Finansial

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Membaiknya situasi pandemi Covid-19 telah mendorong pertumbuhan kinerja Bank DKI. Hal tersebut ditandai dengan penyaluran kredit Bank DKI yang tumbuh double digit sebesar 13,70% dari Rp33,6 triliun per Maret 2021 menjadi Rp38,3 triliun pada Maret 2022. Demikian disampaikan Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (22/4).

Romy menyampaikan, “Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh penyaluran kredit pada sektor UMK yang meningkat sebesar 26,1% dari Rp1,40 triliun pada Kuartal I 2021 menjadi Rp1,77 triliun pada Kuartal I 2022. Kedepannya, Bank DKI akan terus mendorong Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya melalui penyaluran kredit dan pembiayaan kepada pedagang UMKM JakPreneur dan pedagang BUMD Pangan seperti Perumda Pasar Jaya, Food Station, Dharma Jaya. Mulai tahun 2022, Bank DKI juga dipercaya untuk menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp1 triliun kepada pelaku UMKM.

Untuk segmen konsumer, pada kuartal I 2022 juga mengalami pertumbuhan secara year on year sebesar 12,8%, dari semula tercatat sebesar Rp13,56 triliun pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp15,3 triliun. Selanjutnya untuk segmen komersial pada kuartal I 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 19,6%, dari semula tercatat sebesar Rp12,08 triliun pada kuartal I 2022 menjadi sebesar 14,45 triliun. Sedangkan untuk segmen Syariah, juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,5%, dari semula tercatat sebesar Rp5,94 triliun pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp6,32 triliun pada kuartal I 2022. “Pertumbuhan kredit dan pembiayaan tersebut ditopang oleh peningkatan kapabilitas SDM di bidang kredit serta penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi”, ucap Romy.

Secara bertahap, Bank DKI juga terus melakukan perbaikan kualitas kredit yang terjaga dengan baik dimana pada kuartal I 2022, Rasio NPL gross masih terjaga sebesar 3,05%, membaik dibanding periode sebelumnya sebesar Rp3,19%. Dalam memitigasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi kedepannya, Bank DKI juga secara konsisten juga terus melakukan peningkatan pencadangan yang ditandai dengan peningkatan coverage ratio Bank DKI menjadi sebesar 160,54% pada kuartal I 2022.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank DKI juga mengalami pertumbuhan sebesar 34,32% menjadi Rp57,74 triliun pada Kuartal I 2022 dari Rp42,98 triliun pada Kuartal I 2021, sehingga mendorong pertumbuhan total aset Bank DKI sebesar 27,7% menjadi Rp71,13 triliun.

Adapun pada kuartal I 2022, Bank DKI mampu membukukan laba bersih sebesar Rp198,01 miliar. Perolehan laba bersih tersebut terutama didorong oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat 13,5%, dari sebelumnya sebesar Rp629 miliar pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp713 miliar pada kuartal I 2022. Adapun pendapatan operasional sebelum pencadangan (pre-provisioning operating profit/PPOP) tercatat tumbuh sebesar 44,7% dari semula sebesar Rp273 miliar pada kuartal I 2021 menjadi sebesar Rp395 miliar pada kuartal I 2022.

Di kuartal I 2022, Fee Based Income Bank DKI juga menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan sebesar 19,6%, dari semula di kuartal I 2021 sebesar Rp97 miliar menjadi sebesar Rp116 miliar. Romy juga menambahkan, sebagai bagian dari rangkaian program transformasi 5.0 yang saat ini sedang digulirkan manajemen, Bank DKI juga terus melakukan pengembangan terhadap produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki melalui JakOne Community Apps untuk mengakomodasi perubahan perilaku nasabah dan masyarakat yang semakin bergerak ke arah layanan digital. JakOne Community Apps merupakan layanan perbankan digital untuk mendorong penerapan inklusi keuangan serta melalui pengembangan produk dan layanan digital. Adapun JakOne Community Apps sendiri terdiri dari JakOne Mobile, JakOne Abank, JakOne Erte, JakOne Artri, dan Ancol Apps. Terbaru, Bank DKI menghadirkan layanan Mobile Cash Tarik Tunai tanpa kartu dan Cash Recycle Machine (CRM) pada New Flagship Branch di kantor layanan Balaikota DKI Jakarta.

Atas upayanya tersebut, Bank DKI mendapatkan sejumlah penghargaan termasuk World’s Best Banks atau Bank Terbaik di Dunia tahun 2022 versi Majalah Forbes, dengan urutan 15 dari 20 Bank Terbaik di Indonesia. Berbagai pembenahan dan pengembangan yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, Bank DKI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan berada di atas rata-rata industri perbankan nasional serta berbagai terobosan inovasi layanan perbankan digital yang dilakukan ”, tutup Romy.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Konsisten terapkan transaksi non tunai di DKI Jakarta, Bank DKI mendukung akseptansi pembayaran digital melalui SIAP QRIS (Sehat Inovatif dan Aman Pakai-Quick Response Code Indonesian Standard) melalui JakOne Mobile pada acara Kegiatan Monitoring /On Site oleh Bank Indonesia di Pasar Kedoya pada Kamis, 14 April 2022.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Suharman Tabrani, Manajer Area 5 Perumda Pasar Jaya, Danu Mulyanto serta Pemimpin Grup Penjualan Dana & Transaksional Bank DKI, Diki Jatnika. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (14/4).

Sekretaris Perusahaan, Herry Djufraini menyampaikan, dengan adanya JakOne Mobile, diharapkan dapat mendorong penerapan inklusi keuangan kepada UMKM di DKI Jakarta melalui penerapan transaksi non tunai. Penerapan QRIS di Pasar Kedoya juga menjadi perwujudan semangat kolaborasi Jakarta Smart City 4.0 dan kolaborasi antar BUMD DKI Jakarta. Penerapan transaksi non tunai melalui QRIS juga diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pengunjung.

Sebagaimana diketahui, per Desember 2021, jumlah pengguna JakOne Mobile mencapai 1,51 juta pengguna, dengan jumlah nominal transaksi mencapai Rp15,48 triliun, serta volume transaksi mencapai 18,38 juta transaksi. Herry menambahkan, bagi pengunjung Pasar Kedoya yang sudah mendownload JakOne Mobile dapat langsung melakukan scan pada QR code yang tersedia pada sejumlah merchant di Pasar Kedoya.

Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga turut mengajak pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan menjadi agen melalui aplikasi JakOne Abank. JakOne Abank merupakan layanan perbankan tanpa kantor dimana Bank DKI hadir melalui Agen dengan menggunakan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS) untuk pembayaran pajak dan retribusi, pembayaran tagihan. Dengan menjadi agen JakOne Abank, para pelaku UMKM dapat melayani berbagai transaksi perbankan serta mendapatkan komisi dari setiap transaksi.

Suharman Tabrani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan tersebut menyampaikan, jika Bank Indonesia secara konsisten terus mendorong penerapan transaksi non tunai, salah satunya melalui QRIS.

Sampai dengan akhir Maret 2022, jumlah merchant/pedagang yang telah menggunakan layanan QRIS mencapai 3,4 juta merchant atau setara dengan 30% di DKI Jakarta. Upaya berkelanjutan dalam menerapkan transaksi non tunai kemudian dilakukan melalui kolaborasi dengan Bank DKI.

“Terimakasih kepada Bank DKI, pengunjung Pasar Kedoya kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan QRIS,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer Area 5 Perumda Pasar Jaya, Danu Mulyanto menyampaikan, pedagang pasar Kedoya kini telah terbantu dengan adanya transaksi non tunai melalui Bank DKI. Selain itu, para pedagang juga kini telah memanfaatkan layanan Cash Management System (CMS) Bank DKI.

“Sebagai dukungan pada Perumda Pasar Jaya, Bank DKI juga menyediakan layanan non tunai pada Jakgrosir yang merupakan induk dari JakMart yang ada Jakarta. Melalui JakGrosir, pembeli bisa mendapatkan barang dengan harga yang murah dan bersaing. Ada 4 kategori pembeli yang bisa berbelanja di JakGrosir yakni pedagang yang berada di naungan pasar, pegawai Pemprov DKI Jakarta, Karyawan Perumda Pasar Jaya dan masyarakat yang memiliki KJP,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herry mengatakan bahwa sebagai BUMD DKI Jakarta yang mendukung pengembangan sektor UMKM, Bank DKI menyediakan berbagai produk kredit dan pembiayaan untuk sektor UMKM yang juga dapat di akses melalui e-Form Mikro Loan untuk mengajukan permohonan kredit secara online dimana saja dan kapan saja.

“Kedepannya, melalui program aplikasi pembayaran nontunai SIAP QRIS (Sehat Inovatif dan Aman Pakai-Quick Response Code Indonesian Standard) diharapkan masyarakat dapat lebih maju di dalam pembayaran nasional secara digital dengan menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal,” tutup Suharman.

 

JAMBI,KORIDOR.ONLINE–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera IV Direktorat Jenderal Perumahan kembali menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank 9 Jambi sebagai mitra kerja dalam penyaluran dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Jambi. Ke depan, Bank 9 Jambi akan menyalurkan dana senilai Rp 26 Milyar untuk mendukung bedah rumah sebanyak 1.300 unit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2022.

“Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah serta meningkatkan keswadayaan masyarakat berdasarkan kemampuan. Program BSPS menyasar rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Iwan menerangkan, prinsip Program BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku pembangunan, ada pendampingan oleh fasilitator, mendorong gotong royong dan berkelanjutan, output rumah layak huni, bantuan sebagai pengungkit keswadayaan, tepat sasaran, prosedur, waktu dan penggunaan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera IV Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Tambat Yulis mengungkapkan, pada Program BSPS tahun ini pihaknya kembali menggandeng Bank 9 Jambi untuk menyalurkan dana Program BSPS di Jambi.

Menurut Tambat, pihaknya telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Bank 9 Jambi sebagai bank penyalur dana kegiatan BSPS pada Selasa tanggal 15 Maret 2022 lalu. Penandatangan dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama Bank 9 Jambi, Yunsak El Halcon dengan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi dan PPK Rumah Swadaya dan dihadiri seluruh Kepala Cabang Bank 9 Jambi.

“Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi akan membedah sebanyak 1.300 unit rumah tidak layak huni di sembilan Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Jambi. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Bank 9 Jambi berkewajiban untuk membuka rekening giro penampungan atas nama Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi,” terangnya.

Berdasarkan data yang ada, penyaluran Program BSPS dilaksanakan di Kabupaten Batanghari (180 unit), Kabupaten Bungo (123 unit), Kabupaten Kerinci (30 unit), Kabupaten Merangin (35 unit), Kabupaten Muaro Jambi (265 unit), Kabupetan Sarolangun (45 unit), Kabupaten Tanjab Barat (259 unit). Selanjutnya Kabupaten Tanjab Timur (148 unit), Kabupaten Tebo (176 unit), dan Kota Jambi (39 unit).

Setiap penerima bantuan Program BSPS akan menerima bantuan senilai Rp 20 juta untuk peningkatan kualitas rumahnya. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Sebagai informasi, syarat penerima bantuan dana Program BSPS yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR antara lain adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga yakni penghuni yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga. Selanjutnya memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Alas hak yang sah merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.

Penerima bantuan juga memiliki penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP). Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan keluarga. Dalam hal di suatu daerah telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang lebih tinggi dari UMP, dapat digunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Selain juga juga belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan Pemerintah untuk program perumahan, Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng Bersedia berswadaya dan membentuk KPB merupakan kesediaan mengikuti ketentuan program tersebut.

Direktur Utama Bank 9 Jambi, Yunsak El Halcon mengungkapkan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Kementerian PUPR dan siap memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program BSPS ini.

“Kami berharap Bank 9 Jambi bisa membantu program BSPS ini sehingga bisa berjalan dengan lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kerjasama ini bisa terus terjalin dengan baik,” terangnya

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE–Catatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI menerima penghargaan kategori Best Syariah Unit Business yang diberikan oleh The Iconomics pada 2nd Indonesia Syariah Award 2022.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi di Jakarta (31/03).
Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dengan prinsip Syariah yang memiliki kinerja baik di tahun 2021 dan dapat mempertahankan performa baik dalam masa pemulihan ekonomi saat ini.

Aspek penilaian tersebut mencakup penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, seperti financial statement, rasio profitabilitas, dan indikator kinerja lainnya.

Perkembangan UUS Bank DKI dapat dilihat dari kinerja keuangan Unit Usaha Syariah pada Triwulan IV tahun 2021 yang tumbuh positif. UUS Bank DKI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp6,40 triliun per Desember 2021, atau tumbuh sebesar 6,8% dari Rp5,99 triliun per Desember 2020.

Pembiayaan tersebut didominasi oleh penyaluran pembiayaan pada sektor produktif sebesar Rp4,19 triliun, atau 65,5% dari total pembiayaan, dan sektor konsumtif sebesar Rp2,20 triliun. Lebih lanjut, Babay Parid menyampaikan bahwa pertumbuhan DPK UUS Bank DKI tumbuh 33,8%, yakni sebesar Rp5,72 triliun per Desember 2021 dibandingkan periode Desember 2020 sebesar Rp4,27 triliun.

Berbagai pencapaian kinerja keuangan UUS Bank DKI tersebut pun telah mendorong peningkatan kinerja aset Bank DKI secara keseluruhan yang tumbuh sebesar 12,2% dari Rp63,05 triliun per Desember 2020 menjadi Rp70,74 triliun per Desember 2021.
Babay Parid mengucapkan terima kasih kepada The Iconomics dan Dewan Juri atas penghargaan yang diberikan pada ajang Indonesia Syariah Award 2022 pada kategori Best Syariah Unit Business in Private Bank 2022.

Penghargaan atas Kinerja Unit Usaha Syariah Bank DKI ini tentunya merupakan apresiasi atas ikhtiar bersama dalam membangun dan merawat kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan atas produk dan layanan dari Unit Usaha Syariah Bank DKI.

Dalam mengembangkan bisnisnya, UUS Bank DKI melakukan optimalisasi layanan perbankan syariah kepada lingkungan BUMD DKI Jakarta dan penguatan sektor UMKM menggunakan layanan digital Jakone Abank. Selain itu, UUS Bank DKI juga bersinergi dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penandatanganan pembiayaan Akad Mudharabah Muqayyadah untuk turut berperan serta dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan kepemilikan perumahan bagi masyarakat .

UUS Bank DKI juga menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti Tabungan Haji dan Umrah (Taharoh) secara autodebet, pembiayaan KMG Syariah, dan menghadirkan Scan to Pay QRIS JakOne Pay yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara digital. Dengan produk dan layanan yang kian inovatif dan customer-centric, UUS Bank DKI berharap dapat terus memberikan layanan syariah dibidang finansial-sosial-spiritual secara optimal bagi nasabah dan masyarakat DKI Jakarta.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE–Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, keberpihakan pemerintah terhadap program sejuta rumah yang dicanangkan dalam Nawa Cita sudah terlihat, terbukti pemerintah saat ini memberikan dukungan subsidi untuk 200 ribu unit rumah dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), kemudian ada BP2BT.

“Kami melihat pemerintah hadir dalam rumah subsidi, tahun 2021 pemerintah menggelontorkan anggaran untuk 157 ribu unit dan tahun ini untuk 200 ribu unit rumah subsidi dan bantuan subsidi lainnya,” kata Hirwandi, dalam Diskusi Rekonstruksi Nawa Cita Perumahan Rakyat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Adil, dalam kanal youtube, Senin (28/3/2022).

Bahkan, kata Hirwandi, BTN sebagai bank penyalur pembiayaan rumah subsidi tentu sudah siap menjadi perbankan perumahan. Karena BTN sudah menyediakan kredit konstruksi untuk membangun rumah MBR dan juga pembelian lahan.

“BTN memiliki peranan dalam sektor perumahan subsidi, selain menyalurkan subsidi FLPP, BTN juga menyediakan kredit konstruksi untuk rumah sederhana, kredit untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Menurut Hirwandi, BTN juga tidak hanya mengurusi rumah MBR saja, tetapi memiliki produk pembiayaan rumah bagi milenial maupun non milenial.

“BTN memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap (informal) bekerjasama dengan Kementerian PUPR dengan skema BP2BT. Termasuk juga dengan BP Tapera untuk pekerja mandiri yang ingin miliki rumah, sehingga terlihat track record dalam menabung, seberapa penghasilan, sehingga memiliki data yang jelas,” katanya.

Untuk mendukung program sejuta rumah tersebutt Bank BTN juga sudah bekerjasama dengan Developer, pusat pembiayaan lain seperti dengan BP Tapera dan juga SMF. Bahkan BTN sedang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam wujudkan program Nawa Cita presiden.

Hirwandi menambahkan, pembangunan perumahan ini memiliki lokal konten atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TLDN) yang cukup tinggi, ketika pembangunan rumah ini, maka serapan sangat tinggi, sektor industri terkait rumah ini akan bergerak naik dan akan tumbuh.

“Kita juga suport untuk pembiayaan baik developer maupun UMKM bidang perumahan,” kata dia.

Menurutnya, bila Kawasan rumah sudah hidup maka akan ada ekonomi, pasar, toko-toko. Karena pembangunan rumah menyerap tenaga kerja padat karya.

“Bila satu rumah dikerjakan oleh 5 orang dan bila 200 ribu unit dibangun rumah, maka ada 1 juta tenaga kerja dan ini menggerakkan ekonomi,” kata Hirwandi.

Hirwandi juga mendukung adanya insentif dari pemerintah untuk pengembang yang telah membangun rumah subsidi, sehingga pengembang lebih bersemangat lagi membangun rumah subsidi.

Sementara itu Wakil ketua umum DPP REI Hari Gani mengatakan, sebagai asosiasi pengembang mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat. Karena, kata dia, 80% anggota REI adalah pengembang rumah subsidi dan hanya 20% yang menjadi pengembang komersial.

Namun, kata dia, keberpihakan pemerintah terhadap sektor rumah rakyat ini masih jauh dari harapan, berbagai kendala masih terus terjadi, terutama di daerah, meski sudah ada regulasi yang cukup baik tetapi pelaksanaan masih jauh dari harapan.

“Keberpihakan kepada rumah rakyat masih belum maksimal, masalah perizinan tetap jadi kendala, harga tanah yang terus naik dan masalah tata ruang juga bisa menjadi masalah,” kata Gani.

Karena itu, ia berharap pemerintah lebih besar lagi fokus pada sektor perumahan ini. Pasalnya sektor properti bisa memberi dampak positif bagi ekonomi. Pemerintah juga bisa mengendalikan harga tanah. Agar masyarakat kecil bisa memiliki rumah layak yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota

KORIDOR.ONLINE,JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis mampu menyelesaikan target pembiayaan perumahan tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Demikian diungkapkan oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Pengelolaan Investasi Pemerintah (dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/ FLPP) antara Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Komisioner BP Tapera di Gedung Yusuf Anwar, Eks-MA Kementerian Keuangan, Selasa (15/3).

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan serta Deputi Komisioner di lingkungan BP Tapera.

Adi Setianto menyampaikan bahwa BP Tapera berupaya menjaga agar pengelolaan dana FLPP sesuai dengan tujuan investasi pemerintah. Hal itu sejalan dengan amanah yang diberikan untuk mengoptimalisasikan dana FLPP sehingga dapat menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Semenjak ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada 22 Desember 2021 dan setelah dikeluarkannya izin penyaluran dana FLPP oleh Kementerian Keuangan pada 17 Februari 2022 lalu, penyaluran dana FLPP terus memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan.

Penyaluran dana FLPP per 11 Maret 2022 telah mencapai 27.257 unit senilai Rp3,01 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP selama periode 2010-2022 sudah mencapai 970.836 unit senilai Rp78,19 triliun.

Pada tahun 2022, BP Tapera ditargetkan menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah dan optimalisasi sebesar 26.000 unit rumah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp23 triliun (Rp19,1 triliun dari alokasi APBN 2022 dan Rp3,9 triliun dari pengembalian pokok).

“Kami optimistis optimalisasi target tahun 2022 tercapai. Ini terlihat dari optimisme bank penyalur dalam menyalurkan dana FLPP dan pelaku pembangunan/pengembang dalam menyediakan rumah subsidi memperlihatkan tren yang meningkat. Namun sebagai OIP kami menegaskan bahwa kualitas rumah dan ketepatan sasaran adalah prioritas utama dalam penyaluran dana pembiayaan perumahan bagi MBR,” ujar Adi Setianto tegas.

BP Tapera merupakan Operator Investasi Pemerintah pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Dalam kontrak kinerja yang ditandatangani, Kemenkeu dan BP Tapera, dalam rangka mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut kinerjanya atas tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.

Pertama, Layanan Prima dengan indikator kinerja utama (a) realisasi penyaluran dana FLPP dan (b) tingkat keterhunian rumah oleh MBR.

Kedua, Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana FLPP yang Berkesinambungan dengan indikator kinerja utama (a) rekonsiliasi dengan bank penyalur dan (b) penyelesaian temuan auditor.

Lalu ketiga, Kinerja Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja utama (a) ketepatan waktu pencairan alokasi dana sesuai rencana penarikan dana dan (2) realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN (RIBUN).

“Kami berharap pengelolaan investasi dana FLPP yang dijalankan pada BP Tapera akan menjadi role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya,” tutur Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam sambutannya.

Terkait dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh BP Tapera sebagai OIP tersebut, Hadiyanto mengingatkan BP Tapera agar menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.

”Minimal BP Tapera menyusun dan memperbarui kebijakan dan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memantau posisi risiko secara keseluruhan dan risiko terkait pengelolaan dana FLPP,” ujarnya menegaskan.

Di sisi lain, dengan peran ganda yang kini diemban BP Tapera, Adi Setianto yakin BP Tapera tidak hanya mampu menyalurkan dan mengelola dana FLPP sesuai target yang ditetapkan secara akuntabel, tetapi juga mampu merealisasikan penyaluran pembiayaan Tapera berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) sesuai target RPJMN tahun 2020 – 2024 sebesar 100 ribu unit rumah

BATANG,KORIDOR.ONLINE– Sepanjang tahun 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun pada tahun 2021.

Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Keuangan RI, dalam kunjungan dan menghadiri penandatanganan komitmen untuk melaksanakan Key Performance Indicators / Indikator Kinerja Utama terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero) dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW di Kantor Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jum’at (11/3), menyampaikan bahwa fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapat rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR.

Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR. Adapun SMF meyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainya disediakan oleh BLU PPDPP.

Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 trilun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%. Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur. Adapun per akhir 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo dalam paparannya menyampaikan realisasi penggunaan dana Penyertaan Modan Negara (PNM) Tahun 2021 pada SMF, bahwa di Provisi Jawa Tengah realisasi penyaluran dana KPR FLPP pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah. “Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” Ucap Heliantopo.

Heliantopo berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP ini juga akan memberikan efek berlipat (multiflier effect) bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan dan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja, perbaikan  kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga berkesempatan berdialog dengan 10 orang debitur atau mayarakat penerima manfaat Program KPR FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.  Masyarakat mengaku merasa sangat terbantu dengan dukungan Pemerintah melalui SMF di Program KPR FLPP. Selain harga rumah yang terjangkau, banyak diantaranya rumah warga tersebut berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi warga di daerah.

Yuni Masruroh perempuan yang berprofesi sebagai sales di salah satu perusahaan kosmetik mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Selama 15 tahun lamanya mengontrak rumah dan hidup berpindah-pindah, ia akhirnya bisa memiliki rumah impiannya di komplek perumahan subsidi Perum Delta Asri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu. Rumah yang ia tempati sekarang juga digunakan sebagai tempat usaha depot isi ulang air mineral galon untuk membantu menyokong ekonomi keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit, saat suaminya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pendemi Covid-19.

Selain itu, Bangkit Eko Bayu Kuncoro yang kesehariannya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Batang, mengaku sangat sumringah dan sangat terbantu dengan Program KPR FLPP yang digulirkan oleh Pemerintah. Ia menuturkan akhirnya ia memiliki rumah impiannya, rumah yang ia tempati sekarang dirasa cukup nyaman karena dibangun dengan material yang baik dan di lingkungan yang layak dan nyaman.

Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi. Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.

JAKARTA,KORIDOR—Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sepakat membagikan dividen tunai dengan total sebesar Rp 237,62 miliar atau Rp 22,438 per lembar saham kepada para pemegang saham. Jumlah tersebut merupakan 10 persen dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang mencapai Rp 2,37 triliun.

“RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 akan dipergunakan sebesar 10 persen dibagikan sebagai dividen dan sebesar 90 persen ditetapkan sebagai laba ditahan,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo usai gelaran RUPST Bank BTN di Jakarta, Rabu (2/3).

Dalam RUPST Bank BTN ada beberapa mata agenda yang dibahas, dan RUPST menyetujui antara lain pengesahan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui dan menunjuk kembali Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN. Sedangkan pada jajaran Komisaris, RUPST menyetujui pemberhentian Eko D Heripoerwanto sebagai Komisaris dan menunjuk tiga komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen.

Menurut Haru, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. “Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank,” tegasnya.

Adapun susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah

Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro

Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen : Armand B Arief

Komisaris Indpenden : Sentot A Sentausa

Komisaris : Herry Trisaputra Zuna

Komisaris : Heru Budi Hartono

Komisaris : Andin Hadiyanto

Komisaris : Himawan Arief Sugoto

Selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan dengan nomenklatur baru adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu

Direktur Finance : Nofry Rony Poetra

Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo

Direktur Distribution and Funding : Jasmin

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto

Direktur Consumer : Hirwandi Gafar

 

JAKARTA,KORIDOR–Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN kembali menunjuk Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN.Para pemegang saham juga mengangkat 3 komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen. Sedangkan Eko D Heripoerwanto yang merupakan Komisaris diberhentikan secara hormat dari jabatannya.

“Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank,” kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi persnya, Jakarta, Rabu (2/3).

Haru menjelaskan, dalam jajaran komisaris baru saat ini terdapat pejabat eselon I dari Kementerian PUPR dan Kementerian ATR BPN. Hadirnya dua pejabat pemerintah ini merupakan utusan dari pemegang saham yakni pemerintah.

Tujuannya agar kinerja perseroan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Termasuk mempermudah sinkronisasi program atau kebijakan pemerintah dengan program perusahaan.

“Jadi kita bisa memiliki keputusan yang tepat karena ada perwakilan pemegang saham dan dukungan dari pemerintah ke sektor perumahan,” katanya.

Wakil Direktur Utama BTN, Nixon menambahkan, jajaran kepengurusan baru ini akan semakin memperkuat sektor perumahan. Apalagi BTN memiliki penugasan khusus untuk memberikan kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal dan hingga pelaku UMKM.

“Dari sisi kepengurusan ini pemerintah komit untuk memperkuat BTN dengan memberikan orang-orang yang kuat di sektor perumahan,” kata dia.

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Chandra M Hamzah

Wakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal Latanro

Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen : Armand B Arief

Komisaris Independen : Sentot A Sentausa

Komisaris : Herry Trisaputra Zuna

Komisaris : Heru Budi Hartono

 Komisaris : Andin Hadiyanto

Komisaris : Himawan Arief Sugoto

Susunan Direksi

Direktur Utama : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Direktur Finance : Nofry Rony Poetra

Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo

Direktur Distribution and Funding : Jasmin

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto

Direktur Consumer : Hirwandi Gafar

 

JAKARTA,KORIDOR—Sejak pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada awal kuartal 2020, berbagai industri turut mengalami dampak negatifnya, termasuk bidang properti. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengembang yang mengalami tekanan di kinerja keuangannya.

Perlahan tapi pasti, sektor propertipun kini mulai membaik dan terus bergerak ke arah positif seiring membaiknya kondisi ekonomi dan beberapa stimulus yang diberikan pemerintah di bidang properti, mulai dari DP 0% hingga insentif PPn (Pajak Pertambahan Nilai). Hal tersebut meningkatkan gairah masyarakat untuk membeli properti di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, tahun 2022 sektor properti diprediksi bisa tumbuh hingga double digit dengan asumsi pertumbuhan ekonomi diatas 5%. Pengamat properti yang juga pendiri Panangian School of Property Panangian Simanungkalit, sempat mengatakan kepada media, dirinya optimistis pertumbuhan sektor properti di 2022 bisa di atas 10%.

“2022 sudah pasti lebih bagus dari 2021, sebab ekonomi dan properti itu bagaikan lokomotif dengan gerbong. Sekarang kan sudah terlihat ekonomi Indonesia sudah keluar dari resesi. Tahun depan, diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%. Kalau itu terjadi, tentu saja akan terjadi pemulihan sektor properti, di mana perumahan akan menjadi dominan, terutama perumahan tapak,” kata Panangian beberapa waktu lalu.

Potensi besar di industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tersebut tetap membutuhkan dukungan sektor perbankan. Ekspansi perbankan dalam pembiayaan perumahan mutlak diperlukan untuk menggenjot kebangkitan sektor properti.

Dalam mendukung kebangkitan sektor properti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah melakukan berbagai strategi agar pembiayaan perumahan lebih masif lagi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah impian. Ekspansi Bank BTN juga untuk mendukung suksesnya program sejuta rumah yang digagas pemerintah.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan sektor properti berpeluang besar bangkit pada tahun ini akibat booming harga komoditas. Meski demikian, ada faktor COVID-19 yang masih menjadi penghambat sektor properti untuk melesat.

Untuk itu, dia menegaskan kunci bagi sektor properti masih sama dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu terkendalinya COVID-19. “Kalau pemerintah mampu mencegah terjadinya gelombang tiga, pertumbuhan kredit properti akan lebih tinggi, di kisaran 9-10%,” ujarnya.

Ia juga meyakini industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tetap membutuhkan dukungan sektor perbankan. Dasarnya, sebagian besar penjualan properti masih mengandalkan kredit, baik KPR maupun KPA. Selain itu, perbankan juga mendukung sektor properti melalui kredit konstruksi dan modal kerja bagi para developer.

“BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. BTN menjadi jangkar dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan,” ujarnya