Finansial

KORIDOR.ONLINE,JAKARTA—PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BTN) memasuki usia ke-74 tahun pada 9 Februari 2024. Usia yang cukup matang untuk bisa terus berkontribusi sebagai bank fokus pembiayaan perumahan dan mengemban amanah untuk bisa mewujudkan mimpi rakyat Indonesia memiliki rumah impian.

Dalam usianya yang ke-74 tahun, BTN telah berhasil membuktikan kepada pemerintah, stakeholder dan rakyat Indonesia untuk terus setia mengemban amanah melakukan pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari total 5,2 juta unit rumah yang telah dibiayai BTN selama 74 tahun, sekitar 4,05 juta dinikmati oleh MBR melalui fasilitas KPR Subsidi.

“Kami telah membuktikan posisi kami sebagai bank yang paling banyak menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami merupakan mitra pemerintah yang aktif dalam mensejahterakan rakyat dari sisi papan atau kepemilikan rumah,” ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Jumat (9/2).

Nixon mengungkapkan dalam usia yang ke-74 tahun, tema HUT BTN kali ini adalah “Berperan Membangun Peradaban dan Memajukan Masa Depan Bangsa”. Tema ini kami ambil karena dari rumah yang dibiayai BTN telah banyak lahir peradaban-peradaban dari keluarga-keluarga yang awalnya tergolong MBR, dalam beberapa tahun mendatang ekonominya sudah maju. Dan dari rumah juga lahir generasi-generasi Emas yang telah memajukan bangsa Indonesia ini.

“Banyak tokoh-tokoh yang pada masa awal membangun karir memiliki rumah pertama dibiayai oleh BTN. Dari tokoh-tokoh ini lahir anak-anak yang juga memiliki kontribusi besar bagi kemajuan bangsa,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, Bank BTN terus melakukan elaborasi  bisnis pembiayaannya, yang sebelumnya hanya fokus pada pembiayaan rumah pertama, kini sudah melangkah lebih jauh dengan menerapkan strategi Beyond KPR pada dua tahun terakhir. Dengan strategi bisnis Beyond KPR, BTN menangkap potensi pembiayaan, melalui cross selling kepada nasabah captive, seperti Kredit Ringan Tanpa Agunan (KRING), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Lebih lanjut Nixon mengungkapkan, selain beyond KPR, BTN dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil mengimplementasikan transformasi-transformasi yang membawa kinerja perusahaan semakin baik. Adapun beberapa transformasi yang telah berhasil diwujudkan yakni pada tahun 2021, perseroan telah berhasil melakukan transformasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

“Dalam transformasi ini, kami berusaha mengoptimalkan kontribusi pada program KPR subsidi dan meningkatkan KPR Non Subsidi melalui Kerjasama Developer Agen Properti, Mengembangkan skema KPR yang menyasar generasi milenial,” paparnya.

Transformasi selanjutanya, pada tahun 2022, BTN melakukan transformasi perluasan bisnis berbasis ekosistem perumahan. Dalam transformasi ini, perseroan meningkatkan kredit high yield beyond mortgage melalui cross selling kepada nasabah captive. Kemudian pada tahun 2023 lalu, transformasi yang dilakukan perseroan yakni mengembangkan bisnis yang selaras dengan era Disrupsi Digital untuk menguasai ekosistem perumahan.

“Dalam transformasi ini, kami Fokus pada Penghimpunan DPK Low Cost dengan meningkatkan CASA pada segmen Ritel dan Institusi serta membangun kapabilitas untuk peningkatan CASA pada wholesale banking,” terangnya.

Untuk tahun ini, BTN akan fokus pada transformasi untuk memperluas area bisnis dan menyediakan solusi keuangan terintegrasi. Adapun untuk mengimplementasikan hal tersebut, perseroan akan melakukan percepatan digital banking dan digitalisasi proses secara massif yang mendukung pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan sebagai sumber pertumbuhan baru.

Dengan berbagai transformasi yang telah dan akan dilakukan BTN tersebut, Nixon optimistis pada tahun 2025 perseroan akan berhasil mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada tahun 2025. Pada tahun depan rencananya, transformasi yang akan diimplementasikan perseroan adalah menjadi One Stop Financial Solution dalam Ekosistem Perumahan. “Dalam fase ini perseroan akan menggenjot peningkatan sumber fee berbasis layanan dan transaksional terutama pada bisnis wealth management digital banking dan corporate,” pungkasnya.

Transformasi Model Bisnis 

Lebih jauh Nixon menuturkan, salah satu turunan dari transformasi bisnis yang dilakukan perseroan adalah mengubah model bisnis Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dulu KCP BTN yang berjumlah 537 hanya sekedar ada saja untuk melayani nasabah. Tetapi sejak tahun 2022 lalu model bisnis KCP diubah. Mulai tahun ini  KCP bakal memiliki neraca dan laporan untung – rugi sendiri. Ibarat buku rapot, angka-angka yang tertera di dalam neraca itu akan menjadi bahan manajemen dalam menilai kinerja KCP dan pegawai.

“Penilaian produktivitas KCP hanyalah bagian dari transformasi kantor cabang (branch transformasi) yang sudah berjalan di Bank BTN sejak April 2022. Melalui transformasi tersebut, kini KCP lebih fokus pada bisnis (kontribusi margin) ketimbang operasional,” katanya.

Dengan lebih fokus pada bisnis, organisasi KCP pun mengalami perubahan. Sekarang KCP terbagi dalam tiga tipe bisnis yakni general, consumer dan SME sub-branch. Tak hanya mengubah model bisnis dan tipe KCP, transformasi juga mencangkup penyelarasan key performace indicator (KPI). Mulai tahun ini semua KCP sudah bisa diukur sampai dimana kontribusinya terhadap profitabilitas perusahaan. “Nanti, setiap bulan produktivitas KCP kami nilai,” ujarnya.

Dulu, pengukuran yang dilakukan manajemen lebih kepada volume bisnis. Belum diukur secara spesifik bagaimana kontribusi profitabilitas masing-masing KCP.  Dalam menjalankan model bisnis baru ini, KCP jangan hanya sekadar mengejar pertumbuhan aset. Mereka juga harus accountable, apakah pertumbuhan itu menghasilkan profitabilitas yang baik atau tidak. Tak sampai di situ, KCP juga didorong untuk mengendalikan resiko kredit (NPL). “Kalau hanya tumbuh saja tapi manajemen resikonya jelek, tentu tidak baik buat perusahaan,” katanya.

Selain itu, KCP perlu memperhatikan pentingnya pengendalian biaya,karena pada akhirnya akan berpengaruh pada profitabilitas. “Jangan hanya pengeluarkan biaya tanpa menghitung berapa return yang dihasilkan,” katanya.

Alhasil, Nixon menegaskan, melalui perubahan model bisnis KCP tersebut, kini jumlah KCP yang masuk dalam kategori sangat produktif dan produktif telah mencapai 257 unit. Angka ini tentu masih jauh dari jumlah KCP yang saat ini mencapai 537 unit, tetapi hal ini merupakan momentum yang sangat berarti untuk meningkatkan kinerja perseroan. Dengan berbagai transformasi tersebut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun terakhir posisi laba BTN yang saat ini menempati urutan kedelapan, bakal naik menjadi urutan kelima seperti posisi aset.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Aswardi (43 tahun), tukang kelontong, begitu orang mengenalnya. Bapak tiga anak gembira bisa punya rumah sendiri. Pedagang aneka perlengkapan rumah tangga itu awalnya ragu “proposal” Kredit Pemilikan Rumah (KPR)-nya tidak disetujui bank.

“Yang punya pikiran buat punya rumah itu adalah istri. Kami memang sudah ngontrak. Tiga kali pindah. Jenuh dan sumpek katanya. Karena itu istri bersikeras mau punya rumah sendiri. Saya tidak mengerti dan ragu kalau pedagang warung kayak saya, bisa beli rumah dengan cara mencicil di bank,” kenangnya.

Pendek cerita, Ia menguras semua tabungan yang selama 5 tahun dikumpulkan guna membayar uang muka pembelian rumah. Dan marketing perumahan itu membantu pemberkasan KPR-nya. Namun ternyata tidak mudah. Sudah dua bank yang menolak menyetujui KPR-nya. Sampai akhirnya berkas KPR-nya berpindah ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero). Dan disetujui !!

“Istri saya menangis tak henti-hentinya, ketika kami menanda tangani berkas KPR di kantor pemasaran. Mimpi dia punya rumah sendiri terwujud. Saya juga sampai cium tangan pegawai dari BTN waktu itu. Lama. Entah berapa kali saya ucapkan terimakasih,” kenang Aswardi.

Di tahun ke-8, setelah setiap bulan mencicil sebesar Rp2,8 jutaan, ia kemudian melunasi cicilannya dari rencana jangka waktu 15 tahun. Warung kelontongnya makin berkembang dan sudah punya  cabang.

“Pada akhirnya, hanya BTN yang mampu mewujudkan mimpi kami untuk punya rumah. Padahal kami hanya pedagang kecil. Tetapi kepercayaan BTN begitu besar,” ucap pedagang kelontong dibilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan itu.

 Gas Pembiayaan KPR Non Subsidi

Di usianya yang ke 74 tahun pada 2024, BTN sebagai bank pelat merah tak hentinya terus menjalankan mandat dari kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan sektor perumahan dan memberikan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat di setiap  profesi dan generasi.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa bisnis KPR merupakan motor terbesar penggerak bisnis BTN. Saat ini BTN menguasai hampir 40% pangsa pasar KPR di Indonesia. Khusus KPR subsidi pangsanya sekitar 83%. BTN masih sangat menguasai penyaluran KPR subsidi.

Dari total penyaluran kredit dan pembiayaan tahun 2023 senilai Rp333,69 triliun misalnya, sebanyak Rp161,74 triliun atau hampir separonya merupakan KPR subsidi. KPR non subsidi hanya Rp96,17 triliun atau 28 persenan. Selebihnya sekitar 20 persenan kredit non KPR dan non perumahan. Karena itu secara gradual BTN perlu memperbesar porsi KPR non subsidi (baca:komersial), karena lebih sustainable secara bisnis bila dikaitkan dengan upaya mengukuhkan statusnya sebagai “Raja KPR”.

KPR subsidi sangat tergantung pada kebijakan dan anggaran pemerintah. Kuotanya setiap tahun bisa sangat fluktuatif. Tahun lalu misalnya, subsidi KPR tersedia untuk 226.000 rumah, tahun ini hanya untuk 166.000 unit. Selain itu penyaluran KPR subsidi oleh bank-bank lain sangat mungkin makin besar yang menggerus pangsa KPR subsidi BTN.

Dalam hal ini, pihaknya memiliki sejumlah strategi untuk lebih mendongkrak bisnis KPR di tahun 2024. Adapun, strategi dari program KPR Subsidi yakni, mengoptimalkan porsi BTN pada program KPR Subsidi Pemerintah, dengan target 85 persen untuk KPR FLPP dan 90 persen untuk KPR TAPERA. Selain itu, mengusulkan skema program subsidi hunian baru (New KPR Subsidi) dengan mengembangkan skema pembiayaan subsidi yang equitable dan affordable kepada Pemerintah.

Sementara itu, untuk bisnis KPR Non Subsidi, BTN akan menambah sales center baru pada Kantor Wilayah 4, 5, dan 6 sebagai sumber pertumbuhan baru dalam meningkatkan akuisisi KPR Non Subsidi pada segmen emerging affluent.

Kemudian, meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi melalu channel Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Ekspansi penjualan KPR melalui platform digital (portal btnproperti.co.id dan aplikasi btn properti) yang menyasar milenial.

Menurut Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, BTN harus tetap konsisten menyalurkan KPR subsidi. Karena itu adalah amanat utama keberadaan bank tersebut. Namun ke depan tidak ada salahnya memperbesar porsi penyaluran KPR komersilnya.

“KPR komersil itu bisa mengasah intuisi bisnis dan profesionalitas  SDM di BTN. Menurut saya tepat strategi BTN memasukkan peningkatan penyaluran KPR komersial menjadi salah satu agenda dalam transformasi di BTN,” ungkapnya.

Implementasi yang dilakukan antara lain BTN akan menambah sales center baru pada Kantor Wilayah 4, 5, dan 6 sebagai sumber pertumbuhan baru dalam meningkatkan akuisisi KPR Non Subsidi pada segmen emerging affluent ticket size >Rp750 juta per debitur) di sejumlah lokasi strategis. Yang sudah direalisasikan antara lain di Surabaya, Kelapa Gading-Jakarta Utara, dan BSD City-Tangerang.

Hasilnya, sepanjang 2023 BTN bisa menjaring 814 debitur dengan nilai penyaluran kredit Rp766 miliar di tiga wilayah itu. Kemudian, meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi melalu channel Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Ekspansi penjualan KPR melalui platform digital (portal btnproperti.co.id dan aplikasi btn properti) yang menyasar milenial.

 

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto meraih penghargaan sebagai Best Performance Chief Financial Officer in Strategy Roadmap Implementation to Reach Sustainable Financial Performance Goals, (Category: Regional Bank), dan merupakan salah satu dari 16 (enam belas) Direktur Keuangan/Chief Financial Officer (CFO) terbaik dari berbagai industri.

Predikat tersebut diberikan oleh Warta Ekonomi Group pada ajang Warta Ekonomi Indonesia Best CFO Awards 2024, yang digelar di Jakarta pada Kamis (25/01). Penghargaan yang diterima juga merupakan penghargaan kedua yang diterima Romy, pada ajang yang sama selama 2 tahun berturut-turut.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan menjelaskan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi para Direktur Keuangan atas peran dan kontribusi dalam kepemimpinan dan inovasi bisnis serta memberikan stimulus positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun tema Indonesia Best CFO Awards 2024 adalah Strengthening Budget Efficiency to Maintain Financial Stability.

BACA JUGA: Perkuat Layanan Perbankan, Bank DKI Jalin Kerjasama dengan Universitas Padjajaran dan Politeknik STIA LAN

“CFO harus selalu mengikuti perkembangan, salah satu hal yang menjadi titik perhatian industri dalam level global yaitu masalah ekonomi berkelanjutan. Seorang CFO harus berkomitmen kepada perusahaan untuk mendukung setiap upaya dan inisiatif green economy terkait ESG (environment, social, governance) demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, CFO harus menjadi motor penggerak inovasi dan menjadi value driver pada perkembangan bisnis yang mengintegrasikan dengan perkembangan teknologi,” ujar Ihsan.

Ihsan melanjutkan, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkategorikan para CFO Terbaik, yaitu desk research, media monitoring, dan expert panels. Aspek utama yang dinilai meliputi kinerja keuangan perusahaan terkait berdasarkan laporan tahunan 2020- 2022 atau laporan keuangan tahun 2021-2023 yang dipublikasikan perusahaan, diantaranya pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, Return On Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Cash Ratio, Current Ratio, Rasio Modal Sendiri Terhadap Aset Total serta kebijakan strategis perusahaan yang mempertimbangkan implementasi model keuangan yang fleksibel, inovasi bisnis berkelanjutan, mitigasi risiko dan stakeholder engagement, dan pemberdayaan sosial masyarakat.

Direktur Keuangan Bank DKI, Romy Wijayanto menyampaikan apresiasi atas Penghargaan yang diberikan dan turut mendedikasikannya kepada Pemegang Saham, Otoritas, nasabah dan mitra kerja yang terus memberikan kepercayaan terhadap Bank DKI.

BACA JUGA: Kolaborasi Pengembang dan Perbankan Sokong Pertumbuhan Ekonomi

Romy juga menyebutkan bahwa Bank DKI sejak tahun 2021 telah mengimplementasikan Program Transformasi 5.0 dengan pondasi utama perbaikan pada bidang Human Capital, Organisasi dan Budaya, Digital & Operasional yang disertai pilar bisnis yang mendukung berbagai Program Pemprov yang terdiri dari Lending, Funding, Ecosystem yang kesemuanya dikerangkai dengan perbaikan Governance, Risk & Compliance (GRC) yang diharapkan dapat menjadikan kinerja yang berkelanjutan dengan budaya yang “Walk the Talk”.

Sebelumnya di tahun 2023, Romy telah mendapatkan berbagai penghargaan sebagai Best CFO, diantaranya sebagai Best Performance CFO 2023 in Consistency or Realizing Profit Growth Category Regional Bank oleh Warta Ekonomi Group, The Best CFO Kategori KBMI 2 dari The Finance – Infobank Group, The Best CFO 2023 Kategori Bank Aset Rp50 Triliun sd <Rp100 Triliun sekaligus Best of The Best pada kategori yang sama oleh The Finance – Infobank Group, hingga sebagai Best Performance CFO 2023 with Predicate: Very Good bersama 10 Direktur Keuangan/Chief Financial Officer (CFO) lainnya dari berbagai industri oleh SWA Media Group.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi turut menyampaikan kegembiraan atas prestasi yang diraih oleh Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto dan berharap memicu motivasi segenap insan Bank DKI untuk terus memberikan kontribusi positif dan mengembangkan kompetensi untuk menjadi insan yang berkualitas.

BACA JUGA: The HUD Institute Resmikan Klinik Kesehatan Untuk Masyarakat Menengah Bawah Perkotaan

“Bank DKI optimis akan terus tumbuh dan berkembang menjadi bank yang berdaya saing di tingkat regional maupun nasional seiring implementasi strategi transformasi secara berkelanjutan. Bank DKI akan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memberikan layanan terbaik, dan menjalin kemitraan yang kokoh dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka mendukung visi Jakarta Kota Global,” pungkas Arie. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Bank DKI semakin aktif memperluas layanan finansial dengan memaksimalkan potensi digital guna menghadirkan kemudahan transaksi kepada nasabah, khususnya pada sektor pendidikan. Terbaru, Bank DKI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (FEB Unpad) dan Politeknik STIA LAN dalam pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan dan pendidikan, yang ditandai dengan seremonial penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, di Bandung pada Sabtu (20/01).

Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono menyambut baik kolaborasi yang terjalin dengan FEB Unpad dan Politeknik STIA LAN serta berharap dapat memperluas ekosistem keuangan Bank DKI di sektor pendidikan. Dalam kerjasama ini, Bank DKI juga akan menyediakan layanan perbankan yang dapat digunakan FEB Unpad dan Politeknik STIA LAN sebagai kelembagaan, maupun mahasiswa pada kedua Lembaga Pendidikan tersebut.

“Layanan tersebut mencakup diantaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemagangan mahasiswa, perbantuan tenaga ahli, serta pemanfaatan jasa layanan perbankan dan non perbankan,” ujar Amirul.

BACA JUGA: Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua PPPSRS Permata Hijau Residences, Ari Sofyan Siap Benahi Perparkiran

Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Nunuy Nur Afiah, dan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Nurliah Nurdin. Seremonial penandatanganan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, serta Komisaris Utama Bank DKI, Bahrullah Akbar.

Lebih lanjut Amirul menjelaskan, saat ini Bank DKI telah memiliki layanan digital unggulan yang telah dapat dinikmati oleh seluruh nasabah Bank DKI, yaitu super apps JakOne Mobile Bank DKI yang memberikan layanan digital antara lain pembukaan rekening secara online, transfer antar rekening, scan QRIS, pembayaran berbagai tagihan dan belanja, hingga Zakat dan Donasi.

Selain itu, Bank DKI juga mengembangkan JakOne Abank bagi para pelaku UMKM, layanan digital lain seperti Cash Management System, maupun aplikasi pengajuan kredit secara online dengan aplikasi JakLoan. Dalam hal pelayanan transaksi non-tunai berbasis kartu, Bank DKI terus memperluas akseptasi JakCard yang berfungsi sebagai kartu uang elektronik pada berbagai moda transportasi DKI Jakarta, bahkan tiket masuk sejumlah museum dan tempat wisata di Jakarta, seperti Monas, Taman Margasatwa Ragunan, dan Ancol.

BACA JUGA: Kolaborasi Pengembang dan Perbankan Sokong Pertumbuhan Ekonomi

Terbaru, dalam upaya mendukung pariwisata di Kota Jakarta, Bank DKI berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkenalkan solusi digital, Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu uang elektronik/e-money (JakCard Bank DKI) dan dompet elektronik/e-wallet (JakOne Pay Bank DKI) untuk memudahkan para wisatawan mengakses destinasi populer, transportasi, dan layanan pariwisata lainnya di kota Jakarta

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa melalui kolaborasi ini Bank DKI bertekad untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan akademis dan berdampak positif pada masyarakat. Kemitraan ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perkembangan pendidikan dan perbankan di Indonesia.

“Kami berharap inisiatif-inisiatif yang dilakukan Bank DKI dapat disambut baik dan berdampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” pungkas Arie. ***

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE— Perbankan dan pengembang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mengerakkan perekonomian nasional. Ini dibuktikan dengan nilai outstanding pembiayaan KPR PT Bank Central Asia Tbk sebanyak  Rp 117,9 tiliun atau tumbuh 11,5% yoy per September 2023. Ade Lukito Vice President Consumer Loan PT Bank Central Asia Tbk menyatakan, tak dipungkiri kinerja ini karena sinergi dengan pengembang terkait produk properti yang mereka kembangkan.

Ade lukito menambahkan, pasca pandemi produk yang ditawarkan kian beragam dan inovatif dan tentunya yang memberikan keuntungan bagi konsumen. “Dan tak dipungkiri, kita (perbankan) dan pengembang saat pandemi bersinergi menggerakkan pasar. Salah satunya memberikan tenor kredit hingga 25 tahun dan ternyata saat ini banyak konsumen dibawah umur 30 tahun yang memanfaatkannya,” jelas Ade Lukito dalam acara Elevee Media Talk yang diadakan di Alam Sutera, Tangerang pada Selasa, 16 Januari 2024.

Sementara itu, Alvin Andronicus Chief Marketing Officer Elevee Condominum menegaskan, bergeraknya perekonomian yang dilakukan oleh pengembang biasanya karena adanya pembangunan infrastruktur. Seperti Alam Sutera dengan adanya pintu tol langsung ke dalam kawasannya pada 2009 membuat kawasan seluas 800 hektar ini kian berkembang.

“Alam Sutera dikembangkan sejak tahun 1994 dan saat ini bukan hanya sebagai kawasan hunian saja, tapi sudah berkembang menjadi kawasan superblok yang besar dengan beragam properti. Sehingga kita, bukan hanya sekedar pengembang yang membangun properti, tapi juga membangun kehidupan di dalamnya,” tegas Alvin yang menyatakan keberadaan Alam Sutera saat ini  telah menjadikan kawasan yang menjadi barometer industri properti di Tanah Air, dan khususnya Jabodetabek.

Selain itu, pengembangan sebuah properti akan memiliki sifat multiplier effect atau efek berganda yang cukup besar terhadap kegiatan industri lainnya. Selain itu juga menciptakan lapangan pekerjaan hingga pendapatan baru dan pajak daerah hingga memberikan peningkatan nilai properti disekitarnya.

Alvin menambahkan, Alam Sutera telah menjadi new territory yang menjanjikan karena konsep properti yang kita tawarkan adalah township development. “Dengan perencanaan yang matang dan konsep yang kuat, sebuah proyek township akan memiliki nilai  yang memberikan rasa nyaman untuk hunian, dan juga sebagai kawasan bisnis. Dan untuk mewujudkan produk properti yang ada seperti hunian, maka diperlukan perbankan dalam pembiayaannya kepada masyarakat,” jelas Alvin.

Tangerang Raya, Magnet Industri Properti

Ade Lukito mengakui, Jabodetabek adalah penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan kawasan Tangerang Raya adalah area penyumbang terbesarnya. Beberapa faktor seperti infrastruktur yang memadai di kawasan Tangerang Raya, menjadi salah satu  sebab masyarakat mencari hunian di kawasan ini.

“Faktor lain, adalah konsep produk dan juga reputasi developer jadi acuan masyarakat dalam memilih properti atau huniannya. Di Tangerang dan Serpong banyak properti yang dikembangkan developer besar, seperti Alam Sutera, pasca adanya pintu tol langsung pada 2009, kawasan ini kian diminati dan hingga kini Alam sutera berkembang pesat dengan adanya beragam properti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu Alam Sutera menurut Alvin Andronicus selalu mengembangkan produk yang berkarakter dan berbeda. Ia mencontohkan, Elevee adalah hunian vertikal dengan konsep kondominium yang memiliki dimensi unit lebih luas dibanding produk hunian vertikal disekitarnya.

“Ukuran terkecil di Elevee Condominium itu 87,8 meter persegi. Dan Elevee berada di dalam area seluas 19 hektar yang dinamai Escala dan di dalamnya ada fasilitas hutan kota seluas 4 hektar. Dan dikawasan ini akan di isi beragam fasilitas dan akan menjadi jantung kehidupan, central living Alam Sutera karena lokasinya strategis. Di dalam Elevee Condominium juga memiliki beragam fasilitas yang memanjakan penghuninya,” terang Alvin yang menegaskan saat ini dari 2 tower yang dipsarkan tersisa 100-an unit .

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Hadirkan kemudahan kepada para ASN di seluruh Indonesia dalam pengajuan kredit konsumer, Bank DKI bersama Fidac Inovasi Teknologi sepakat jalin kolaborasi melalui kerja sama penyaluran kredit dengan skema channeling melalui Peer to Peer Lending.

Adapun momentum kerja sama ini terwujud dalam acara ”Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Bank DKI dan PT Fidac Inovasi Teknologi (Fidac) tentang Penyaluran Kredit Multi Guna dengan Mekanisme Channeling melalui Peer to Peer Platform” yang ditandatangani oleh Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus serta Direktur PT Fidac Inovasi Teknologi, Harry Fardan Zaini di Jakarta (10/1).

”Melalui kolaborasi ini, Bank DKI bekerjasama dengan Fidac sebagai penyalur pinjaman (channeling agent) atas pemberian pinjaman kepada calon debitur, sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank DKI,” ujar Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan kolaborasi yang dibangun lintas pelaku jasa keuangan ini bertepatan dengan momentum disrupsi teknologi, ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses layanan keuangan melalui aplikasi digital.

BACA JUGA: Lewat Festival Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global, Bank DKI Perkenalkan Jakarta Tourist Pass

”Kolaborasi bersama Fidac, diharapkan dapat mendorong akselerasi bisnis Bank DKI, khususnya dalam meraih target pasar Kredit Multi Guna (KMG) bagi ASN,” ujar Amirul.

Vice President Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah mengatakan dengan adanya kerja sama ini, Bank DKI dapat menyalurkan fasilitas KMG lebih luas kepada ASN di seluruh Indonesia.

”Hal ini sejalan dengan salah satu strategi pengembangan kredit konsumer yang dilakukan melalui perluasan sasaran pemberian KMG,” ujar Zulfikryshah.

PT Fidac Inovasi Teknologi sendiri merupakan perusahaan financial technology (fintech) yang telah berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki kantor operasional di Jakarta serta kantor cabang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui aplikasi DUMI yang dapat diunduh melalui Playstore, Fidac juga telah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam komitmennya memfasilitasi layanan pinjaman finansial berbasis teknologi bagi ASN di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Direktur PT Fidac Inovasi Teknologi, Harry Fardan Zaini mengatakan skema channeling yang dibangun kedua belah pihak selain mendorong pencapaian bisnis, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi ASN.

BACA JUGA: Andai Kota-Kota itu Bernyawa, Tak Cukup Transformasi 40 Kota

“Kerja sama ini mengawali Tahun 2024 yang baik, dukungan Bank DKI kian memperkuat inklusi keuangan melalui platform Dumi di kalangan ASN. Selain hadir di 30 wilayah Indonesia, Tahun 2024 ini Fidac pun memperluas wilayah jangkauan ke Kalimantan dan Maluku,” tegas Harry Fardan Zaini, Direktur PT Fidac Inovasi Teknologi.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, kerja sama antara Bank DKI dan Fidac merupakan upaya kolaborasi bersama dalam mengembangkan bisnis khususnya dalam penyaluran kredit, sejalan dengan transformasi digital yang terus dilakukan Bank DKI, dan mendukung tujuan mewujudkan Jakarta sebagai kota Global di tahun 2024.

”Bank DKI berkomitmen penuh mengambil peranan mewujudkan Jakarta sebagai kota global, yang menjadi bagian dari integrasi ekonomi transnasional melalui pengembangan solusi jasa layanan perbankan berbasis digital bagi masyarakat,” tutup Arie. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  – Di penghujung tahun 2023, Bank DKI memperkenalkan solusi layanan digital Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay pada perhelatan Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global, yang berlangsung di Jalan Sudirman, Jakarta (31/12).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono beserta jajaran direksi Bank DKI yang juga memperkenalkan Jakarta Toruist Pass – JakOne Pay dihadapan masyarakat yang hadir meramaikan panggung hiburan Sinergi BUMD.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan, Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay merupakan bentuk kolaborasi yang dibangun Bank DKI bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan layanan bagi wisatawan di Kota Jakarta.

BACA JUGA: Andai Kota-Kota itu Bernyawa, Tak Cukup Transformasi 40 Kota

”Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay merupakan solusi digital berbasis kartu elektronik dan aplikasi (JakOne Pay Bank DKI) yang dapat diunduh guna mempermudah para wisatawan dalam mengakses destinasi populer, transportasi, dan layanan pariwisata lainnya di Jakarta.” Jelas Amirul.

Lebih lanjut, Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay sendiri memiliki sejumlah fitur, yakni Maps, yang menyajikan daftar lokasi destinasi wisata. Selanjutnya fitur Event, yang digunakan sebagai sumber referensi terkait lokasi, waktu dan harga tiket destinasi wisata di Jakarta. Dalam hal kebutuhan transaksi pembayaran, pengguna Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay dapat menggunakan metode scan to pay, update balance, dan Top Up JakCard.

Selain melalui aplikasi Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay, masyarakat yang berwisata di Kota Jakarta, semakin dimudahkan dengan JakCard Bank DKI yang dapat digunakan untuk kebutuhan tiket transportasi seperti KRL Commuter Line, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek. Pembelian JakCard pun dapat dilakukan melalui e-commerce Tokopedia, maupun di seluruh Kantor Cabang Bank DKI.

BACA JUGA: BP Tapera Luncurkan Tapera Digital Services

Lebih lanjut, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, pengenalan Jakarta Tourist Pass ini memanfaatkan momentum Festival Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global dengan membawa semangat Bank DKI yang siap mendukung perwujudan Jakarta sebagai kota bisnis berskala Global melalui penyediaan layanan perbankan digital yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

”Menyongsong tahun 2024, Bank DKI berkomitmen menghadirkan produk dan layanan perbankan yang turut menghadirkan kontribusi atas program-program Pemprov DKI Jakarta dengan semangat bertumbuh, berkualitas, dan berkelanjutan dalam langkah mewujudkan Jakarta sebagai kota global”, Tutup Arie. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 31 Bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyaluran dilakukan melalui KPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terdiri dari 17 bank konvensional dan 14 bank syariah.

Jika dibandingkan dengan jumlah bank penyalur FLPP 2023, jumlah bank penyalur KPR FLPP  menurun karena beberapa bank tidak memenuhi ketentuan. Hal tersebut diutarakan oleh Komisioner Bp Tapera Adi Setianto, disela-sela kegiatan penandatangan PKS dengan bank penyalur, di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2023.

Menurut Adi, bank yang tidak memenuhi ketentuan dalam PKS pasal 22 Tahun 2023 tentang evaluasi bahwa yang realisasi di bawah 100 unit tidak dapat mengikuti PKS di tahun selanjutnya dan jika ingin PKS lagi harus melewati tahap assessment.

“Realisasi penyaluran dana FLPP 2023 tercapai sesuai target sebesar 229.000 unit dicapai lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit. Pencapaian ini berkat kerja keras dari semua pemangku kepentingan, kenaikan harga tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian target ini,” kata Adi.

Lebih lanjut Adi Setianto menyampaikan bahwa 2024 mendatang target yang harus dicapai sebesar 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah target tahun depan ini berpotensi menuju ke 220.000 unit.

“Tahun ini kami sudah menyeleksi bank penyalur, karena yang belum menyalurkan di atas 100 unit tidak bisa bekerja sama tahun ini. Dan tahun depan jika kami temukan masih terdapat rumah yang belum siap huni saat akad, maka kami akan mengeluarkan sanksi bagi bank dan pengembang. Mekanisme pemutusan kerja sama dengan bank dan pengembang perumahan akan dilakukan secara bertahap,” ujar dia.

Sebagai upaya untuk terus menjaga bahwa rumah yang dibangun oleh pengembang dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga menggandeng 20 Asosiasi Pengembang Perumahan dalam PKS, tentang Rumah yang Layak Huni bagi MBR. Asosiasi ini menaungi pengembang perumahan pelaku pembangunan dan penyedia Rumah yang layak huni dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat.

Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni, pembinaan atas pengendalian rumah layak huni, pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni.

“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada Asosiasi Pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” ujar Adi.

Di lain pihak, Asosiasi Pengembang Perumahan juga akan menyampaikan data supply pada aplikasi yang disediakan, memastikan anggotanya untuk melakukan registrasi ulang di aplikasi, memperbarui data stok rumah.

Upaya yang keras baik dari BP Tapera maupun Asosiasi Pengembang Perumahan untuk menjaga rumah subsidi adalah rumah yang berkualitas, maka dalam PKS ini diberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan  Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencetak kinerja mengesankan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat (tapera). Ini terlihat pada tingginya imbal hasil (return) kontrak pengelolaan dana tapera (KPDT) konvensional dan syariah tapera. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio pada acara talkshow: “Kinerja BP Tapera Tahun 2023: Pengelolaan Dana dan Peran Manajer Investasi yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPRR) di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Sejak peluncuran pada 14 Juni 2021 hingga 18 Desember 2023, return bersih (net) yang  diperoleh peserta KPDT konvensional Tapera mencapai 8,69%. Jumlah itu jauh mengungguli rata-rata bunga deposito bank Himbara sebesar 2,79% dan hasil tabungan 0,59%.

Pada periode ini, total dana kelolaan (asset under management/AUM) KPDT konvensional Tapera mencapai Rp 7,23 triliun dari 3,07 juta peserta. Adapun nilai aktiva bersih (NAB) per unit mencapai Rp 1.086,86 dibandingkan saat peluncuran Rp 1.000.

Demikian juga dengan KPDT syariah tapera, yang mencetak return 6,08% pada periode yang sama. Total peserta KPDT tapera syariah mencapai 254,4 ribu dengan AUM Rp 508,9 miliar. NAB per unit KPDTS tapera mencapai Rp 1.060,81, dibandingkan saat peluncuran Rp 1.000.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio menuturkan, pada dasarnya, BP Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta. Dana peserta tapera yang terhimpun dicatat dan diadministrasikan oleh bank kustodian (BK), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian, dia menuturkan, simpanan peserta dibagi tiga, yakni dana cadangan, dana pemupukan, dan dana pemanfaatan, yang nilainya masing-masing Rp 740 miliar, Rp 4,2 triliun, dan Rp 2,8 triliun per 18 Desember 2023. Dalam mengelola dana pemupukan, kata dia, BK bekerja sama dengan manajer investasi membuat kontrak investasi kolektif (KIK).

Saat ini, dia menyatakan, BP Tapera bekerja sama dengan tujuh manajer investasi (MI) papan atas nasional untuk mengelola dana pemupukan. Mereka adalah PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT. BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia. Ketujuh MI ini menguasai sekitar 70% pasar reksa dana domestik.

“Jadi, MI yang mengelola dana pemupukan KIK, peran BP Tapera adalah memastikan dana pemupukan KIK bisa mendapatkan imbal hasil baik, dengan risiko terukur,” kata Gatut, saat diskusi yang dipandu oleh wartawan senior Edo Rusyanto

Gatut menjelaskan, ada tiga prinsip pengelolaan dana pemupukan tapera. Pertama, kehati-hatian (prudent). Dalam hal ini, BP Tapera selalu memantau berkala aspek compliance & portofolio investasi tiap MI dalam mengelola dana.

Kemudian, dia menjelaskan, dilakukan evaluasi kinerja berkala MI meliputi kinerja imbal hasil, tata kelola dan layanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Lalu, portofolio investasi dana tapera didominasi surat utang negara dan tidak ada penempatan di saham. BP Tapera juga aktif melakukan monitoring berkala likuiditas dan asset liability management.

“Sebanyak 65% dana pemupukan tapera ditempatkan di surat utang negara (SUN). Ini berlaku untuk KIK pasar uang, KIK pasar uang syariah, KIK pendapatan tetap, dan KIK pendapatan tetap TPK,” kata dia.

Kedua, dia menerangkan, profesional. Dana pemupukan tapera dikelola menggunakan pendekatan manajemen aset dan liabilitas (ALM) berdasarkan maturity profile peserta. Dana ini dikelola MI yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak baik di pasar modal serta dicatat serta diadministrasikan oleh bank kustodian. Ketiga, imbal hasil wajar dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, BP Tapera telah menetapkan tiga parameter dalam evaluasi kinerja manajer investasi, sesuai Peraturan Komisioner Nomor 13 Tahun 2021, yakni imbal hasil, etika dan compliance, serta tata kelola dan layanan. “Berangkat dari sini, ketujuh MI itu tidak akan terus-menerus mengelola dana tapera. Sebab, kinerja mereka akan terus dievaluasi secara berkala,” kata dia.

Gatut mencatat, kinerja imbal hasil KPDT terus melesat dari tahun ke tahun. Per Desember 2023, return gross KPDT konvensional sejak diluncurkan telah mencapai 10,86%, naik 5,49% dari tahun 2022 sebesar 5,37%. Adapun return gross peserta dalam setahun terakhir mencapai 5,48%, naik 2,29% dari tahun 2022 sebesar 3,19%.

Dia menambahkan, return gross KPDT syariah sejak diluncurkan juga tinggi, mencapai 7,6% per 18 Desember 2023, meningkat 4,55% dari 2022 sebesar 3,05%.

Priyatmo Hari Mulyanto, Direktur PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang juga menjadi salah satu pembicara pada talkshow tersebut menegaskan bahwa MI menjalin kerja sama dengan BK membuat KIK pemupukan dana tapera (PDT). Selanjutnya, dana itu ditempatkan di KIK pasar uang, pendapatan tetap, dan pendapatan tetap TPK.

Sementara itu, per September 2023, dia menyatakan, BPAM mengelola dana tapera Rp 502 miliar lebih, setara 14% dari total investasi BP Tapera yang dikelola MI.

Dia menegaskan, kinerja KIK PDT cukup fantastis. Per 18 Desember 2023, dana kelolaan KIK PDT pasar uang tumbuh 4,41%, pendapatan tetap 6,73%, dan tanpa penjualan kembali 4,14%. Tren ini diharapkan terus berlanjut pada 2024.

“BPAM menetapkan target return pasar uang tapera mencapai 4-4,5% net, sedangkan pendapatan tetap 6-7% net,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Anton Sitorus menyatakan, peran BP Tapera sangat strategis sebagai solusi masalah perumahan. Alasannya, pemerintah memberikan mandat kepada BP Tapeta untuk menyediakan pendanaan bagi BPR.

Kemudian, dia menuturkan, peran BP Tapera ke depan sangat prospektif, mengingat permintaan masih sangat besar. Terakhir, BP Tapera menjadi katalisator pertumbuhan perumahan mass market dengan keterlibatan para pemangku kepentingan.

“Adapun yang perlu ditingkatkan ke depan adalah masalah promosi dan sosialisasi. Kemudian, pelaksanaan di lapangan, meliputi sistem seleksi, pengelolaan dana, dan transparan,” tegas dia.

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Memasuki pertengahan Desember 2023, Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai target tahun 2023 sebesar 229.000 unit senilai Rp26,32 Triliun sesuai dengan komitmen dengan Kementerian Keuangan pada Selasa (12/12). Komisioner BP Tapera, Adi Setianto memberikan apresiasi yang tinggi kepada bank penyalur, pengembang dan semua tim yang mensukseskan tercapainya target ini.

“Berkat kerja sama yang baik dari semua tim, bank penyalur dan pengembang serta BP Tapera maka target 2023 ini dapat kami capai. Ini bentuk komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan,”ungkap Adi Setianto bangga.

Adi Setianto berharap pencapaian ini menjadi tolak ukur bagi semua pihak bahwa dengan komitmen yang tinggi target bisa dicapai. Namun Adi Setianto tetap menegaskan bahwa bank penyalur FLPP harus memastikan bahwa penyaluran dana FLPP tepat sasaran dan dihuni oleh para penerima manfaatnya.

“Rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas dan pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang sesuai dengan peraturan yang ada dan layak untuk dihuni,” ujar Adi Setianto menegaskan.

Penyaluran dana FLPP tahun 2023 ini disalurkan oleh 40 bank penyalur, dimana dari 229.000 unit, terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 Triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar.

Sepuluh bank penyalur tertinggi dalam penyaluran dana FLPP ini terdiri dari BTN sebanyak 126.269 unit, diikuti oleh BTN Syariah sebanyak 35.205 unit, BRI sebanyak 22.076 unit, diikuti BNI sebanyak 14.193 unit, Bank BJB sebanyak 7.744 unit, BSI sebanyak 4.360 unit, Bank Mandiri sebanyak 3.343 unit, BJB Syariah sebanyak 2.566 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.910 unit serta Bank Sumselbabel Syariah sebanyak 1.230 unit. “Sepuluh bank penyalur tertinggi ini menyalurkan 95,63% dari total penyaluran. Sisanya 30 bank penyalur lainnya menyalurkan sebanyak 4,37%” ujar Adi Setianto menjelaskan.

BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur yang konsen dalam menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak tetapi juga rumah susun. Untuk tahun 2024 mendatang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miliar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR yaitu sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5%.