Maruarar Sirait Minta BP Tapera Genjot FLPP, Realisasi Baru 50,92%

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk terus memperkuat upaya percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2026. Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi bersama BP Tapera, perbankan, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan sektor perumahan di kantor Kementerian PKP, Jakarta, 09/10.

Menurut data BP Tapera hingga 9 Oktober 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 178.211 unit atau 50,92% dari target 350.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat 171.789 unit rumah subsidi yang harus disalurkan hingga akhir 2026, setara dengan 49,08% dari target tahunan.

Maruarar meminta seluruh pihak mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah konkret agar penyaluran FLPP dapat dipacu hingga akhir tahun. Evaluasi tersebut mencakup penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk rumah tapak maupun rumah susun subsidi, kesiapan pasokan hunian, proses pembiayaan, hingga kendala administratif yang berpotensi menghambat pencapaian target.

Maruarar juga menekankan pentingnya sense of crisis, evaluasi mendasar, dan terobosan nyata. Menurutnya, kendala yang muncul di lapangan harus segera ditangani agar tidak menghambat masyarakat dalam mengakses rumah subsidi.

Tiga Kedeputian BP Tapera Dapat Apresiasi

Di tengah tuntutan percepatan, Maruarar memberikan apresiasi kepada tiga kedeputian BP Tapera yang telah mencapai hampir 100% target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ketiga unit tersebut adalah Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan, serta Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana.

Apresiasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BP Tapera untuk mempertahankan kinerja sekaligus memperkuat kontribusi terhadap percepatan penyaluran KPR subsidi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa realisasi FLPP per 9 Oktober 2026 telah mencapai 178.211 unit. Capaian tersebut menjadi dasar untuk mengoptimalkan permohonan pembiayaan yang masih berproses, sekaligus memastikan ketersediaan rumah subsidi yang siap diserahterimakan kepada penerima manfaat.

Kejar Akad Massal 71.000 Rumah di Malang

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah rencana akad massal KPR Sejahtera FLPP sebanyak 71.000 unit di Malang pada 17 Desember 2026.

Kegiatan ini diproyeksikan menjadi salah satu upaya untuk mendorong percepatan penyaluran menjelang penutupan tahun. Agar pelaksanaannya berjalan optimal, BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perlu memperkuat koordinasi sejak tahap persiapan.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pemutakhiran data calon debitur, kepastian kesiapan rumah, kelengkapan dokumen, serta sinkronisasi proses akad dan pencairan dana.

Kesiapan tersebut menjadi krusial agar percepatan tidak hanya berfokus pada jumlah calon penerima, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pembiayaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

Perbankan dan Pengembang Sampaikan Kendala

Rapat evaluasi turut dihadiri jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian PKP, serta Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Perbankan yang hadir meliputi Bank BJB, Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, BSI, dan BSN. Sementara itu, asosiasi pengembang yang berpartisipasi antara lain REI, APERSI, APERNAS JAYA, ASPRUMNAS dan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI).

Para peserta diminta menyampaikan capaian, kendala, kritik, dan rekomendasi secara terbuka sebagai bahan penyusunan langkah tindak lanjut.

Dari sisi perbankan, sejumlah tantangan yang mengemuka mencakup percepatan analisis kredit, penyelesaian dokumen calon debitur, serta penyelarasan data realisasi dengan BP Tapera. Kendala pada kesiapan rumah, pelaksanaan akad, dan pencairan dana juga menjadi perhatian.

Selain itu, bank penyalur menyoroti persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta kepastian perlindungan asuransi untuk pembiayaan berjangka panjang. Perluasan jangkauan pemasaran dan calon penerima manfaat juga dinilai penting untuk meningkatkan penyaluran.

Di sisi lain, asosiasi pengembang mendorong pembaruan data stok rumah siap huni dan evaluasi persebaran target berdasarkan kapasitas masing-masing daerah. Penyelesaian hambatan perizinan juga dinilai perlu dipercepat karena berdampak langsung terhadap kesiapan proyek dan realisasi pembiayaan.

Pengembang turut menghadapi tekanan kenaikan harga tanah, bahan bangunan, dan biaya logistik. Karena itu, diperlukan strategi yang berbeda untuk proyek yang siap akad, masih dalam pembangunan, maupun yang menghadapi kendala tertentu.

Rapat juga membahas peluang peningkatan penyaluran rumah susun subsidi serta pemanfaatan skema pengalihan kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Percepatan FLPP Butuh Kerja Bersama

Dengan realisasi yang masih berada di kisaran separuh target, percepatan FLPP membutuhkan langkah terkoordinasi dari seluruh ekosistem perumahan. Optimalisasi permohonan pembiayaan, kesiapan stok rumah, penyelesaian perizinan, dan kelancaran proses akad menjadi sejumlah faktor penting yang perlu ditangani secara bersamaan.

Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong setiap kendala yang disampaikan dalam rapat ditindaklanjuti dengan solusi konkret dan terukur. Dukungan perbankan, pengembang, serta asosiasi diharapkan mampu mempercepat realisasi hingga akhir 2026.

Dengan sisa target sebanyak 171.789 unit, percepatan penyaluran FLPP membutuhkan langkah terkoordinasi dari seluruh ekosistem perumahan. Optimalisasi permohonan pembiayaan, kesiapan stok rumah, penyelesaian perizinan, dan kelancaran proses akad menjadi faktor penting untuk mengejar target 350.000 unit hingga akhir 2026.