REI Ingatkan Pemerintah Soal Komitmen Percepatan Penyaluran FLPP

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) berharap kepada pemerintah melalui BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) untuk segera mempercepat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini. Pasalnya, konsumen rumah subsidi yang sudah mendapatkan persetujuan perbankan sudah banyak dan menunggu akad kredit.

“Di tahun 2025, penyaluran FLPP seharusnya sudah berlari semakin kencang seiring dengan adanya program 3 juta rumah. Karena itu, kami harap pemerintah melalui BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dapat mempercepat realisasi penyaluran KPR FLPP tahun ini, karena ready stock rumah sudah banyak dan masyarakat konsumen juga sudah menunggu-nunggu,” ungkap Joko Suranto, Ketua Umum DPP REI pada konferensi pers awal tahun di kantor DPP REI, Simprug, Jakarta, Selasa (4/2).

Joko menegaskan bahwa saat ini salah satu kebijakan pemerintah berkaitan pembiayaan perumahan yang terukur dan berkesinambungan adalah FLPP. Hal itu beralasan karena status unitnya jelas, kapan dibangun dan kapan rampung pasti, siapa yang bertanggungjawab jelas, prosedur administrasi dan verifikasi berlapis, serta masyarakat yang menjadi sasaran juga jelas kriterianya.

Ditambahkan, bagi pelaku usaha situasi terberat adalah ketika tidak mendapatkan kepastian. Di 2024, kuota FLPP terbatas, sehingga banyak masyarakat calon pembeli mengantri untuk bisa akad KPR FLPP. Pengembang juga mengalami kesulitan cashflow.

Pemerintah berencana melakukan perubahan skema porsi pembiayaan FLPP dari saat ini 75% APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan 40% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan. Dengan skema yang baru itu, pemerintah juga berharap dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Menurut Joko Suranto, skema baru yang sedang digodok tersebut silahkan saja tetap berlangsung. Namun untuk memberikan kepastian kepada masyarakat calon pembeli dan pengembang yang telah membangun, REI berharap realisasi penyaluran FLPP tahun 2025 yang sudah disetujui pemerintah dapat dipercepat.

Terlebih, kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dengan 39 bank penyalur FLPP sudah ditandatangani pada akhir Desember 2024 lalu agar dapat disalurkan sesuai komitmen pada Januari 2025.

Sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah, BP Tapera pada tahun 2025 akan menyalurkan dana FLPP untuk 220 ribu unit rumah atau senilai Rp28,2 triliun.

“Kalau ada rencana kuota FLPP mau ditambah atau skema porsi sumber pembiayaan mau diubah ya silahkan saja, itukan opsi-opsi lain. Tetapi yang sudah ada (disetujui) kami harap realisasi penyalurannya dipercepat saja,” tegas CEO Buana Kassiti Group itu.

Pembangunan perumahan merupakan siklus bisnis yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan 180 industri lainnya. Karena itu, kata Joko, mandek-nya siklus ini akan menganggu sektor riil, ada jutaan orang yang bekerja di bisnis perumahan yang terancam dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Padahal FLPP selama ini sudah berjalan baik, terukur dan dijalankan secara konsisten.

Dijelaskannya, dalam program FLPP yang menikmati manfaatnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan yang mendapatkan fasilitas likuiditas adalah perbankan. Sementara pengembang sebagai mitra pemerintah dan pelaku ekosistem yang bertugas menyuplai rumahnya. Developer termasuk anggota REI, ungkap Joko, sama sekali tidak menggunakan fasilitas likuiditas tersebut, sehingga kurang tepat jika ada tuntutan  berlebihan dari pemerintah kepada pengembang atau asosiasi.