Aktual

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—BP Tapera melakukan soft launching Tapera Mobile bersama perwakilan humas 38 Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia pada hari, Rabu (2/8) di Grand Kemang, Jakarta dan diikuti secara online 1.000 partisipan ASN seluruh Indonesia. Tapera Mobile adalah aplikasi yang disiapkan oleh BP Tapera untuk memenuhi kebutuhan dari peserta Tapera dan masyarakat pada umumnya. Melalui Tapera Mobile, peserta Tapera maupun masyarakat bisa mendapatkan info finansial Peserta Tapera yang mencakup saldo tabungan, nilai pemupukan, simulasi nilai pemupukan serta info Pemanfaatan yang mencakup pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), simulasi pembiayaan perumahan, status pengajuan pembiayaan perumahan, dan lokasi perumahan.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan bahwa Tapera Mobile diluncurkan dan diperkenalkan kepada seluruh humas Kementerian Lembaga dengan harapan dapat menjadi gerbang informasi bagi masyarakat Indonesia. “Tapera Mobile dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dari peserta dan masyarakat Indonesia terkait dengan pembiayaan perumahan. Aplikasi ini dihadirkan untuk mempermudah proses bisnis penyaluran pembiayaan perumahan Rumah Tapera serta pengelolaan tabungan kepesertaan Tapera,” ujar Adi Setianto menjelaskan.

Adi Setianto mengharapkan BP Tapera mendapatkan masukan dari para pengguna, penilaian dan koreksi sehingga ketika grand launching Tapera Mobile dilakukan nantinya, akan menjadi aplikasi yang lebih mumpuni.

Hadir dalam acara softlaunching Tapera Mobile, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry TZ dan Ketua Umum Bakohumas, sekaligus Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong.

Usman Kansong mengimbau seluruh humas Kementerian/Lembaga menjadi corong komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait perumahan dan program BP Tapera. “Pada era digital ini, semua menjadi lebih mudah. Kami berharap semua informasi yang didapatkan hari ini dapat ditayangkan di media publikasi tempat Bapak/Ibu beraktivitas,” ujar Usman Kansong.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry TZ memberikan dukungan atas peluncuran Tapera Mobile. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan pembiayaan perumahan. Selain itu, Herry TZ juga memberikan apresiasi kepada BP Tapera atas tiga penghargaan dalam ajang Contact Center World Awards in Asia Pacific yang merupakan The Global Association for Contact Center & Customer Engagement Best Practices. “Sebagai lembaga baru, BP Tapera mampu meraih penghargaan bergengsi ini. Hal ini patut untuk diapresiasi dan semoga kedepannya BP Tapera dapat terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” puji Herry.

Update Program BP Tapera 2023

Dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga mengadakan sosialisasi terkait dengan program terkini BP Tapera 2023. Tercatat BP Tapera telah merealisasikan Rumah Tapera FLPP per 31 Juli 2023 sebanyak 120.169 unit senilai Rp13,46 triliun yang tersebar di 9.096 perumahan yang dibangun oleh 6.176 pengembang dari 38 Bank Penyalur di 33 provinsi dan 386 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk Rumah Tapera telah tersalurkan dalam periode yang sama sebanyak 2.970 unit rumah senilai Rp337,02 miliar. ”Kami berupaya optimal untuk terus mewujudkan rumah yang berkualitas, tepat sasaran dan dihuni dengan terus melakukan inovasi dan layanan prima,” ungkap Adi Setianto menambahkan.

Sementara itu, terkait dengan pengembalian tabungan BP Tapera telah melakukan pengembalian tabungan bagi para peserta pensiun ahli waris sebesar Rp1,79 Triliun untuk 444.536 pensiun PNS.

Pada momen ini, diadakan diskusi panel terkait dengan update program BP Tapera 2023 meliputi Pengembalian Tabungan PNS, Pengelolaan Tabungan Aman & Tepat Waktu, serta Rumah Tapera yang Tepat Kualitas & Sasaran. Panel diskusi ini disampaikan oleh Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatut Subadio, dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar.

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Sebagai upaya untuk memperluas jangkauan terhadap Pekerja Mandiri/informal,  BP Tapera bersama dengan BTN meluncurkan Tabungan  Rumah Tapera pada Selasa (1/8) di Menara BTN, Jakarta. Tabungan Rumah Tapera berbasis saving plan bagi pekerja mandiri/informal yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan, tujuan dari peluncuran ini adalah untuk  mewujudkan perluasan kepesertaan pekerja mandiri/informal sebagai peserta dan percepatan  penyaluran Rumah Tapera. Dimana targetnya adalah segmen dari Pekerja mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap seperti Wiraswasta, UMKM,  Driver online, serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak dan Guru serta staf honorer.. Adapun manfaat atau produk yang diterima adalah #RumahTapera melalui #TabunganRumahTapera.

Penerima Manfaat yang dapat menggunakan fasilitas Tabungan Rumah Tapera merupakan Peserta Unbankable dan Bankable. Untuk kategori pertama Peserta yang dinyatakan Un-Bankable oleh Bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat #RumahTapera dengan cara menabung (Tabungan+Angsuran) selama 3 bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi Bankable oleh Bank. Peserta kategori ke-2 yang dinyatakan bankable dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan #RumahTapera. Tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir,” ujar Adi Setianto.

Produk untuk #RumahTapera adalah dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah atau KPR dengan DP 1% dari harga rumah, Bunga 5% flat dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Sedangkan untuk #TabunganRumahTapera merupakan produk dengan skema saving plan untuk perencanaan Hari Tua.

“Program pembiayaan perumahan ini untuk mengakomodasi Peserta Pekerja mandiri/informal yang belum memiliki rumah  melalui skema saving plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud. Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar 1%, angsuran tetap dengan marjin sebesar 5%, dan jangka waktu hingga 20 Tahun. Untuk syarat pengajuan antara lain belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta (belum menikah) dan  Rp 8 Juta (menikah),” ujar Adi Setianto menjelaskan. Adi Setianto berharap ada peningkatan penerima manfaat bantuan pembiayaan perumahan yang selama ini hanya 11% menjadi lebih besar ke depannya untuk pekerja mandiri/informal.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu menyampaikan hidup tidak hanya untuk hari ini, maka perlu untuk menyiapkan diri dalam bentuk tabungan. “Mitigasi untuk pekerja informal adalah tabungan sehingga kita bisa mengantisipasi risikonya menjadi lebih rendah. Kami mendorong masyarakat untuk menabung kembali,” ujar Nixon Napitupulu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry TZ menyampaikan bahwa  tabungan adalah solusi bagi pekerja mandiri/informal untuk memiliki rumah. “Kami mengalokasikan 50 ribu untuk pekerja mandiri/informal. Peluang pekerja mandiri/informal akan lebih besar hingga 80% untuk mendapatkan pembiayaan perumahan,”ungkap Herry TZ.

 Perjanjian Bilateral dan Tripartit

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dengan BTN tentang Inisiasi Program Tabungan Rumah Tapera Dalam Rangka Perluasan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Mandiri Dan Pekerja Informal dengan tujuan memperluas penyaluran KPR Sejahtera bagi Pekerja Mandiri dan Pekerja Informal yang menjadi anggota Agregator.

Selain itu juga ada Perjanjian Tripartit antara BP Tapera, BTN dan Agregator Pekerja Mandiri/Informal tentang Pelaksanaan program Tabungan Rumah Tapera Bagi Peserta Pekerja Mandiri   Dan Pekerja Informal. Dimana agregator yang terlibat adalah PT Putra Prima Abadi Perkasa, PT Surya Prana Sesama, Asosiasi Seniman Rambut Asal Garut (Asgar), PT Abacus Cash Solution dan Ra Hospitality yang bergerak di bidang komunitas ojek online, Tukang cukur, nelayan, UMKM, dan Pekerja Honorer.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Andriliwan Mohamad  akhirnya kembali terpilih  menahkodai organisasi Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) untuk periode 2023-2027. Andre demikian biasa disapa, terpilih untuk periode ke-2, pada ajang Musyawarah Nasional Appernas Jaya di Bekasi, Jawa Barat, Senin (31/7/23). Muhammad Effendi, Ketua DPD Appernas Jaya, Jawa Barat, yang juga diminta peserta Munas menjadi ketua umum, bersepakat untuk bersama-sama dengan ketua umum terpilih untuk membesarkan Appernas Jaya.

Sesaat setelah terpilih, dalam sambutanya, Andre berjanji akan secepatnya menyusun kepengurusan baru DPP Appernas Jaya dengan melibatkan pengusaha-pengusaha muda agar program-program baru bisa segera dijalankan.

“Yang mendesak seperti pesan direktur utama BTN dan Kementerian PUPR tadi adalah menyediakan dan mengajak anggota untuk tetap membangun rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Tentunya dalam kepengurusan kami akan terus konsolidasi sampai ke daerah daerah,” ucap Andre  seusai terpilih.

Menurutnya meskipun Appernas Jaya baru berumur 4 (empat) tahun, namun kontribusi terhadap pembangunan rumah subsidi nasional sudah sangat membanggakan. Bahkan, kata dia, jika dibandingkan asosiasi pengembang lain, Appernas Jaya sudah bisa bersaing dalam hal pembangunan rumah untuk MBR.

“Kami menyadari Appernas Jaya masih terlalu muda, namun dengan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah, perbankan dan stakeholder properti lainnya, kami yakin bisa lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan sejuta rumah. Yang terpenting adalah kita semua memiliki jiwa MBR sehingga peduli terhadap rakyat kecil,” tegas peraih gelar doktor di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini.

Salah satu permasalahan yang juga harus segera diselesaikan adalah aturan mengenai pinjol (pinjaman online) yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Menurut dia, mereka yang terlibat pinjol tidak bisa melakukan akad KPR dengan perbankan.

“Pinjol itu sifatnya menjebak, sehingga mereka yang hanya memiliki hutang cuma seratus ribu, diperlakukan sama dengan yang berutang satu miliar,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Muhammad Effendi yang juga menjadi Ketua Panitia Pelaksana Munas, mengatakan siap memberikan ilmu dan pengalaman bisnis serta bekerjasama dengan anggota Appernas Jaya agar menjadi pengusaha properti yang tangguh.

“Ke depan saya ingin kita anggota Appernas Jaya kembali satu, berangkulan menjalankan bisnis. Appernas Jaya itu organisasi profesi yang harus mengedepankan kepentingan mencari peluang bisnis baru,” ucap pemilik Gred Group ini.

Sebagai informasi, Rangkaian Munas Appernas Jaya kali ini diisi oleh berbagai rangkaian acara seperti Talk Show, pemberian penghargaan kepada stakeholder properti dan anggota Appernas Jaya yang berprestasi. Tampak hadir dalam pembukaan Munas perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, anggota DPR, BP Tapera, pemerintah kota Bekasi, perbankan, perwakilan dari sejumlah asosiasi pengembang dan undangan lainnya.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE – BP Tapera raih tiga penghargaan dalam ajang Contact Center World Awards in Asia Pacific yang merupakan The Global Assosiation for Contact Center & Customer Engagement Best Practices yang berlangsung di Bali, 24 – 28 Juli 2023. Dalam ajang internasional ini, BP Tapera mampu membawa pulang dua gold dan 1 silver. Kompetisi ini menjadi pembuktian bagi BP Tapera dalam upaya untuk terus memberikan layanan prima kepada masyarakat Indonesia bersaing dengan perusahaan lain baik dari tingkat nasional maupun dunia.

Dalam kategori Best Technology Innovation, BP Tapera tampil diwakili oleh Direktur Teknologi Informasi, Terzia Ananta dengan mengusung judul “Transforminng Data Profiling – The power of Mobile Innovation: Tapera Services at Your Hand”  pada Kamis (27/7) bersaing dengan Bank Indonesia dan meraih penghargaan Gold. Sedangkan untuk Best Direct Response Campaign, BP Tapera yang diwakili oleh Angelina Vienta, Pengelola Komunikasi Publik, tampil pada Senin (24/7) menyampaikan “Build House, Build Life” dan meraih penghargaan  yang sama, Gold.

Sementara  untuk kategori Best Customer Service  BP Tapera hadir dengan tema “The Psychological Approach” The Keys to delivering Excellent Customer Experience” pada Kamis (27/7) diwakili oleh Siti Hasnah, Kepala Divisi Layanan Informasi Contact Center bersaing dengan Bank Indonesia dan APM Australia. BP Tapera mampu meraih penghargaan kategori silver atau peringkat kedua.

Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. “Kami berupaya optimal untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat Indonesia, peserta Tapera. Salah satunya melalui teknologi dan layanan contact center. Ajang ini menjadi pembuktian, bahwa BP Tapera sudah diakui dunia dan menjadikan BP Tapera kredibel dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya bangga.

Ajang internasional untuk layanan contact center ini hadir dalam banyak kategori meliputi contact center awards, customer experiences Awards, Team Awards, Technology Awards, Startegic Awards dan Organization Awards yang diikuti oleh berbagai perusahaan seperti  Fiji, BCA, Mandiri, BNI Insurance, APM, Bank Indonesia, dan Blibli, Telco serta Vodafone.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE— Sebagai bentuk komitmen meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan, BP Tapera dan BTN Syariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS tentang Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Melalui Program Tabungan Rumah Tapera bagi Peserta Pekerja mandiri/Informal Muhammadiyah. PKS Tripartit tersebut ditandatangani oleh Bank BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mewujudkan perluasan kepesertaan pekerja mandiri/informal sebagai peserta dan percepatan penyaluran Rumah Tapera bagi warga Muhammadiyah.  Dimana targetnya adalah segmen dari Pekerja mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap seperti Wiraswasta, UMKM,  Pemuka Agama, Penceramah, serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak dan Guru serta staf honorer. Adapun manfaat atau produk yang diterima adalah #RumahTapera melalui #TabunganRumahTapera.

“Penerima Manfaat yang akan akad hari ini merupakan Peserta Unbankable dan Bankable. Untuk kategori pertama Peserta yang dinyatakan Un-Bankable oleh Bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat #RumahTapera dengan cara menabung (Tabungan+Angsuran) selama 3 bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi Bankable oleh Bank. Peserta kategori ke-2 yang dinyatakan bankable dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan #RumahTapera. Tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir.” ujar Adi Setianto’

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Dr. Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama ini adalah sebagai bentuk kegiatan saling berbagi manfaat yang akan diberikan kepada calon penerima manfaat seperti bidan, perawat, dokter, dan perguruan tinggi di bawah Muhammadiyah.

“Kami mengharapkan agar skema pembiayaan perumahan dibuat lebih fleksibel seperti jika warga yang sudah memiliki lahan untuk komplek perumahan diharapkan bisa diakomodir,” usul Muhadjir Effendy.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan pembiayaan tersebut mengakomodasi Warga Muhammadiyah termasuk Peserta Pekerja mandiri/informal Muhammadiyah yang belum memiliki rumah  melalui skema Saving Plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud. Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar 1%, angsuran tetap dengan marjin sebesar 5%, dan jangka waktu hingga 20 Tahun. Untuk syarat pengajuan antara lain seluruh warga Muhammadiyah yang belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta (belum menikah) dan  Rp 8 Juta (menikah).

“Pada hari ini kami mengundang nasabah kami untuk melaksanakan akad secara on-site pada acara  Penandatanganan PKS ini sebanyak 30 nasabah dan akad secara on-line melalui zoom sebanyak 373  nasabah. Diharapkan kerjasama ini pada Tahun 2023 BTN Syariah dapat menyerap 2.000 unit rumah bagi  Warga Muhammadiyah, “kata Nixon.

BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini senilai kurang lebih Rp 500 miliar, termasuk di dalamnya KPR Sejahtera/Subsidi. Sedangkan potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat  menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Dengan jaringan outlet BTN Syariah di seluruh Indonesia sebanyak 33 Kantor Cabang Syariah, 67 KC Pembantu Syariah  dan 5 Kantor Kas Syariah serta pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, Nixon optimistis target tersebut dapat tercapai.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Menapaki semester II tahun 2023, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk semakin ekspansif dalam mengembangkan kerjasamanya dengan sejumlah institusi hingga organisasi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan. Salah satu yang dibidik adalah Muhammadiyah, organisasi massa Islam yang didirikan oleh KH A Dahlan ini menjadi mitra strategis anak usaha Bank BTN, yakni UUS BTN (BTN Syariah) untuk mendorong penyaluran pembiayaan perumahan.

Sebagai bentuk komitmennya BTNSyariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS tentang Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Melalui Program Tabungan Rumah Tapera bagi Peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah. PKS Tripartit tersebut ditandatangani oleh Bank BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah.

“Kami berharap dengan kerjasama yang baik ini warga Muhammadiyah makin mudah memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah, murah dan terjangkau cicilannya dengan program pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank dengan skema akad syariah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dari BTN Syariah,” kata Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023).

Nixon memaparkan, pembiayaan tersebut mengakomodasi Warga Muhammadiyah termasuk Peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama tiga bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud.

Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar satu persen, angsuran tetap dengan marjin sebesar lima persen, dan jangka waktu hingga 20 Tahun. Untuk syarat pengajuan antara lain seluruh warga Muhammadiyah yang belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta (belum menikah) dan Rp 8 Juta (menikah).

“Pada hari ini kami mengundang nasabah kami untuk melaksanakan akad secara on-site pada acara Penandatanganan PKS ini sebanyak 30 nasabah dan akad secara on-line melalui zoom sebanyak 373 nasabah. Diharapkan kerjasama ini pada Tahun 2023 BTN Syariah dapat menyerap 2.000 unit rumah bagi Warga Muhammadiyah, ” kata Nixon.

BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini senilai kurang lebih Rp 500 miliar, termasuk di dalamnya KPR Sejahtera/Subsidi. Sedangkan potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.

Dengan jaringan outlet BTN Syariah di seluruh Indonesia sebanyak 33 Kantor Cabang Syariah, 67 KC Pembantu Syariah dan lima Kantor Kas Syariah serta pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, Nixon optimistis target tersebut dapat tercapai.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan Indonesia sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy berharap dengan kerjasama antara BTN Syariah, BP Tapera dan Muhammadiyah dapat saling berbagi manfaat.

“Tolong dibuat skema yang lebih fleksibel, terutama warga yang sudah memiliki lahan untuk jadi perumahan, InsyaAllah tidak ada kredit macet kalau bekerjasama dengan Muhammidiyah,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan, tujuan dari kerjasama ini untuk mewujudkan perluasan kepesertaan pekerja mandiri/informal sebagai peserta dan percepatan penyaluran Rumah Tapera bagi warga Muhammadiyah. Adapun targetnya adalah segmen dari Pekerja mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap seperti Wiraswasta, UMKM, Pemuka Agama, Penceramah, serta status pekerjaan tidak tetap seperti para pekerja kontrak dan Guru serta staf honorer.

“Penerima Manfaat yang akan akad hari ini merupakan Peserta Unbankable dan Bankable. Untuk kategori pertama Peserta yang dinyatakan UnBankable oleh Bank akan tetap mendapat kesempatan menerima manfaat #RumahTapera dengan cara menabung (Tabungan+Angsuran) selama tiga bulan secara konsisten sebelum dinyatakan menjadi Bankable oleh Bank.

Adi menambahkan Peserta kategori ke-2 yang dinyatakan bankable dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan #RumahTapera. Tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir.” ujar Adi.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai sekitar Rp308 triliun sepanjang semester I/2023. Perolehan tersebut tumbuh 7,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp286,15 triliun.

“Kinerja keuangan semester satu tahun ini memang lebih menantang. Kami optimistis hingga akhir tahun 2023 tetap mampu membukukan kinerja keuangan yang positif sesuai target yang telah ditetapkan. Kami juga masih terus berproses membangun Bank BTN yang lebih modern dan kekinian,” ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (21/7).

Nixon mengungkapkan, penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada semester I/2023. Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp269,48 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I/2023 masih menjadi kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp152,17 triliun tumbuh 10,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp137,25 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 6,49% menjadi Rp90,83 triliun pada semester I/2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp85,30 triliun.

“Kami memacu kredit dengan  sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rasio NPL Gross kami masih terjaga dengan baik di level 3,66%. Hingga akhir tahun ini kami berharap bisa menurunkan rasio NPL di bawah 3%,” kata Nixon.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), seiring ketatnya likuiditas pada industri perbankan, Bank BTN berhasil meningkatkan DPK pada semester I/2023 menjadi Rp313,26 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp307,31 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp170,22 triliun naik sekitar 24% dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp137,45 triliun.

Sepanjang semester I/2023, laba bersih Bank BTN tumbuh mencapai hampir sekitar Rp1,5  triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,471 triliun.  Sementara total aset Bank BTN hingga akhir Juni 2023 naik menjadi menjadi  Rp400,54 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp381,74 triliun.

Kinerja BTN Syariah Cemerlang

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada semester I/2023. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak hampir mencapai sekitar 50% menjadi Rp281,21 miliar pada semester I/2023 dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp190,90 miliar.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2023, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 16% menjadi Rp33,90 triliun dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp29,24 triliun.

Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2023 mencapai Rp34,93 triliun tumbuh 14,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp30,49 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 14,69% menjadi Rp46,27 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp40,35 triliun.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Presiden terpilih dalam pemilu 2024 nanti didesak memberikan perhatian besar terhadap program penyediaan perumahan nasional. Selain itu, pemerintah baru yang terbentuk juga perlu memberikan perhatian serius terhadap penguatan pembiayaan perumahan.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi media bertajuk “Perkuat Kelembagaan Perumahan Rakyat!” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (20/7).

Teguh Wahyudi, Subsidized Mortgage Division Head Bank Tabungan Negara (BTN) menyebutkan Bank BTN merupakan bank perumahan dengan pangsa pasar KPR terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor utama Program Satu Juta Rumah (PSR) terutama di segmen MBR.

Dalam lima tahun terakhir, Bank BTN telah menyalurkan KPR Subsidi lebih dari 1 juta unit dengan kapasitas penyaluran KPR Subsidi Bank BTN sekitar 230 ribu unit.

“Saat ini diperlukan pendefinisian fokus dan pemenuhan lembaga dari masing-masing stakeholder agar ekosistem perumahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Butuh optimalisasi peran strategis stakeholder pada ekosistem perumahan nasional,” kata Teguh.

Terdapat beberapa peran stakeholder yang perlu diselaraskan. Diantaranya memprioritaskan anggaran pembiayaan perumahan kepada bank fokus perumahan dan penyaluran bantuan perumahan hanya dilakukan oleh bank penyalur, sehingga penyaluran akan jauh lebih efisien.

Selain itu, penting untuk mempercepat implementasi peran Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian bersubsidi, menetapkan Standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk pengendalian risiko dan perolehan profit margin yang optimal, serta integrasi data pasokan dan permintaan rumah antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah.

“Juga perlu mempercepat implementasi BP3 untuk melakukan monitoring keterhunian dan offtaker. BP3 diharapkan dapat mengawasi keterhunian dari hunian subsidi yang telah disalurkan,” kata Teguh.

Pada kesempatan yang sama, Luwi Wahyu Adi, Kepala Divisi Riset Pengembangan Kebijakan dan Skema Pembiayaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjelaskan bahwa sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang ditunjuk dan ditetapkan Menteri Keuangan  dalam pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BP Tapera sejak berdiri selalu melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai tugas dan fungsinya.

“Dalam upaya pengurangan angka backlog perumahan, BP Tapera berada pada demand side untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga rumah bersubsidi kami harapkan bisa kembali memacu sisi pasokan dengan mengembangkan rumah berkualitas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Panangian Simanungkalit, pengamat perumahan nasional mengatakan bahwa dari sisi pembiayaan, peran perbankan dalam hal ini Bank BTN harus diperkuat dengan payung regulasi yang lebih jelas dan tegas. Menurutnya, BTN tidak bisa dilihat dari sudut pandang kapitalistik, sehingga bank tersebut harus dilindungi dengan undang-undang yang spesial.

“Penting untuk dijadikan bank khusus perumahan. Bank BTN jangan dibanding-bandingkan dengan bank lain,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Junaidi Abdillah. Dia menyatakan bahwa Bank BTN adalah satu-satunya bank pemerintah, anggota Himbara, yang bersedia mendapatkan margin kecil dari penyaluran pembiayaan perumahan.

“Bank BTN jangan terus diganggu, seperti akan diambil alih. Setiap kepemimpinan baru, selalu diganggu dengan isu-isu terus,” ujarnya.

Endang Kawidjaja juga menilai Bank BTN sudah banyak melakukan transformasi. “Kami sudah mengalami kecepatan proses di BTN. Kita bersyukur masih ada Bank BTN yang fokus perumahan hingga saat ini,” ujarnya.

Andre Bangsawan menyebutkan Appernas Jaya sangat bersinergi dengan Bank BTN yang saat ini sudah menjiwai MBR. “Pelayanan BTN sudah bagus di daerah-daerah,” kata Andre.

Sementara itu, Hari Ganie mengatakan Bank BTN merupakan bank BUMN satu-satunya yang nyata memberikan dukungan terbesar dalam pembangunan rumah khususnya untuk MBR.

“REI akan terus bersinergi dengan Bank BTN, karena kami melihat hingga saat ini hanya BTN yang memberi porsi terbesar bagi fasilitas kredit properti. Jadi bukan hanya untuk KPR, tetapi untuk kredit konstruksi BTN merupakan yang terbesar,” ujarnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Presiden terpilih dalam pemilu 2024 nanti didesak memberikan perhatian besar terhadap program penyediaan perumahan nasional. Kehadiran kembali kementerian khusus yang fokus menanggani perumahan menjadi suatu keniscayaan yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi media bertajuk “Perkuat Kelembagaan Perumahan Rakyat!” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (20/7).

“Satu dekade di bawah Kementerian PUPR,  tidak ada yang fokus. Apa yang dikerjakan pemerintah di sektor perumahan rakyat itu kosong dan terlihat mereka bukan pelayan masyarakat. Harus ada lembaga kementerian yang fokus untuk menyelesaikan backlog perumahan nasional ini,” ujar Panangian Simanungkalit, pengamat properti nasional

Panangian mengaku dapat merasakan kekecewaan besar yang dirasakan asosiasi pengembang yang selama ini sudah bekerja membantu pemerintah dalam menyediakan perumahan untuk masyarakat. Saat ini, ungkap Panangian, ada sekitar 13 ribu perusahaan properti yang masing-masing mempekerjakan sekitar 30 hingga 1.000 orang pekerja.

Langkah Presiden Jokowi yang selama dua periode menggabungkan Kemenpera dengan Kementerian PU berarti tidak menganggap dan  menghargai kontribusi industri perumahan bagi negara ini. Yang lebih parah, tegas Panangian, sekitar 13 ribu pengusaha properti itu seperti kehilangan induk.

“Urusan penyedian perumahan nasional diberikan seorang selevel dirjen (direktur jenderal) yang tidak powerfull untuk mengurusi perumahan dan properti. Ini langkah mundur dari yang sudah pernah dilakukan dan dicapai pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto dulu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Hari Ganie, Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan selama ini pengembang masih menghadapi banyak persoalan di lapangan. Tidak hanya pengembang perumahan menengah bawah, tetapi juga pengembang properti komersial. Terlebih masalah perizinan yang sampai hari ini koordinasinya tidak berjalan dengan baik, meski pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

“Sejauh ini, kami masih melihat adanya koordinasi yang kurang baik terkait urusan di sektor properti terutama perumahan baik dari sisi perizinan, pembiayaan, perpajakan dan lain-lain. Oleh karena itu, memang dibutuhkan satu kelembagaan yang kuat dan fokus,” tegas Hari Ganie.

Menurut dia, beban kerja yang ditanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama ini sudah terlalu berat. Pasalnya, hampir semua Program Strategis Nasional (PSN) yang berkaitan dengan pekerjaan fisik ditugaskan kepada kementerian tersebut. Sementara urusan perumahan rakyat terabaikan. Padahal sesuai namanya, Kementerian PUPR seharusnya juga memberikan perhatian yang berimbang untuk sektor perumahan rakyat.

Penyelesaian “Hantu” Backlog

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menambahkan kementerian fokus perumahan mutlak, karena sektor perumahan berbeda dengan infrastruktur. Kedua hal tersebut tidak dapat disandingkan begitu saja, karena masalah perumahan tidak melulu urusan fisik semata.

“Beragam aturan pemerintah justru selama ini terbukti mempersulit sektor perumahan. Padahal, semua hal berawal dari rumah, tetapi belum terlihat adanya calon pemimpin bangsa yang mengusung isu-isu perumahan,” tegasnya.

Junaidi menambahkan, saat ini Indonesia masih menghadapi “hantu” backlog perumahan (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) yang angkanya diperkirakan sudah lebih dari 13 juta unit. Tetapi nyatanya, pemerintah dalam satu dekade ini terkesan tidak fokus mengatasi persoalan backlog tersebut.

“Masalah justru timbul,  dan seperti diciptakan. Aturan regulasinya sering berubah-ubah dan perizinan di tiap daerah berbeda-beda. Masyarakat yang ingin memiliki rumah, syaratnya juga dipersulit,” tegas Junaidi.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan menyebutkan Kementerian PUPR terlihat lemah dalam menjalankan fungsi di sektor perumahan rakyat. Selain itu, kementerian yang merupakan gabungan dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat itu juga kurang serius dalam mengurusi backlog perumahan yang jumlahnya semakin melonjak.

“Kementerian PUPR terkesan kurang serius dalam menjalankan fungsinya di sektor perumahan. Badan dan lembaga yang dibentuk pun ternyata tidak bekerja secara maksimal. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) misalnya, saat ini seolah mati suri, tidak ada action sebagaimana tujuan pembentukannya,” kata Andre.

Appernas Jaya mendukung penuh dibentuknya kembali kementerian khusus yang fokus mengurusi perumahan. Hal itu untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dan mendorong penyediaan rumah oleh pengembang lewat regulasi yang efektif.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menyatakan dukungan asosiasinya terhadap upaya penguatan kelembagaan perumahan. Diakuinya, memang ada beberapa isu perumahan rakyat yang harus dituntaskan pemerintah. Diantaranya soal pertanahan dan perizinan.

“Selama ini banyak peraturan perizinan dan pertanahan  yang dulu sebetulnya sudah kuat, tetapi sekarang justru menjadi lemah. Karena itu perlu diperkuat kembali,” tegasnya.

Endang menyoroti dampak dari UUCK yang menghilangkan jejak panjang lex specialis perizinan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut menyebabkan urusan perizinan dan pertanahan pengembang rumah subsidi semakin sulit. Dalam hal pembiayaan, saat ini program BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) dihapus untuk rumah bersubsidi tetapi justru dilanjutkan untuk rumah komersial (non-subsidi).

“Ini ibarat ada peluru, tetapi tidak ada sasarannya. Atau ada sasaran namun peluru tidak ada. Ya akhirnya jalan di tempat,” pungkasnya.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Warga Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten kini mulai dapat tersenyum sumringah, sebab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mereka tempati di permukiman kumuh Teluk, Pandeglang, akan segera direnovasi dan menjadi Rumah Layak Huni.

Kementerian Keuangan, melalui Special Mission Vehicle (SMV) nya yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan menggelontorkan anggaran sebesar  Rp1,285 miliar untuk merenovasi 28 RTLH milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Bantuan tersebut merupakan bantuan dana hibah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam merealisasikan program tersebut SMF bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten dan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Hal tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi antara SMF, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Kementerian PUPR yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang, Ina Nurlina, Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen 2, Direktorat PKP, Mokhamad Fakhrur Rifqie., dan Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, di Grha SMF, Jakarta Selatan, Senin (17/7).  Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, Nuning Sri Rejeki Wulandari,  Deputi I Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, dan Direktur Keuangan dan Operasional SMF, Bonai Subiakto.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menuturkan bahwa Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan implementasi  dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan oleh Pemerintah khususnya pilar ke 11 terkait pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan SMF dalam mengentaskan rumah dengan kategori kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pandeglang menjadi kota ke 18 dari 21 lokasi yang bekerja sama SMF dalam pembenahan Kawasan kumuh . Ananta menuturkan bahwa Labuan, Pandeglang dipilih karena merupakan jantung perekonomian Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan luas wilayah sebesar 2747 Km2 atau sebesar 29,98 persen dari wilayah Provinsi Banten.

Wilayah kumuh Labuan, berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 2 Tahun 2020, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031, termasuk ke dalam sistem pusat pelayanan PKL dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai kegiatan dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

Selain itu Labuan juga berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten, diantara rencana-rencana struktur ruang tadi antara lain seperti rencana peningkatan fasilitas terminal type B, pelabuhan pengumpan dan pangkalan pendaratan ikan bagian Barat Provinsi Banten, dan Pembangunan jalan cincin bagian Barat provinsi Banten melalui Pandeglang sampai dengan Pantai Selatan (Kab. Lebak) dengan fungsi sebagai jalan arteri primer/nasional, Pembangunan jalan tol Merak – Labuan, dan pembangunan jalan tol Labuan – Balaraja.

Merujuk kepada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang Banten tahun 2011-2031, Kawasan Labuan juga memiliki peran yang sangat penting dalam Pengembangan kawasan pantai barat Selat Sunda yang menjadi buffer zone terhadap kawasan strategis sekitarnya. Adapun nilai strategis kawasan ini diantaranya sebagai kawasan strategis provinsi dimana terdapat Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) II Labuan, dan kawasan strategis kabupaten dimana terdapat tiga kawasan yang memiliki kontribusi ekonomi seperti kawasan Pantai Barat Selat Sunda, kawasan Koridor Pandeglang Kaduhejo, dan Kawasan Koridor Labuan Panimbang.

Direktur SMF Ananta Wiyogo berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan terus menjaga dan merawat rumahnya sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang baik dari sosial maupun ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi I Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan bahwa perbaikan kawasan dan pembangunan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan dan juga dampak positifnya tentunya akan juga memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan. Nunung kemudian menyampaikan apresiasinya kepada Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh yang diinisiasi SMF.

“Perjanjian Kerja Sama Sinergi yang dilakukan antara Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan SMF merupakan aksi nyata atas upaya kolaboratif pelaksanaan strategi pengurangan kantong kemiskinan sebagaimana Instruksi Presiden no 4/2022, dimana Presiden menugaskan kepada 28 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya percepatan yang terpadu dan kolaboratif dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tiga strategi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu strategi pengurangan beban, strategi peningkatan pendapatan, dan strategi pengurangan kantong kemiskinan,” katanya.

Lebih lanjut Nunung memaparkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem  menurut BPS pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen dan menurun di September 2022 sebesar 1,76 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang pada Maret 2022 sebesar 1,82 persen. “Persoalan yang dihadapi oleh fenomena kemiskinan ekstrem adalah persoalan yang multidimensi. Penduduk miskin ekstrem dengan keterbatasan pendapatannya yang sangat rendah yaitu dibawah US $1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 320.000/per bulan/ per kapita acapkali kesulitan dalam mengakses pangan, papan, sandang, fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, sumber air bersih, sanitasi layak dan akses ekonomi,”paparnya.

Nunung menuturkan bahwa kabupaten Pandeglang, jika merujuk pada data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) yang berada di desil 1 (kelompok keluarga 10 persen terbawah yang merupakan sasaran kemiskinan ekstrem) tercatat bahwa keluarga desil 1 Kabupaten Pandeglang ada sebanyak 29.907 keluarga  yang mana 75 persen nya memiliki tanggungan anak sekolah, 10 persennya memiliki tanggungan lansia, 40,9 persen nya menghuni rumah tidak layak huni, 35 persennya mengakses sanitasi tidak layak dan juga 58 persennya mengakses sumber air minum tidak layak.

Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan salah satu inisiatif strategis SMF yang telah bergulir sejak tahun 2018. Hingga saat ini SMF SMF telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh total sebanyak 398 rumah dengan serapan anggaran mencapai Rp Rp 28,75 miliar di 21 kota seluruh Indonesia, diantaranya yaitu Yogyakarta, Semarang, Tangerang, Pekalongan, Pontianak, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Tanjung Pinang, Makassar, Manado, Solo, Atambua Belu, Medan, Cirebon, Mataram, Pandeglang, Gorontalo, Kupang, Ternate, dan Prabumulih.