Baru 154 Ribu Rumah Tersalurkan, BP Tapera Kejar 196 Ribu Unit FLPP dalam 3 Bulan

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026 memasuki fase kritis. Hingga 21 September, realisasi KPR FLPP baru mencapai 154.034 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19,2 triliun, atau baru sekitar 44% dari target tahunan. Artinya, masih terdapat hampir 196.000 unit yang harus disalurkan dalam sisa waktu sekitar tiga bulan.

Kondisi tersebut membuat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bekerja lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan.

“Rumah subsidi saja, tahun ini per hari ini sudah berapa? 154.000 (unit),” ujar Maruarar dalam rapat evaluasi kinerja dan strategi Penyaluran FLPP di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).

Meski capaian masih jauh dari target, pemerintah tidak mengubah kuota 350.000 unit. Maruarar justru meminta BP Tapera melakukan pembenahan internal, mulai dari sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (IT), hingga pola kerja.

“Targetnya kan melompat jauh. Perlu dikejar semuanya. Revisi IT, revisi SDM, revisi mindset, revisi semua. Saya minta target-target dari setiap Deputi, target semuanya disampaikan dan realisasinya,” tegasnya.

Sebagai pembanding, realisasi FLPP pada 2025 tercatat 278.868 unit dengan nilai sekitar Rp34,6 triliun. Tahun ini, kuota dinaikkan menjadi 350.000 unit.

“Tolong lebih kencang lagi kerjanya Pak Heru,” pinta Maruarar.

Kejar 71.000 Rumah dalam Satu Akad Massal

Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah adalah menggelar akad massal 71.000 rumah subsidi pada 17 Desember 2026 di Jawa Timur. Agenda tersebut ditargetkan melibatkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan penyerahan atau akad rumah subsidi secara serentak.

“Kita mempersiapkan tanggal 17 Desember di Jawa Timur. Saya sudah undang Pak Presiden untuk 71.000 rumah subsidi dengan skema FLPP,” kata Maruarar.

Namun, pemerintah tampaknya tidak ingin hanya mengandalkan pembangunan rumah baru untuk mengejar sisa target. Jalur lain mulai disiapkan melalui pemanfaatan stok hunian yang sudah tersedia.

Salah satunya adalah recycle KPR, yakni memanfaatkan kembali aset perumahan yang sebelumnya masuk portofolio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Rumah Eks-KPR Macet Jadi “Senjata” Baru

Konsep tersebut menyasar rumah yang mangkrak, kosong, atau tidak lagi produktif akibat kredit macet, termasuk aset yang telah beralih penguasaan kepada bank.

Maruarar menyebut potensi stok rumah yang dapat didaur ulang tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 80.000 hingga 82.000 unit.

Skema ini dinilai dapat menjadi jalan pintas karena rumah sudah tersedia, sehingga tidak seluruhnya harus melalui proses pembangunan baru dari awal. Selain itu, sebagian stok tersebut berada di lokasi yang relatif dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

“Kami optimistis, tetap harus optimistis target tercapai. Termasuk dengan skema rusun dan rumah recycle tadi yang harus segera dijalankan,” ujar Maruarar.

Dengan demikian, pemerintah kini memiliki beberapa sumber untuk mengejar target FLPP, mulai dari rumah tapak baru, rumah susun, hingga aset eks-KPR bermasalah yang dapat diaktifkan kembali.

Siapkan Skema “Suffix A”

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya siap menjalankan konsep recycle KPR setelah aspek regulasi dan verifikasi diselesaikan.

Secara mekanisme, aset NPL yang telah beralih penguasaan kepada bank akan diajukan kembali kepada BP Tapera. Setelah melalui proses verifikasi, aset tersebut dapat memperoleh identifikasi baru dalam sistem untuk kemudian disalurkan kembali melalui skema FLPP kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam sistem tersebut, Harry Endang Kawidjaja  Tenaga Ahli Menteri PKP menyebutkan bahwa identitas unit recycle akan diberikan kode baru atau suffix “A”.

Harga aset akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan kemampuan masyarakat, dengan mempertimbangkan tenor pembiayaan, cicilan, serta suku bunga FLPP.

“Dari sisi infrastruktur pendukung juga akan lebih baik karena sebagian besar rumah eks-kredit macet ini berada di klaster perumahan yang sudah terbentuk dan terbangun,” jelasnya.

Pada kesempatan itu Maruarar meminta skema tersebut tidak dijalankan secara serampangan. Ia menekankan perlunya pemeriksaan terhadap portofolio aset untuk memastikan status hukum dan administrasinya jelas.

Pemeriksaan dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat penegak hukum sesuai kebutuhan.

Pembangunan Rusun Terus Didorong 

Selain rumah tapak dan aset hasil recycle KPR, pemerintah mendorong percepatan penyaluran FLPP untuk rumah susun.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sejumlah kawasan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber hunian subsidi vertikal.

Di antaranya kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, yang memiliki potensi sekitar 3.700 unit rusun secara bertahap. Potensi lain berasal dari kawasan Meikarta, Cikarang Selatan, yang pada tahap awal diperkirakan mencapai sekitar 40.000 unit.

Heru menambahkan, hingga 21 September 2026 terdapat 3.904 unit rumah susun subsidi yang telah diunggah pengembang ke sistem SiKumbang.

“Pada hari ini yang sudah upload di SiKumbang itu 3.904 unit Pak, per hari ini, dan terus bertumbuh,” pungkas Heru.