JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Aswardi (43 tahun), tukang kelontong, begitu orang mengenalnya. Bapak tiga anak gembira bisa punya rumah sendiri. Pedagang aneka perlengkapan rumah tangga itu awalnya ragu “proposal” Kredit Pemilikan Rumah (KPR)-nya tidak disetujui bank.
“Yang punya pikiran buat punya rumah itu adalah istri. Kami memang sudah ngontrak. Tiga kali pindah. Jenuh dan sumpek katanya. Karena itu istri bersikeras mau punya rumah sendiri. Saya tidak mengerti dan ragu kalau pedagang warung kayak saya, bisa beli rumah dengan cara mencicil di bank,” kenangnya.
Pendek cerita, Ia menguras semua tabungan yang selama 5 tahun dikumpulkan guna membayar uang muka pembelian rumah. Dan marketing perumahan itu membantu pemberkasan KPR-nya. Namun ternyata tidak mudah. Sudah dua bank yang menolak menyetujui KPR-nya. Sampai akhirnya berkas KPR-nya berpindah ke PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero). Dan disetujui !!
“Istri saya menangis tak henti-hentinya, ketika kami menanda tangani berkas KPR di kantor pemasaran. Mimpi dia punya rumah sendiri terwujud. Saya juga sampai cium tangan pegawai dari BTN waktu itu. Lama. Entah berapa kali saya ucapkan terimakasih,” kenang Aswardi.
Di tahun ke-8, setelah setiap bulan mencicil sebesar Rp2,8 jutaan, ia kemudian melunasi cicilannya dari rencana jangka waktu 15 tahun. Warung kelontongnya makin berkembang dan sudah punya cabang.
“Pada akhirnya, hanya BTN yang mampu mewujudkan mimpi kami untuk punya rumah. Padahal kami hanya pedagang kecil. Tetapi kepercayaan BTN begitu besar,” ucap pedagang kelontong dibilangan Pondok Aren, Tangerang Selatan itu.
Gas Pembiayaan KPR Non Subsidi
Di usianya yang ke 74 tahun pada 2024, BTN sebagai bank pelat merah tak hentinya terus menjalankan mandat dari kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan sektor perumahan dan memberikan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat di setiap profesi dan generasi.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa bisnis KPR merupakan motor terbesar penggerak bisnis BTN. Saat ini BTN menguasai hampir 40% pangsa pasar KPR di Indonesia. Khusus KPR subsidi pangsanya sekitar 83%. BTN masih sangat menguasai penyaluran KPR subsidi.
Dari total penyaluran kredit dan pembiayaan tahun 2023 senilai Rp333,69 triliun misalnya, sebanyak Rp161,74 triliun atau hampir separonya merupakan KPR subsidi. KPR non subsidi hanya Rp96,17 triliun atau 28 persenan. Selebihnya sekitar 20 persenan kredit non KPR dan non perumahan. Karena itu secara gradual BTN perlu memperbesar porsi KPR non subsidi (baca:komersial), karena lebih sustainable secara bisnis bila dikaitkan dengan upaya mengukuhkan statusnya sebagai “Raja KPR”.
KPR subsidi sangat tergantung pada kebijakan dan anggaran pemerintah. Kuotanya setiap tahun bisa sangat fluktuatif. Tahun lalu misalnya, subsidi KPR tersedia untuk 226.000 rumah, tahun ini hanya untuk 166.000 unit. Selain itu penyaluran KPR subsidi oleh bank-bank lain sangat mungkin makin besar yang menggerus pangsa KPR subsidi BTN.
Dalam hal ini, pihaknya memiliki sejumlah strategi untuk lebih mendongkrak bisnis KPR di tahun 2024. Adapun, strategi dari program KPR Subsidi yakni, mengoptimalkan porsi BTN pada program KPR Subsidi Pemerintah, dengan target 85 persen untuk KPR FLPP dan 90 persen untuk KPR TAPERA. Selain itu, mengusulkan skema program subsidi hunian baru (New KPR Subsidi) dengan mengembangkan skema pembiayaan subsidi yang equitable dan affordable kepada Pemerintah.
Sementara itu, untuk bisnis KPR Non Subsidi, BTN akan menambah sales center baru pada Kantor Wilayah 4, 5, dan 6 sebagai sumber pertumbuhan baru dalam meningkatkan akuisisi KPR Non Subsidi pada segmen emerging affluent.
Kemudian, meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi melalu channel Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Ekspansi penjualan KPR melalui platform digital (portal btnproperti.co.id dan aplikasi btn properti) yang menyasar milenial.
Menurut Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, BTN harus tetap konsisten menyalurkan KPR subsidi. Karena itu adalah amanat utama keberadaan bank tersebut. Namun ke depan tidak ada salahnya memperbesar porsi penyaluran KPR komersilnya.
“KPR komersil itu bisa mengasah intuisi bisnis dan profesionalitas SDM di BTN. Menurut saya tepat strategi BTN memasukkan peningkatan penyaluran KPR komersial menjadi salah satu agenda dalam transformasi di BTN,” ungkapnya.
Implementasi yang dilakukan antara lain BTN akan menambah sales center baru pada Kantor Wilayah 4, 5, dan 6 sebagai sumber pertumbuhan baru dalam meningkatkan akuisisi KPR Non Subsidi pada segmen emerging affluent ticket size >Rp750 juta per debitur) di sejumlah lokasi strategis. Yang sudah direalisasikan antara lain di Surabaya, Kelapa Gading-Jakarta Utara, dan BSD City-Tangerang.
Hasilnya, sepanjang 2023 BTN bisa menjaring 814 debitur dengan nilai penyaluran kredit Rp766 miliar di tiga wilayah itu. Kemudian, meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi melalu channel Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Ekspansi penjualan KPR melalui platform digital (portal btnproperti.co.id dan aplikasi btn properti) yang menyasar milenial.
