JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan kesiapannya dalam menyerap tambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut dikemukakan oleh Nixon LP Napitupulu, Direktur BTN. Ia menjelaskan jika perseroan sangat mengharapkan adanya tambahan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baik melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga (SSB) maupun skema KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
“Kami meyakini permintaan KPR subsidi tahun 2021 akan lebih tinggi dari 2020,” jelas Nixon, dalam siaran pers perseroan yang diterima Koridor.online, Kamis (19/11/2020).
Menurut Nixon, sudah sewajarnya kuota FLPP ditambah karena pertumbuhan di sektor perumahan akan mendorong naiknya pertumbuhan industri pendukung dan penyerapan tenaga kerja kembali.
“BTN siap menyerap tambahan kuota FLPP,” katanya.
Seperti diketahui, tingginya minat masyarakat untuk memiliki rumah FLPP membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) berencana menambah kuota penyaluran dana FLPP.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan sebelumnya pemerintah menargetkan kuota penyaluran dana FLPP sepanjang tahun ini sebesar 102.500 unit hinian. Tercatat hingga Rabu (18/11) dana FLPP telah disalurkan sebanyak 102.665 unit senilai Rp10,52 triliun atau sebanyak 100,16% dari target yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan jika dilihat dari nilai rupiah yang ditugaskan kepada PPDPP untuk menyalurkannya, maka masih terserap sebesar 95,66%.
“Masih ada dana FLPP sebesar 4,34% dari Rp11 triliun yang diamanatkan pemerintah kepada PPDPP. Sehingga kami optimistis di sisa tahun anggaran 2020 ini akan menyalurkan hingga 110.000-an unit atau secara tepatnya menurut perhitungan mencapai 107.600 unit rumah,” kata Arief.
Hingga kuartal III/2020, BTN berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp254,91 triliun. Dari angka tersebut, KPR masih mendominasi, yakni senilai Rp196,51 triliun atau naik 1,39% year on year (yoy) dari Rp193,8 triliun pada kuartal III/2019. Dari total penyaluran KPR, porsi KPR subsidi mencapai Rp116,32 triliun atau lebih tinggi dibandingkan KPR non-subsidi yang sebesar Rp80,18 triliun.
