JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Indonesia segera memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) terbaru, yakni RPJPN 2025-2045 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sebagai strategi pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJPN 2025-2045 yang ditargetkan menjadi undang-undang pada September 2023, berbagai kegiatan dilakukan. Diantaranya adalah Forum Komunikasi Publik (FKP) Penyusunan RPJPN 2025-2045 bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Bandung, 29/5
Dalam sejumlah agenda RPJPN tersebut, The Housing and Urban Development Institute (The HUD Institute) adalah salah satu organisasi yang diminta pemerintah memberikan sejumlah masukan terkait isu-isu perumahan dan kawasan permukiman nasional ke depan.
Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute menjelaskan dalam rangka mendukung upaya pemerintah melahirkan RPJPN 2025-2045 maka organisasi The HUD Institute sudah menyusun sejumlah masukan dan strategi yang harus dilakukan.
“The HUD Institute diminta membantu pemerintah memberikan masukan dan strategi di RPJPN 2025-2045, khususnya bidang perumahan dan permukiman. Untuk itu, kami sudah mengusulkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan ke depan,” terang Zulfi.
Berikut adalah beberapa strategi yang diusulkan The HUD Institute :
- Kebijakan dan Regulasi
Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau. Dalam hal ini termasuk menyusun kebijakan perumahan yang progresif, mengatur standar kualitas untuk perumahan, mengendalikan spekulasi properti, dan memfasilitasi akses ke lahan yang terjangkau.
- Pemetaan Kebutuhan Perumahan
Hal ini sangat penting untuk memahami kebutuhan perumahan secara menyeluruh dengan memetakan kelompok berpendapatan rendah dan rentan serta daerah – daerah dengan kekurangan hunian terjangkau. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah (Pusat dan Daerah) dapat mengarahkan sumber daya dan upaya mereka secara efektif, efisien dan tepat sasaran
- Pengembangan Lahan yang Terjangkau
Pemerintah (Lembaga Bank Tanah) perlu mengalokasikan lahan yang terjangkau untuk pembangunan perumahan rakyat terjangkau. Hal ini dapat mencakup penggunaan kembali lahan terlantar, revitalisasi kawasan kumuh, atau kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan lahan yang terjangkau.
- Stimulasi Pengembang Perumahan Terjangkau
Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pengembang perumahan rakyat untuk membangun hunian terjangkau. Ini bisa berupa pembebasan pajak, pemotongan birokrasi, atau keringanan perizinan. Dengan mendorong keterlibatan sektor swasta, jumlah hunian terjangkau dapat ditingkatkan.
- Skema Pembiayaan yang Terjangkau
Akses terhadap pembiayaan perumahan rakyat yang terjangkau adalah kunci yg sangat penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan (Bank dan Non Bank) untuk dapat mengembangkan skema pembiayaan inovative khusus yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, seperti pinjaman dengan suku bunga rendah, program sewa – milik, atau subsidi perumahan, sistem syariah dan sejenisnya
- Inovasi Teknologi Konstruksi
Menerapkan inovasi dalam teknologi konstruksi utk dapat membantu mengurangi biaya pembangunan perumahan. Teknologi seperti konstruksi modular, 3D printing, atau penggunaan bahan bangunan yang murah namun berkualitas agar dapat mengurangi biaya produksi perumahan.
- Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Publik
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang perumahan mereka. Partisipasi publik dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan perumahan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan keuangan dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk memiliki atau menyewa hunian yg layak dan terjangkau serta berkualitas.
- Kolaborasi Multisektor
Mengatasi tantangan penyediaan hunian terjangkau memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
