Darurat Dana Kuota Bersubsidi FLPP, APERSI Datangi Kantor BP Tapera
Lambatnya proses pengajuan dan pencairan dana FLPP dinilai bisa memperburuk kondisi ekonomi masyarakat
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengeluhkan lambatnya respon dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) dalam menyikapi permasalahan habisnya kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sehingga menghambat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua Satgas Darurat Kuota FLPP DPP APERSI, Bambang Setiadi mengatakan bahwa permasalahan ini ada dibagian eksekutor, yakni BP Tapera. Karena badan ini merupakan pusat informasi yang terkait dengan eksekusi dan juga pengajuan ke Kementerian keuangan.
“Kami belum melihat adanya Upaya serius dari BP Tapera menindaklanjuti kekurangan kuota. Karena itu hari ini, (Jumat, 27/9) kami akan ke kantor BP Tapera. Minta penjelasan, Upaya yang sudah mereka lakukan agar anggaran kuota terealisasi secepatnya,” ujar Bambang kepada sejumlah awak media di kantor pusat DPP Apersi, Jakarta, Kamis (26/9).
BP Tapera, lanjutnya harus lebih peka dan peduli terhadap kondisi saat ini dimana pengembang tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah untuk MBR. APERSI menilai, BP Tapera belum mampu berakselerasi dengan baik dan terlambat dalam mengeksekusi arahan dari tiga kementerian yakni Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR.
“Dengan adanya keterlambatan ekselerasi dan inovasi dari BP Tapera ini, dampaknya sangat luar biasa. Ekonomi rakyat tersendat, stok rumah tidak terrealisasi dan tentunya menghambat program pemerintah dalam pengentasan kemisikinan. Maka, besok kami akan untuk mencoba menyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk aksi damai ke kantor BP Tapera,” tegas Bambang.
Jika memang ada masalah teknis, sambung Bambang, sebaiknya harus segera diselesaikan dan masih bisa ditoleransi ditunggu hingga awal Oktober 2024. Sementara untuk pihak perbankan, tinggal menunggu eksekusi dari BP Tapera untuk segera menyalurkan FLPP kepada pengembang.
“Kami merasakan bahwa kondisi saat ini sangat memprihatinkan, terutama bagi rekan-rekan pengembang di daerah. Mereka merasakan dampak langsung dari stagnasi dalam realisasi akad, yang menyebabkan penumpukan stok rumah,” jelas Bambang
Minta BP Tapera Lebih Tanggap
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah menambahkan, komitmen penambahan kuota penyaluran FLPP sudah ada dari pemerintah. Namun, eksekusi di lapangan sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Lambatnya proses pengajuan dan pencairan dana FLPP dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Setiap keterlambatan dalam penyaluran anggaran tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,“ kata dia.
Ia juga meminta agar BP Tapera juga lebih cepat tanggap dan transparan dalam penyaluran pembiayaan FLPP rumah subsidi bagi MBR. Hal ini sangat penting mengingat program FLPP dirancang untuk memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Para pengurus APERSI yang akan melakukan audiensi dengan BP Tapera besok, akan menyampaikan aspirasi dan menuntut kejelasan terkait pengelolaan dan pencairan dana yang belum terealisasi,” tutup Junaidi.
