BP Tapera Siapkan Skema Likuiditas Pembiayaan Hunian Berkonsep TOD
BP Tapera menggandeng JHF, sebagai otoritas pemerintah Jepang yang bergerak dibidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuat skema penyediaan likuiditas pembiayaan terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, untuk kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Untuk pengembangan programnya, BP Tapera menggandeng Japan Housing Finance Agency (JHF), sebagai otoritas pemerintah Jepang yang bergerak dibidang pembiayaan primer dan sekunder perumahan
Hal itu merupakan kelanjutan dari nota kerjasama (MoU) kedua entitas, 2023 lalu. Kedua belah pihak mengkaji skema pembiayaan, pasar perumahaan, modeling pembiayaan yang tepat bagi debitur dengan pendapatan rendah.
“Dalam kurun waktu itu sudah kita kembangkan berbagai kajian. Dan salah satu yang jadi topik pada 2024 ini adalah konsep hunian berbasis TOD. Ketika lahan untuk hunian tapak diperkotaan makin menipis dan mahal, TOD merupakan salah satu solusi,” terangnya disela-sela Seminar Transit Oriented Development (TOD) pada Senin (26/8) di Kantor BP Tapera Menara Sudirman, Jakarta Selatan.
TOD dinilai relevan untuk konsep hunian di kawasan perkotaan khususnya Jakarta, mengingat semakin maraknya perkembangan permukiman penduduk di wilayah sub urban seputar Jakarta yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.
“Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sinergisitas dan kerjasama yang solid dari para pemangku kepentingan dan mitra strategis,” ungkap Heru Pudyo Nugroho.
BP Tapera berharap dengan adanya seminar ini, menghasilkan manfaat tidak hanya bagi BP Tapera dan JHF saja, namun juga bagi ekosistem perumahan dan stakeholder terkait, sebagai referensi yang melengkapi upaya penerapan Konsep TOD di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Triono Junoasmono Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan implementasi proyek TOD di seluruh Indonesia. Pemerintah sangat optimis bahwa TOD dapat berkontribusi signifikan terhadap solusi permasalahan urbanisasi yang pesat.
Menurutnya, fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota. Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep TOD guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum,
“Kami optimistis pihak swasta dapat saling berkolaborasi dalam memberikan bantuan Perumahan berbasis TOD, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat dengan lingkungannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua, khususnya segmen berpendapatan rendah dan menengah. Dan dengan semakin terintegrasinya transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,” tambah Triono Junoasmono
Dalam kesempatan yang sama, Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3), Mori Hiromitsu dalam materinya menyampaikan bahwa penyediaan perumahan secara cepat dan berkelanjutan merupakan isu yang mendesak di Indonesia.
Menurutnya, yang menjadi tantangan utama dalam pasokan perumahan di Indonesia adalah penggunaan lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara efektif, pengembangan lahan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan jalur kereta api, kurangnya dana, dan rendahnya permintaan untuk apartement/kondominium bertingkat tinggi.
Mori Hiromitsu dalam seminar ini menyampaikan berdasarkan pengalaman di Jepang, pemerintahnya melakukan pengembangan lahan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan jalur kereta api. Untuk mengatasi kurangnya dana, pemerintah Jepang mendirikan Japan Housing Corporation, Penggunaan dana berbunga rendah jangka Panjang, menyediakan pasokan perumahan sewa yang terencana.
Di penutup seminar, Director General International Affairs and Research Department, JHF, Date Yuji menyampaikan, TOD memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan backlog yang menjadi agenda utama Pemerintah Indonesia.
Dalam hal ini untuk mendukung BP Tapera beserta ekosistemnya, JHF yang berkolaborasi dengan UR dan JUTPI akan terus mendukung upaya mengembangkan Urban City dengan berinteraksi dan kolaborasi secara efektif dengan para pihak yang terlibat,” pungkasnya.
