Miliki Rumah Lewat Komunitas, Ini Kemudahannya
Perumahan Berbasis Komunitas Ini Bisa Dilakukan Untuk Pengembangan Perumahan Skala Besar
BOGOR, KORIDOR—Pemerintah terus mendorong kelompok masyarakat yang memiliki profesi atau pekerjaan tertentu untuk bergabung membentuk komunitas agar lebih mudah dalam mengakses perumahan layak dan terjangkau. Kelompok masyarakat dalam bentuk komunitas itu bisa saja yang berpenghasilan tetap ataupun tidak tetap setiap bulan.
“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memiliki beberapa model pembangunan perumahan berbasis komunitas ini. Baik itu lewat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan dan pengembang maupun model perumahan formal yang sudah berjalan selama ini,” ungkap Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pengarahaannya pada acara diskusi Perumahan Berbasis Komunitas, di Bogor, 6/12.
Pemerintah lanjutnya, bisa memfasilitasi dalam bentuk bantuan pembangunan sarana dan utilitas, serta akses pembiayaannya dalam bentuk subsidi. Sehingga penghasilan anggota komunitas itu mencukupi guna mencicil rumah setiap bulan.
Ke depan ia berharap, perumahan berbasis komunitas ini bisa dilakukan untuk pengembangan perumahan skala besar. Dengan mengembangkan berbagai model pembangunan sesuai kebutuhan kelompok komunitas sasaran.
“Hari ini ada dari kelompok karyawan honorer dan wartawan. Harus segera dikongritkan sehingga nanti bisa menjadi salah satu model dalam mengelola kebutuhan komunitas agar bisa memiliki rumah bersubsidi sesuai kemampuan anggota komunitas itu,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, M Hidayat, Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK), Kementerian PUPR, mengatakan, bahwa sebetulnya anggota komunitas tertentu tak harus tinggal di tempat yang sama, melainkan dekat dengan fasilitas publik.
“Kalau tidak bisa dekat dengan tempat kerja, paling tidak dekat transportasi publik, angkot, kereta api,” ucap Hidayat.
Meski namanya perumahan berbasis komunitas, bukan berarti anggota komunitas itu harus tinggal di lokasi yang sama. Namun, komunitas tersebut dapat mengelola anggotanya memilih rumah sesuai kebutuhannya lewat manajemen yang bagus untuk menyejahterakan mereka dengan memiliki rumah. Dia mencontohkan, 10 anggota komunitas bisa tinggal di Bekasi, lima orang di Tangerang, dan lain sebagainya.
Ia menjelaskan, rumah tetap menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Namun, banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian layak.
“Penghasilan masyarakat non fixed income itu memang bervariasi kadang ada tapi kadang juga sedikit. Tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan membeli rumah dengan membayar secara KPR. Ini target komunitas yang sedang kami sasar,” terangnya.
Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan, banyak masyarakat yang lebih memiliki membeli rokok daripada membeli rumah.
Dirinya mencontohkan, jika sehari masyarakat membeli rokok seharga Rp 50.000.maka selama sebulan jika 30 hari maka sebenarnya dana yang dihabiskan cukup besar jika dikumpulkan yakni Rp1,5 juta.
“Padahal angsuran rumah subsidi pemerintah itu hanya sekitar Rp900.000 hingga Rp 1 jutaan. Tentunya jika kita edukasi masyarakat untuk menabung untuk membeli rumah tentu mereka bisa mampu untuk membelinya meskipun dengan cara KPR,” pungkasnya.
