Finansial

JAKARTA,KORIDOR—Kebijakan pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19 dengan cara melakukan berbagai pembatasan di segala bidang terus memukul sektor usaha, termasuk properti. Selama ini sektor yang digadang-gadangkan mempengaruhi 174 industri dan diakui menyerap sebanyak 30 juta tenaga kerja itu, menjadi salah satu pundi-pundi pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini kini tiarap, akibat pandemi yang entah kapan akan berakhir.

Ketua Umum Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan untuk mengatasi hal itu maka tidak ada jalan, kecuali melakukan berbagai inovasi, menyesuaikan dengan era new normal dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Inovasi ini tidak hanya di bidang pemasaran yang memanfaatkan layanan digital agar pembeli dan penjual tidak perlu bertemu langsung. Namun juga memberikan keringanan dan fasilitas dalam hal bertransaksi melalui kerja sama dengan perbankan,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Bertemu secara fisik memang tidak bisa dihindari seperti konsumen melakukan kunjungan ke proyek untuk melihat langsung lokasi. Namun untuk hal-hal lain dapat dilaksanakan melalui dunia digital.

Soal inovasi ini memang beragam caranya. Yang jelas dari konsumen berupaya mendapatkan properti dengan harga sesuai penghasilannya, sedangkan dari pengembang berharap unit yang dipasarkan dapat segera terjual sehingga dana bisa diputar untuk bisnis berikutnya.

Salah satu terobosan dilakukan perusahaan rintisan  Unicorn Asset Technology yang berupaya agar dalam membeli properti bukanlah sesuatu yang memberatkan bahkan bisa didiskon sampai 70 persen dari harga sebenarnya.

Co-Founder & Chief Strategi Officer Unicorn Asset Technology Indra Setiawan mengatakan, salah satu upaya mendapatkan properti dengan harga yang ringan dengan mengombinasikan dengan sektor-sektor yang dapat memberikan pendapatan maksimal.

Di tengah pandemi sekarang membeli rumah bisa memanfaatkan perdagangan valas (forex) meski diakui ada risiko namun apabila dipelajari dengan benar risiko itu dapat diminimalkan. Perdagangan valas itu tidak perlu hadir di kantor bisa di jalankan dari rumah hasilnya juga lumayan sebagian bisa disisihkan untuk membeli rumah. Tujuannya setelah pandemi berakhir harga rumah akan naik di saat itu kita bisa meraih untung.

Memang tidak mudah untuk berdagang valas. Untuk itu pihaknya saat ini masih memberikan prioritas kepada anggota. Itu pun sebelumnya harus ada semacam pelatihan dan simulasi terlebih dahulu untuk menghindarkan risiko.

Sedangkan dari kalangan pengembang ada yang membuat terobosan menjual unit apartemen dengan sistem lot. Satu unit apartemen itu bisa dimiliki sampai sepuluh orang.

Adalah Direktur Prioritas Land Indonesia Marcellus Chandra yang memiliki ide demikian mengingat di saat pandemi sekarang ini daya beli konsumen turun. Namun dengan satu unit bisa dimiliki sampai 10 orang tentunya akan ringan untuk membelinya. Imbal hasil juga lumayan dari hasil rental apartemen untuk kemudian dibagi pemilik sebanyak sepuluh orang itu yang ikut serta dalam sistem lot.

Bahkan kalau ekonomi mulai membaik harga apartemen ikut mengalami kenaikan saat itu merupakan momentum yang tepat apabila apartemen itu ingin dijual untuk mendapatkan keuntungan (capital gain).

Inovasi lain yang kini sedang ramai melalui pameran virtual justru dengan cara ini konsumen dapat lebih rinci mendapatkan informasi mengenai produk properti yang akan dibelinya. Bahkan pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2020 yang diselenggarakan Bank Tabungan Negara (BTN) sampai diperpanjang karena tingginya minat masyarakat.

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, KORIDOR—: PT Adhouse Clarion Events bekerja sama dengan Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengeluarkan jurus pamungkas, mengajak nasabah dan masyarakat luas agar segera mengunjungi Indonesia Properti Virtual Expo. Pasalnya, dalam dua hari ke depan pameran properti secara virtual lewat situs ipex.btnproperti.co.id ini akan berakhir.

“Berbagai kemudahan kepemilikan hunian seperti keringanan uang muka (DP/down payment), diskon biaya administrasi, provisi, dan appraisal, belum tentu bisa didapatkan masyarakat. Ini kesempatan emas yang langka, sayang kalau tidak dioptimalkan dengan segera mengajukan KPR/KPA,” ajak Vice President Non-Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division Bank BTN Suryanti Agustinar, Selasa (13/10).

Sesuai rencana, lanjut dia, sejatinya event tersebut berahir pada 30 September 2020. Namun, melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, Bank BTN memilih untuk memperpanjang waktu penyelenggaraan pameran hingga 15 Oktober 2020, dengan harapan mendapatkan pengunjung serta transaksi yang lebih banyak.

Tidak kurang dari 200 developer komersil dan subsidi dengan lebih dari 500 proyeknya, turut ambil bagian dalam meramaikan pameran properti secara virtual tersebut. “Kami berharap pengunjung pameran bertambah lagi. Kami ingin menembus sampai 2 juta pengunjung. Karena itu, waktu pameran kami perpanjang,” katanya.

Suryanti mengatakan selain untuk menggaet lebih banyak pengunjung, perpanjangan waktu pameran ini juga dilakukan karena permintaan para developer. Dengan adanya pameran virtual ini mereka mengaku sangat terbantu sehingga menginginkan adanya waktu tambahan. “Bagi yang belum sempat memanfaatkan kemarin, segera pilih rumah idamannya dan ajukan secara online ke BTN,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pameran yang bisa diakses melalui kanal ipex.btnproperti.co.id ini, masyarakat bisa memilih rumah sesuai keinginannya melalui creative content serta interaksi langsung dengan penjual secara digital. Pengunjung pun dapat menikmati pengalaman melihat unit melalui teknologi 4 dimensi.

Program juga dilengkapi dengan beragam aktivitas online menarik, pelayanan penjualan selama 24 jam, dan customer support. “Ada beragam promo yang disediakan di antaranya seperti KPR Gaeesss! for Millennials, Kredit Agunan Rumah – New Normal, Indonesia Properti Virtual Expo 2020, hingga Program Bank BTNSyariah – Indonesia Properti Virtual Expo 2020,” ungkapnya berpromosi.(eza)

KORIDOR, JAKARTA– Krisis ekonomi sudah tak terelakkan lagi karena per definisi ekonomi nasional minus berturut-turut dalam 2 (dua) kwartal. Tidak hanya itu, Indonesia Juga memasuki babak baru ekonomi dengan pertumbuhan nol atau minus tahun 2020 ini dan juga masih belum pasti pada 2021 nanti skenarionya akan seperti apa.

Anjlognya ekonomi menjadi minus dan kondisi resesi ini membuat semua mandeg. Mesin-mesin produksi melambat atau berhenti yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan peningkatan pengangguran.

“Pertumbuhan ekonomi minus ini menimbulkan masalah besar bagi masyarakat, dunia usaha dan tentu bagi negara, apalagi bersamaan kejadian dengan bencana Pandemi Covid-19. Dua kejadian besar sekaligus yaitu Pandemi dan Resesi ini membuat kita semua seolah-olah berada dalam situasi ‘going no-whrere’  bila tidak diatasi secara serius dan bersama-sama melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Lukman Purnomosidi, Praktisi Pengembang Properti Nasional.

Menurut Ketua Kehormatan Real Estat Indonesia (REI) itu, saat ini bangsa Indonesia tergagap-gagap menghadapi Resesi ini karena kita selama 15 tahun terakhir Indonesia selalu berada dalam pertumbuhan ekonomi di atas 5%. “Karenanya semua elemen masyarakat perlu diajak partisipasinya untuk mencari potensi dan peluang-peluang guna mencari cara keluar dari jurang resesi yg kita hadapi saat ini,” ujar Lukman.

Solusinya menurut Lukman, semua pihak harus mampu mencari bagaimana caranya agar mesin-mesin ekonomi yang berhenti bergerak (mandeg) tersebut kembali berputar seperti semula. “Kita harus ‘kembali ke laptop’. Salah satunya bisa dimulai dari sektor perumahan. Saya pikir sektor perumahan merupakan sektor strategis yang bisa menjadi ‘pengungkit’ berputar kembalinya ekonomi yang sedang resesi,” terangnya.

Pendapat Peraih gelar Doktor bidang Business Administration di Fakultas Ilmu Adiministrasi, Universitas Brawijaya Malang ini tentu bukan tanpa asalan. Pasalnya, sektor perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan punya multiplier ekonomi sangat luas karena bisa menghidupkan lebih dari 140 sektor-sektor  produksi. Dan diperkirakan tidak kurang dari 3 juta tenaga kerja terkait dengan industri perumahan berserta industri turunannya tersebut.

“ Faktor lainnya, sektor perumahan ini mudah di-start, dan penyebaran nya langsung cepat bisa meluas ke 500 kab/kota. Hebatnya lagi, sektor perumahan ini memiliki 90% adalah lokal konten,” katanya.

Gerakan Masif Pembangunan Perumahan Bersubsidi

Karena itu Lukman menambahkan, upaya menggerakkan Sektor Perumahan untuk mengatasi Resesi ini ada baiknya mulai dari Gerakan Masif Pembangunan Perumahan Bersubsidi, baik yang rumah tapak maupun rumah susun. Kalau sekarang masih menggunakan ‘Program Sejuta Rumah’ ini juga baik untuk dilanjutkan kembali.

“Dengan sudah tersedianya ‘Mesin Produksi’ berupa 5000-an Pengembang Perumahan Aktif Anggota REI dan juga Asosiasi Lainnya, adanya Kebutuhan Masif hunian perkotaan dari elemen masyarakat Anggota ASN, Anggota TNI/Polri dan Pekerja Swasta maka Gerakan Masif menghidupkan ‘mesin produksi’ ini adalah opsi Strategi ‘Quick Win’ yang perlu dipertimbangkan Pemerintah,” usul Ketua DPP REI Periode 2004-2007 ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan Formula 1:2:3 maka setiap pengembang membangun 1.000.000 rumah Sederhana (Asumsi FLPP Harga Rp. 150-200 juta), maka akan tumbuh Rumah Menengah (Asumsi Harga Rp.200 juta) juga Rumah Menengah Atas (Harga Rp1-3 miliar) serta fasilitas-fasilitas komersial dan pendukung lainnya.

“Trigger Factor dari konsep pembangunan ini dapat dimulai dengan Gerakan Masif Pembangunan Perumahan Subsidi bagi ASN, TNI/POLRI dan Pegawasi swasta. Dalam suasana Pandemi Covid19 ini layak kiranya didahulukan bagi Pegawai-pegawai Sektor Medis dan Para Guru dan kelompok-kelompok lain yang memang layak diprioritaskan. Ketika Program ini menggelinding maka mesin-mesin produksi sektor perumahan ini akan berputar secara sistematis ‘menyembuhkan’ Resesi Ekonomi,” tutur Lukman

Lebih Rinci dijelaskannya, angka – angka langsunganya akan cukup besar, katakanlah dengan Formula 1:2:3 tersebut di atas maka akan terbangun 1.000.000 Rumah Sederhana plus 666.000 Rumah Menengah dan 333.000 Rumah Menengah Atas nilainya tidak kurang dari Rp.1.200 Triliun. Ini adalah jumlah yg sangat berarti untuk membangkitkan kembali Ekonomi dari cengkaraman krisis Ekonomi saat ini.

Sebenar dampak ekonominya masih lebih luas dari Rp. 1200 triliun karena kita belum memperhitungkan Multiplier Efeknya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa multiplier effect dari Sektor Perumahan adalah 3.0-3.5. Artinya bila membangun Perumahan Senilai Rp1200 triliun maka secara keseluruhan bangkitan ekonomi adalah tidak kurang dari Rp. 3600 triliun. Dengan demikian maka bila Program ini diluncurkan maka implikasinya akan sangat luas dimana mesin-mesin ekonomi sektor perumahan dan industri bahan-bahan pendukungnya akan melaju pesat kembali.

“Tentu saja implikasi tenaga kerja yg dibutuhkan adalah linier dengan angka-angka tersebut. Sekedar catatan bersama bahwa rata-rata tenaga kerja yg terlibat untuk membangun sebuah Rumah Sederhana sekitar 10 orang tukang terdiri dari 7 tenaga kerja langsung dan 3 tenaga kerja tidak langsung,” imbuhnya.

Sektor Perumahan Sebagai Mesin Penggempur Resesi Ekonomi

Ia pun mencotohkan bahwa Di Amerika Serikat (AS), indikator utama ekonomi adalah industri mobil dan industri perumahan. “Saya rasa ekonom kita pun punya indikator ekonomi yang mirip juga. Kalau hal ini dicermati di Indonesia rasanya juga memang mirip-mirip, artinya secara sederhana kita bisa sepakat mengatakan bahwa sektor otomotif dan sektor perumahan adalah sektor potensial untuk jadi ‘mesin penggempur’ resesi ekonomi yg kita hadapi ini,” pungkas Lukman.

Ya, Kalau pada saat resesi ekonomi ini Pemerintah sedang mempertimbangkan sektor otomotif mau ‘di-engkol’ menjadi pendorong ekonomi melalui ‘Pembebasan PPN’, tentu ada baiknya Pemerintah mempertimbangkan Sektor Perumahan untuk ‘di-engkol’ juga utk mengeluarkan kita dari jurang krisis ekonomi. Tentu cara meng-engkol Sektor Perumahan tidak sama persis dengan Sektor Otomotif, namun kalo memang ‘diniati’ banyak yang faham cara-cara meng-engkolnya.

Berbeda dengan otomotif yang mesin produksinya berupa pabrik-pabrik atau belanja infrastruktur via APBN, sektor perumahan ini merupakan kombinasi antara memenuhi kebutuhan pokok Papan sekaligus juga menggerakkan ekonomi.(Zh)

KORIDOR, JAKARTA – Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia terus bertumbuh agresif. Bisnis properti menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam mendorong berkembangnya tren pembiayaan syariah, yang ditandai dengan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR) berbasis syariah.

Per Juni 2020, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total pembiayaan pembiayaan bank syariah tercatat mencapai Rp367,02 triliun, atau meningkat 10,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp333,08 triliun.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengakui tren pembiayaan properti syariah dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Bahkan, menurut dia, saat ini KPR berbasis syariah bukan hanya diminati oleh umat Muslim saja, namun juga masyarakat non-Muslim. REI pun mendorong terus pengembangan pembiayaan perumahan berbasis syariah.

“Pembiayaan berbasis syariah terutama KPR ini semakin diminati masyarakat, bahkan trennya sekarang banyak masyarakat yang bukan beragama Islam juga memilih menggunakan produk KPR dari bank syariah karena dinilai lebih stabil bagi enduser,” ujar Totok dalam diskusi webinar bertajuk “Alternatif Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Perumahan” yang diadakan DPP REI, Selasa (29/9).

Namun disisi lain, tren tersebut belum diikuti informasi yang jelas kepada masyarakat untuk memahami secara benar mengenai perbankan syariah. Akibat ketidakpahaman tersebut, akhirnya dimanfaatkan oknum yang mengatasnamakan syariah namun sebenarnya tidak menjalankan syarat-syaratnya secara benar untuk melakukan aksi penipuan.

“Kita semua berkewajiban memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep-konsep syariah ini secara benar termasuk konsep pembiayaannya. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga buat pengembang,” ujar Totok.

Dengan pertimbangan itulah, REI menginisiasi diskusi mengenai perbankan syariah yang diikuti anggota dari seluruh Indonesia supaya memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep perbankan syariah, sekaligus melihatnya sebagai alternatif pembiayaan.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI Bidang Pembiayaan dan Perbankan, Umar Husin, menambahkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin baik dan dibuktikan dengan meningkat transaksi pembiayaan syariah secara nasional. Dia meyakini tren pembiayaan properti secara syariah akan terus meningkat di masa mendatang.

“Khusus untuk Bank BTN, kami sangat berharap bisa menjadi bank sendiri bukan hanya unit usaha syariah supaya modal makin kuat dan bisa lebih banyak membiayai sektor properti,” harap Umar.

Alternatif Pembiayaan

Kepala Divisi  BTN Syariah Alex Sofjan Noor menyebutkan bisnis berbasis syariah cukup berkembang, dimana share BTN mencapai 10% di atas rata-rata industri yang hanya 6%. Oleh karena itu, seharusnya pembiayaan syariah untuk properti bukan saja menjadi alternatif namun pilihan yang terbaik karena jenis pembiayaan yang disediakan juga sangat beragam.

“Apalagi sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, meski pun memungkinkan bagi umat agama lain untuk juga dibiayai secara syariah,” ungkap Alex.

BTN Syariah selain memberikan pembiayaan kepada end-user atau masyarakat juga memiliki pembiayaan modal kerja bagi pengembang baik untuk konstruksi maupun pembebasan lahan. Sementara dari sisi permintaan, KPR Syariah BTN bisa membiayai subsidi maupun non-subsidi.

Untuk non-subsidi BTN Syariah memiliki pembiayaan untuk kepemilikan rumah, apartemen, ruko baik indent maupun ready stock dengan akad yang berbeda-beda dan juga margin berbeda yang bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariat.

Alex mengapresiasi prakarsa DPP REI untuk memberikan informasi yang luas kepada pengembang dan masyarakat mengenai konsep perbankan syariah secara benar. Dia juga tidak memungkiri kalau syariah kerap kali tercoreng oleh oknum yang sebenarnya hanya berkedok syariah.

“Calon konsumen harus bisa lebih selektif dan berhati-hati untuk memastikan apakah pengembang dan perbankan syariah tersebut telah menerapkan hukum jual beli secara syariah, termasuk transparansi, dan juga keamanan,” ungkap Alex.

Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi menyebutkan pihaknya merupakan satu-satunya perbankan syariah yang bisa melakukan pengembangan sendiri. Sebab selain memberikan pembiayaan konstruksi, BNI Syariah juga melakukan kerjasama pengembangan, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan KPR baik subsidi maupun non-subsidi (komersil).

Menurut dia, BNI Syariah juga memiliki keunggulan karena bisa memberikan pembiayaan untuk membangun di atas tanah wakaf, dan pembiayaan ini tidak dimiliki perbankan syariah lainnya. “Singkatnya, BNI Syariah memberikan setidaknya dua benefit sekaligus, yaitu halal dan berkah,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan syariah akan terus berkembang. Hal itu karena banyak orang sadar kalau syariah adalah sistem ekonomi yang tepat, meski tentu saja bukan berarti tanpa masalah.

“Saat ini masalahnya adalah literasi mengenai syariah, oleh karena itu butuh sinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk bisa menemukan jalan keluar sehingga tidak ada lagi oknum yang mencoreng nama baik syariah,” kata Iwan.

BRI Syariah juga menjadi bank berbasis syariah dengan pertumbuhan cukup tinggi. BRI Syariah berhasil mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 59,88% dibanding periode yang sama tahun lalu, yang ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan segmen ritel dan pembiayaan KPR.

“Kami terus bertransformasi untuk bisa menjadi lebih baik dan sangat membuka diri untuk bekerjasama dengan pengembang termasuk anggota REI untuk bisa membiayai lebih banyak lagi rumah dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku,” kata Fidri Arnaldy, Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah.

BRI Syariah juga tercatat menjadi salah satu bank pelaksana yang terbanyak menyalurkan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada tahun ini dan juga mendapatkan tambahan kuota.

Fidri mengatakan strategi BRI Syariah untuk menyalurkan KPR FLPP adalah dengan menggandeng developer yang memiliki reputasi baik dan berkomitmen membangun rumah harga terjangkau berkualitas baik, menyasar pada kelompok pekerja. (*)

JAKARTA, KORIDOR – Tiga proyek perumahan yakni Metland Cibitung, Metland Cileungsi dan Metland Menteng menjadi kontributor terbesar penjualan pemasaran (marketing sales) PT Metropolitan Land Tbk. atau Metland di semester I-2020.

“Penjualan rumah di segmen middle to middle low di Metland Cibitung dan Metland Cileungsi masih cukup baik, begitu pula di Metland Menteng” ujar Olivia Surodjo, Direktur PT Metropolitan Land Tbk pada acara paparan publik mengenai kinerja perusahaan, Senin (28/9).

Hingga Juni 2020, Metland  mencatatkan pendapatan versi marketing sales sebesar Rp540 miliar atau 27% dari target awal perseroan di tahun 2020 sebesar Rp2 triliun. Pendapatan tersebut disumbang dari presales properti sebesar Rp365 miliar dan pendapatan berulang sebesar Rp175 miliar.

Sementara itu, pada semester I 2020 Metland membukukan pendapatan usaha sebesar Rp390 miliar dan laba bersih sebesar Rp88 miliar, atau turun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019.

Penurunan ini sejalan dengan kondisi perekonomian global dan Indonesia yang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19, selain itu pendapatan berulang yang lebih rendah dari properti komersial karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku penuh selama kurang lebih dua setengah bulan.

“Proyek perumahan kami juga terdampak karena PSBB, karena segmen konsumen utama kami yang merupakan pengguna akhir (end user) kebanyakan lebih memilih menyimpan uang tunai untuk melewati masa pandemi” ujar Olivia.

Proyek Berjalan

Metland memutuskan untuk melakukan penundaan pengembangan proyek-proyek baru maupun pembangunan proyek-proyek komersial yang sedang berlangsung saat ini. Hal itu dikarenakan kondisi ekonomi yang belum memungkinkan.

Rumah Sakit Hermina Cibitung yang berada dalam kawasan Metland Cibitung telah melakukan peletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan tahap pertama pada 25 September 2020. Pembangunan Rumah Sakit Hermina Cibitung dibangun di lahan kurang lebih 6.000 meter persegi dengan total 6 lantai dan 150 tempat tidur.

Fasilitas di RS ini meliputi radiologi, laboratorium, ruang operasi, ruang ginekolog serta fasilitas pendukung lainnya. Rumah Sakit yang ditargetkan akan dibuka pada 2021 ini diharapkan menjadi salah satu fasilitas yang dapat digunakan oleh penghuni di kawasan Metland Cibitung.

Perseroan juga terus melanjutkan pemasaran proyek residensial seperti Metland Menteng yang tengah memasarkan klaster Jura Tipe B Plus dengan 3 kamar tidur dan luas bangunan 70 m2. Begitu pula dengan rumah middle to middle low di Metland Cileungsi yang memasarkan hunian tipe Lavanya dengan 2 kamar dan luas bangunan 46 m2, serta Metland Puri yang akan launching tipe rumah baru pada Oktober mendatang, demikian juga Metland Cibitung.

Saat ini Metland sedang menjalankan program New Normal New Home yang memberikan kemudahan diskon hingga Rp500juta-an, harga termasuk biaya BPHTB, KPR dan AJB hingga hadiah menarik berupa kitchen set, air conditioner (AC), logam mulia dan voucher belanja sampai dengan 10 juta rupiah (syarat dan ketentuan berlaku).

Program ini diikuti oleh seluruh proyek residensial dan apartemen Metland yaitu Metland Menteng, Metland Puri, Metland Transyogi, Metland Cileungsi, Metland Tambun, Metland Cibitung, Metland Cyber City, M Gold Tower dan Kaliana Apartment.

Produk yang bisa diperoleh dari program ini juga beragam mulai dari rumah ready stock, rumah indent, unit apartemen, kavling dan ruko.

JAKARTA, KORIDOR— Data memperlihatkan bahwa kontribusi sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terendah bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengatakan rasio mortgage atau rasio properti terhadap PDB Indonesia merupakan paling rendah di Asia Tenggara. Indonesia hanya 3,0 persen, lebih rendah dari Filipina yang 3,8 persen, Thailand 22,3 persen, Malaysia 38,4 persen, dan Singapura 44,8 persen.

“Kalau kita lihat, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, misalnya diukur jumlah mortgage dengan PDB-nya, saat ini Indonesia masih sangat-sangat rendah,” ujarnya dalam webinar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) pada Rabu (23/9/2020).

Menurutnya, mortgage / PDB Indonesia yang sebesar 3 persen ini mengindikasikan bahwa masih banyak ruang bisnis untuk dikembangkan. Selain itu, menggambarkan perkembangan sektor perumahan Indonesia memang masih sangat tertinggal.

Di Indonesia, sektor properti merupakan salah satu sektor multiplier effect domino pada 174 industri dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor properti merupakan domestic driven, atau sektor yang banyak memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri.

“Artinya hampir keseluruhan bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan rumah, itu lebih dari 90 persen sudah diproduksi di Indonesia sehingga tentunya, sektor ini cukup strategis,” ucapnya.

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah. Hal itu ditandai masih ada backlog sebesar 11,4 juta berdasarkan kepemilikan dan 7,6 juta berdasarkan hunian. Tentu masih besarnya backlog ini membuka peluang ekspansi bisnis properti dan menggerakkan 174 sektor lainnya.

Masih tingginya backlog ini juga menunjukkan masih tingginya ruang untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

“Ini menunjukkan adanya prospek dan juga kebutuhan atau permintaan yang masih sangat tinggi. Prospek demand sangat tinggi terutama untuk kepemilikan rumah pertama yang masih rendah sehingga dibutuhkan rumah ukuran kecil dan menengah yang berada di kisaran Rp500 juta ke bawah,” tutur Pahala.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan rendahnya mortgage sektor properti di Tanah Air salah satunya tidak semua kontruksi pembangunan properti masuk dalam realestat.

“Ada yang masuk dalam konstruksi dan ada yang masuk dalam sektor properti,” ujarnya, seperti dikutip Bisnis.com

Padahal, sektor properti ini berdampak pada 174 sektor lainnya dan 3.500-an UMKM. Dia mencontohkan UMKM yang memproduksi kasur banyak pesanan karena sektor properti bergerak. “Ini perlu perhatian pemerintah untuk membantu menggerakkan sektor properti kembali,” ucap Totok.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti Hendro Gondokusumo berpendapat agar pemerintah bisa lebih menaruh perhatian terhadap industri tersebut.

Terlebih, karena ada 175 sektor industri yang memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan sektor properti.

Menurutnya, apabila sektor properti meningkat akan memiliki dampak langsung pada sektor yang berkaitan.

“Dengan kontribusi terhadap PDB yang masih kecil saja sektor properti nasional memiliki pengaruh yang demikian besar untuk industri ikutannya. Kami harapkan ke depan sektor ini mendapat perhatian lebih, apalagi berkaitan langsung tidak hanya dengan karyawan saja, tetapi dampaknya juga langsung bersentuhan dengan rakyat terutama kaitannya dengan perumahan,” tuturnya.

 

JAKARTA,KORIDOR—Indonesia masuk zona resesi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 yang diperkirakan minus 2,9 persen – minus 1,0 persen. Angka ini direvisi dari proyeksi sebelumnya minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

“Yang terbaru per September 2020 ini, minus 2,9 persen – minus 1,0 persen. Negatif teritori pada kuartal III ini akan berlangsung di kuartal keempat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita September virtual, Selasa (22/9/2020).

Dia menjelaskan dari sisi permintaan di kuartal III/2020 konsumsi rumah tangga masih diperkirakan pada zona kontraksi yaitu minus 3 persen hingga minus 1,5 persen dengan total outlook 2020 konsumsi kita berarti pada kisaran kontraksi minus 2,1 persen hingga minus 1 persen.

“Untuk konsumsi pemerintah di Kuartal ketiga karena akselerasi belanja yang luar biasa mengalami positif sangat tinggi hingga 17 persen,” katanya.

Adapun, peningkatan kinerja konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh kebijakan belanja atau ekspansi sebagai cara untuk counter cyclical. Investasi sedikit lebih baik, kendati masih lemah. Hal ini tercermin dari indikator aktivitas bangunan, impor barang modal dan penjualan kendaraan niaga.

“Perbaikan aktivitas ekonomi masih tertahan membuat investasi masih wait and see.”

Sri Mulyani melihat aktivitas pariwisata masih rendah sehingga menekan sektor perhotelan dan transportasi. Berikut ini, rincian outlook indikator pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020:

• Konsumsi Rumah Tangga/LNPRT : Kontraksi minus 3 persen hingga minus -1,5 persen
• Konsumsi Pemerintah: Positif 9,8 persen hingga 17 persen
• Investasi/PMTB : Kontraksi -8,5 persen hingga -6,6 persen
• Ekspor : Kontraksi -13,9 persen hingga -8,7 persen

 

JAKARTA,KORIDOR—Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau BI pada 16-17 September 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,75%.

“Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diprakirakan tetap rendah. Untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020,” kata Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif, di Jakarta, Kamis.

Di samping keputusan tersebut, BI menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:

• Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;
• Memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance kebijakan moneter yang ditempuh;
• Memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021;.
• Mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional;
• Melanjutkan perluasan akseptasi QRIS dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui perpanjangan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0% untuk Usaha Mikro (UMI) dari 30 September 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2020.

“BI akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

 

 

JAKARTA,KORIDOR–Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2021 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 149, 81 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Selasa (15/9/2020).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas kerjasama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2021.

“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI,” kata Menteri Basuki.

Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada 6 program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19 yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, perumahan sebesar Rp 8,09 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp 206,18 miliar.

Menteri Basuki juga berharap kepada Komisi V DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan infrastruktur di lapangan.

“Aspirasi akan kami pegang, sifatnya wajib, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta sesuai dengan Tupoksi Kementerian PUPR, berkeadilan dan sesuai prioritas. Kami akan laksanakan se-optimal mungkin, tetapi mohon maaf tidak seluruhnya bisa ditampung karena akan melebihi anggaran yang ada,” tutur Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga merespons usulan Komisi V DPR RI terkait program penanganan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur untuk dimasukkan dalam kesimpulan Rapat Kerja.

Penetapan hasil pembahasan alokasi anggaran dan program Kementerian dan Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2020 tersebut merupakan keputusan akhir RAPBN di Komisi V DPR. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi anggaran dan hasil rapat diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi UU APBN Tahun 2020. Rapat kerja ditutup dengan penyerahan buku tentang kinerja Komisi V DPR.

JAKARTA,KORIDOR–Meningkatnya angka kasus baru Corona Virus Disease (COVID-19) tiap harinya memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali melaksanakan tindakan pengereman (pengurangan laju) aktifitas melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dimulai tanggal 14 September hingga satu minggu ke depan. Sebagai Ibukota Negara sekaligus sentra bisnis, kebijakan tersebut tentu saja berdampak pada hampir seluruh aspek, terutama sektor industri dan perdagangan.

Kendati demikian, Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke depan dapat mempertahankan ritme kerjanya dalam melakukan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan menerapkan layanan berbasis teknologi informasi, proses bisnis yang dilakukan antara PPDPP, Bank Pelaksana, Pengembang Perumahan, maupun Masyarakat, layanan penyaluran FLPP dapat dilakukan tanpa membutuhkan kontak fisik, bahkan dapat diterapkan oleh PPDPP yang menerapkan pola kerja Work From Home (WFH) secara penuh.

Rangkaian sistem yang dibangun oleh PPDPP dengan konsep Big Data Hunian secara online dan terpadu melalui Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) mampu menyajikan peta supply (ketersediaan) and demand (kebutuhan) hunian. Penerapan proses bisnis dari hulu ke hilir tersebut mampu dilakukan 100% secara online.

SiKasep merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mencari rumah bersubsidi kapanpun dan dimanapun hanya dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone berbasis sistem Android. Masyarakat cukup mengunduhnya secara gratis pada App Store dan mendaftarkan diri dengan mengisi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Besaran Penghasilan, dan Foto Diri secara langsung.

Sedangkan SiKumbang merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi para pengembang perumahan untuk mengisi hunian yang disediakannya, baik yang sedang dibangun, tersedia, hingga tahap perencanaan. Kedua aplikasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian sistem Big Data yang dibangun oleh PPDPP dengan mempertemukan antara pengembang, bank pelaksana, dan pemerintah.

Terpantau oleh MACO (Manajemen Control) PPDPP pada Senin (14/9) pukul 15.33 WIB jumlah masyarakat yang mengakses SiKasep sudah mencapai 224.800 calon debitur terdaftar, 93.092 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 10.927 calon debitur sudah dalam proses verifikasi bank pelaksana dan 88.410 calon debitur sudah menerima dana FLPP.

Per hari pertama diberlakukannya PSBB, peminat masyarakat terhadap hunian subsidi mencapai 1.389 calon debitur. “Kondisi PSBB semakin meningkatkan minat masyarakat mengakses SiKasep. Hari ini calon debitur yang mengakses aplikasi ini meningkat dibandingkan dua hari sebelumnya, Sabtu dan Minggu yang hanya 1.141 calon debitur dan 724 calon debitur. Sehingga per hari ini di bulan September, jumlah masyarakat yang mengakses SiKasep mencapai 20.119 calon debitur,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin,.

Realisasi penyaluran FLPP tanpa adanya kendala berarti dapat dilihat dari awal penerapan PSBB hingga per 14 September 2020, PPDPP mampu menyalurkan dana FLPP sebesar 88.410 unit atau setara dengan Rp9 triliun. Sehingga total penyaluran FLPP yang dilakukan oleh PPDPP perode 2010 hingga 2020 telah mencapai 744.012 unit atau senilai Rp53,37 triliun.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, pada tahun 2021 PPDPP ditargetkan untuk dapat menyalurkan bantuan pembiayaan FLPP Rp16,62 Triliun dari DIPA atau sekitar 157.500 unit.

Disebutkan lebih lanjut dalam Nota Keuangan tersebut, bahwa SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) ditetapkan sebagai sistem yang dipercaya untuk mengawal tiga program KPR Subsidi Perumahan diantaranya FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP, menuturkan bahwa tingginya target penyaluran FLPP Tahun 2021 menjadi suatu tantangan, sehingga PPDPP, Bank Pelaksana, dan para asosiasi pengembang harus lebih bersinergi mempersiapkan penyaluran dana program KPR Subsidi Perumahan yang berbasis teknologi informasi.

Desktop Customer Service SiKasep

Kendati angka penyaluran FLPP Tahun 2020 telah tinggi, PPDPP terus mengembangkan inovasi teknologi informasinya. Baru-baru ini PPDPP mengembangkan aplikasi SiKasep berbentuk desktop, yang akan digunakan oleh bank pelaksana dengan fitur customer service.

Dengan fitur tersebut, masyarakat juga dapat menerima layanan dari bank pelaksana secara langsung terkait pengisian aplikasi SiKasep. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung kemudahan dan efektifitas transaksi permohonan dana subsidi pada Bank Peklaksana.

Selain itu, PPDPP juga memberikan dukungan akses host to host bank pelaksana ke dalam aplikasi SiKumbang untuk dapat melihat potensi kesediaan hunian dari para pengembang guna pengembangan bisnis bagi Bank Pelaksana.

Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa dengan membuka Jalur Host to Host untuk aplikasi SiKumbang, maka Bank Pelaksana akan mengetahui sisi supply dan demand. Sehingga tersebut dapat membuka peluang bagi perbankan memanfaatkan hal tersebut sebagai perencanaan bisnis KPR Subsidi Perumahan.

“Sistem maupun aplikasi yang kita bangun ini merupakan meeting point antara pemerintah, bank pelaksana, maupun pengembang. Menjadi sebuah tanggungjawab kita bersama dalam melayani masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertamanya” terang Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa akrab disapa