Aktual

KORIDOR.ONLINE – Warga Gading Nias Residences & Grand Emerald, Kelapa Gading Jakarta Utara larut dalam kegembiraan di acara Halalbihalal  yang mengusung tema “Harmoni dalam Ke beragaman”, Selasa malam, 30 April 2024, di area kolam renang Gading Nias Residences, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sekitar 700 warga turut hadir dalam acara tersebut, berbaur akrab dan pererat tali silaturrahmi dengan antusias. Tak hanya warga beragama Islam, namun tak sedikit juga warga non Muslim  (Kristen, Hindu, dan Buddha) ikut merasakan kegembiraan.

Menurut Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Edison Manurung, perayaan halalbihalal tahun ini sangat meriah. Warga Gading Nias Residences juga merasa terhibur dengan banyaknya kegiatan hari itu.

Selain menghadirkan penceramah kondang ustaz Drs. H Wijayanto, M.A, halalbihalal ini juga  dirangkaikan dengan acara Bazar Bazar Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) yang diikuti sekitar 36 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta dimeriahkan dengan  hiburan dan talk show.

BACA JUGA: Dukung Pembangunan Berkelanjutan Lewat CSR, Ini yang Dilakukan Bank DKI

Dalam kesempatan itu, Edison Manurung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jakarta Utara, khususnya Suku Dinas (Sudin) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Utara, yang mendukung memperdayaan pelaku UMKM yang ada di kawasan Gading Nias Residences dengan menyelenggarakan Bazar Jakpreneur seharian penuh.

”Warga kami, terutama pengusaha kecil sangat antusias dengan pemerintah dan berharap kegiatan ini diadakan rutin. Momentum ini sangat tepat di saat perekonomian sedang kurang baik. Semoga UMKM di sini bisa perkembang lebih baik dan memberi manfaat kepada kita semua,” kata Manurung di acara peresmian Bazar Jakpreneur.

Lurah Pegangsaan Dua, Vera Fitria yang juga hadir mengatakan, Bazar Jakpreneur ini mendapatkan dukungan dari Sudin PPKUKM Jakarta Utara, manajemen Gading Nias Residences, pengurus RT/RW 027 Kelurahan Pegangsaan Dua, dan stakeholder lainnya.

BACA JUGA: Konsumen Yang Membeli Properti Ramah Lingkungan Juga Perlu Diberikan Insentif

“Bazar ini diikuti pelaku UMKM yang bergerak di bidang fashion, kriya, dan kuliner. Kami berharap, dengan adanya bazar ini para pelaku UMKM dapat mempromosikan sekaligus menjual produknya kepada masyarakat luas,” ujar Vera.

 Rukun dalam keragaman

Sementara itu, Caretaker Sekretaris RW 027, Jenny Nababan mengatakan, di Gading Nias Residences ini terdapat satu RW dengan 6 RT (6 tower) dengan 6.340 unit dan sekitar 8.000 ribu jiwa penduduk. Meski cukup dapat tapi kerukunan agamanya sangat luar biasa.

Menurutnya, warga sangat toleran dalam menjalankan aktifitas keagamaannya masing-masing. Setiap Blok Gading Nias Residences ada rumah ibadah baik muslim maupun non muslim. Dengan demikian pun saat ada acara keagamaan apapun, mereka akan saling mengundang, seperti acara halalbihalal hari ini. Semua warga agama apa pun diundang. Begitu pun sebaliknya.

BACA JUGA: Dukung Program Prabowo-Gibran, REI Siap Bangun 1 Juta Rumah di 2025

”Jadi kerukunan agama itu dengan sendirinya sudah tercipta. Makanya saya senang dengan tema kali ini yaitu Harmoni dalam Keberagaman. Itu merupakan wujud dari kebersamaan kita dari berbagai agama yang menjadi satu kesatuan,” jelas Jenny.

Lebih jauh, Jenny mengungkapkan, masalah isu-isu keagamaan di Gading Nias Residences tidak pernah dibahas. Semua warga saling menghormati agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu, hampir tidak ada masalah SARA (suku, ras, dan agama) yang  mencuat di kawasan Gading Nias Residences ini.

”Beda dengan rumah tapak, kalau di rumah susun ada RT/RW, PPPSRS, Badan Pengelola, dan LMK (lembaga musyawarah kelurahan) ini semuanya harus bersinergi positif. Kami bersyukur pemimpin-pemimpin bisa bekerja sama dengan baik. Warga di sini terdiri dari berbagai agama, kalau di atasnya rukun, di bawah juga pasti rukun,” tegasnya. ***

 KORIDOR.ONLINE – Bank DKI secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung tujuan pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals melalui perwujudan 2 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sekaligus yakni peresmian Kebun Hidroponik di Rusunawa Pasar Rebo, Jakarta Timur dan Bantuan Pendidikan Bagi Penyandang Cerebral Palsy di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta.

Adapun program CSR Kebun Hidroponik di Rusunawa Pasar Rebo juga menjadi lanjutan dari Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Bank DKI di bidang lingkungan yaitu Jakarta Koperasi Hidroponik (JAKONIK). Demikian disampaikan oleh Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono dalam keterangan tertulis di Jakarta (29/4).

Amirul mengatakan, melalui Program Kebun Hidoponik di Rusunawa Pasar Rebo, Jakarta Timur menjadi upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan berbasis lingkungan di sekitar tempat tinggal.

BACA JUGA: Q1 2024, Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh 39,18%

“Bank DKI mendukung pembangunan kebun hidroponik secara teknis hingga pembinaan, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengoptimalkan lahan pekarangan menjadi perkebunan dengan tanaman konsumsi produktif yang sehat,” ujar Amirul.

Sebagai informasi, Program Kebun Hidroponik Bank DKI merupakan salah satu program TJSL yang secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2017. Program ini merupakan hasil kolaborasi Bank DKI bersama sejumlah komunitas warga Rusun.

Sebelumnya, Program TJSL Kebun Hidroponik Bank DKI telah diimplementasikan di 9 (sembilan) Rusun, yakni Rusun Jatinegara Kaum, KS Tubun, Jatirawasari, Daan Mogot, Cipinang Besar, Pondok Bambu, Tipar Cakung, Tambora Tower serta Pulo Gebang. Seluruh program Kebun Hidroponik tersebut terintegrasi menjadi Program Jakarta Koperasi Hidroponik yang berpusat di Rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur pada tahun 2022.

BACA JUGA: Konsumen Yang Membeli Properti Ramah Lingkungan Juga Perlu Diberikan Insentif

Selain melaksanakan peresmian Program TJSL Kebun Hidroponik di Rusunawa Pasar Rebo, pada saat yang bersamaan Bank DKI juga menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada anak-anak penyandang Cerebral Palsy yang berada di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta.

Adapun bantuan tersebut, diterima langsung oleh Lukitaningsih selaku Sekretaris dari YPAC Jakarta. Pemberian bantuan dana pendidikan ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan Bank DKI di bidang pendidikan, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak penyandang Cerebral Palsy di Jakarta dan sekitarnya, yang bertujuan untuk meraih kualitas pendidikan yang lebih tinggi.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi dalam kesempatan terpisah mengatakan, Program CSR Kebun Hidroponik, serta Bantuan Dana Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank DKI yang dilaksanakan pada tahun 2024.

BACA JUGA: REI Dukung Usulan Skema Baru Pembiayaan KPR Subsidi

“Program TJSL yang dilakukan Bank DKI merupakan bentuk upaya perusahaan dalam penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG), mengingat peranan Bank DKI bukan hanya sebagai entitas bisnis, namun juga memberikan nilai tambah bagi perkembangan kota Jakarta dan warganya secara berkelanjutan,” tutup Arie. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Environmental, Social, and Governance  (ESG) saat ini telah menjadi fokus bagi dunia bisnis dari berbagai sektor, termasuk properti. Telah banyak perusahaan diseluruh dunia mengakui bahwa ESG bisa menjadi  long term value creation bagi bisnis.  Internalisasi ESG dalam tata kelola bisnis dapat mempengaruhi posisi dan kinerja bisnis dalam jangka Panjang.

Sebagai perusahaan pengembang properti,  PT Intiland Development Tbk, sudah mengadopsi konsep ESG dalam tata kelola perusahaan. Dan akan terus mewujudkan komitmen keberlanjutan sesuai konsep ESG, disetiap proyek yang dikembangkan. Intiland juga memiliki panduan atau pedoman Interland Suistainability Design yang memuat pakem desain hijau dan bahkan fengshui yang sudah dibakukan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk, kepada sejumlah wartawan dalam acara halal bihalal, di Jakarta, Kamis, 02/04/24.

Lebih lanjut Theresia menjelaskan bahwa perusahaan sudah menjalankan komitmennya dalam mereduksi emisi karbon. Terlebih, pemerintah menargetkan nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060 mendatang.

“Tahun lalu perusahaan berhasil mengurangi hingga 300 ton limbah organik di seluruh properti yang kami kembangkan. Salah satu contohnya, Intiland Tower Jakarta meluncurkan gerakan pengumpulan limbah botol untuk didaur ulang dengan pihak ketiga. Melalui kerjasama dengan manajemen kantor, berhasil mengumpulkan sekitar 7 kg hingga 8 kg per bulan,” ujarnya.

Sedangkan untuk material konstruksi, Intiland memilih bahan lokal dalam radius 1.000 km dari lokasi proyek. Kemudian memanfaatkan dan melestarikan tanaman lokal dan asli, serta pemilihan bahan-bahan rendah karbon lainnya.

“Di tahun 2023, tren yang mencolok muncul dari total jumlah material yang digunakan dari tiga proyek kami mengalami penurunan signifikan, hanya sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Kami juga berhasil mempertahankan intensitas energi di dua gedung perkantoran dan empat gedung apartemen di bawah 200 kWh/meter persegi. Keenam gedung ini terdiri dari South Quarter, Intiland Tower Jakarta, 1Park Avenue, Aeropolis, Graha Golf, dan The Rosebay,” lanjutnya.

Namun demikian, penerapan ESG dan green property ini belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah dan juga perbankan.  Hingga saat ini belum ada insentif yang diberikan dari pemerintah dan perbankan untuk pengembang yang telah menerapkan konsep ESG dan green building. Demikian juga untuk konsumen yang membeli produk properti ramah lingkungan.

“Mestinya ada insentif pajak, atau bunga murah ke konsumen. Kemudian koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien dasar bangunan (KDB) bisa diperluas jika menerapkan green building yang telah tersertifikasi,” pungkasnya.

 

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan siap mendukung program tersebut dengan membangun 600 ribu hingga 1 juta rumah pada tahun depan.

“Pengentasan backlog rumah itu dalam klaster kesejahteraan dan program 3 juta rumah menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya. Berapa besar anggaran perumahan yang akan disiapkan kami belum ketahui, karena proses transisi juga belum. Tetapi yang pasti komitmen Prabowo-Gibran ke REI sudah terang benderang bahwa masalah perumahan ini penting dan harus bisa tuntas dalam 5 tahun,” tegas Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto kepada wartawan pada HUT REI ke-52 di Labuan Bajo, Jumat (26/4).

Sebagai asosiasi tertua, terbesar dan tepercaya, REI menurut Joko, sangat siap untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah Prabowo-Gibran tersebut. Untuk tahun depan, REI menyatakan kesanggupan untuk membangun 600 ribu hingga 1 juta unit rumah. Bahkan, asosiasi pengembang itu sudah menyiapkan 600 ribu kavling tanah untuk dibangun perumahan terjangkau (affordable housing) pada 2025.

“Kami sanggup menyediakan 1 juta rumah di seluruh Indonesia, dimana 85% adalah rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya hunian vertikal. Kami masih menunggu program pembangunan 3 juta rumah ini sejalan (matching inline) termasuk dengan perbankan,” papar CEO Buana Kassiti Group itu.

Joko menambahkan, target pembangunan rumah sebanyak itu sangat realistis karena dinilai sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan setiap tahunnya terus bertambah. Kalau konsisten dijalankan terlebih dengan basis data kebutuhan rumah yang akurat, maka pada 2029 angka backlog diyakini akan berkurang drastis dan terkelola dengan baik.

Usaha pengentasan backlog rumah nasional, tegasnya,  tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif. Pasalnya, setiap tahun terjadi penambahan angka backlog mencapai 800.000 unit akibat adanya kebutuhan rumah dan pernikahan baru. Sementara kemampuan pengembang setiap tahun membangun hanya sekitar 450.000 hingga 500.000 unit rumah.

“Artinya, cara-cara yang selama ini biasa dilakukan tidak akan mampu untuk mengatasi backlog. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja sudah kewalahan. Karena itu harus ada usaha yang lebih besar dan sangat luarbiasa seperti program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini,” ungkapnya.

Dia memprediksi, dengan bergeraknya program pembangunan 3 juta rumah, sektor perumahan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Joko, pembangunan 1 juta rumah saja membutuhkan investasi sekitar Rp360 triliun, membutuhkan 32,5 juta tenaga kerja, dan membawa PAD sekitar Rp114 triliun. Bayangkan jika pembangunan dapat ditingkatkan hingga tiga kali lipat, maka sektor perumahan dan properti layak disebut big giant (raksasa) pengungkit ekonomi nasional atau dikenal sebagai propertinomic.

Perlu Dikelola Secara Benar dan Tepat

Lebih lanjut Joko menyatakan persoalan perumahan harus dikelola secara benar dan tepat, karena jika tidak berpotensi menjadi “bom waktu” di suatu waktu nanti. Terlebih pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan.

Selain mendukung dibentuknya Kementerian Perkotaan dan Perumahan, REI juga mendorong dilakukannya “rekayasa” pembiayaan perumahan guna menyesuaikan dengan target pembangunan 3 juta rumah. Diantaranya dengan memperluas likuiditas perumahan yang selama ini hanya dominan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami mendorong agar sekuritisasi aset KPR untuk rumah subsidi juga belum bisa dilakukan untuk menambah likuiditas pembiayaan rumah MBR. Karena produknya kan sama-sama kredit pemilika rumah (KPR),” sebutnya.

Sekuritisasi aset melalui instrumen efek beragun aset (EBA) KPR merupakan cara perbankan untuk mencairkan portofolio KPR yang dimiliki sebagai sumber pendanaan, sehingga arus kas menjadi lebih terjaga dan bisa menjadi sumber dana buat aktivitas pembiayaan KPR baru. Sekuritisasi KPR bersubsidi menjadi penting, karena pendanaan KPR subsidi yang bersumber dari APBN alokasinya selama ini sangat terbatas.

REI juga memacu penggunaan dana pendampingan seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau dana wakaf untuk ditempatkan di bank sebagai dana pendamping agar cost of fund bisa lebih rendah. Dengan begitu, tingkat bunga KPR juga akan lebih terkontrol karena sumber pendanaan berbiaya murah. Kemampuan perbankan untuk mendukung pembiayaan perumahan pun akan semakin baik.

Sementara terkait rencana pemerintah untuk mengurangi tenor atau jangka waktu KPR bersubsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun disubsidi dan 10 tahun mengikuti bunga pasar, REI menilai hal itu kemungkinan dapat diterapkan karena penghasilan nasabah akan ada peningkatan setelah 10 tahun ke depan.

Langkah ini juga akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah dan dapat memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi guna mengatasi backlog perumahan.

“Kami sudah mengusulkan agar ada kenaikan suku bunga KPR bersubsidi tetapi bunga dipatok tetap (fix rate) selama 20 tahun, atau tenor KPR diperpendek menjadi hanya 10 tahun dengan bunga tetap 5%,” ujar Joko Suranto.

Sementara itu, Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar menyebutkan Bank BTN telah mengusulkan perubahan skema KPR subsidi dari skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema KPR subsidi selisih bunga. Nantinya, subsidi untuk hunian MBR akan bersumber dari pemupukan dana abadi dari hasil investasi.

“Untuk jangka waktu 10 tahun hingga 15 tahun, pemerintah akan tetap mengalokasikan pendanaan dari APBN untuk KPR FLPP sebagai dana abadi. Tapi ditambah dengan sumber pendanaan lainnya. Pada saatnya nanti, pemerintah tidak perlu lagi mendanai dari APBN karena dana abadi itu nantinya yang akan mensubsidi KPR FLPP,” ujarnya.

Hirwandi menilai, jangka waktu pinjaman KPR subsidi saat ini selama 20 tahun terlalu lama. Padahal, penghasilan masyarakat cenderung mengalami peningkatan.

“Kami coba simulasikan sekitar 3% saja, maka paling lambat pada tahun ke-10 nanti konsumen rumah subsidi sudah dapat mengabsorb suku bunga pasar,” ucap Hirwandi.

Menurut dia, idealnya tenor KPR yang memperoleh subsidi cukup hingga tahun ke-10 saja. Untuk tahun ke-11 dan selanjutnya, konsumen akan mendapat bunga komersial atau floating rate yang tidak lagi disubsidi. Dengan begitu, kata Hirwandi, akan semakin banyak penerima manfaat subsidi perumahan, bahkan hingga dua kali lipat

LABUAN BAJO, KORIDOR.ONLINE – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-52 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Perhelatan ini diadakan dari 25-27 April 2024 yang diikuti hampir 1.000 orang anggota dan keluarga besar REI dari seluruh Indonesia.

Beragam kegiatan digelar selama acara puncak HUT REI ke-52 di Labuan Bajo dari mulai aktivitas tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) berupa bantuan fasilitas air bersih bagi warga Desa Golo Mori dan membantu pembangunan masjid di desa tersebut, aksi penanaman 1.000 pohon di lokasi wisata kawasan Parapuar, serta melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan di usia yang semakin matang, asosiasi pengusaha properti nasional tersebut berkomitmen untuk terus memperkuat sumbangsih nyata kepada negara dan masyarakat Indonesia melalui berbagai kegiatan sosial. Salah satunya di Labuan Bajo, bertepatan dengan ulang tahun ke-52, REI membantu penyediaan fasilitas air bersih bagi masyarakat di Desa Golo Mori. Masyarakat di desa ini sudah lama mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari karena minimnya sumber mata air di sini, terlebih pada musim kemarau.

“Di REI itu sebagian besar program dilakukan secara partisipatif kolaborarif. Artinya tidak diminta tetapi berpartisipasi dan berkontribusi. Termasuk bantuan fasilitas air bersih dan pembangunan Masjid Uswatun Hasanah di Desa Golo Mori ini, sifatnya apa yang bisa dan siapa yang bisa untuk membantu sesama terlebih ini dalam suasana HUT REI ke-52,” kata Joko Suranto saat penyerahan bantuan fasilitas air bersih di Golo Mori, Labuan Bajo, Kamis (25/4).

Bantuan penyediaan air bersih bagi warga Desa Golo Mori, menurutnya, juga dilakukan atas arahan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Krearif, Sandiaga S. Uno saat pertemuan dengan REI. Setelah survei langsung ke lokasi desa itu, Joko Suranto melihat ada bangunan masjid yang belum selesai pengerjaannya. Informasinya, masjid ini sudah tiga tahun dibangun tetapi belum juga rampung.

“Alhamdulillah, saat itu secara spontanitas kami berniat dan berkomitmen pula untuk membantu menyelesaikan pembangunan masjid ini. Kami senang sekali bisa menjadi bagian dari masyarakat Desa Golo Mori,” ujar CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Golo Mori hanya berjarak sekitar 25 kilometer dari Labuan Bajo, dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan. Selama ini, warga Golo Mori memang mengalami kesulitan air bersih karena terbatasnya sumber mata air di desa tersebut.

Doakan REI

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi atas nama masyarakat Desa Golo Mori menyampaikan terimakasih atas partisipasi asosiasi pengembang itu dalam membantu kesulitan masyarakat di daerahnya dan berdoa semoga keluarga besar REI semakin sukses.

“Kebersamaan kita ini adalah awal, harapan kami setelah kembali dari sini bawalah cerita bersambung tentang Labuan Bajo dan ceritakan kepada keluarga dan sahabat yang lain,” kata Edistasius.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno saat peresmian bantuan fasilitas air bersih dari REI di Desa Golo Mori mengatakan air bersih sangat dibutuhkan di desa ini, sehingga apa yang dilakukan REI lewat kegiatan yang partisipatif dan kolaboratif sangat tepat yakni berbagi kepada sesama.

“Kebetulan saat ini hujan membasahi Desa Golo Mori, berarti kegiatan kita hari ini berkah dan semoga dirahmati Allah SWT. Selamat ulang tahun REI ke-52, semoga semakin jaya,” ujar Menparekraf.

REI didirikan di Jakarta pada 11 Februari 1972. Sepanjang kiprahnya, REI aktif memperjuangkan kepentingan seluruh anggotanya, baik pengembang kecil (rumah subsidi), menengah maupun pengembang besar. Asosiasi ini juga aktif membangun jaringan sinergitas dengan pemangku kebijakan perumahan dan properti, serta mitra kerja termasuk perbankan.

“Tahun ini, HUT REI ke-52 kami selenggarakan di salah satu destinasi prioritas pariwisata yakni Labuan Bajo. Ini adalah bentuk sinergitas yang terus dibangun REI untuk mendorong perekonomian masyarakat termasuk industri pariwisata lokal. Itulah semangat dari pendekatan propertinomic yang selama ini REI gaung-gaungkan,” papar Joko Suranto.

Tema yang diusung pada perayaan HUT REI tahun ini adalah “Propertinomic untuk Indonesia Maju”.

LABUANBAJO,KORIDOR.ONLINE —Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melakukan penandatanganan kesepahaman bersama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada perayaan HUT REI ke-52 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/4). Penandatanganan MoU dilakukan Menparekraf Sandiaga Uno dan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto bertempat di La Moringa, Labuan Bajo.

Adapun ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif, pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif.

“Salah satu kerja sama yang akan dilakukan adalah pemanfaatan aset milik anggota REI untuk mendukung pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif di Indonesia melalui pengembangan Rumah Kreasi Nusantara di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto usai penandatangan MoU.
Joko menambahkan, REI berkomitmen untuk merealisasikan kerja sama tersebut, sehingga bukan sekadar MoU dan target semata. Dia mengharapkan kerja sama kedua belah pihak dapat memberi jalan kepada pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk satu saat menjadi pengusaha besar.

“Kami merasa senang dan gembira bisa terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional di Indonesia, karena ada 38 DPD REI yang bersama-sama dapat merealisasikan kesepakatan tersebut,” sebutnya.

Menparekraf Sandiaga mengaku senang dengan MoU ini karena dihasilkan secara gerak cepat (gercep) dengan sekali pertemuan saja. Ia berharap Rumah Kreasi Nusantara ini bisa mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi krearif di seluruh Indonesia.

“Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagai destinasi superprioritas, memerlukan kolaborasi lintas sektor. Yang perlu dipercepat adalah pembangunan di sektor infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan fasilitas pariwisata yang bisa mengedepankan kreasi-kreasi terbaik dari putra-putri terbaik Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan Flores, NTT,” papar Sandi.

“(Itu) yang kita konsepkan di sini dalam sebuah MoU untuk menghadirkan rumah kreasi Nusantara di seluruh wilayah Indonesia,” imbuhnya.

Rumah Kreasi Nusantara, kata Sandi, akan dibangun di seluruh wilayah destinasi wisata yang sedang djkembangkan dalam bentuk desa-desa wisata maupun destinasi superprioritas dan kawasan-kawasan ekonomi khusus.

Jakarta, koridor.online– Hingga saat ini PT Bank Central Asia (BCA) Tbk sudah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) hijau senilai Rp1,14 triliun. Green mortgage itu disalurkan untuk membiayai pemilikan rumah dan apartemen yang sudah mendapat sertifikasi hijau (greenship) di lima proyek.

Kelima proyek tersebut adalah Citra Maja Raya (Maja, Lebak-Banten), Kota Baru Parahyangan (Padalarang Barat, Bandung Barat-Jawa Barat), Samanea Hill (Parung Panjang, Bogor-Jawa Barat), Navapark, dan Verde Two (Kuningan, Jakarta Selatan-DKI Jakarta).

“Maunya kami bisa menyalurkan KPR Hijau yang lebih besar lagi. Karena itu kami berharap ke depan makin banyak proyek properti yang mendapat sertifikasi hijau. Jadi, kami sangat berkomitmen menyalurkan pembiayaan hijau, tapi di bisnis properti (realisasi) komitmen itu juga sangat tergantung pada suplai properti yang sudah mendapat sertifikasi hijau,” kata Welly Yandoko, Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA.

Hal itu diungkapkan Welly Yandoko dalam Halal bi Halal dan Bincang Santai: “Tuntutan Implementasi Bisnis Properti & Pembiayaan Hijau”, yang diadakan Urban Forum, Forwada, dan Indonesia Housing Creative Forum di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Bincang santai dibuka Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain Welly berbicara juga dalam bincang santai itu Ignesjz Kemalawarta, Kepala Badan Kajian Strategis Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), dan Chief Marketing Officer Damai Putra Group Binsar Pandiangan.

Menurut Welly, sejak awal BCA sangat mendukung penerapan konsep ESG (Environment, Social, Governance-ramah alam, bermanfaat secara sosial, dan tata kelola yang solid) termasuk di bisnis properti, antara lain melalui penyaluran pembiayaan hijau. Hal itu ditunjukkan oleh penyaluran kredit hijau BCA yang terus meningkat, Dimana posisi terakhir telah mencapai Rp123 triliun.

Sepanjang 2019 – 2023 mengalami peningkatan dari Rp44 triliun menjadi Rp87 triliun Dimana sebagain dari angka tersebut merupakan KPR hijau dan di tahun 2023 penyalurannya tumbuh sebesar 7%.

Ia menambahkan, untuk merangsang developer mengembangkan properti hijau dan juga mendorong konsumen membeli properti yang sudah mendapat sertifikasi hijau, BCA siap memberikan rate kredit yang bersaing, biaya kredit yang lebih rendah, dan proses persetujuan aplikasi yang lebih cepat dan mudah.

Welly menyebutkan, komitmen terhadap keberlanjutan (sustainabilitas) atau ESG tidak hanya ditunjukkan BCA dalam penyaluran kredit hijau, tapi juga dalam proses bisnis. Tahun 2023 sebanyak 99,7% dari total transaksi kredit dilakukan melalui channel digital. Mekanisme persetujuan kredit misalnya, termasuk KPR, menggunakan channel digital melalui berbagai kanal seperti myCore, myPartnerBCA, dan RumahsayaBCA.

“Sekitar 63 persen aplikasi KPR BCA masuk melalui channel digital,” ungkap Welly. Bahkan, kegiatan administrasi BCA juga dilakukan dengan konsep daur ulang (recycle). Sebagian kegiatan internal perusahaan seperti rapat dan pertemuan, serta kegiatan administrasi, dilakukan secara online atau bisa dikerjakan dari mana saja (WFH).

“Sampai sekarang kami masih WFH. Rapat-rapat dilakukan secara daring. Pekerjaan yang bisa dilakukan online, diselesaikan secara online. Semua itu menghemat konsumsi listrik dan penggunaan kertas dalam semua proses bisnis BCA,” jelas Welly.

Itulah sebabnya kinerja BCA sangat solid. Di bisnis KPR misalnya, pangsa pasar BCA sampai akhir tahun lalu mencapai 24%. Dari total penyaluran KPR oleh 38 bank pda 2023 senilai Rp513,6 triliun, sebanyak Rp121,8 triliun disalurkan BCA. “Rasio kredit bermasalah atau NPL KPR BCA juga jauh lebih rendah daripada NPL industri. Kalau NPL KPR perbankan 2,39 persen, NPL KPR BCA hanya 1,12 persen,” ungkap Welly.

Binsar Pandiangan menyatakan, penerapan konsep ESG di sektor properti memang tidak bisa digantungkan hanya pada satu dua pihak seperti bank dan developer, melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder terutama pemerintah sebagai regulator. Fungsi regulator terutama menyusun standar keberlanjutan yang diharapkan diterapkan pelaku bisnis dan keuangan, dan memberi insentif entah berupa keringanan pajak, perizinan, atau yang lain.

“Bagaimanapun penerapan konsep hijau itu menambah cost, termasuk proses mendapatkan sertifikasinya. Sementara bisnis berorientasi profit,” katanya. Kendati demikian ia menegaskan, seperti pengembang lain Damai Putra Group juga berkomitmen menerapkan konsep berkelanjutan di proyek-proyeknya, termasuk di Kota Harapan Indah/KHI (2.200 ha) di Bekasi, Jawa Barat.

Konsep hijau antara lain diterapkan di kawasan hunian Asera Nishi di KHI yang dikembangkan bersama developer Jepang. Yaitu, dalam bentuk desain rumah yang bisa meminimalisir konsumsi listrik, penyediaan ruang terbuka yang lebih besar, penyediaan sumur resapan, dan penggunaan penutup jalan dan halaman grass block yang memudahkan peresapan air ke dalam tanah.

Sementara di kawasan KHI sendiri disediakan tiga danau besar sebagai tandon air pada musim hujan. “Saat hujan lebat beberapa bulan lalu yang membuat kawasan tetangga kami (Kelapa Gading, Red) kebanjiran, kami sepenuhnya tidak tergenang,” jelas Binsar.

Ia menambahkan, konsumen sendiri secara umum belum concern terhadap properti hijau. Motivasi pembelian mereka masih ditentukan oleh daya beli atau harga. Ia tidak menyebutkan bagaimana penerapan aspek sosial dan tata kelola (governance) di Damai Putra Group.

Ignesjz Kemalawarta mendukung pendapat Binsar tersebut. Menurutnya, konsep ESG memang mau tak mau harus diterapkan pebisnis, baik dalam proses produksi maupun operasional menyusul makin meresahkannya pemanasan global dan perubahan iklim akibat emisi CO2 yang berlebihan.

Fokusnya bagaimana mengurangi konsumsi energi (energy effieciency) agar bisa mereduksi emisi gas rumah kaca (CO2), ditambah reduksi konsumsi air, pengolahan sampah dan limbah. “Pengembang tidak bisa hanya berorientasi profit, karena profit tidak akan bisa dicapai kalau alamnya sudah rusak, dan sebaliknya. Pebisnis harus berpartisipasi mengurangi kerusakan alam itu,” kata advisor PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) itu.

Untuk itu pemerintah melalui Kementerian PUPR, OJK, dan institusi terkait lain bersama provider sertifikasi hijau atau Green Building Council Indonesia (GBCI), sangat perlu menginisiasi gerakan hijau itu melalui regulasi dan pemberian insentif, termasuk untuk pebisnis properti dan industri keuangan agar mereka terdorong menerapkan konsep ESG.

Konsep hijau dalam arti ramah terhadap alam perlu diiringi dengan aspek sosial dan tata kelola agar bisnis yang menerapkan konsep itu tetap berkelanjutan. “Saat ini yang gandrung menerapkan konsep ESG itu baru subsektor perkantoran (office). Perumahan dan apartemen masih sangat sedikit,” kata Ignesjz.

Perkantoran lebih getol melakukannya, karena ada insentif dari berbagai perusahaan besar untuk lebih memilih gedung perkantoran yang sudah mendapat sertifikat hijau. Terutama terkait dengan upaya mereka meningkatkan daya saing, dengan mendapatkan rate yang lebih kompetitif di pasar keuangan dan dari investor. “Jadi, insentif menerapkan konsep hijau itu di subsektor perkantoran cukup tinggi, termasuk dari sisi cost,” katanya.

Ignesjz menyebutkan, tambahan investasi untuk menerapkan konsep hijau di gedung perkantoran mencapai 4-5%. Tapi bisa memberikan energy saving atau energy effieciency antara 30-45%. Ia memberi contoh gedung Mina Bahari IV di Gambir, Jakarta Pusat, yang sudah mendapat banyak penghargaan hijau. Tambahan investasi untuk menerapkan konsep hijau pada bangunan dan segala infrastruktur dan utilitasnya mencapai 4,44%.

Namun, tambahan investasi itu mampu menghasilkan penghematan biaya utilitas 56% setahun atau setara Rp4,1 miliar atau setara konsumsi energi 680 rumah MBR, sehingga investasi tambahan itu bisa kembali dalam 4,3 tahun. Hal yang kurang kebih sama terjadi pada gedung utama Kementerian PUPR di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Energy saving itu akan lebih besar lagi bila sebuah gedung menggunakan energi dari panel surya.

“Di subsektor perumahan kompensasi penerapan konsep ESG itu mungkin jauh lebih kecil. Sampai sekarang belum ada penelitiannya. Karena itu penerapan konsep keberlanjutan di subsektor perumahan tidak segandrung di perkantoran. Perlu peran pemerintah mendorong sektor perumahan menerapkan konsep hijau atau ESG itu,” tuturnya.

Herry Trisaputra Zuna membenarkan, upaya menerapkan konsep ESG termasuk di sektor properti dan pembiayaannya memerlukan sebuah gerakan. Ia mencontohlan gerakan tidak merokok di ruang publik dan transportasi umum yang cukup berhasil. Juga inisiasi cashless di jalan tol yang sekarang akan dilanjutkan cukup dengan sensor. “Dulu biasa saja orang ngerokok di angkutan umum, bahkan di pesawat udara. Sekarang siapa yang berani melakukannya?” katanya.

Di bisnis properti ia menyebutkan Kementerian PUPR sedang menginisiasi gerakan Indonesia Green Affordabel Housing. Gerakan dimulai terlebih dulu di affordabel housing karena rumah subsidi itu diatur pemerintah pengembangan dan pembiayaan pemilikannya melalui pemberian subsidi. Jadi, bisa lebih mudah memulai gerakannya karena rumah subsidi itu regulated dan kebutuhannya besar. Setelah itu gerakan bisa dilanjutkan ke perumahan komersial.

“Penerapan ESG di sektor perumahan memang tidak bisa serta merta, karena ini dilema juga, suplainya masih kurang dibanding kebutuhannya yang besar,” katanya. Herry setuju diperlukan kerja sama semua pihak terkait untuk mengimplemntasikan konsep ESG di bisnis properti termasuk pembiayaannya. Juga diperlukan regulasi yang mendukung serta insentif, entah berupa kemudahan perizinan, pajak, pendanaan murah seperti dari Bank Dunia, dan lain-lain.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Ajang Pemilu yang berjalan lancar tanpa ada kendala berarti, membuat pengembang properti optimistis bisa meraih target yang sudah ditetapkan sepanjang 2024. Hal tersebut mengemuka dalam acara Citra Swarna Group Media Luncheon 2024 dengan tema “Membaca Peluang Ekspansi Bisnis Property Tahun 2024” yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Kamis, 29 Februari 2024.

Hadir dalam acara ini Komisaris Utama Citra Swarna Group (CSG), Komisaris Utama CSG, Petrus Padmardjo; Direktur Sales & Marketing CSG Felicia Simon; dan Senior Vice President (SVP) Non-Subsidized Mortgage Division BTN Mochamad Yut Penta.

Felicia mengungkapkan bahwa tahun 2023 pendapatan Citra Swarna Group meningkat 39 persen, dari target Rp600-an miliar, ternyata terealisasi Rp900-an miliar. “Tahun ini kami menetapkan target pendapatan Rp1,1 triliun. Target ini diluar pendapatan dari akuisisi commercial building” jelasnya.

Felicia menuturkan, sumber pendapatan terbesar CSG masih dari proyek landed residential, baik yang sedang berjalan maupun yang baru.

Menurutnya, tahun ini CSG tidak hanya fokus pada pengembangan rumah dan ruko, tapi juga pada bisnis lain. CSG telah mengakuisisi pembelian Siantar City Square, di Pematang Siantar, commercial building di Palembang, dan penjajakan di wilayah Jawa Timur.

“Ekspansi CSG juga akan dilakukan ke wilayah Medan, Bogor, Palembang, Balikpapan, ditambah satu di Jabodetabek,” ujarnya.

Sementara untuk proyek perumahan CSG di kawasan Karawang, Bogor dan Serang, pengembangannya juga tidak berhenti di lahan yang dikuasai. “Ekspansi CSG ini adalah strategis bisnis   sebagai pengembang properti skala nasional,” tuturnya.

Terkait bank lahan, Felicia mengatakan, saat ini CSG memiliki land bank sebanyak 300 hektar yang jumlahnya dipastikan akan terus bertambah. “Angkanya dinamis ya, akan terus bertambah, total saat ini kami meniliki 300 hektar,” jelasnya

Hingga saat ini KPR mesih menjadi pilihan utama para konsumen CSG dibanding cara pembelian lainnya seperti cash keras dan kredit developer. Dari sisi pembeli, mayoritas adalah mereka yang baru pertama memiliki rumah, hanya sedikit yang membeli untuk investasi. “99 persennya pembeli memilih menggunakan KPR,” jelasnya.

Sementara Senior Vice President (SVP) Non-Subsidized Mortgage Division BTN Mochamad Yut Penta mengatakan, prospek properti di tahun 2024 akan sangat menjanjikan dimana secara demografi Indonesia sangat menjajikan.

“Di Indonesia setiap tahunnya ada sekitar 800 ribu keluarga baru yg perlu rumah, jadi kita strong ya, basic-nya dari segi demografi industri properti kita kuat,” jelas Penta.

Menurutnya, industri properti di Indonesia kondisinya masih tetap stabil. Di saat ekonomi naik turun, industri properti tetap tumbuh. Saat pertumbuhan ekonomi negatif, industri properti turun tapi tetap positif. “Tetapi saat ekonomi naik tinggi, industri properti naik tapi tidak terlalu tinggi alias stabil,” jelasnya.

Penta menambahkan, potensi bagi bisnis properti ke depan masih relatif besar. Saat ini, angka backlog perumahan mencapai 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah.

 

 

 

 

 

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE – Progress Group (PT Subur Progress) dengan bangga mengumumkan kesukesan peluncuran EcoArdence, klaster terbaru dari Paradise Serpong City 2, sebuah kota mandiri seluas 500 hektar yang terletak di Serpong Selatan. Acara peluncuran yang diselenggarakan pada 24 Februari 2024 ini mendapat respon luar biasa dari para konsumen.

Penjualan EcoArdence menggunakan sistem NUP (Nomer Urut Pemesanan) dan lebih dari 400-unit rumah berhasil terjual pada peluncurannya. Hasil penjualan ini melebihi target awal yaitu 382-unit. Beberapa blok tambahan yang seharusnya menjadi bagian dari rencana peluncuran berikutnya, terpaksa dibuka lebih cepat, agar bisa memenuhi permintaan para konsumen yang sangat antusias untuk mendapatkan unit-nya di klaster EcoArdence.

Menurut Meyrick Sumantri, Sales & Marketing Director sekaligus owner Progress Group, EcoArdence memiliki 5 tipe unit: Ariawood, Hampton, Lilac, Woodlea dan Sandwood. Dengan harga penjualan perdana dimulai dari 499jt, para konsumen langsung mendapatkan bonus berupa CCTV, digital door-lock, dan smart-home system.

BACA JUGA: Pilpres Kelar, Industri Properti Tancap Gas

Selain itu, konsumen juga bisa menikmati fasilitas lain di dalam klaster EcoArdence secara gratis, seperti clubhouse yang memiliki gym, co-working space, studio yoga, kolam renang dan waterpark, terdapat juga taman bermain anak yang tersebar pada beberapa titik klaster, serta akses langsung menuju Paradise Riverwalk – area tepi sungai sepanjang 5,4 km yang berada di sisi klaster yang dapat dimanfaatkan sebagai area untuk berolahraga keluarga, dari berjalan kaki hingga bersepeda.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para konsumen yang sangat antusias dan telah mempercayakan EcoArdence menjadi hunian mereka”, kata Meyrick kepada sejumlah awak media, Senin, 26 Februari 2024.

Keberhasilan ini, lanjutnya, merupakan tonggak penting untuk Paradise Serpong City 2 dan memperkuat komitmen Progress Group untuk menghadirkan hunian berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, agar memberikan kenyamanan dan kualitas hidup yang baik bagi para penghuni.

BACA JUGA: Siapa Perealisasi FLPP Rumah Subsidi Terbesar Nasional? Ini Pengembangnya Versi BTN

Dia menerangkan, EcoArdence merupakan salah satu klaster bagian dari Paradise Serpong City 2, kota mandiri seluas 500 hektar yang mengusung konsep Eco Urban Living. Selain akan memiliki 2 pusat bisnis (CBD East & West), Paradise Serpong City 2 juga akan mengungguli kota mandiri lainnya, karena memiliki ROW 40 untuk boulevard nya, area jalan kaki dan bersepeda (bicycle and pedestrian network) sepanjang 11km, pusat kuliner, pusat perbelanjaan, theme-park, rumah sakit dan berbagai sekolah dengan standar internasional – salah satunya adalah sekolah Islam Al Azhar.

“Keberhasilan peluncuran EcoArdence tentunya merupakan salah satu titik pencapaian kami, karena penjualan kali ini akan menambahkan catatan milestone kami yang berhasil menjual 1000 rumah pada tahap sebelumnya di Paradise Serpong City 2,” jelas Meyrick.

Sementara itu, Reynard William Sopaheluwakan, Head of Communication Progress Group menyampaikan rasa bangganya dapat berkontribusi dalam membawa visi Eco Urban Living Paradise Serpong City 2 menjadi kenyataan melalui proyek ini.

BACA JUGA: Tiga Pengembang Kakap Ini Garap Perumahan Graha Arraya, Di Bogor Barat

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan peluncuran ini, dan kami sangat bersemangat untuk terus menghadirkan informasi yang inspiratif tentang perkembangan proyek-proyek kami di masa mendatang,” pungkas Reynard. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE –  Vista Land Group ahli dalam pengembang rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasil rendah (MBR) didapuk sebagai ”The Best Group Subsidized Developer Achievement Awards 2023” atau group pengembang terbaik/terbesar (nasional) dalam memasarkan rumah subsidi versi Bank Tabungan Negara (BTN).

Prestasi bergengsi ini dianugrah dalam acara “Bank BTN’s Most Valuable Developer Dinner Gathering” di HW Phoenix Club Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Acara tersebut merupakan wujud apresiasi Bank BTN kepada mitra pengembang sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini.

Menurut Alexander Tirta CEO Vista Land Group, tahun 2023 Vista Land Group berhasil membukukan realisasi akad kredit rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lebih dari 4.000 unit. Angka ini secara nasional terbesar yang dicapai sebuah grup pengembang.

BACA JUGA: Tiga Pengembang Kakap Ini Garap Perumahan Graha Arraya, Di Bogor Barat

”Kesuksesan kami ini tentunya tidak lepas dari dukungan BTN yang saat ini banyak bertransformasi dan banyak membantu developer rumah subsidi dalam memberikan kemudahan-kemudahan dan business process yang makin cepat dan ringkas,” kata Alexander, Senin, 26 Februari 2024, di Jakarta.

Sementara itu, Stephanus Hadi Wijaya, selaku founder Vistaland Group mengatakan, pihaknya bangga dapat dikenal sebagai mitra strategis BTN yang memberi kontribusi terbesar menyalurkan pembiayaan FLPP untuk rumah subsidi. Sejak awal didirikan 17 tahun lalu, Vista Land memiliki misi secara konsisten berkontribusi dalam pemenuhan rumah harga terjangkau bagi kalangan MBR dan ke depan akan terus memperluas landbank guna menjamin ketersediaan unit rumah MBR.

Dia berharap, ke depan kerja sama dengan BTN makin baik dan saling menguntungkan, khususnya dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang masih tinggi. Sejak eksis tahun 2007 hingga sekarang, total rumah subsidi yang dibangun Vista Land Group mencapai lebih 50 ribu unit rumah.

BACA JUGA: VistaLand Group Optimis Kampanye Proyek Baru di Puncak Pemilu 2024, Ini Alasannya

”Awalnya kami memang berangkat dari pengembangan rumah subsidi, meski sekarang kami juga mengembangkan rumah komersial, namun kami tetap komit untuk berkontribusidi dalam penyediaan rumah harga terjangkau,” tegasnya.

Komit bangun rumah subsidi

Sementara itu, Esther Kristiany Hadi, Direktur VistaLand Group berharap,  pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) akan memberikan banyak kemudahan dan percepatan terutama dalam aspek perijinan kepada pengembang rumah subsidi yang punya banyak keterbatasan, dibanding pengembang rumah komersial.

Menurutnya, sektor properti merupakan tulang punggung dari industri nasional, sebab ada ratusan industri yang bergantung atas hidup matinya bisnis properti, terutama perumahan. Bagai lokomotif perekonomian, kalau bergerak bisnis properti bergerak, maka industri terkait juga akan tumbuh.

BACA JUGA: Butuh Pinjaman Biaya Pendidikan, Bank DKI Hadirkan Beri Kemudahan Mahasiswa Gunadarma

”Sejak awal berdiri, kami ingin berkontribusi terhadap program nasional untuk merumahkan lebih banyak rakyat di rumah dan lingkungan yang layak. Rumah subsidi maupun rumah komersial pada dasarnya sama-sama tempat tinggal dimana keluarga itu membangun kehidupan,” terang Esther.

Karena itu, lanjutnya, rumah yang ditinggali kualitas dan lingkungannya harus terbaik. Di samping itu kelengkapan fasilitas untuk kenyamanan penghuni juga harus dipenuhi, sehingga selama mereka dapat menempati di rumah itu dengan layak dan nyaman. Meski rumah subsidi, kalangan MBR punya hak yang sama seperti pembeli rumah komersial mendapatkan tempat tinggal yang terbaik.

Menurut Djoko Sudjatmiko, Direktur  Vistaland Group menjelaskan saat ini Vistaland juga fokus pada kualitas rumah subsidi yang dibangun , sehingga selain  menjadi terbesar dlm jumlah juga ingin menjadi terbaik dlm segi design dan kualitas bangunannya. Saat ini ada 26 proyek perumahan Vista Land Group yang tersebar di Jabodetabek, dengan target penjualan tahun ini,  untuk rumah subsidi 5.000-an  unit, dan 1000-an unit rumah komersial.

BACA JUGA: University Resort Bogor Makin Diminati Mahasiswa Manca Negara

”Tahun ini pula, kami sedang mempersiapkan pengembangan 5 proyek baru, terdiri dari: 1 proyek di Kabupaten Bogor, 2 di Kabupaten Bekasi, dan 2 di Kabupaten Tangerang. Kami optimis target penjualan 6.000-an unit rumah subsidi dan komersial 2024 dapat tercapai. Apalagi melihat outlook perekonomian membaik pasca pemilu berlangsung damai,” pungkasnya. ***