Infrastruktur

PALEMBANG, KORIDOR– Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru meresmikan ruas tol Kayu Agung-Palembang (Kramasan) sepanjang 42,5 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera Kayu Agung – Palembang-Betung (Kapalbetung) sepanjang 111,69 Km, Selasa (26/1/2021).

Presiden Jokowi mengatakan, jalan tol ini adalah poros terpenting dari Jalan Tol Trans Sumatera, sebagai backbone Sumatera Selatan yang menjadi ruas terakhir menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang. Dengan selesainya jalan tol ini, Presiden menyatakan akan mempersingkat waktu tempuh Bakauheni-Palembang sejauh 337 km dari 12 jam perjalanan darat menjadi hanya sekitar 3,5 jam.

“Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu tempuh hingga 75 persen dan efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan meningkatkan daya saing (competitiveness) yang besar bagi Palembang dan Lampung,” kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan tol ini tidak hanya menghubungkan antar wilayah-antar daerah, tetapi juga untuk membangkitkan perekonomian di pulau Sumatera khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga akan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif.

“Saya melihat jalan tol ini akan membuka banyak peluang yang menguntungkan karena dekat  dengan pulau Jawa, lahan masih sangat luas, harganya masih kompetitif, juga tenaga kerja yang tersedia di sini sangat besar sehingga aktivitas bisnis bisa dilakukan dengan biaya yang bersaing dengan provinsi lain, bersaing dengan negara lain. Ini untuk pemerataan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan di daerah yang sebanyak-banyaknya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden.

Terakhir Presiden berpesan kepada pemerintah daerah agar jalan tol ini disambungkan pada sentra-sentra ekonomi, mulai dari pariwisata, kawasan Industri, pertanian, hingga perkebunan supaya manfaat ekonomi dari adanya infrastruktur ini bisa maksimal.

Tol Kapalbetung merupakan bagian dari koridor utama (back bone) Tol Trans Sumatera yang pembangunannya dilaksanakan oleh BUJT PT. Waskita Sriwijaya Tol dengan total investasi sebesar Rp. 22,16 triliun.

Ruas tol ini dibangun dalam dua tahap, tahap pertama yakni Seksi I Kayu Agung – Jakabaring sepanjang 33,5 Km yang telah operasi sejak April 2020 dan Jakabaring-Kramasan sepanjang 9 Km yang baru akan dioperasikan. Selanjutnya tahap 2 akan diselesaikan ruas Kramasan-Betung sepanjang 69,19 km dengan progres fisik saat ini 22,55% dan ditargetkan operasi pada Desember 2022.

Pembangunan Tol Kapalbetung merupakan upaya untuk memenuhi target capaian pembangunan jalan tol secara nasional pada 2020-2024 sepanjang 2.724 Km. Selain itu juga untuk melengkapi struktur jaringan Koridor Utara Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.069 km yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dari Provinsi Lampung hingga Aceh. Saat ini sepanjang 657 km ruas Tol Trans Sumatera sudah beroperasi dan telah dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. (pupr)

JAKARTA, KORIDOR— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelesaikan pemasangan Jembatan Bailey sebagai pengganti sementara Jembatan Tabunio II yang putus akibat banjir di Kabupaten Tanah Laut, Rabu (20/1/2021).

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah di Provinsi Kalsel sejak sepekan terakhir mengakibatkan Sungai Maluka dan sejumlah anak Sungai Pelaihari meluap. Salah satunya Sungai Tabunio yang menggerus oprit Jembatan Tabunio II.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Jembatan Tabunio II pada Senin (18/1/2021), telah menginstruksikan agar perbaikan jembatan segera diselesaikan untuk mendukung konektivitas di Provinsi Kalsel. Untuk memproteksi oprit jembatan, Menteri Basuki juga berpesan agar menggunakan geo bag (bukan sand bag) karena akan lebih berat, sehingga dapat melindung oprit dari arus sungai.

Saat ini Jembatan Tabunio II sudah dapat dilalui semua jenis kendaraan untuk arah menuju Banjarmasin dengan  memperhatikan berat muatan kendaraan. Sedangkan arah Batu Licin (Tanah Bumbu) masih tahap perakitan dan segera dipasang untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Perakitan hingga pemasangan Jembatan Bailey dibantu oleh TNI AD dari Detasemen Zeni Tempur 8/Gawi Manuntung (Denzipur 8GM Kodam VI/Mulawarman dan Kodim 1009 Pelaihari, sejak Jembatan Tabunio II roboh pada Kamis (14/1/2021) lalu.

Jembatan Bailey yang terpasang mempunyai panjang 18 meter, lebar 3,5 meter dengan kapasitas beban maksimal sekitar 40 ton.

Jembatan Tabunio II dengan panjang bentang 16,8 meter yang berada di Kecamatan Takisung, Tanah Laut merupakan infrastruktur penting jalan nasional yang menghubungkan Lintas Selatan Kalsel (Sp Liang Anggang-Pelaihari-Batu Licin).

Dengan selesainya pemasangan Jembatan Bailey sambil menunggu pembangunan jembatan permanen diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari pasca bencana banjir di wilayah Kabupaten Tanah Laut. (*pupr/eza)

KORIDOR, JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejak 23 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Hal ini didukung dengan telah bertambahnya ruas jalan tol yang beroperasi dan jalan nasional di Pulau Jawa dan Sumatera yang secara keseluruhan dalam kondisi mantap.

Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo mengatakan jalan Tol Trans Jawa telah beroperasi sepanjang 1.118 km dan siap digunakan untuk mendukung libur Natal 2020 & Tahun Baru 2021. Ruas ini termasuk Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated sepanjang 36 km.

“Jalan Tol Trans Jawa dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)/rest area sebanyak 99 TIP dengan rincian 55 TIP A, 36 TIP B, dan 8 TIP C,” kata Wamen Wempi  mewakili Menteri Basuki saat Rapat Kerja (Raker) terkait kesiapan penanganan Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Jakarta, Rabu (25/12/2020). Hadir dalam Raker tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BMKG Dwikorita  Karnawati, Kepala BNPP Bagus Puruhito, dan Kepala Korps Lalulintas (Korlantas) diwakili Dirgakum Koorlantas Brigjen Pol Kushariyanto.

Wamen Wempi menambahkan, total ruas jalan nasional siap digunakan saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sepanjang 12,986 km yang terdiri dari jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 5.068 km meliputi Lintas Utara Jawa 1.341 km (kondisi mantap 97%), Lintas Tengah Jawa 1.197 km (kondisi mantap 97%), Lintas Selatan Jawa 888 km (kondisi mantap 97%), dan Pantai Selatan Jawa 1.642 km (kondisi mantap 94%). Kemudian juga  jalan nasional di Sumatera sepanjang 7.918 km meliputi Jalan Lintas Barat 2.562 km (mantap 97%), Jalan Lintas Timur 3.019 km (mantap 95%), dan Jalan Lintas Tengah 2.338 km (mantap 93%).

Lebih lanjut dikatakan, hingga akhir 2020 terdapat 6 ruas tol di Pulau Jawa sepanjang 71,8 km yang siap diresmikan, yaitu ruas tol Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin – Kayu Manis) sepanjang 3 km, Cimanggis – Cibitung Seksi 1A (Cimanggis – Jatikarya) sepanjang 3,17 km, Krian – Legundi – Bunder – Manyar Seksi 1, 2, dan 3 (Krian – Bunder) sepanjang 29 km, Cinere – Serpong Seksi 1 (SS Serpong – SS Pamulang) sepanjang 6,5 km, Cengkareng-Kunciran sepanjang 14,19 km, Cibitung-Cilincing Seksi 1 (cibitung-Gabus Indah) sepanjang 13,52 km, Bekasi-Cawang Kampung Melayu Seksi 1A (Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong) & 2A(Jaka Sampurna – Kayuringin) sepanjang 5,71 km.

Selanjutnya di Pulau Sumatera juga terdapat 2 ruas tol siap diresmikan pada akhir 2020 sepanjang 12,5 km, yakni Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 1B (Jakabaring-SS Kramasan) sepanjang 9 km dan ruas tol Medan-Binjai Seksi 1 (Jalan Veteran-Tanjung Mulia) sepanjang 3,52 km. Kemudian 2 ruas tol baru yang siap dioperasikan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, yakni ruas tol Balikpapan-Samarinda Seksi 1 (KM 13-Samboja) sepanjang 22 km dan Tol Layang A.P Pettarani Seksi 3 sepanjang 4,3 km.

Selain itu, terdapat 644 km ruas tol yang telah beroperasi di Pulau Sumatera untuk mendukung libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, yakni ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140,4 km), Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189,4 km), Kayu Agung – Palembang – Betung (Kayu Agung – Jakabring) 29,3 km, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (62,1 km), Belawan – Medan – Tanjung Morawa (42,7 km), Palembang – Indralaya (21,5 km), Pekanbaru – Dumai: 131,6 km, Medan – Binjai (13 km), dan Sigli – Banda Aceh (Seksi 4 Indrapura – Blang Bintang) 13,5 km.

“Jalan Tol Trans Sumatera tersebut dilengkapi Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) berjumlah 41 TIP (25 TIP A, 8 TIP B, dan 8 TIP C) yaitu12 TIP di Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar, 9 TIP di Ruas Terbanggi – Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, 2 TIP di Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi, 4 TIP di Ruas Palembang – Indralaya, 4 TIP di Ruas Medan – Binjai, dan 10 TIP di Ruas Pekanbaru – Dumai,” ujarnya.

Selain itu, telah dioperasikan 4 ruas tol di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, yakni Balikpapan – Samarinda Seksi 2 – 4 (Samboja – Samarinda) 66 km, Manado – Bitung Seksi 1 – 2A (Airmadidi – Danowudu) 26 km, Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 & 2 sepanjang 10,08 km dan Seksi 4 sepanjang 11,6 km, serta telah beroperasi ruas Tol Bali – Mandara sepanjang 10,07 km.

Di seluruh ruas jalan tol tersebut, akan disediakan mobile reader, mobile top up, dan penjualan kartu perdana uang elektronik pada GT dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Selain itu disiapkan juga 37 Toilet Cabin, 26 unit Mobil Tangki Air, 10 Bis Toilet, 20 unit vacum tinja, dan 34 Hidran Umum di lokasi rest area jalan tol dan ruas jalan nasional. “Untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti longsor akibat peralihan musim, kami siagakan tim tanggap bencana pada titik-titik rawan bencana,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Wamen Wempi, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Sekretaris BPJT Triono Junoasmono, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Akhmad Cahyadi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (PUPR)

JAKARTA, KORIDOR– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginginkan agar para ahli teknik tanah dan geoteknik yang tergabung dalam Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam perencanaan, utamanya terkait fondasi untuk menjamin ketahanan infrastruktur.

“Melalui penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXIV HATTI ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para Ahli Teknik Tanah dan Geoteknik untuk terus berkontribusi dalam memecahkan permasalahan desain dan supervisi yang handal dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Menteri Basuki saat membuka Pertemuan Ilmiah yang digelar secara virtual pada Selasa (10/11/2020).

Ditambahkan Menteri Basuki, salah satu hal yang harus dibahas dalam pertemuan ilmiah tersebut adalah tingkat kehati-hatian sebagai perencana fondasi dan analisa geoteknik yang terkait lainnya seperti longsoran, likuifaksi, subsidence, gerakan air tanah dan lain sebagainya.

“Ketersediaan data tanah dan batuan yang memadai menjadi kunci dan mutlak sangat diperlukan untuk fondasi berbagai bangunan infrastruktur. Data tanah bawah permukaan yang kurang memadai akan berakibat mundurnya waktu dan penambahan biaya pelaksanaan konstruksi sehingga menjadi tidak efisien,” tutur Menteri Basuki.

Dua faktor tersebut dikatakan Menteri Basuki menjadi penyebab utama dan dapat berakibat buruk di masa operasionalnya nanti. Untuk itu, sebagai upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan konstruksi, Kementerian PUPR telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2).

Peran para ahli geologi dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai pendukung namun sangat menentukan keselamatan dalam pembangunan infrastruktur dan memberikan panduan. Dalam siklus konstruksi, peran ahli geologi banyak terlibat dalam tahap survey dan investigasi, desain, perencanaan dan tahap pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional banyak menemui tantangan kondisi alam yang membutuhkan kontribusi keilmuan para ahli geologi. Berbagai jenis batuan dan tanah dapat ditemukan di Indonesia, salah satunya adalah tanah lunak dan gambut. Selain itu Indonesia juga terletak dalam area Ring of Fire dan negara dengan curah hujan yang relatif tinggi.

“Berdasarkan pengalaman terjadinya likuifaksi di Palu, Kementerian PUPR memandang bahwa perkuatan fondasi infrastruktur pada daerah yang berpotensi likuifaksi sangat diperlukan. Selain itu, saya juga perlu mengingatkan kembali bahwa pengawasan atas perilaku bangunan -bangunan infrastruktur pasca konstruksi (operasi) sangat penting, misalkan pada bendungan, jembatan panjang, gedung bertingkat dan bangunan lainnya yang mengalami penuaan atau susut usia,” ujar Basuki.

Tantangan kondisi geologi yang unik di Indonesia juga turut dijumpai pada Jembatan Cisomang yang bergerak pada akhir tahun 2016, akibat kurangnya antisipati terhadap kondisi tanah yang disebabkan tanah clay shale dan jembatan berada diatas area Patahan/Fault yang akhirnya bisa diselesaikan berkat peran ilmu geoteknik. Enam tahapan penanganan dilakukan pada Jembatan Cisomang yakni unloading tanah, jacketing pilar, Fiber Reinforced Polymer ( FRP), Bored Pile, Strutting Baja P2-P3, serta Grouting pada pilar. (*)

JAKARTA, KORIDOR– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan dan tumbuh pada masa Pandemi COVID-19 ini. Tercatat hingga 1 November 2020, dari total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 87,76 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp. 59,47 triliun atau 68%.

“Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu .

Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 87,76 triliun terdiri dari program reguler sebesar Rp. 75,44 triliun dan program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 12,32 triliun. Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang. Hingga awal November 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp. 10,80 triliun atau sebesar 87,7 % dengan jumlah tenaga kerja yang telah terserap sebanyak 630.990 orang atau sekitar 98,7 %.

Dari total sebanyak 16 program PKT, secara keseluruhan 11 program telah mendekati tuntas, meliputi: Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah & Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa, Revitalisasi Drainase Jalan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), ), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Disamping itu juga dialokasikan anggaran sebesar Rp.1,36 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perluasan Program Padat Karya berupa revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp 1 triliun dan pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 200 milar, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 5.495 unit senilai Rp. 125,6 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 272 unit senilai Rp 5 miliar, kemudian pembelian produk rakyat seperti Big Gun Sprinkler, Tandon Air dan Biodegester.

Selain itu untuk mendukung peningkatan konektivitas, dialokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton senilai Rp 120 miliar dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp 25 miliar. Hingga saat ini total realisasi penyerapan untuk pembelian produk rakyat hingga saat ini adalah 57,7% senilai Rp. 281 miliar dari total pagu Rp. 487,8 miliar. (*)

JAKARTA, KORIDOR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mempercepat penyelesaikan pembangunan ruas-ruas tol baru di kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Saat ini enam ruas tol telah memasuki tahap akhir penyelesaian untuk segera dioperasikan dan siap diresmikan pada November dan Desember 2020 nanti.

Keenam ruas tol tersebut adalah tol Cimanggis-Cibitung Seksi 1A (Cimanggi- Jatikarya), tol Cinere-Serpong Seksi 1 (SS Serpong-SS Pamulang), tol Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin-Kayu Manis), tol Cengkareng-Kunciran, tol Cibitung-Cilincing Seksi 1 (Cibitung-Gabus Indah), dan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1 (koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong) dan Seksi 2A (Jaka Sampurna – Kayuringin).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia untuk menarik investasi.

Jalan tol Cimanggis -Cibitung Seksi 1A (Cimanggis – Jatikarya) memiliki panjang 3,17 Km dengan progres konstruksi mencapai 99% dan telah dilakukan perbaikan- perbaikan setelah dilakukan uji coba Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.

Ruas tol Serpong – Cinere Seksi 1 ruas Serpong IC – Pamulang IC sepanjang 6,5 Km yang ditargetkan selesai November 2020 merupakan bagian dari jaringan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II guna mendistribusikan beban lalu lintas dan menambah kapasitas jalan pada metropolitan Jakarta.

Selanjutnya Tol Bogor Ring Road (BORR) Seksi 3A (Simpang Yasmin – Kayu Manis) sepanjang 3 Km telah melalui tahapan Uji Statis dan Uji Dinamis menggunakan kendaraan berat jenis truk untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan mengetahui kualitas kekuatan jembatan pada tol dengan konstruksi overpass tersebut. Seksi Simpang Yasmin – Kayu Manis merupakan bagian dari Jalan Tol BORR yang dikelola oleh PT. Marga Sarana Jabar dengan total panjang 11,45 Km.

Tol Bogor Ring Road terbagi menjadi 3 seksi, yaitu Seksi I Sentul Selatan – Kedung Halang telah dioperasikan pada 2009, Seksi IIA Kedung Halang – Kedung Badak diresmikan pada 2014, dan Seksi IIB Kedung Badak – Simpang Yasmin telah diresmikan pada 2018 dengan panjang Seksi I dan II yaitu 8,45 Km. Kemudian dilanjutkan Seksi IIIA Simpang Yasmin – Kayu Manis sepanjang 3 Km.

Kemudian Jalan Tol Cengkareng – Kunciran sepanjang 14,19 Km siap diresmikan pada minggu ke-4 Desember 2020. Tol Cengkareng – Kunciran dikelola oleh PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) yang terbagi menjadi 4 Seksi, yaitu Seksi I (Kunciran – Tirtayasa) Sepanjang 2,04 Km, Seksi II (Tirtayasa – Benteng Betawi) sepanjang 3,52 Km. Kemudian Seksi III (Benteng Betawi – H.Sastranegara) sepanjang 6,57 Km, dan yang terakhir Seksi IV (H.Sastranegara – SS Benda) sepanjang 2,06 Km.

Tol ini akan terhubung dengan Jalan Tol Kunciran – Serpong yang sudah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Jokowi sejak Desember 2019 lalu. Diharapkan Tol Cengkareng – Kunciran menjadi akses tol alternatif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya.

Tol Cibitung – Cilincing Seksi 1 (Cibitung – Gabus Indah) sepanjang 13,52 Km yang akan menghubungkan kawasan industri di Cikarang dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah Seksi 1 Cibitung – Gabus Indah selesai, ruas Tol Cibitung – Cilincing yang akan menyusul selesai adalah Seksi 2 Gabus Indah – Muara Bakti (6,05 km) progresnya kini mencapai 92,45 %, Seksi 3 Muara Bakti – Kanal Banjir Timur (10,64 km) progresnya mencapai 84,57 %, dan Seksi 4 Kanal Banjir Timur – Cilincing (4,56 km) progresnya mencapai 47,42%.

“Ruas tol ini akan memberikan dukungan pergerakan orang (komuter) dan logistik, khususnya menuju kawasan industri Cibitung dan Cilincing,” ungkap Menteri Basuki.

Ruas tol terakhir yang siap diresmikan pada 2020 adalah Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi 1 (Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong) dan Seksi 2A (Jaka Sampurna – Kayuringin) sepanjang 5,17 Km.

Ruas tol ini mulai dikerjakan secara bertahap sejak 2015 dan siap diresmikan pada Desember 2020.

JAKARTA, KORIDOR—Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek jalan tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Secara keseluruhan, 64 proyek tol masuk dalam kategori PSN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan untuk membangun 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024. Dengan begitu, total ruas tol di seluruh Nusantara akan mencapai panjang 4.817 km. Hingga akhir 2019 telah beroperasi 2.093 km jalan tol, dan sampai Oktober 2020 total 2.303,8 km (tambahan 310 km tol baru yang diresmikan). Target kita di akhir 2024 adalah 4.817 km jalan tol, kita bangun” ujar Hedy dalam Jumpa Pers Virtual bertajuk Progres Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bidang Jalan dan Jembatan, Selasa (20/10).

Menurut Hedy, target tersebut adalah bagian dari tujuan untuk menurunkan waktu tempuh rata-rata per 100 km (travel time) yang akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Hal ini menurutnya menunjukkan seberapa kompetitif jaringan jalan di Indonesia dalam mendukung sistem logistik.

“Dari analisis yang kita lakukan, travel time saat ini berada pada kisaran 2,3-2,5 jam per 100 km. Dalam target jangka panjang diharapkan dapat turun menjadi 1,5 jam/100Km. Strategi untuk mencapai itu adalah salah satunya dengan menjadikan jalan bebas hambatan sebagai backbone. Untuk mencapai target travel time 1,5 jam/100 km tersebut, berdasarkan hasil kajian dibutuhkan hampir 19 ribu km total jaringan jalan bebas hambatan di Indonesia,” ujar Hedy.

Hingga akhir Desember 2020, diungkapkan Hedy akan diselesaikan konstruksi 11 ruas tol baru sepanjang 125 km. Ke 11 ruas tersebut yakni Cimanggis-Cibitung Seksi IA (Cimanggis-Jatikarya) 3,17 km, dan Ujung Pandang Seksi 3 (AP Pettarani) 4,3 km yang ditargetkan selesai konstruksi minggu ketiga Oktober. Kemudian Krian-Legundi-Bunder-Manyar Seksi 1, 2, dan 3 (Krian-Bunder) 29 km ditargetkan selesai konstruksi pada minggu keempat Oktober.

Adapun Balikpapan-Samarinda Seksi 1 (KM 13-Samboja) 22km dan Cinere-Serpong Seksi 1 (SS Serpong-SS Pamulang) 6,5 km yang ditargetkan selesai konstruksi pada November 2020. Untuk yang ditargetkan selesai Desember 2020, yakni Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin-Kayu Manis) 3 km; Kayu Agung – Palembang-Betung Seksi 1 Tahap 1B (Jakabaring-SS Kramasan) 9 km, Cibitung-Cilincing Seksi 1 (Cibitung-Gabus Indah)13,52 km, Cengkareng-Kunciran 14,19 km; Medan-Binjai Seksi 1 Segmen 1B-1D Jl Veteran-Tj Mulia 3,52 km, dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1 (Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono + On Ramp Pasar Gembrong) & 2A (Jaka Sampurna-Kayuringin) 5,71 km.

Dikatakan Hedy, saat ini sebanyak 14 ruas tol dari 64 proyek tol PSN kini telah beroperasi penuh dan 10 ruas lainnya baru beroperasi sebagian. “Sementara 26 ruas sedang dalam tahap pengerjaan fisik, dan 14 ruas sisanya masih dalam tahap perencanaan.

Selanjutnya terdapat 9 usulan PSN baru jalan tol yang sedang dalam proses, dimana 4 ruas dimasukan ke dalam penambahan lingkup PSN sebelumnya, dan 5 usulan PSN lain adalah ruas baru,” terangnya.

Berdasarkan data, sebanyak 4 ruas jalan tol yang akan ditambahkan dalam lingkup PSN sebelumnya antara lain ruas Ngawi-Kertosono-Kediri, Bogor Outer Ring Road (BORR), Depok-Antasari, Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo. Sedangkan 5 jalan tol baru yang diajukan sebagai Proyek Strategis Nasional di antaranya ruas Gedebage -Tasikmalaya-Cilacap (206,65 km), akses Pelabuhan Patimban (37,70 km), Semarang Harbour Toll Road (21,03 km), Maros-Sungguminasa-Takalar (48,12 km), dan Samarinda-Bontang (94 km) .

Selain penambahan usulan PSN beberapa ruas jalan tol, Hedy menyatakan terdapat ruas yang akan dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor jalan tol, yakni ruas tol Palembang-Tanjung Api-Api.

PSN Jalan Non Tol

Selain jalan tol, Hedy mengungkapkan terdapat empat ruas jalan nasional (non-tol) yang masuk ke dalam daftar PSN, yakni ruas Palu-Parigi (47,86 km), ruas Gorontalo-Manado (586,29 km), Trans Maluku (426,42 km), dan Lingkar Morotai (189,21 km).

“Saat ini progres fisiknya untuk Jalan Lingkar Morotai sudah terbangun sepanjang 150,72 km, Jalan Palu-Parigi sudah 13,08 km, Jalan Gorontalo-Manado sudah 415,48 km, dan Jalan Trans Maluku sudah 297,23 km,” tutur Hedy.(*)

BONDOWOSO, KORIDOR-  Menyikapi pengajuan kawasan Ijen sebagai warisan geologi (geopark) oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada UNESCO,  Komisi V DPR RI meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembangunan infrastruktur dasar. Hal tersebut dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 – 2021 ke Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Dengan akan ditetapkannya Ijen sebagai kawasan Geopark, maka harus ada infrastruktur yang memadai. Bagaimana pariwisata di daerah berkembang dan kami menginginkan adanya tumbuh sentra-sentra ekonomi baru yang memberikan nilai tambah untuk Bondowoso dan daerah sekitarnya,” tutur Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati yang menjadi ketua rombongan tersebut.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kuswardono mengatakan bahwa saat ini Kementerian PUPR telah menetapkan kawasan Ijen sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mengintegrasikan antara Ijen, Baluran dan wilayah selatan Jawa Timur.

“Untuk sisi Banyuwangi sudah diprogramkan di 2021, dan di sisi Bondowoso akan diprogramkan di 2022, jadi kita sedang rencanakan untuk integrasi pariwisata ini, saat ini kami sedang mengkaji kegiatan ekonomi apa yang bisa dihubungkan sehingga bisa dibuka selebarnya ke Bondowoso,” tutur Kuswardono.

Setelah diprogramkan, nantinya berbagai macam pembangunan infrastruktur akan dapat segera terlaksana di Bondowoso seperti yang telah dilakukan di Banyuwangi saat ini. Kepala Badan Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Muhammad Reva mengatakan untuk Banyuwangi telah terlaksana pembangunan infrastruktur dasar, seperti aksesibilitas jalan permukiman, drainase.

“ Namun untuk Bondowoso sendiri tahun ini ada kegiatan Pamsimas di 12 desa dengan anggaran Rp 5,1 miliar dan direncanakan untuk tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang kami ajukan yaitu SANIMAS, TPS3R, PAMSIMAS dan PISEW,”

Penaganganan Banjir Bondowoso

Selain infrastruktur pendukung pariwisata, dalam kunjungan kerja tersebut, Nurhayati juga menyoroti penanganan banjir bandang yang terjadi di Bondowoso sampai 2 kali dalam setahun ini dan antisipasi dalam menghadapi musim penghujan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Menanggapi hal tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Muhammad Rizal mengatakan bahwa Tim Reaksi Cepat BBWS Brantas telah melakukan kordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembersihan lokasi dengan warga serta mengirimkan bantuan berupa 400 lembar sandbag dan 2 pompa air.

Untuk penanganan lanjutan akan segera diprogramkan apabila telah diusulkan oleh pemerintah daerah, maupun usulan dari Komisi V DPR RI. (*pupr).

KORIDOR, JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan, Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jalan perbatasan sejalan dengan program Pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Di Provinsi Kalimantan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 Km yang berada di tiga provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 811,32 Km, Kaltim sepanjang 412,59 Km, dan Kaltara sepanjang 770,25 Km.

Pada tahun 2020, peningkatan jaringan jalan perbatasan di Kalimantan dilaksanakan sepanjang 548,49 Km yang meliputi beberapa paket pekerjaan diantaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin, dan penggantian jembatan. Di Provinsi Kalbar dilaksanakan 12 paket pekerjaan sepanjang 497,43 Km diantaranya pembangunan Jalan Temajuk-Aruk sepanjang 5,80 Km dengan biaya Rp 35 miliar (MYC) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Entikong-Rasau-Nanga Badau sepanjang 204,53 Km.

Selanjutnya di Provinsi Kaltim dilaksanakan 6 paket pekerjaan sepanjang 33,46 Km diantaranya pembangunan Jalan Tiong Ohang-Lonh Pahangai 3 sepanjang 4 Km dengan anggaran Rp 23,8 miliar. Di Provinsi Kaltara dikerjakan 10 paket kegiatan sepanjang 18 Km yang terdiri dari 5 paket pembangunan Jalan Pararel Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Boh- Metualang-Long Nawang sepanjang 3,5 Km dengan anggaran Rp 35 miliar (MYC) dan 5 paket pembangunan Jalan Akses Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Semawu-Long Bawan sepanjang 2 Km dengan biaya Rp 31,75 miliar (MYC).

“Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 Km. Di Kalimantan Timur sudah tembus semua sepanjang 412,59 Km dan Kalimantan Barat tembus semua 811,32 Km. Mudah-mudahan 2 tahun kedepan ini dapat tembus semua dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara sampai Kalimantan Timur,” tutur Menteri Basuki.

Untuk jalan perbatasan di NTT atau provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste telah tembus seluruhnya sepanjang 179,99 Km. Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.

Dari 179,99 kilometer tersebut yang sudah tertangani (aspal) hingga ditahun 2019 sepanjang 145,17 kilometer. Sedangkan di tahun 2020 direncanakan jalan yang sudah aspal akan bertambah dan sedang dikerjakan menjadi sepanjang 164,57 kilometer, sehingga sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021 mendatang.

Salah satu paket pekerjaan TA 2020 yang tengah dilaksanakan adalah pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus sepanjang 4, 48 Km dengan anggaran Rp 28,8 miliar. Jalan perbatasan di NTT memiliki manfaat penting terutama bagi masyarakat di perbatasan yang terdapat komoditas perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete.

Di Papua, pembangunan jalan perbatasan antara Negara Indonesia-Papua Nugini sepanjang 1.098,24 Km juga terus dilaksanakan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Hingga akhir 2019 telah tembus sepanjang 919,16 Km atau menyisakan 179,08 Km. Pada TA 2020, dilaksanakan 7 paket pekerjaan diantaranya pembangunan Jalan Ubrub-Towe Hitam-Oksibil sepanjang 3 Km dengan anggaran sebesar Rp 35 miliar.

Pembangunan jalan perbatasan Papua bekerjasama dengan Zeni TNI Angkatan Darat pada saat pembukaan hutan dan pembentukan badan jalan. Selanjutnya pada saat konstruksi, akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR. Pembangunannya cukup menantang dengan kondisi cuaca dan medan berat sehingga menjadi kendala dalam membawa material dan alat berat ke lokasi.

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. (*)

JAKARTA, KORIDOR – Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 151 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah itu akan meningkat tajam pada 2045 yang disebut-sebut sebagai era emas Indonesia yang diperkirakan mencapai 233 juta jiwa penduduk. Mayoritas akan tinggal di kawasan-kawasan perkotaan.

Menurut Pakar Perkotaan Wicaksono Sarosa, ledakan jumlah penduduk Indonesia pada 2045 tersebut sangat besar, sehingga pemerintah perlu memikirkan sejak dini kemana akan menempatkan tambahan sekitar 83 juta jiwa penduduk itu dalam 20 tahun mendatang.

Dia memprediksi jika aktivitas bisnis dan perekonomian masih berjalan seperti sekarang, maka sebagian besar penduduk perkotaan itu masih akan berpusat di Pulau Jawa.

Dampaknya, ungkap Pendiri dan Direktur Ruang Waktu Knowledge Hub tersebut, Pulau Jawa dipastikan akan semakin kehilangan lahan-lahan suburnya. Wicaksono mencontohkan wilayah Karawang yang semula merupakan lumbung beras, saat ini sudah menjadi kawasan industri dan perumahan.

Padahal, urbanisasi di Indonesia belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal dan hanya segelintir orang saja yang bisa menikmatinya.

“Ujung-ujungnya, jika tidak dikelola dengan baik, maka urbanisasi hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat terhadap kota-kota yang ada,” ungkap penulis buku “Kota untuk Semua” itu dalam sebuah diskusi, baru-baru ini.

Padahal, merujuk New Urban Agenda (NUA) dikatakan tujuan utama perkotaan adalah kota untuk semua yang kalau disederhanakan adalah menjamin kota yang nyaman untuk segala usia dari anak-anak hingga lansia, tanpa membedakan jenis kelamin, serta memastikan keragaman difabilitas dan juga SARA.

Tidak hanya itu, NUA juga ingin memastikan kota tetap nyaman bagi warga miskin dan mereka yang biasanya justru terpinggirkan seperti pendatang dan juga warga wilayah lain yang terkait hingga generasi mendatang termasuk spesies lain (keanekaragaman hayati).

Kota Ko-Kreasi

Tantangan demi mencapai Kota untuk Semua meliputi tiga hal, yaitu paradigmatik cara pandang yang hanya terpaku pada ekonomi saja, atau hal lain saja.

Kedua adalah masalah sistemik yang meliputi masalah kelembagaan dan peraturan yang tidak terintegrasi dan juga mislokasi anggaran. Terakhir adalah tantangan praktikal alias kapasitas manajerial, teknis, dan juga finansial.

Sementara secara pembagian bidang tantangan meliputi ekonomi dan finansial, sosial budaya, politis-tata kelola, fisik-lingkungan, dan pengetahuan serta teknologi.

“Yang harus kita gaungkan terus adalah kota Ko-Kreasi yakni saat semua orang turun tangan untuk membangun kota,” ungkap Wicaksono.

Turun tangannya semua orang, ungkap Wicaksono, juga bisa mengurangi segregasi dan juga menambah rasa aman pada masa depan. Namun, segregasi ini sangat mungkin terjadi apalagi dilakukan oleh pengembang apabila ada demand (permintaan).

Dia juga kembali mengingatkan semua pihak bahwa kota-kota menuntut lebih banyak perhatian yang lebih serius terutama dalam tata kelolanya dari berbagai dimensi. Namun perhatian serius ini tidak boleh menjadi “bias kota” dengan mengabaikan kepentingan lingkungan yang lebih luas, termasuk warga nonkota.

Sebagai salah satu wujud peradaban, kota menurut Wicaksono harus dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua orang (cities for all). Kota tidak boleh memihak, sehingga semua orang haruslah dapat menikmati dan memanfaatkan kota tersebut, ungkap dia.

“Oleh karena itu, kota harus direncanakan, dirancang, dibangun dan dikelola oleh semua. Dengan begitu, maka kota dan urbanisasi yang masih akan terus terjadi akan memiliki kontribusi dalam keterwujudan SDGs,” tegas Wicaksono.