulan-bulan menjadi hanya 14 menit,” ujarnya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho yang  menjadi salah satu panelis pada sesi diskusi panel yang mengangkat tema Housing Sector Outlook: Providing Shelter menyampaikan  keseriusannya untuk mendukung penuh Pemerintahan Prabowo dalam menyukseskan program 3 juta rumah melalui pembiayaan skema subsidi FLPP dan Tabungan Tapera.

“Kami tahun 2025 ditargetkan untuk menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi yang disalurkan kepada MBR yang tersebar di seluruh di Indonesia. Sejak tahun 2022 – 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 665.300 unit rumah subsidi senilai Rp76,04 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan Tapera sebanyak 19.267 unit rumah bersubsidi senilai Rp3,02 Triliun,” ungkap Komisioner Heru Pudyo Nugroho menjelaskan.

Dalam event ini, Menteri Ara juga mengajak para calon investor asing untuk tidak ragu berinvestasi di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, memiliki kepastian hukum, dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan.

“Negara kami banyak belajar dari pendahulu kami yang telah berjuang mengelola kekayaan alam negara kami, dan kami dalam pemerintahan Prabowo tentu berusaha untuk lebih baik, lebih benar, dan lebih cepat mengelola itu,” tandasnya.

Menteri Ara juga membuka diri untuk mendengarkan dan menerima masukan serta usulan dari para calon investor mengenai hal-hal yang perlu disiapkan terkait peraturan untuk mendukung keberlangsungan bisnis yang menguntungkan bagi semua pihak. “Investor perlu peraturan seperti apa, kebijakan negara seperti apa, prinsipnya ada tiga, pertama yang bagus untuk negara, apa manfaatnya bagi negara kami, bagi pemerintahan kami; kedua, apa manfaatnya bagi rakyat kami, dan ketiga, apa manfaatnya bagi dunia usaha,” ungkap Menteri Ara.

Capaian kinerja Realisasi KPR Subsidi sejak ditunjuk sebagai Menteri pada 20 Oktober 2024 hingga 7 Februari 2025, yang telah mencapai 96.537 unit. Angka ini terbagi menjadi 56.753 unit berdasarkan data proses pembangunan hingga akad dan 39.784 unit sebagai realisasi penyaluran KPR Subsidi.