Aktual

KORIDOR, JAKARTA— Masih tingginya Pandemi Covid-19 di sejumlah wilayah tanah air tak mengendurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam memacu penyaluran kredit kepemilikan rumah maupun apartemen (KPR/KPA). Sepanjang Januari – Agustus 2020, Bank BTN gencar menggandeng pengembang properti pilihan, menawakan berbagai kemudahan kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Kali ini, berduet dengan developer PT Mahardhika Propertindo yang merupakan konsorsium Kalindo Land dan Duta Putra Land merilis Program KPA “Smart Living” untuk pembelian unit-unit hunian pada proyek Apartemen Gading Icon (The Oak Tower Apartment). Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Gallery Marketing Oak Tower, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung, Jakarta Timur, akhir pekan lalu.

Suryanti Agustinar, Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN menjelaskan, Smart Living merupakan skema KPA yang benar-benar memudahkan dan meringankan masyarakat untuk segera memiliki hunian impian. Sebab, selain bunga angsuran cukup rendah, hanya 3% fixed satu tahun juga menawarkan banyak keuntungan seperti bebas biaya provisi, administrasi, appraisal, asuransi jiwa dan kebakaran serta IPL selama 12 bulan. Keuntungan lain, masyarakat yang melakukan akad KPA saat ini hingga 31 Oktober 2020 juga berhak mendapatkan unit-unit Apartemen Gading Icon dengan fully furnish.

Yanti – sapaan akrabnya – mengklaim bahwa kerjasama seperti ini terus dilakukan sebagai salahsatu upaya dalam mendongkrak penyaluran kredit di tengah kelesuan pasar akibat Pandemi Covid-19. Program Smart Living juga merupakan upaya untuk menggugah masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sejak dini sesuai dengan slogan corporate Bank BTN yaitu “Hidup Ga Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI)” dan juga sebagai “Juaranyaa KPR” Sebut saja, aplikasi BTN Properti yang dapat diakses melalui handphone pintar atau website www.btnproperti.co.id.

“Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan setiap penggunanya, seperti simulasi angsuran, tracking berkas, pembayaran booking fee, hingga kemudahan untuk pengajuan kredit secara online,” ungkap Yanti.

Sementara itu,Direktur Utama PT Mahardhika Propertindo Sentot Sudaryono menyebut bahwa Bank BTN merupakan mitra setia yang telah men-support pembiayaan pengembangan produk-produk properti besutan perusahaan konsorsium Kalindo Land dan Duta Putra Land sejak puluhan tahun silam. Ini merupakan kerjasama strategis yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

“Kami berterima kasih kepada Bank BTN karena telah setia dan konsisten dalam membantu mengembangkan bisnis property development yang kami tangani. Saat ini, kami menandatangani PKS untuk kepemilikan unit-unit apartemen di Gading Icon (Oak Tower) melalui program “Smart Living”, sebagai upaya dalam mempermudah masyarakat melakukan KPA meski dalam situasi ekonomi sulit akibat Pandemi Covid-19,” tutur Sentot.

Berkarya Penuh Cinta

Pada kesempatan sama, Chief Executive Officer (CEO) The Oak Tower Kumala Dewa menjelaskan program KPA bersama yang diinisiasi pihaknya dengan Bank BTN menjadi alternatif pilihan kemudahan transkasi kepemilikan hunian vertikal dalam kondisi penuh keterbatasan aktivitas dan ruang gerak seiring pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

“Dengan berbagai keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan, Program Smart Living juga merupakan jawaban atas kesulitan masyarakat mendapatkan unit-unit apartemen kelas premium dengan harga terjangkau. Apalagi, lokasi proyek berda di kawasan segitiga emas dengan fasilitas pendukung kehidupan yang serba lengkap seperti Pulo Gadung, Jakarta Timur,” papar Kumala Dewa.

Ke depan, apartemen ini akan di apit oleh dua future development yang lebih terintegrasi dengan pusat bisnis dan investasi. “Hunian The Oak Tower Apartment sudah siap untuk dihuni dan hanya dibandrol mulai dari Rp800 jutaan per unit. Kami optimis melalui kerjasama ini bisa menambah transaksi penjualan apartemen di tahun 2020,” imbuhnya. (*)

SURABAYA, KORIDOR— PENGEMBANG properti PT Intiland Development Tbk, memulai proses serah terima unit-unit hunian The Rosebay ke konsumen. Proses serah terima tersebut dilakukan secara bertahap seiring dengan penyelesaian pembangunan proyek hunian yang berlokasi di kawasan perumahan prestisius Graha Famili, Surabaya itu.

Harto Laksono Direktur Pemasaran PT Intiland Grande, anak usaha Intiland Development untuk pengembangan di Surabaya, menyampaikan apresiasi kepada para konsumen atas kepercayaannya membeli unit-unit The Rosebay. Menurutnya, terdapat sebanyak 170 unit hunian yang mulai diserahterimakan kepada konsumen. Unit-unit ini terdiri dari beberapa tipe yang tersebar dalam lima blok, yaitu blok A, B, F, G, dan H.

“Hingga bulan September ini, kami sudah lakukan serah terima sebanyak 60 persen dari total unit yang terjual. Sisanya kami akan serahterimakan secara bertahap hingga akhir tahun ini,” ujarnya.

Sebagian besar dari unit-unit yang sudah serah terima saat ini dalam tahapan fitting-out dan pengerjaan interior oleh masing-masing pemiliknya. Bahkan ada sejumlah unit The Rosebay yang telah selesai proses fitting-out dan telah dihuni oleh para pemiliknya. Mereka tinggal dan menikmati kenyamanan The Rosebay dengan fasilitas-fasilitas unggulan seperti kolam renang, gym, jogging track, serta area parkir kendaraan di lantai basement.

The Rosebay merupakan pengembangan fasilitas hunian terbaru Perseroan di kawasan prestisius Graha Famili Surabaya. Menempati lahan seluas satu hektar, komplek hunian berkonsep low-rise residential ini terdiri dari tujuh blok dengan ketinggian bervariasi dari empat hingga delapan lantai.

Menawarkan banyak keunggulan dari segi konsep dan fasilitas, The Rosebay menawarkan hunian dengan kepadatan rendah dan pemandangan lingkungan yang indah bagi penghuninya.

Hunian Sehat di Masa Pandemi

Harto Laksono menjelaskan bahwa minat konsumen terhadap The Rosebay cukup tinggi dan saat ini sudah terjual sekitar 75%. “Tingginya animo konsumen ini tak luput dari sejumlah faktor keunggulan yang ditawarkan oleh hunian ini. Pertama, karena lokasi The Rosebay sangat strategis berada di lingkungan perumahan elit yang eksklusif dan berkembang pesat. Kedua, hunian ini menawarkan kenyamanan dan privasi yang lebih bagi penghuninya. Faktor ketiga yakni memiliki konsep pengembangan yang sangat baik dari sisi arsitektual dan desain yang ramah lingkungan,” terangnya.

Ia juga menambahkan, The Rosebay menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin tinggal di apartemen namun tidak padat penghuni. “Selain unitnya lebih lapang dan privat, penghuni juga dapat menikmati fasilitas lebih nyaman dan leluasa,” ujar Harto lebih lanjut.

Menurutnya, jenis hunian yang tidak padat seperti The Rosebay dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama di masa pandemi Covid-19. Tren dari konsumen saat ini adalah menggunakan unit huniannya sebagai rumah kedua atau transit home.

Konsumen yang mayoritas generasi muda yang tentunya memiliki banyak aktivitas di luar rumah sementara dapat tinggal secara terpisah dengan orang tuanya. Setelah bagi yang tetap tinggal bersama, pasca beraktivitas di luar rumah mereka dapat mampir ke The Rosebay terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah induk, sehingga dapat saling melindungi kesehatan keluarga di masa pandemi Covid-19, terutama bagi orang tua yang berusia 60 tahun ke atas serta balita.

The Rosebay menawarkan beragam tipe pilihan dengan dua dan tiga kamar tidur. Hunian ini juga menawarkan panorama langsung ke padang golf yang luas dan indah, fasilitas kolam renang, atau lingkungan hijau dan asri dari Graha Famili.

Tipe dua kamar tidur Deluxe dengan luas unit mencapai 79 meter persegi menjadi salah satu pilihan favorit bagi konsumen. Selain menawarkan jumlah kamar tidur yang mencukupi kebutuhan bagi segmen pasangan muda, unit tipe ini menawarkan luasan yang lega dan tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk semua fungsi ruangnya.

Harto Laksono menjelaskan seiring dengan rampungnya pengerjaan pembangunan The Rosebay Perseroan akan fokus untuk memasarkan sisa unit yang tersedia. Langkah ini seiring dengan munculnya tren meningkatnya pembelian oleh para konsumen pengguna akhir (end user).

“Mayoritas konsumen The Rosebay memang tergolong kategori end user yang akan ditinggali sendiri dan belakangan permintaannya meningkat. Ini menjadi mementum bagi kami untuk memasarkan dengan cepat unit-unit yang sudah siap huni,” tambah Harto Laksono. (*)

JAKARTA, KORIDOR— Komitmen dalam menyelesaikan proyek properti agar tetap terjaganya kepercayaan konsumen menjadi alasan mengapa beberapa pengembang properti masih bias eksis mencatatkan penjualan. Setidaknya inilah yang dilakukan pengembang PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk. Yang saat ini tengah mengembangkan hunian jangkung; Cleon Park Apartmen di Kawasan Jakarta Garden City, Jakarta.

Kendati saat ini kondisi perekonomian lesu akibat hantaman pandemi Covid-19, namun pembangunan Cleon Park Apartment tetap berjalan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.“Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan kami menjalankan komitmen untuk segera membangun Cleon Park Apartment sehingga target serah terima pada 2023 mendatang bisa kami penuhi. Kepercayaan pembeli akan kami jaga sebaik-baiknya. Apalagi di saat kondisi kurang baik seperti sekarang ini, masyarakat tentu akan lebih memilih developer yang terpercaya,” ujar Helen Hamzah, Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk.

Lebih lanjut Helen Hamzah mengatakan, tingginya kepercayaan masyarakat membuat penjualan Cleon Park Apartment sangat baik. Apartemen Cleon Park yang terdiri atas 310 unit ini sudah terjual 80%. Apartemen Cleon Park dipasarkan seharga mulai dari Rp500 Jutaan hingga Rp1,4 Miliaran dengan ukuran unit terkecil 32 m2 (SemiGross) dan terbesar 73 m2 (SemiGross).

Selain kepercayaan, banyaknya keunggulan yang dimiliki membuat masyarakat begitu antusias dengan apartemen Cleon Park. Lokasi Cleon Park berada di main boulevard Jakarta Garden City dimana penghuni bisa menjangkau berbagai fasilitas di Jakarta Garden City hanya dengan berjalan kaki. Apartemen Cleon Park berada di dalam kawasan mixed use seluas 1,7 hektar, yang akan merangkum shop house Cleon Park dan apartemen 2 tower.

Didukung Good Infrastructure & Accesibility

Keunggulan utama yang dimiliki apartemen Cleon Park adalah berada di kawasan Jakarta Garden City yang selama ini sangat pesat perkembangannya dan akan terus berkembang di masa depan. Jakarta Garden City lokasinya sangat strategis dan didukung oleh good infrastructure & accesibility. Memiliki akses langsung menuju tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan melalui exit tol Cakung Timur. Tidak jauh dari Jakarta Garden City, terdapat Stasiun Commuter Line Cakung (radius kurang dari 7 km, ± 10 menit)

Banyaknya infrastruktur yang telah ada dan sedang dibangun tentu akan sangat menguntungkan bagi perkembangan Jakarta Garden City kedepan. Infrastruktur yang mumpuni membuat aksesibilitas Jakarta Garden City sangat baik karena akan sangat mudah dan cepat untuk mencapai berbagai tujuan utama seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusumah, Pelabuhan Tanjung Priok, Semanggi, Monas, Kelapa Gading, dan Bekasi.

“Aksesibilitas memiliki arti penting bagi sebuah proyek properti. Kemudahan aksesibilitas akan membuat penghuni merasa nyaman karena semakin mudah untuk bepergian kemana-mana guna keperluan  berbagai aktifitas kehidupan. Proyek properti akan sukses bila memiliki aksesibilitas yang baik,” papar Helen Hamzah.

Saat ini cukup banyak infrastruktur yang tengah dibangun dan lokasinya tidak jauh dari Jakarta Garden City. Antara lain 6 ruas Tol Dalam Kota Jakarta sepanjang 69,7 Km yang membentang dari Semanan hingga Casablanca, dimana tol tersebut akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik lainnya seperti Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Lalu jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakkayu) sepanjang 16 Km, JORR 2 sepanjang 111 km dari Bandara Soekarno Hatta hingga kawasan Cilincing di Jakarta Timur. Kemudian kereta layang ringan atau LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jakarta Garden City lokasinya tidak jauh dari LRT Gading Nias Station (8 km, ± 15 menit), LRT Pulo Mas Station (9 km, ± 15 menit), Cakung Barat MRT Station Plan, Pulo Gebang MRT Station Plan, dan Ujung Menteng MRT Station Plan.

Nilai Tanah Terus Meningkat

Helen Hamzah mengatakan pembeli akan diuntungkan berinvestasi properti di Jakarta Garden City. Dikembangkan oleh developer ternama dan memiliki reputasi yang baik, Jakarta Garden City merupakan perumahan skala kota (township) seluas 370 hektar yang didalamnya akan berisi residential, commercial, office, dan mixed-use.

Kawasan hijaunya mencapai 30%. Memiliki danau besar seluas 15 hektar lengkap dengan lake-side garden seluas 7 hektar sehingga lingkungan Jakarta Garden City hijau dan asri dengan udara yang sehat tanpa polusi. Dengan begitu penghuni menjadi sehat, baik jiwa maupun raga. “Untuk mengindari banjir di musim hujan, selain memiliki danau seluas 15 hektar yang bisa menampung hingga 1 juta meter kubik air, saat ini juga sedang dibuat sodetan ke Banjir Kanal Timur yang dalam progres pembangunan,” ujar Helen Hamzah.

Jakarta Garden City diproyeksikan akan dihuni oleh sebanyak 50 ribu kepala keluarga (KK). Sampai saat ini rumah yang sudah dibangun sebanyak 3.132 unit dan sudah dihuni sebanyak 1.575 KK. Nilai tanah di Jakarta Garden City terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 lalu, nilai tanah Rp4,5 juta per m2, dan di tahun 2020 telah mencapai Rp14,5 juta per m2. “Kami pastikan nilai tanah di Jakarta Garden City akan terus meningkat dengan rata-rata kenaikan per tahun 5 s/d 7%,” ujar Helen Hamzah.

Saat ini di Jakarta Garden City sudah tersedia berbagai fasilitas berkelas dunia, mulai dari pendidikan, olahraga, kuliner, pusat perbelanjaan, sekolah dan lainnya. Jakarta Garden City telah menjelma menjadi global city yakni sebuah kawasan yang menjadi tujuan investasi utama bagi para investor global seperti AEON Mall, IKEA, Hongkong Land dan Lotte E&C. “Ditengah harga tanah yang konsisten terus mengalami kenaikan, bahkan saat ini didalam lokasi pengembangan Jakarta Garden City sudah ada proyek hunian landed middle upper yang dikembangkan dengan konsep rumah danau seharga hingga Rp65 Miliar. Kami menyediakan hunian dengan harga terjangkau berupa hunian vertikal yakni Cleon Park. Jakarta Garden City mulai mengembangkan apartemen karena pasarnya terbuka dan fasilitas pendukungnya sudah siap. Dengan harga terjangkau, bisa tinggal di Ibu Kota Negara dan kota terbesar di Indonesia, Jakarta, tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri” ujar Helen Hamzah.   (*)

CIREBON, KORIDOR – Menyesuaikan kemampuan daya beli masyarakat di masa Covid-19, pengembang Perumahan CitraLand Cirebon yang merupakan anak perusahaan Ciputra Group  di awal bulan ini meliris rumah tipe baru, Areca ditawarkan mulai Rp300 jutaan.

Oktab Riyanto, Project Manager CitraLand Cirebon mengatakan, selain untuk meng-adjust kemampuan kocek masyarakat, peluncuran rumah tipe baru ini karena adanya  peningkatan kebutuhan rumah di segmen menengah bawah di Kota Cirebon. Rumah tipe baru tersebut adalah tipe Areca yang berada di Cluster Davida.

“Dengan harga Rp300 jutaan, tipe ini kami tawarkan sangat terbatas, hanya 9 unit saja. Keunggulan produk ini ditawarkan dalam 2 varian, 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur, jadi penghuni memiliki dua anak tidak perlu menambah bangunan lagi, serta memiliki dua carport,” ujar Oktab, Rabu (23/9), di Cirebon.

Tipe rumah terbaru ini difokuskan pada keluarga baru yang menginginkan kamar lebih banyak dan harga terjangkau. “Saat ini kami lihat rumah harga Rp300 jutaan di Kota Cirebon pasarnya sangat besar. Buktinya, sejak kami tawarkannya respon keluarga muda dan kaum milenial sangat baik,” imbuhnya.

Tipe Areca ini disediakan ready stock dan fully furnish, sehingga konsumen bisa langsung pindah bawa koper ke rumah. Suku bunga KPR pun ditawarkan special rate, hanya 4.59%, fix 1 tahun, 5.99 fix 3 tahun.

“Kami optimis, pasar perumahan di Cirebon akan membaik.  Dan kita patut bergembira dalam 2 bulan terakhir ini ada peningkatan kunjungan ke lokasi proyek-proyek perumahan, terutama di hari weekend (Sabtu – Minggu), seiring diberlakukannya tata kehidupan normal baru (new normal) yang memperbolehkan masyarakat beraktivitas di luar rumah dengan penerapan protokoler kesehatan yang ketat,” kata Oktab.

Potensi pasar perumahan di Kota Cirebon, tutur Oktab cukup besar, khususnya dari kalangan milenial dan keluarga muda yang sedang mencari rumah pertamanya. Rata-rata mereka adalah end-user.

“Apalagi sejak pemerintah menetapkan kebijakan new normal, rata-rata 15 rombangan tamu yang datang ke Marketing Gallery CitraLand Cirebon untuk cek lokasi pada hari biasa. Kalau weekend bisa 20 hingga 25 rombongan,” tutur Oktab.

Besarnya potential market ini tidaklah mengherankan. Sebab “Kota Udang” ini merupakan kota perdagangan yang didukung oleh infrastruktur sangat memadai, terutama ketika Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) telah beroperasi, Cirebon berkembang semakin pesat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

“Pelonggaran terhadap akvitas bisnis (new normal) ini sangat membantu ruang gerak pasar properti. Apalagi  kebutuhan rumah bagi kaum milenial, khususnya pasangan muda terus bertambah. Di awal pandemi Covid-19 banyak orang menunda membeli rumah karena keadaan yang membatasi. Jadi permintaan itu terakumulasi dan ini menjadi potential buyers hingga kita tinggal tunggu momentum,” ungkap Oktab.

“Karena itu, CitraLand Cirebon sangat fokus pada penyediaan hunian yang nyaman, hijau dan memiliki nilai investasi yang baik. Dalam situasi pasar apapun kami selalu merilis produk-produk sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Di Kota Cirebon, CitraLand Cirebon saat ini merupakan perumahan favorit masyarakat kalangan menengah atas, karena lingkungannya berkualitas dan mempunyai akses jalan utama yang bisa dilalui lewat jalan by pass (jalur pantura) atau melalui tol Ciperna.

Penulis: Reza Gantara

JAKARTA,KORIDOR—Indonesia masuk zona resesi, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 yang diperkirakan minus 2,9 persen – minus 1,0 persen. Angka ini direvisi dari proyeksi sebelumnya minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

“Yang terbaru per September 2020 ini, minus 2,9 persen – minus 1,0 persen. Negatif teritori pada kuartal III ini akan berlangsung di kuartal keempat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita September virtual, Selasa (22/9/2020).

Dia menjelaskan dari sisi permintaan di kuartal III/2020 konsumsi rumah tangga masih diperkirakan pada zona kontraksi yaitu minus 3 persen hingga minus 1,5 persen dengan total outlook 2020 konsumsi kita berarti pada kisaran kontraksi minus 2,1 persen hingga minus 1 persen.

“Untuk konsumsi pemerintah di Kuartal ketiga karena akselerasi belanja yang luar biasa mengalami positif sangat tinggi hingga 17 persen,” katanya.

Adapun, peningkatan kinerja konsumsi pemerintah tersebut didorong oleh kebijakan belanja atau ekspansi sebagai cara untuk counter cyclical. Investasi sedikit lebih baik, kendati masih lemah. Hal ini tercermin dari indikator aktivitas bangunan, impor barang modal dan penjualan kendaraan niaga.

“Perbaikan aktivitas ekonomi masih tertahan membuat investasi masih wait and see.”

Sri Mulyani melihat aktivitas pariwisata masih rendah sehingga menekan sektor perhotelan dan transportasi. Berikut ini, rincian outlook indikator pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020:

• Konsumsi Rumah Tangga/LNPRT : Kontraksi minus 3 persen hingga minus -1,5 persen
• Konsumsi Pemerintah: Positif 9,8 persen hingga 17 persen
• Investasi/PMTB : Kontraksi -8,5 persen hingga -6,6 persen
• Ekspor : Kontraksi -13,9 persen hingga -8,7 persen

 

JAKARTA, KORIDOR- Pemerintah akan mereaktivasi kembali hotel sebagai lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19 untuk kasus konfirmasi tanpa gejala (gejala ringan). Saat ini, Kemenparekraf dan Kemenkes sedang mengecek kesiapan final hotel untuk menerima pasien.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengungkapkan dukungan dari industri perhotelan tehadap program tersebut cukup tinggi, yang menunjukkan kepedulian industri pariwisata untuk menuntaskan penyebaran pandemi Covid-19.

“Kita sedang mengecek kesiapan hotel-hotel yang sudah siap bekerjasama, supaya tetap mengikuti assessment yang disyaratkan Kementerian Kesehatan. Kesiapan hotel harus dapat dipastikan agar jangan sampai justru terjadi klaster baru,” ujar Wishnutama Kusubandio dalam siaran persnya, Senin (21/9).

Langkah ini, menurut Wishnutama, sesuai arahan Presiden Jokowi dan hasil rapat dengan Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto dan Menkes Terawan Agus Putranto, bahwa Kemenparekraf diminta menjalin kembali kerjasama dengan industri Hotel untuk menyiapkan akomodasi bagi pasien tanpa gejala atau gejala ringan Covid-19.

Dia menambahkan, saat ini sudah ada 30 hotel di DKI Jakarta yang siap untuk bekerjasama. Kemenparekraf bersama Kemenkes juga sedang menyusun Standard Operating Procedure (Flowchart) mengenai mekanisme pelaksanaan, terkait bagaimana prosedur masyarakat yang positif terinfeksi Covid-19 namun tanpa gejala bisa check-in di hotel-hotel yang telah ditentukan.

Kemenparekraf akan menyiapkan dan menanggung biaya akomodasi berupa minimal hotel sekelas atau setara bintang 3, termasuk konsumsi serta layanan binatu tiap harinya. Sementara Kemenkes akan menangani keperluan medis seperti biaya obat, ambulans juga kunjungan dokter.

“Pemilihan hotel yang kami siapkan berdasarkan masukan dari PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia). Selain usulan PHRI tersebut, bagi hotel yang sudah siap silakan kirim pengajuan ke Kemenparekraf untuk selanjutnya ditinjau oleh Kemenkes,” kata Wishnutama.

Deputi  Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan, program ini akan difokuskan terlebih dahulu di Jakarta, kemudian menyusul beberapa provinsi lain di Indonesia hingga Desember 2020.

“Syarat untuk hotel yang menjadi mitra yaitu tidak boleh menerima tamu lain kecuali pasien konfirmasi tanpa gejala,” terang Nia Niscaya.

Kemenparekraf menyediakan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk  menyiapkan akomodasi setara hotel bintang 3, termasuk fasilitas makan, minum, dan laundry tiap harinya bagi setiap pasien.

Jumlah fasilitas yang disiapkan Kemenparekraf dapat menampung sekitar 14.000 pasien mulai bulan ini sampai Desember 2020 untuk isolasi selama 14 hari karantina per pasien.

Prosedur Rujukan

Sementara Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Krisis Kesehatan, dr. Iwan Trihapsoro yang ditunjuk sebagai PIC Kemenkes untuk program ini mengatakan, diperlukan adanya pelatihan untuk karyawan hotel agar mereka tidak takut namun tetap waspada.

Pihak Kemenkes juga berpandangan bahwa petugas hotel dengan komorbid disarankan untuk tidak berhubungan langsung dengan pasien konfirmasi tanpa gejala, atau bisa mendapat kebijakan bekerja dari rumah (WFH) oleh manajemen hotel sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Nantinya, Iwan menjelaskan, setiap orang yang positif Covid-19 namun tanpa gejala bisa langsung datang ke hotel dengan membawa KTP/kartu keluarga dan hasil SWAB positif. Namun sebelumnya masyarakat yang akan menggunakan fasilitas isolasi mandiri ini diharuskan untuk meminta rujukan ke Puskesmas terlebih dahulu.

“Alur pasien adalah membawa hasil SWAB positif, check in hotel, diisolasi selama 14 hari. Selama di hotel akan ada visit dokter dan dilaksanakan pendataan dengan cut off time yang akan ditentukan. Dalam masa isolasi tersebut, pasien tidak diperbolehkan meninggalkan hotel dan menerima tamu,” kata Iwan.

Dengan dukungan tambahan hotel sebagai akomodasi isolasi mandiri ini, kedepannya pasien konfirmasi tanpa gejala dan dengan gejala ringan diharapkan tidak melakukan isolasi mandiri di rumah, sehingga tidak berpotensi menularkan kepada keluarga maupun orang sekitar.

Kemenparekraf juga membuka kesempatan besar untuk hotel-hotel lain bergabung berpartisipasi bersama pemerintah ikut menekan penyebaran Covid- 19. Sementara beberapa hotel yang sudah menyatakan kesediaan berpartisipasi antara lain Yello Hotel, Ibis Hotel, Pop! Hotel, Mercure Hotel dan Novotel untuk wilayah Jabodetabek, serta Ibis Kuta Bali dan Novotel Banjarbaru di Kalimantan Selatan.

JAKARTA, KORIDOR – Peliknya perizinan perumahan sudah berlangsung lama di Indonesia. Waktu pengurusan izin yang tidak dapat diprediksi bertautan erat dengan biaya perizinan yang akhirnya menjadi sangat mahal. Sektor properti nasional pun harus menanggung biaya produksi yang tinggi.

Sebenarnya berbagai kebijakan pemerintah pusat sudah memberikan kemudahan perizinan bagi pembangunan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetapi di bawah justru terhadang arogansi pemerintah daerah.

Padahal, semua orang tahu bahwa semakin banyak tahapan perizinan yang dilalui, maka semakin mahal pula biaya yang harus pengembang keluarkan. Itu yang resmi saja, belum terhitung lagi pungutan liar (pungli) yang kerap harus diladeni dalam mengurus perizinan.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Bidang Tata Ruang dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie mengakui panjangnya rantai birokrasi, lamanya proses pengurusan izin, hingga besarnya biaya yang harus dikeluarkan sangat membebani pengembang. Dampaknya tentu akhirnya dirasakan juga oleh konsumen, karena harga rumah menjadi lebih mahal akibat tingginya biaya perizinan.

“Memang keluhan utama yang datang dari teman-teman anggota REI di daerah adalah perizinan. Dan itu tidak ada habis-habisnya,” ujar Hari dalam sebuah diskusi, baru-baru ini.

REI menyesalkan masih banyak pemerintah daerah yang enggan mematuhi perintah pusat. Padahal sudah jelas pemerintah pusat memberikan banyak sekali kemudahan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebelumnya juga sudah diteken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Kedua regulasi itu salah satunya memerintahkan pemangkasan izin dalam pembangunan rumah subsidi untuk MBR dari 33 jenis menjadi 11 jenis, pengurangan waktu pengurusan perizinan dari yang sebelumnya bisa hampir dua tahun menjadi 1,5 bulan saja, serta mempersingkat penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB dari 30 hari menjadi tiga hari kerja.

Tak sampai disitu, untuk mempermudah koordinasi di daerah dalam pelaksanaan kedua peraturan tadi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah pada 27 Februari 2017 terkait penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan MBR. Antara lain imbauan supaya ada penggabungan perizinan dan percepatan perizinan.

Beberapa contohnya yaitu mempersingkat Surat Pelepasan Hak (SPH) atas Tanah dari Pemilih Tanah pihak pengembang dari 15 hari menjadi 3 hari kerja. Selain itu, percepatan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Induk dan pemecahan IMB dari 30 hari menjadi 3 hari kerja.

Alih-alih semakin mudah, justru proses perizinan semakin berbelit dan sulit. Banyak sekali peraturan daerah yang sepertinya bertentangan dengan aturan pusat.

Zulfi Syarif Koto, Ketua The HUD Institute, sebuah lembaga think tank di bidang perumahan dan perkotaan, berujar sulit berharap banyak aturan pemerintah pusat dalam kemudahan perizinan perumahan itu efektif di daerah.

“Selama ini yang terlihat apa pun kebijakan pemerintah pusat di bidang perumahan seperti tidak digubris (di daerah),” ujar Zulfi.

Dia mengaku tidak bisa terlalu berharap banyak dari peraturan yang sudah ada karena selain tidak diikuti sanksi, percepatan perizinan ini sulit dijalankan karena di dalam PP 64 tahun 2016 masih banyak sekali pasal-pasal yang kontradiktif. Oleh karena itu, pasal-pasal kontradiktif tadi harus terlebih dahulu direvisi.

Dia menyebutkan bahwa menurut pasal 23 PP No 64 tahun 2016 diamanatkan pembentukan tim percepatan koordinasi di tingkat pusat. Namun hingga kini belum dilakukan, sehingga mengganggu koordinasi dan monitoring di daerah.

“Tim percepatan harus dibentuk dulu oleh pemerintah. Tim inilah yang nanti akan membahas pasal-pasal yang bermasalah tadi. Kalau yang kontradiktif tadi belum dituntaskan, saya kira sampai kapan pun sulit terealisasi percepatan dan kemudahan perizinan rumah untuk MBR,” ungkap Zulfi.

Jadi Jebakan

Pakar Hukum Properti, Erwin Kallo menyebutkan sulitnya mengurus perizinan pada akhirnya membuka ruang tindakan pengembang properti menyuap birokrat pemerintah. Fakta itu dilakukan untuk mempercepat waktu untuk mengurus perizinan.

“Saya kira tidak ada proyek properti di Indonesia yang tidak pakai cara suap atau pungli. Karena memang rentang perizinannya itu terlalu banyak dan terlalu panjang,” ungkap Erwin.

Dia menambahkan, pengembang properti berada pada posisi sulit dalam menjalankan bisnis dan memenuhi harapan konsumen di Indonesia untuk memperoleh rumah yang terjangkau akibat aksi “raja-raja kecil” tersebut.

“Suap itu bukan berarti ada masalah. Tidak ada masalah pun harus suap. Di Indonesia ini benar pun pakai ongkos. Bayar itu untuk apa? Untuk percepatan, karena bisnis itu masalah waktu,” tegas Erwin.

Logikanya, penundaan suatu proyek akibat perizinan terlambat keluar akan menimbulkan biaya cukup besar.

 

 

 

KORIDOR, JAKARTA– Pandemi Covid-19 tidak membuat pelaksanaan pembangunan dan peresmian proyek infrastruktur dan perumahan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhambat. Kementerian PUPR pun kini mulai melaksanakan pengawasan pembangunan serta melakukan peresmian proyek pembangunan yang telah selesai melalui pemanfaatan teknologi melalui aplikasi zoom.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan sejumlah proyek infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat secara virtual melalui aplikasi zoom di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/9/2020). Setidaknya ada 10 hasil pembangunan yang dibangun Kementerian PUPR di Kabupaten Dharmasraya mulai dari pembangunan jembatan, jalan, instalasi penglolahan air minum serta rumah susun, rumah khusus serta bedah rumah masyarakat senilai Rp 227 Milyar yang diresmikan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid dan Pejabat Kementerian PUPR, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Syamsul Bahri, Forkopimda, Ketua dan anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemekaran, alim ulama, bundo kanduang dan tokoh pemuda, Pejabat Eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Prosesi peresmian proyek-proyek Kementerian PUPR dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Bupati Dharmasraya beserta jajarannya berada di panggung yang ada di  Jembatan Rangka Baja Pulai yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan  Menteri PUPR melakukan peresmian secara simbolis dan virtual dari Gedung Utama Kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya dibangun di pusat-pusat kegiatan ekonomi atau perkotaan saja tetapi dibangun hingga ke plosok kawasan pedesaan. Hal ini juga menjadi amanah Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur untuk masyarakat Indonesia,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menteri PUPR menerangkan, pada tahun 2019 lalu Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan yang penting untuk masyarakat di Kabupaten Dharmasraya berupa jembatan, pelebaran jalan, embung, pengendalian banjir, air minum, sanitasi, rumah susun, rumah swadaya dan rumah khusus.

Beberapa proyek infrastruktur dan perumahan yang diresmikan tersebut antara lain Jembatan Cable Stayed Sungai Dareh sepanjang 200 meter senilai Rp 87,8 Milyar, Jembatan Rangka Baja Pulai sepanjang 200 meter senilai Rp 35,6 M, Pelebaran Jalan Nasional (Segmen Pulau Punjung dan Koto Baru sepanjang 1.500 meter senilai Rp 25 M, Embung Padang Roco SIluluk dan Sungai Duo  senilai Rp 15 M, Pengaman Tebing Sungai Batang Piruko Koto Baru senilai 3,2 M, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di di Jorong Koto Harjo, Jorong Jaya Mulya dan Jorong Sungai Kalang I senilai Rp 1,56 M.

Termasuk Rusunawa

Selanjutnya adalah hasil pembangunan perumahan yang masuk dalam Program Sejuta Rumah antara lain Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Sungai Rumbai sebanyak satu tower senilai Rp 16,38 M, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.505 unit rumah tidak layak huni senilai Rp 26, 33 Milyar dan 52 unit Rumah Khusus Sitiung senilai 6,19 M.

“Rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kabupaten Dharmasraya, 52 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Dharmasraya dan 1.505 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memberikan tempat tinggal atau hunian yang layak bagi masyarakat. Selain itu juga untuk mendukung pengembangan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya,” katanya.

Rusunawa MBR Kabupaten Dharmasraya mulai dibangun pada bulan Agustus 2019 dan selesai di bulan Maret 2020. Pembangunan Rusun yang terletak di Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai ini menelan biaya Rp 16,38 Milyar yang berasal dari APBN TA 2019. Rusunawa MBR tersebut dibangun sebanyak satu tower dan memiliki ketinggian tiga lantai serta unit hunian sebanyak 42 unit kamar tipe 36. Bangunan vertikal tersebut dapat menampung sekitar 168 orang.

Sedangkan Rumah Khusus Nelayan MBR Kabupaten Dharmasraya mulai dibangun pada bulan November 2018 dan selesai di bulan Desember 2019. Rumah Khusus Nelayan ini terletak di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung dengan menelan biaya Rp 6,19 Milyar. Rusus ini dibangun 52 unit rumah denfan tipe 28 Couple.

Selanjutnya, untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya MBR Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 dan 2020 mendapatkan sebanyak 1.505 unit rumah bantuan. Dengan rincian, tahun 2019 sebanyak 1.005 unit dan tahun 2020 sebanyak 500 unit dan menelan biaya pembangunan senilai Rp 16,35 Milyar.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerangkan, pihaknya sangat berterimakasih atas bantuan pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dibangun Kementerian PUPR di daerahnya. Menurutnya, adanya proyek Kementerian PUPR secara tidak langsung akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

“Kami siap mendukung pembangunan infrastruktur agar Kabupaten Dharmasraya bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Adanya pembangunan infrastruktur yang telah selesai ini akan kami manfaatkan untuk masyarakat,” harapnya. (*)

TRANSYOGI, KORINDO – Dalam dua bulan terakhir ini, pasar properti khususnya di subsektor hunian (rumah tapak) segmen menengah sudah menunjukkan tanda-tanda membaik. Sebagian end-user dan investor memanfaatkan “momentum” pandemi ini dengan bertransaksi properti.

Di saat para pengembang berikan banyak promo, dan kemudahan  cara bayar sudah pasti  konsumen akan cuan (untung) di kemudian hari. Hal ini berimbas pada peningkatan sales para pengembang.

Kenaikan penjualan rumah dan ruko ini di dua bulan belakangan ini dialami perumahan skala kota Harvest City, Transyogi yang pada Juli dan Agustus 2020 perjualannya naik hingga 70 persen dibanding bulan-bulan sebelumnya.  Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan strategi marketing dan promosi lewat media online dan media sosial yang intens.

“Ketika vaksin Covid-19 diketemukan, kami  optimis pasar properti bisa recovery lebih cepat. Sebab potensi market perumahan di Indonesia itu sangat besar. Data statistik kami menunjukkan pembeli Harvest City adalah kaum milenial usia 25 – 30 tahunan, yang membutuhkan rumah harga di bawah Rp400 jutaan. Segmen ini masih sangat besar,” ungkap Hendry Nurhalim Chief Executive Officer (CEO) Harvest City, di Transyogi, Cibubur, Selasa (25/09).

Karena itu, lanjut Hendry, pihaknya optimis Harvest City  dapat mencapai target penjualan tahun ini. Pencapaian marketing sales kami per 31 Agustus sudah mencapai 60 persen.  Untuk menarik orang tinggal di sini, maka di tahun ini Harvest City akan melanjutkan penambahan beberapa fasilitas komersial. Sebelum (tahun lalu) telah beroperasi KFC, Narma Toserba, dan Roti Bakar 88, Indomaret Point, Foodcourt Eat & Treat serta Pos Polisi.

Dilirik PT

Menurut Hendry, selain “momentum” Covid-19 dan promo spektakuler yang di tawarkan, kunci meningkatkan penjualan Harvest City tak terlepas dari makin lengkapnya fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan fasilitas komersial (faskom) yang ada di Harvest City.

“Berdasarkan survei internal kami, orang mau tinggal di sini itu karena melihat setiap tahun ada penambahan fasilitas. Karena itu, sejak awal dikembangkan Harvest City sudah konsep terhadap pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya,” jelas Hendry.

Beberapa fasilitas komersial dan pendidikan yang tahun ini akan dibangun adalah: SPBU Pertamina, supermarket bahan bangunan BJ Home, kampus LP3I, dan Holland Bakery (sudah operasi). Tidak hanya itu, rencananya akan ada lagi Perguruan Tinggi (PT) terkemuka dan rumah sakit, serta apotik besar yang sudah menyatakan minatnya masuk di Harvest City.

“Kita sedang melakukan penjajakan dan negosiasi, kemungkinan besar akan deal.  Mereka tertarik mengembangkan di Transyogi karena memang belum ada PT yang representatif di kawasan ini. Karena itu, kami berharap pengembangan fasilitas pendidikan ini akan mengangkat nilai investasi properti di Harvest City,” kata Hendry.

Kampus-kampus ini, kata Hendry, akan menempati lahan di distrik khusus pendidikan (Education Center), dimana sekarang sudah ada Sekolah Ibnu Sina dan Sekolah Santo Yosep. Beberapa fasilitas yang sudah ada antara lain: restaurant Saung Apung, Sirkuit Gokart, Agro Wisata, Water Joy, Festival Oriental, Hobbit Hill, Bus JR (Jabotabek Residence) Connexion, dan wahana 3D trick eye.

Saat ini Harvest City merilis Promo Spesial Bulan Pelanggan yang memberikan  diskon DP hingga 50%, cicilan mulai dari 3 juta, dan  bebas biaya-biaya, serta  ada promo tambahan khusus bulan September 2020, yaitu  bunga KPR 4,75% FIX 2 tahun, Sertifikat Hak Milik (SHM), lucky DIP, dan cashback jutaan rupiah. Ada pula promi Semarak Rumah Siap Huni di Cluster Quince Blossom yang diskon hingga ratusan juta rupiah.

Produk unggulan yang sedang “naik daun adalah klaster Sweet Hortensia dengan harga mulai Rp400 jutaan. Klaster favorit ini dikembangkan di atas lahan seluas 5,1 hektare dengan desain produk untuk kelas menengah dengan tipe unit mulai dari Sanvitalia hingga Solandra yang berukuran  30/66 m2 dan 36/72 m2.

Penulis: Reza Gantara

JAKARTA,KORIDOR—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, Rabu,16/9 kembali membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.  Kali ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai daftar inventaris masalah (DIM) nomor 6594 sampai 6618, terkait pembentukan Badan Bank Tanah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pembentukan Bank Tanah dilakukan dalam rangka mengelola dan mengatur tanah di Indonesia yang mana ada kekosongan hukum dalam rangka mengendalikan dan mengelola pertanahan di Indonesia.

“Mengingat tanah sangat bermanfaat dan sangat strategis dan kita harus menjaga bagaimana pemerintah dapat menjalankan tugasnya land manager,” ujarnya.

Himawan menambahkan, saat ini Kementerian ATR/BPN baru berperan sebagai regulator dan administrator. Dari sisi pengelolaan manajemen tanah di dalam konteksnya sebagai land manager, Kementerian ATR/BPN tidak memiliki tugas dan fungsi seperti Bank Tanah.

“Padahal kalau kita lihat kebutuhan terhadap pembangunan, kebutuhan terhadap keadilan pertanahan, kebutuhan terhadap dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyebabkan investasi yang lebih kompetitif dan juga mempercepat proses pengadaan tanah yang mungkin tidak harus bergantung pada APBN,” kata dia.

Menurutnya, tekanan terhadap pengadaan tanah adalah permudahan terhadap anggaran belanja negara yang begitu besar. Padahal, pemerintah bisa mengelola tanah tanah yang ada di Tanah Air dengan konsep pengelolaan land banking yang sudah diterapkan di banyak negara.

“Karena konstruksi hukum tanah kita dalam pemahaman UU pokok agraria sebenarnya juga ada pada pasal-pasal dimana pemerintah disebut adalah untuk menguasai negara, wajib untuk melakukan penyediaan tanah dan peran penguasa tanah,” ucapnya.

Untuk itu maka pada RUU Cipta Kerja kita berinisiatif membentuk sebuah badan yang melaksanakan tugasnya mengelola tanah, menghimpun tanah, mendistribusikan tanah kembali untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah dan reforma agraria yang terkendali,” sambungnya.

Oleh karena itu, Himawan menyebut untuk mengkolaborasi seluruh hal tersebut, maka diperlukan sebuah badan yang bersifat nirlaba, akuntabel, transparan namun memiliki fungsi yang bisa baik sosial, publik dan private, yaitu Bank Tanah.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah Andi Tenrisau menambahkan, tujuan pembentukan bank tanah diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pada Pasal 124 dalam RUU ini disebutkan bahwa badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsoolidasi lahan, dan reforma agraria.

“Jadi kekhawatiran dikuasai oleh oknum tertentu itu tidak ada. Sebab, pengaturan sudah ditentukan sedemikian rupa,” ujar Andi.

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil sempat menjelaskan, pemerintah pusat kerap kesulitan menyediakan tanah untuk investor. Sebab, pengadaan lahan masih terbatas untuk kepentingan umum yang tidak berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

Selama ini, pemerintah harus melakukan pembebasan tanah terlebih dulu untuk kemudian diberikan kepada investor. Padahal, butuh waktu bertahun-tahun untuk membebaskan lahan. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja kerap terkendala pada pengadaan tanah.

Karena itu, pemerintah menilai perlu ada badan khusus yang mengelola bank tanah. Dengan begitu, investor diharapkan bisa segera mendapatkan tanah saat diperlukan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan tanah sebagai insentif untuk investor.