JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memasuki usia ke-73 tahun tepat hari ini, Kamis (9/2).Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, selama 73 tahun, Bank BTN telah mengucurkan kredit sekitar Rp 775 triliun yang mengalir kepada lebih dari 5,78 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen.
Sedangkan untuk pembiayaan perumahan, Bank BTN telah menyalurkan KPR sekitar 5,1 juta unit senilai Rp 391,621 triliun. Sebanyak 3,9 juta unit merupakan KPR subsidi.
“Usia ke-73 tahun bagi Bank BTN adalah usia yang matang untuk terus bertransformasi agar bisa melayani seluruh keluarga di Indonesia. Kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh nasabah Bank BTN dan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan impian masyarakat memiliki rumah idaman,” ujar Haru pada acara potong tumpeng dalam rangka perayaan HUT Bank BTN ke-73 di Jakarta, Kamis (9/2).
Potong tumpeng perayaan HUT Bank BTN ke-73 di Jakarta, Kamis (9/2)
Haru bilang, berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik terus dilakukan Bank BTN hingga menciptakan ekosistem perumahan yang terintegrasi dengan digital mortgage ecosystem.
Ekosistem perumahan digital ini akan diintegrasikan melalui SupperApp BTN Mobile yang akan di-launching pada tanggal 12 Februari 2023 mendatang.
“Ini yang akan menjadi keunggulan dari SupperApp BTN Mobile. Kami akan menggelar Grand Launching pada 12 Februari mendatang,” kata Haru.
Lebih lanjut, Haru mengatakan, dalam usia ke-73 tahun ini BTN akan lebih memantapkan perseroan menjadi bank fokus pembiayaan perumahan dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program sejuta rumah.
BTN akan berupaya menjaga amanah yang diberikan pemegang saham dengan menaikkan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan menjadi 1,32 juta unit dalam lima tahun mendatang.
“Dengan kenaikan kapasitas pembiayaan perumahan tersebut, kami optimistis pada tahun 2025 Bank BTN bisa mengimplementasikan visinya menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara,” kata Haru.
JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Pandemi Covid-19 telah membentuk pola kebiasaan baru masyarakat. Hampir semua aktivitas pekerjaan kantor, kini bisa dilakukan dimana saja. Di rumah, café, fasilitas-fasilitas umum, bahkan (maaf) di wc sekalipun. Yang terpenting ada jaringan internet dan smartphone sebagai peralatan digitalnya.
Ledakan penggunaan smartphone, aplikasi yang saling terhubung, memungkinkan relasi business-to-business (B2B) dan bisnis ke konsumen (B2C) berjalan dengan baik. Ini membuat perusahaan mampu berinteraksi secara personal, langsung dan real time dengan konsumen dan partner bisnis tanpa batasan.
Demikian juga dengan layanan perbankan. Digitalisasi perbankan menjadi satu kemutlakan. Bank yang lemot dalam bertransformasi menjadi digital, diolok-olok sebagai bank jadul—Istilah yang biasa digunakan untuk sesuatu yang berbau jaman dulu—dan dipastikan akan tertinggal bahkan ditinggalkan masyarakat.
BTN Mobile menyediakan segala kebutuhan dari ekosistem perumahaan para nasabah BTN.Foto: ist/Dok BTN
Pemanfaatan digitalisasi dengan orientasi pelayanan sepenuhnya kepada nasabah, juga dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN). Tak mau kalah, Bank BTN bersiap meluncurkan New BTN Mobile. Aplikasi super alias super apps, merupakan gabungan dari seluruh channel layanan digital Bank BTN yang selama ini mempermudah nasabah mendapatkan layanan digital mortgage ecosystem bank tersebut.
Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bahwa Bank BTN selama ini sudah memiliki berbagai layanan digital. Seperti: mobile banking BTN, internet banking BTN, btnproperti, btnproperti for developer, SMART Residence, hingga rumahmurahbtn.co.id. Namun, selama ini, semua layanan digital itu, terpisah-pisah.
“Nantinya seluruh layanan digital tersebut akan kami integrasikan ke dalam satu aplikasi super apps BTN Mobile yang rencananya akan diluncurkan awal tahun 2023 mendatang,” kata Nixon, akhir tahun lalu.
Nixon berharap kehadiran super apps BTN Mobile akan mempermudah para nasabah dalam mengakses seluruh layanan perbankan melalui satu genggaman smartphone. Selain itu, keberadaan super apps BTN Mobile akan melengkapi fundamental Bank BTN menjadi One Stop Shop Housing Ecosystem.
Sebagai bank yang merajai penyaluran kredit properti, dan tulang punggung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan papan. Maka kehadiran super apps BTN Mobile diharapkan Nixon efektif mempercepat penyedian kebutuhan papan masyarakat.
Digitalisasi Perangi Backlog
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,71 juta. Dan untuk menangani backlog tersebut diperlukan program 1,5 juta rumah per tahun untuk mengejar kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.
Apalagi, pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100 persen pada 2045. Artinya, guna mencapai target ekosistem perumahan di 2045 tersebut, dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Jelas ini ceruk pasar yang seksi bagi perbankan.
Direktur IT & Digital Bank BTN, Andi Nirwoto/foto: Ist/dok.BTN
Direktur IT & Digital Bank BTN, Andi Nirwoto, optimis, keberadaan super apps BTN Mobile akan membuat Bank BTN memiliki pelayanan yang lebih baik berkat pemanfaatan teknologi digital dalam menggarap ekosistem perumahan yang dimiliki dan selama ini menjadi kekuatan Bank BTN. Sehingga konsep solusi digital melalui BTN Mobile mengkombinasi kekuatan teknologi dan kekuatan ekosistem.
Andi menjelaskan, Bank BTN menyebut aplikasi BTN Mobile sebagai “SuperApp” karena fitur-fitur yang mereka tawarkan tidak hanya memiliki fitur dasar seperti mobile banking lainnya. Tapi juga memiliki fitur financial yang terkait dengan life circle ekosistem BTN di sektor perumahan.
“Melayani nasabah kita dari mulai kepemilikan rumah, sampai dia tinggal di dalamnya, diluar kebutuhan transaksi dasar seperti bayar listrik, air, gas, pajak (PBB). Konsep utama super apps BTN Mobile menyediakan segala kebutuhan dari ekosistem perumahaan para nasabah BTN. Ini yang akan menjadi pembeda dengan yang lain,” tambahnya.
Target Bank BTN, ada sekitar 5-7 juta nasabahnya yang akan bertransformasi menggunakan super apps BTN Mobile. Dengan memaksimalkan angka tersebut Andi yakin sudah bisa memperoleh optimalisasi transaksi yang sudah ada di BTN. Disamping mengakusisi nasabah-nasabah baru, seiring dengan inovasi-inovasi skema produk perumahan yang akan dibuat,” pungkasnya.
Akhirnya, tinggal tunggu waktu. Konon kabarnya, super apps BTN Mobile secara resmi diluncurkan awal tahun ini. Bertepatan dengan ulang tahun Bank BTN ke-73, 9 Februari 2023.
Lalu, apakah klaim soal super apps BTN Mobile akan menjadi senjata digital yang ampuh bagi Bank BTN dalam memerangi backlog Perumahan? Mari kita tunggu.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Langkah aktif Bank DKI dalam mendorong transformasi digitalisasi sejak tahun 2021 kembali diapresiasi oleh lembaga independen. Yang terbaru, Bank DKI kembali raih penghargaan di awal tahun 2023, sebagai Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Innovation and Create Appropriate Strategy, kategori BPD. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy pada acara “Indonesia Best BUMD Awards 2023, Improving Regional Accessibility Towards a Sustainable Economy” yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (31/01/2023).
Raihan penghargaan tersebut turut melengkapi prestasi gemilang Bank DKI di awal tahun 2023. Sebelumnya, Bank DKI baru saja memborong total sebanyak 11 (sebelas) kategori penghargaan sekaligus, dengan diantaranya 5 (lima) kategori penghargaan sebagai BPD Terbaik Peringkat I dalam ajang “6th Satisfaction, Loyalty, Engagement and Corporate Reputation Awards 2023” oleh majalah Infobank. Salah satu yang istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023.
Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan Bank DKI yang terus memberikan kepercayaan atas produk dan layanan Bank DKI. “Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga terhadap wujud komitmen Bank DKI dalam menjalankan peran sebagai kolaborator pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya DKI Jakarta, yang kami wujudkan melalui pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk kepuasan nasabah.
Penghargaan ini juga menunjukkan bahwa langkah strategis Transformasi 5.0 yang saat ini dijalankan Bank DKI berada pada jalur yang tepat untuk peningkatan kapabilitas dan kapasitas Bank DKI dalam menjawab tantangan pada era VUCA dan persaingan digitalisasi layanan pada industri perbankan dan keuangan yang semakin ketat,” ujar Fidri.
Lebih lanjut, Fidri menyampaikan bahwa Bank DKI juga terus berupaya untuk menghadirkan layanan berbasis digital untuk mendorong penerapan transaksi non-tunai. Terbaru, berupa simple apps yakni JakOne Pay dan super apps New JakOne Mobile. New JakOne Mobile hadir dengan tampilan yang lebih menarik dan user friendly serta fitur yang semakin lengkap, diantaranya fitur pembukaan rekening dan deposito secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang, pembayaran transaksi dengan QRIS, pembayaran bermacam tagihan dan belanja online, top up uang elektronik, bersedekah/berdonasi, hingga fitur Mobile Cash Tarik tunai di ATM tanpa kartu yang dapat dilakukan di ATM Bank DKI dan Bank lain yang bekerjasama, seperti ATM Bank BNI, dan ATM CIMB Niaga berlogo prima.
Selain itu juga termasuk aplikasi JakOne Abank dan pengembangan Digital Lending yang diharapkan dapat memaksimalkan penerapan inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM sehingga mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di DKI Jakarta.
Sebagai informasi, Penghargaan diberikan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh tim peneliti Warta Ekonomi kepada BUMD dari berbagai bidang di seluruh Indonesia, yang dinilai telah berkontribusi terhadap pengembangan daerah, inovasi perusahaan, dan pelayanan masyarakat dengan sangat baik.
Penilaian yang dilakukan melalui kinerja keuangan (financial performance) dan kebijakan strategis perusahaan dalam melakukan inovasi produk maupun jasa, strategi bisnis, integrasi, ataupun ekspansi bisnis, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu desk research, media monitoring, dan expert panels.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan penghargaan ini memotivasi Bank DKI untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing, layanan serta kinerja perusahaan secara berkelanjutan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional ataupun pembangunan di daerah. ”Menghadapi tahun 2023, Bank DKI siap untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk peningkatan daya dukung finansial melalui digitalisasi, demi meniscayakan kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah serta pengembangan bisnis Bank DKI secara berkelanjutan. ” tutup Arie.
Sepanjang tahun 2022, seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank DKI juga turut meraih prestasi cemerlang dengan raihan total 34 (tiga puluh empat) penghargaan dari berbagai lembaga yang independen, diantaranya sebagai 20 Bank terbaik di Indonesia tahun 2022 (World’s Best Banks) versi majalah Forbes; Direktur Utama Bank DKI Masuk ke dalam jajaran TOP 100 CEO 2022 versi majalah Infobank; TOP BUMD 2022 sebagai BPD Berpredikat “Excellent” pada kategori KBMI 2 Bank dengan Aset Rp50 Triliun s.d. Rp100 Triliun oleh Majalah Infobank; The Best Performance Bank Kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD Aset > Rp30 Triliun) oleh Bisnis Indonesia; The Best Bank in Digital Services Kategori BPD Aset > Rp30 T oleh Majalah Tempo; TOP Leader on Digital Implementation & TOP Digital Implementation 2022 #STARS 4 oleh majalah It Works. ***
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Bank DKI awali tahun 2023 dengan raihan prestasi gemilang. Tidak tanggung-tanggung Bank DKI borong 11 (sebelas) kategori penghargaan sekaligus, dengan diantaranya 5 (lima) kategori penghargaan sebagai BPD Terbaik Peringkat I.
Salah satu yang istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy pada acara “6th Satisfaction, Loyalty, Engagement and Corporate Reputation Awards 2023”, di ShangriLa Hotel Jakarta, Rabu (25/01/2023).
Bukan hanya meraih penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Corporate Reputation Terbaik tahun 2023, Bank DKI juga meraih sejumlah penghargaan sebagai BPD Terbaik Peringkat I pada beberapa kategori lain, diantaranya The Most Reputable Region Bank In Innovation, The Most Reputable Region Bank In Good Management & Leadership, The Most Reputable Region Bank in CSR, The Most Reputable Region Bank to Implement Green Banking.
Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan Bank DKI yang memberikan kepercayaannya kepada produk dan layanan Bank DKI. “Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga atas komitmen Bank DKI untuk menjaga citra positif organisasi secara konsisten, yang kami wujudkan melalui pengembangan dan inovasi strategi komunikasi perusahaan serta beradaptasi dengan tren komunikasi terkini.
Terlebih di tahun 2023, dengan tema Transformasi Menuju Ekosistem Digital & SDM Yang Profesional, Bank DKI siap untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk upaya maksimal untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan yang telah terbangun positif.” ujar Fidri.
Pada gelaran yang sama, Bank DKI juga meraih sejumlah kategori penghargaan di bidang layanan dan kepuasan nasabah diantaranya sebagai The 2nd Most Satisfying Region Bank in Teller Service, The 2nd Most Satisfying Region Bank on ATM Service, The 3rd Best Region Bank in Customer Satisfaction, 3rd Most Satisfying Region Bank on Mobile Banking, 3rd Most Satisfying Region Bank in Customer Service, dan The 3rd Region Bank With Strong Customer Engagement.
Sebagai informasi, Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MRI bekerja sama dengan Infobank terhadap 1.437 responden yang merupakan nasabah bank dengan sebaran di delapan kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Balikpapan/Samarinda, Makassar, dan Palembang. Survei tersebut dilakukan pada rentang Oktober 2022 hingga Desember 2022 dengan menggunakan metode kuantitatif melalui wawancara tatap muka. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode intercept di area publik dan tempat keramaian.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan penghargaan ini menjadi semangat bagi Bank DKI untuk senantiasa terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2023. ”Mempersiapkan tantangan di tahun 2023, Bank DKI akan terus berinovasi dan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan BUMD dan Pemprov DKI Jakarta maupun pihak-pihak lainnya.
Selain itu, melalui semangat transformasi menuju ekosistem digital, Bank DKI senantiasa berkomitmen menghadirkan inovasi produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan” tutup Arie. ***
JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Bukan main girangnya Irawan (38 tahun), pemilik warung makan di kawasan Perumahan Permata Mutiara Maja, Tangerang. Ia dan keluarga kecilnya sudah menempati rumah yang dicicilnya saban bulan Rp 1 jutaan.
“Tidak pernah terbayang mas, mimpi saya punya rumah diwujudkan Bank BTN, (PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,red). Padahal saya hanya pedagang kecil. Kepercayaan BTN ini memacu semangat saya untuk berusaha lebih giat,” ujar bapak 1 orang anak ini, ketika bercakap dengan Koridor.online, akhir tahun lalu.
Tak kalah riangnya, ditempat lain. Ratusan kilometer jaraknya, di kawasan Perumnas Samesta Jeruksawit, Karanganyar, Jawa Tengah. Donny Eko Prasetyo dan Alexander Hogiono Yogo Kusuma, secara simbolis menerima kunci rumah. Duo mitra driver Gojek, itu berhasil mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank BTN.
“Memiliki rumah adalah impian saya dan Istri. Kurang lebih 10 tahun menunggu buah hati sampai akhirnya anak kami lahir, dan di tahun yang sama kami juga mendapatkan rumah, mungkin ini rezeki Arron, anak kami,” ungkap Alex, didampingi istrinya.
Seksinya Pekerja Informal
Mengutip dataindonesia.id, hingga Agustus 2022, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh segmen pekerja informal. Ada 80,24 juta orang yang bekerja di sektor informal. Jumlah tersebut setara dengan 59,31% dari jumlah orang bekerja dalam negeri, sebanyak 135,3 juta orang. Sisanya sebanyak 55,06 juta bekerja disektor formal (40,69%).
Kawasan Perumahan Bersubsidi/Foto: Ristian/PUPR
Nah, bagi bank penyalur KPR semacam Bank BTN, ceruk pasar segmen pekerja infomal inilah yang kemudian cukup seksi untuk digarap. Walaupun tantangannya juga banyak. Tidak semudah membalik telapak tangan.
Menurut Piter Abdullah Redjalam, Direktur Eksekutif Segara Institute, improvisasi BTN menyalurkan KPR bersubsidi ke segmen informal seperti ke abang ojol dan pedagang pasar, bisa dinilai sebagai extra effort menekan angka backlog. Namun, jika dilakukan pada saat yang tepat, kerja keras tersebut justru bisa menjadi berkah tersendiri bagi BTN.
Walapun saat ini pasar pembiayaan properti diliputi kekhawatiran inflasi, bunga tinggi, dan penurunan daya beli. Sehingga pertumbuhan kredit diproyeksikan bakal melambat, termasuk KPR. BTN mungkin mengalami perlambatan pertumbuhan kredit, tetapi relatif lebih baik dibandingkan rata-rata industri.
Kok bisa? “Karena target pasar utama BTN adalah masyarakat yang belum memiliki rumah. Bukan kelompok masyarakat yang membeli rumah untuk investasi (spekulasi),” ungkapnya, dalam tulisan opini yang dikutip katadata.com
Kolaborasi Bersama Komunitas
Seperti diketahui, kemampuan Bank BTN dalam menyalurkan KPR sudah tak perlu diragukan. Statusnya sebagai pemimpin pasar KPR tidak pernah terkalahkan. Sejak 1976 hingga 2022, Bank BTN telah menyalurkan KPR untuk lebih dari 5 juta rumah di Indonesia.
Dalam banyak kesempatan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo terus menyebutkan keseriusan Bank BTN untuk mewujudkan mimpi pekerja segmen informal dalam memiliki rumah.
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo./foto: istimewa/BTN
Bank BTN katanya akan all out, terus mengoptimalkan seluruh kanal distribusi untuk menyalurkan KPR bersubsidi bagi pekerja segmen informal. Misalnya menggalang kerjasama dengan komunitas pengemudi online, pedagang pasar, organisasi nelayan dan komunitas naungan bagi pekerja informal lainnya.
Beberapa waktu lalu misalnya, Bank BTN juga berkolaborasi dengan sejumlah komunitas pekerja informal untuk menggagas proyek terkait layanan jasa perbankan bagi komunitas pekerja informal. Langkah awalnya, ditandatangani nota kesepahaman bersama asosiasi sektor informal berbasis komunitas tentang Proyek Layanan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Pinjaman Kepada Segmen Informal Berbasis Komunitas.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Syahnan Phalipi, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, Ketua Umum ASMI Women Empowerment, Jurika Fratiwi dan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik.
Para ketua umum tersebut berharap dengan kerjasama ini, masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pedagang pasar mendapat akses permodalan untuk pembiayaan perumahan, bahkan bisa sampai 0 persen bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta perbulan.
Gandeng BP Tapera
Pada kesempatan yang berbeda, Bank BTN juga bekerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera).
“Kami baru-baru ini juga bekerjasama dengan BP Tapera untuk mengkaji program pembiayaan perumahan yang tepat bagi mereka,” kata Haru.
Kajian tersebut diharapkan memberikan rincian mengenai isu utama pembiayaan perumahan bagi para pekerja informal. Seperti karakteristik dari penghasilannya, kemampuannya untuk membayar angsuran dan menabung sehingga menghasilkan skema yang tepat untuk program pembiayaan perumahan melalui jalur mandiri di BP Tapera.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto membenarkannya.
“Fokus tahun 2023 untuk informal, khusus kita layani nanti semua komunitas. Kemarin-kan dari BP2BT sudah ada pedagang pasar, gojek. Tahun 2023 ini kita lakukan secara masif bersama BTN (juga),” ungkapnya, disela-sela acara undian pemenang Gelegar Rejeki Tapera, akhir Januari lalu di Jakarta.
MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan dan Seminar Creative Financing dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Rabu (25/1).
Konsepnya, BP Tapera bekerja sama dengan perbankan untuk pengumpulan dana peserta dan penyaluran bantuan FLPP. Jika iuran tabungan peserta dilakukan lancar dan terbukti bankable maka peserta dapat menerima manfaat FLPP tersebut.
Lebih lanjut, Adi menerangkan dengan bantuan Kemenaker lewat BPJS Ketenagakerjaan, maka penyaluran FLPP untuk pekerja non-fixed income akan lebih teratur. Pasalnya, selama ini penyaluran FLPP dari 1 juta yang disalurkan hanya 10 persen yang menyasar pekerja informal yaitu sekitar 100.000 pekerja.
“Teknisnya adalah kami pakai saving plan, jadi kalau MBR itu UM (upah minimum) sampai Rp8 juta, kami coba bagi-bagi UM. Misal yang Rp4 juta itu 3 persen, (iuran) Rp120.000. Menabungnya bisa harian, mingguan, bulanan lewat perbankan,” jelasnya.
Piter Abdullah mengingatkan, dari sudut pandang manajemen risiko, penyaluran kredit ke sektor informal terbilang berani. KPR adalah jenis pembiayaan bertenor panjang, lebih dari 15 tahun. Sementara tipe debiturnya adalah para pekerja informal. Segmen informal tidak hidup dari gaji yang nilainya selalu stabil serta serba pasti. Sebaliknya, penghasilan mereka tidak menentu dan berfluktuasi setiap hari. Keputusan BTN menyalurkan KPR ke segmen bankable tapi undeserved ini, manajemen tentu telah berhati-hati menganalisis potensi risiko.
“Apapun pertimbangan dan strategi antisipasinya, saya melihat ada tiga manfaat bagi BTN dari keberaniannya menyalurkan KPR ke sektor informal. Pertama, diversifikasi target pasar. Kedua, potensi dana murah (current account and saving account/CASA). Ketiga, pintu masuk BTN menggarap pasar kredit mikro,” pungkasnya.
JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Dalam rangka mendukung target pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia pada 2045 atau zero backlog perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyiapkan enam usulan langkah strategis. Usulan tersebut diracik agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi namun mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi, pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100% pada 2045.
Menurut Haru, untuk mencapai target ekosistem perumahan di 2045 tersebut, dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Jumlah tersebut, lanjut Haru, juga memerlukan sumber pendanaan yang stabil.
“Kami berupaya mendukung penyelesaian backlog perumahan tersebut dengan beberapa usulan yakni skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” jelas Haru di sela Penandatanganan Memorandum of Understanding Ekosistem Pembiayaan Perumahan dan Seminar Creative Financing dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan di Jakarta, Rabu (25/1).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar merinci, skema baru Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang diusulkan perseroan yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5%. Kemudian, untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi.
Untuk skema baru KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP. Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7%.
Usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Informal. Melalui fasilitas tersebut, MBR Informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR. Hampir mirip dengan RTO, skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.
Hirwandi menambahkan, usulan berikutnya yakni penetapan standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Lalu, Bank BTN juga mengusulkan untuk mengalihkan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB).
“Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” kata Hirwandi.
Adapun, dalam kesempatan yang sama, Bank BTN melakukan penandatangan komitmen bersama dengan para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Komitmen tersebut ditandatangani Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, dan Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro.
Melalui penandatanganan tersebut, para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersepakat untuk aktif berkoordinasi dalam rangka pengembangan perumahan. Selain itu, para anggota juga berkomitmen aktif melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan pasar pembiayaan perumahan.
JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menerima Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 462 Tahun 20233 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Rabu (25/1) di Pullman Hotel Jakarta.
Adi Setianto menyampaikan dengan telah diserahkannya KMK tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, telah mengesahkan Laporan Keuangan Pembuka Dana Tapera per 1 Januari 2022. “Laporan Keuangan ini telah memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan jumlah aset neto peserta senilai Rp8,98 triliun,” tambah Adi Setianto menegaskan.
Pada kesempatan yang sama, Adi Setianto juga menandatangani komitmen dengan anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan bersama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Haru Koesmahargyo, dan Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Tambok Setyawati.
Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem perumahan dengan bersinergi melalui forum koordinasi dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing dan berperan aktif dalam pengembangan kajian dan/atau rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan, melalui penyediaan data dan/atau informasi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF. Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, dan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo.
Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing). Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut memiliki beberapa tujuan di antaranya yaitu yang pertama, menjadi komitmen bersama dalam melakukan sinergi melalui forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Kedua, menyusun rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan, dan ketiga, melakukan sinergi bagi para pihak untuk mendukung pengembangan perumahan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban menyampaikan dalam sambutannya bahwa ekosistem dalam sektor perumahan ini melibatkan banyak pihak mulai dari sisi supply hingga sisi demand, baik regulator, BUMN, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Guna mewujudkan cita-cita Negara untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat, maka dukungan seluruh pihak dalam ekosistem perumahan mutlak dibutuhkan.
“Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah membiayai pembangunan perumahan untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejumlah 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun,” jelas Rionald.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dalam kesempatan ini, mengajak para pihak dalam ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, BP Tapera, Bank Pelaksana penyalur pembiayaan perumahan, dan juga pengembang penyedia perumahan untuk bersinergi, berkoordinasi, dan berpartisipasi aktif dalam kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan, upaya penyelesaian permasalahan, dan penguatan pembiayaan perumahan baik primer maupun sekunder. “Jika tidak ada kolaborasi dari kita semua, maka ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif akan sulit tercapai,” ujar Herry.
Selain itu, Herry Trisaputra Zuna juga mengatakan bahwa kedepannya, diharapkan para stakeholder dalam ekosistem pembiayaan perumahan dapat mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan, “Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental To Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO), meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan TOD dan juga penerapan green financing dalam rangka merespons dampak perubahan iklim dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya green economy“, tambahnya.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Terus memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan di luar Jabodetabek, Bank DKI melakukan pembukaan sebanyak 5 (lima) Kantor Cabang secara bersamaan. Pembukaan kantor cabang tersebut terdiri atas 2 (dua) Kantor Cabang Konvensional dan 3 (tiga) Kantor Cabang Syariah pada beberapa wilayah, diantaranya Lampung, Semarang dan Sidoarjo. Seremonial pembukaan operasional Kantor Cabang tersebut dilakukan secara serentak di wilayah masing-masing pada Kamis (12/01/2023).
Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menyampaikan bahwa dengan dibukanya Kantor Cabang di wilayah Lampung, Semarang dan Sidoarjo menjadi pertanda bahwa Bank DKI terus meningkatkan eksistensinya diluar wilayah Jabodetabek dimana sebelumnya juga telah beroperasi di wilayah Bandung, Gresik dan Solo.
”Bank DKI hadir untuk melayani masyarakat sekitar dan diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai layanan yang cepat dan inovatif. Bank DKI juga siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah”, jelas Fidri.
Saat ini Bank DKI telah menerapkan program DBLM (Dual Banking Leverage Model), sehingga masyarakat yang menghendaki pilihan produk dan layanan Syariah, seperti pembukaan rekening tabungan, giro, deposito bahkan pembiayaan mulai KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro maupun Konsumer iB dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank DKI. Adapun lokasi Kantor Cabang Bank DKI yang baru yang dibuka secara serentak berada pada alamat berikut:
Kantor Cabang Lampung, di jalan Raden Intan No. 57 E, Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
Kantor Cabang Syariah Lampung, di Jalan Pangeran Antasari No. 71, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
Kantor Cabang Semarang, di jalan Jendral Sudirman No. 120-122, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
Kantor Cabang Syariah Semarang, di jalan Majapahit No. 127, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang
Kantor Cabang Syariah Sidoarjo, di jalan Pahlawan No. 140 A, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
Lebih lanjut, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan bahwa kehadiran Bank DKI pada beberapa wilayah ini diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di daerah setempat.
“Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank DKI juga menjalankan perannya sebagai fasilitator serta motor pertumbuhan ekonomi rakyat untuk mewujudkan penyetaraan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, sehingga kami harap dapat terjadi sinergi dan kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi pada masing-masing wilayah, jelas Arie.
Terus Dorong Perluasan Layanan Perbankan Digital
Di sisi lain, dalam rangka optimalisasi layanan secara efisien dan perwujudan transformasi digital yang saat ini sedang dilakukan, Bank DKI terus mendorong pengembangan layanan perbankan digital dengan menghadirkan inovasi digital berupa simple apps yakni JakOne Pay dan super apps yakni New JakOne Mobile.
New JakOne Mobile mendukung teknologi microservices sehingga meningkatkan performanya dengan menghadirkan tampilan yang lebih menarik dan user friendly serta fitur yang semakin lengkap seperti membuka rekening dan deposito secara online tanpa harus datang ke kantor cabang, transaksi QRIS, pembayaran bermacam tagihan dan belanja online, top up uang elektronik, bersedekah dan berdonasi, serta layanan mobile cash tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI maupun ATM Bank lain yang telah bekerjasama, seperti ATM BCA, ATM BNI dan Bank CIMB Niaga berlogo PRIMA.
Selain itu dalam rangka mendorong digitalisasi UMKM, Bank DKI juga berinovasi melalui pengembangan JakOne Abank. Di mana lewat aplikasi ini para pelaku UMKM mendapat layanan beragam transaksi finansial tanpa harus ke Bank, seperti tarik tunai, pembayaran listrik, pembelian pulsa, pembayaran pajak. Bank DKI juga sedang melakukan pengembangan Digital Lending yang diharapkan dapat memaksimalkan penerapan inklusi keuangan di Indonesia.
JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghapus program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada 2023. Sebagai informasi, BP2BT merupakan salah satu bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki tabungan untuk memenuhi sebagian uang muka pembelian rumah. Adapun, program tersebut khusus untuk rumah swadaya melalui kredit. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan BP2BT akan dihapus, tetapi teknis dan skema yang ada dalam program tersebut akan dialihkan pada program Tapera.
“BP2BT memang di tahun 2023 tidak dilanjutkan, jadi kami evaluasi untuk program itu selesai pada 2022. Tetapi, apa yang kami lakukan di BP2BT akan kita lanjutkan,” kata Herry di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Rabu (28/12/2022).
Herry menerangkan pada 2023 pihaknya akan fokus menyasar MBR informal. Skema yang akan ditawarkan untuk kepemilikan rumah yaitu rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing, pembiayaan hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.
Adapun pendanaannya khusus untuk segmen informal akan dialokasikan lewat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BP Tapera menargetkan program ini akan menyasar ke 50.000 pekerja informal pada 2023.
“Karena tahun lalu pada 2022, kami mengkhususkan segmen informal ini akan kami alokasikan dari FLPP yang ada, paling tidak ada 50.000 pekerja mandiri,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan target 30.000 pekerja informal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menerima manfaat Tapera.
“Jadi ada pengarahan yang mendaftar jadi anggota BP Tapera 30.000 pekerja itu minimum, nah untuk penerima manfaat FLPP itu kita akan coba 50.000 pekerja informal. Jadi 30.000 nya pun akan lebih itu,” tegasnya.
Sebagai informasi, alokasi dana FLPP tahun 2023 sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit. Secara keseluruhan, bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun 2023 senilai Rp30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB (Subsidi Selisih Bunga) yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Untuk diketahui, alokasi anggaran TA 2023 tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.
JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan perjanjian kerja sama dengan 40 bank untuk penyaluran dana Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2023. Sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah, BP Tapera akan menyalurkan dana FLPP 2023 sebanyak 220 ribu unit rumah, senilai Rp25,18 triliun serta pembiayaan Tapera sebanyak 10 ribu unit senilai Rp1,05 triliun.
Program itu dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan penyaluran ini penting untuk pemenuhan kebutuhan hunian terutama bagi MBR. Namun di sisi lain, kemampuan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah masih memiliki keterbatasan.
“Harapan pemerintah nantinya, sumber pendanaan FLPP tidak bergantung pada APBN semata. Untuk tahun 2023, diharapkan BP Tapera secara bertahap mulai memperluas kepesertaannya kepada seluruh peserta mandiri dan melakukan sosialisasi lebih masif untuk lebih memperkenalkan skema pembiayaan perumahan kepada masyarakat,” kata Zainal dalam acara Penandatanganan Kerja Sama KPR dan FLPP Tahun 2023, Rabu (28/12/2022).
Adapun, 40 Bank yang akan menyalurkan FLPP di tahun 2023 terdiri dari 7 bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Nasional tersebut terdiri dari BTN, BTN Syariah, BNI, Mandiri, BRI , BSI dan Bank Mega Syariah. Sedangkan 33 BPD terdiri dari BJB, Sulawesi Selatan, Sumsel Babel, Jambi, BJB Syariah, Sulawesi Selatan Syariah, Riau Syariah, Sumsel Babel Syariah, Kalimantan Barat, Nagari, Kalimantan Selatan Syariah, DKI, Jatim Syariah, NTB Syariah, Sumut Syariah, Kalimantan Timur, Kalsel, Kalimantan Tengah, Sumut, Jambi Syariah, Aceh Syariah, NTT, Nagari Syariah, Jawa Timur, Kalimantan Barat Syariah, Kaltimtara Syariah, DKI Syariah, Jawa Tengah, Yogya, Sulawesi Tengah, Papua, Jateng Syariah dan Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Selain itu, dilaksanakan juga perjanjian kerja sama antara BP Tapera dengan 22 bank penyalur untuk pembiayaan Tapera. Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi untul seluruh mitra kerja BP Tapera atas pencapaian kinerja tahun 2022.
Sebab, berkat kerja sama bank penyalur dan pengembang perumahan subsidi, target RPJMN 2020 – 2024 sebesar 200 ribu dan target optimalisasi realisasi FLPP 100 persen sebesar 226.000 unit mampu dipenuhi.
“Tahun 2023 kami tetap akan memberlakukan open komitmen sehingga kuota tidak akan terkunci di bank manapun sehingga MBR akan terlayani dengan lebih cepat. Kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama, setiap per triwulan akan dilakukan evaluasi guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran,” ujar Adi
