Pemimpin BP Tapera Harus Mampu Berkolaborasi Dengan Mitra Kerja

BEKASI, KORIDOR.ONLINE— Perubahan paradigma pembangunan perumahan perlu dilakukan sesegera mungkin. Indikator keberhasilan pembangunan perumahan tidak cukup hanya dengan patokan tercapainya pembangunan satu juta rumah setiap tahunnya, akan tetapi berapa jumlah Mayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat mengakses perumahan.

Hingga hari ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu skema pembiayaan yang ada belum optimal. BP Tapera juga belum memiliki program yang mengiurkan bagi masyarakat yang terkena kewajiban untuk menjadi anggota agar keberadaan dana masyarakat dalam bentuk tabungan perumahan nantinya bisa belum berjalan optimal.

Demikianlah benang merah diskusi bertajuk: ”Singkronisasi, target, program dan strategi BP Tapera dalam upaya memperkecil backlog kepemilikan Rumah” yang diselenggarakan oleh Jurnal Properti Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) di Bekasi, 19/12/2023 lalu.

Kegiatan diskusi tersebut merupakan rangkaian kegiatan Munas III Asprumnas. Para pembicara diskusi antara lain: Ketua Umum Asprumnas, Syawali Pratna, BP Tapera, Alfian Arif, Anggota tim seleksi calon Komisioner dan deputi komisiner BP Tapera, Ruslan Prijadi dan Wakil Ketua Ketua HUD Institute,  Muhammad Joni. Diskusi dipandu oleh Risma Gandi, Pemimpin Redaksi Jurnal Properti Indonesia.

Risma Gandhi sebagai moderator diskusi yang membacakan kesimpulan diskusi berharap ke depan BP Tapera harus dipimpin oleh sosok komisioner dan deputi komisioner yang kompak.

“The New Dream Team BP Tapera yang mampu mewujukan pembiayaan perumahan efektif dengan gagasan bernas dan mampu berkolaborasi secara efektif dengan mitra kerja. Komisoner Tapera perlu leadership, ahli keuangan mumpini dan mengerti bagaimana mengembangkan ekosistem pembiayaan perumahan modern sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Risma

Mewakili asosiasi pengembang, Ketua Umum Asprumnas, Syawali Pratna, meminta kepada tim seleksi komisoner dan Deputi Komisioner BP Tapera, selain memiliki integritas, Pemimpin BP Tapera ke depan harus visioner dan mampu menjalin sinergi dengan mitra bisnis, investor, serta lebih meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi pengembang perumahan serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholder perumahan lainnya.

“Tolong sebelum bikin kebijakan ajak asosiasi pengembang urun rembuk dulu. Komunikasikan dengan baik agar hasilnya efektif dalam mengatasi backlog kepemilikan rumah. Kami pengembang juga sangat berkepentingan dengan program perumahan rakyat ke depan,” harap Syawali yang kembali memimpin Asperumnas untuk periode lima tahun ke depan.

Sementara itu Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arief.menyampaikan bahwa BP Tapera akan terus berupaya untuk memberikan layanan optimal dalam hal pengelolaan dana tabungan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya MBR untuk memiliki hunian yang layak.

“BP Tapera sudah berhasil menyalurkan dana FLPP sesuai target. Hal ini dapat dicapai berkat dukungan dari berbagai mitra kerja, salah satunya adalah Asprumnas sebagai asosiasi pengembang perumahan”, Ungkap Alfian

BP Tapera lanjut Alfian adalah masa depan bagi MBR untuk memiliki rumah yang layak huni. Dan hal itu dapat dicapai karena adanya sinergi antara seluruh pihak baik dari pemerintah, bank penyalur, dan asosiasi pengembang

Muhamad Joni, Wakil Ketua The HUD Institute menjelaskan bahwa isu-isu soal availability, affordability, accessibility, dan sustainability harus mampu dijawab oleh nahkoda baru BP Tapera secara nyata. Tidak lagi sekedar jargon-jargon.

“Pada isu soal accessibility, misalnya, pemimpin BP Tapera punya pekerjaan rumah bagaimana sumbatan akses bagi MBR dari pekerja sektor informal dicarikan jalan keluarnya. Jika itu teratasi maka 60-70 persen persoalan backlog perumahan bisa tertanggulangi,” ucapnya.

Ruslan Prijadi, Anggota tim seleksi calon Komisioner dan deputi komisiner BP Tapera pada kesempatan itu menjelaskan bahwa secara administratif, terpilih sebanyak 23 orang calon Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera. Namun 1 orang calon meninggal dunia, (Prof Arief Sabaruddin, red).

“Kami dari awal berharap banyak yang berminat mendaftar untuk menjadi pimpinan BP Tapera ke depan. Namun ternyata tidak. Itupun secara administratif hanya 23 orang yang lolos. Padahal tantangan pembiayaan di sektor perumahan ke depan akan akan lebih menantang,” ucapnya.

Keanggotaan Panitia Seleksi lanjut Ruslan terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, satu orang dari unsur akademisi dan satu orang dari unsur praktisi atau profesional.

“Semoga kami dari tim seleksi bisa memilih nahkoda BP Tapera yang tepat. Ibararatnya BP Tapera itu adalah orkestrator. Yaitu Orkestrasi ekosistem yang mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan, yakni regulator, pemberi kerja, perbankan, pengembang dan lainnya, dalam suatu jaringan kolaborasi guna memberi layanan terbaik bagi peserta. Dan mampu merancang inovasi model bisnis, dengan re-formulasi berbagai elemen kunci organisasi yang mencakup pengaturan model dan proses operasi BP Tapera dan pendukungnya ke depan,” pungkas Ruslan