Finansial

JAKARTA,KORIDOR–Sepanjang tiga bulan pertama di tahun 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali mencatatkan pertumbuhan positif kendati berada di bawah tekanan pandemi. Per 31 Maret 2021, Bank BTN berhasil menorehkan peningkatan laba bersih sebesar 36,75% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp457 miliar di kuartal I/2020 menjadi Rp625 miliar.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya akan terus melakukan inovasi agar tetap mencatatkan pertumbuhan positif terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sembari melaju, lanjut Haru, Bank BTN akan terus memperkuat pencadangan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang muncul akibat tekanan pandemi.

“Misi utama kami adalah menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Ke depannya, kami akan terus berinovasi sehingga semakin banyak masyarakat memiliki hunian sekaligus tetap mencatatkan pertumbuhan bisnis yang positif dan berkelanjutan,” jelas Haru di sela Konferensi Pers Paparan Kinerja Bank BTN Kuartal I/2021 di Jakarta, Kamis (22/4).

Dalam catatan keuangannya, emiten bersandi saham BBTN tersebut menunjukkan perolehan laba bersih ditopang peningkatan pendapatan bunga. Pendapatan bunga BBTN tercatat naik 2,99% yoy menjadi Rp6,35 triliun. Perseroan juga sukses menekan beban bunga sebesar 10,28% yoy dari Rp3,99 triliun menjadi Rp3,58 triliun. Dengan langkah tersebut, pendapatan bunga bersih Bank BTN tercatat naik di level 27,32% yoy menjadi Rp2,77 triliun.

Perolehan pendapatan bunga BBTN tersebut ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp261,34 triliun per kuartal I/2021. Penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut tercatat naik 3,19% yoy dari Rp253,25 triliun per kuartal I/2020. Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan Bank BTN tersebut pun berada di atas penyaluran kredit perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merekam kredit perbankan nasional  terkoreksi hingga 2% yoy per Januari 2021.

Laporan keuangan Bank BTN menunjukkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi masih tercatat menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan kredit BBTN. KPR subsidi Bank BTN tercatat naik 9,04% yoy menjadi Rp122,96 triliun per kuartal I/2021. KPR Non-subsidi juga mulai menunjukkan peningkatan tipis di level 0,2% yoy menjadi Rp80,15 triliun pada akhir Maret 2021. Secara total, pertumbuhan kredit di segmen perumahan tumbuh sebesar 3,23% yoy menjadi Rp236,57 trilliun.

Kemudian, pada kredit di segmen non-perumahan tercatat tumbuh 2,87% yoy menjadi Rp24,76 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan di segmen kredit konsumer dan kredit korporasi yang tumbuh masing-masing sebesar 9,43% yoy dan 7,44% yoy.

Penyaluran kredit juga terus diiringi dengan perbaikan kualitas kredit. Per kuartal I/2021, BBTN mencatatkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di posisi 1,94%. Posisi tersebut turun 44 basis poin (bps) dari 2,38% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Bank BTN juga tetap memupuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi sebesar 115,93% per Maret 2021 atau naik. 1.027 bps.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wholesale Risk and Asset Management Elisabeth Novie Riswanti menjelaskan perseroan memang sangat fokus untuk memperbaiki kualitas kredit guna menekan NPL. “Kami terus berupaya memperbaiki kualitas kredit dengan mengoptimalkan penagihan, mempercepat penjualan aset, termasuk bekerja sama dengan perusahaan manajemen aset,” tutur Novie.

Sementara itu, Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN Jasmin mengatakan per 31 Maret 2021, bank yang dulunya bernama Bank Tabungan Pos ini juga mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 33,01% yoy menjadi Rp294,91 triliun. Kenaikan DPK tersebut juga terpantau melaju di atas rata-rata penghimpunan DPK perbankan nasional yang melaju di level 11% yoy per Januari 2021.

Rekam keuangan Bank BTN menunjukkan peningkatan DPK tersebut disumbang kenaikan penghimpunan giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 33,91% yoy, 4,29% yoy, dan 41,44% yoy. Dengan kenaikan simpanan masyarakat tersebut, Loan to Deposit Ratio (LDR) BBTN juga turun sebesar 2.561 bps ke level 88,62% di Maret 2021.

Dengan seluruh capaian kinerja tersebut, Bank BTN mencatatkan lonjakan aset di level 21,92% yoy menjadi Rp375,73 triliun per kuartal I/2021. Laju peningkatan aset tersebut juga berada di atas rata-rata peningkatan aset nasional sebesar 7% yoy per Januari 2021. “Bagi kami, pertumbuhan yang berkelanjutan adalah yang utama. Sehingga, kami berupaya mengoptimalkan kualitas aset yang kami miliki,” terang Jasmin.

Bisnis Syariah Tetap Melaju

Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan di bisnis konvensional, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN juga mencatatkan peningkatan positif. Per Maret 2021, aset UUS BTN tersebut naik 16,8% yoy menjadi Rp33,63 triliun dari Rp28,79 triliun di bulan yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan aset tersebut disumbang laju peningkatan DPK yang dihimpun BTN Syariah. Per kuartal I/2021, BTN Syariah sukses menghimpun dana senilai Rp25,75 triliun atau naik 23,04% yoy dari Rp20,93 triliun. BTN Syariah juga mencatatkan peningkatan pembiayaan sebesar 6,50% yoy menjadi Rp25,47 triliun pada Maret 2021 dari Rp23,92 triliun di bulan yang sama tahun lalu. Dengan capaian tersebut, UUS BTN meraih laba senilai Rp60,14 miliar per Maret 2021.

 

JAKARTA,KORIDOR– Ditengah pandemi Covid 19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 lalu, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, tetap mampu mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2020, terutama dalam menjalankan misinya mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR di sektor pembiayaan perumahan.

Berdasarkan hasil laporan keuangan 2020 Perseroan (audited), hingga akhir tahun 2020, secara total akumulasi dana yang telah dialirkan SMF ke sektor pembiayaan perumahan dari tahun 2005 mencapai Rp69,15 triliun. Adapun, total aset SMF hingga akhir tahun 2020 mencapai sebesar Rp32,57 Triliun.

Pencapaian kinerja yang positif tersebut ditopang dari kegiatan sekuritisasi sebesar Rp631 Miliar, penyaluran pinjaman sebesar Rp6,43 Triliun, serta penerbitan surat utang sebesar Rp7,27 Trililun. Adapun laba bersih di tahun 2020, mencapai Rp470 miliar

Terkait penerbitan surat utang korporasi sebagai sumber pendanaan, selama tahun 2020, SMF telah menerbitkan surat utang sebesar Rp7,27 Triliun melalui penerbitan obligasi PUB V Tahap III sebesar Rp4 Triliun, PUB V Tahap IV sebesar Rp2,11 Triliun, sukuk mudharabah PUB I Tahap II sebesar Rp346 Miliar, MTN  IX  sebesar Rp700 Miliar dan MTNS X sebesar Rp110 Miliar Sampai dengan akhir tahun 2020, posisi (outstanding) surat utang SMF mencapai Rp18,16 Triliun dan (oustanding) pendanaan jangka panjang dari bank sebesar Rp1,5 Triliun.

Untuk transaksi sekuritisasi, sejak tahun 2009, sampai dengan 31 Desember 2020,  SMF telah berhasil memfasilitasi 14 kali transaksi sekuritisasi, dengan total nilai akumulatif sebesar Rp12,78 triliun. Sedangkan, untuk kerja sama pembiayaan, SMF telah bekerja sama dengan Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Perusahaan Pembiayaan.

Direktur utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan bahwa dari seluruh dana yang telah dialirkan, SMF telah membiayai kurang lebih 1,08 juta debitur KPR (termasuk KPR Program FLPP) yang terbagi atas 84,20% wilayah barat, 15,12% wilayah tengah dan sisanya sebesar 0,68% wilayah timur.

Selain itu SMF juga aktif merealisasikan beberapa program penugasan khusus dari Pemerintah diantaranya Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas , dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.

Terkait Program Pembiayaan Homestay, sepanjang 2020 SMF telah bersinergi dengan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dalam merealisasikan Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang terletak di Desa Kemuning (Karanganyar, Jawa Tengah), Desa Mertak (Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat), dan Desa Sarongan (Banyuwangi, Jawa Timur).

Sementara itu untuk realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh SMF telah merealisasikan program di Kelurahan Bira (Makassar, Sulawesi Selatan), Kelurahan Krapyak (Pekalongan, Jawa Tengah), dan Kelurahan Mauk, (Tangerang, Banten).

Pencapaian positif Perseroan di tahun 2020, tidak terlepas dari dukungan Pemegang Saham dan Stakeholder Perseroan baik dukungan regulasi, aktivitas bisnis (melalui perluasan mandat) maupun kegiatan operasional dalam penerapan Good Corporate Governance pada Perseroan.

 Rencana Kerja 2021 & Perluasan Mandat SMF

 Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan, pada tahun 2021 SMF akan memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melalui kegiatan bisnis diantaranya melalui optimalisasi penyaluran KPR FLPP, dukungan kepada sektor supply sektor perumahan, pengembangan pembiayaan KPR untuk masyarakat non fixed income, dan pengembangan pembiayaan mikro perumahan.

Tahun ini SMF akan mendapatkan Penyertaan Modal  Negara  (PMN) dari Pemerintah sebesar Rp2,25 triliun yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021. PMN tersebut seluruhnya akan dialokasikan untuk program penurunan beban fiskal Pemerintah melalui kontribusi SMF pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

“Angka tersebut, oleh SMF akan di-leverage hingga Rp6,37 triliun melalui penerbitan surat utang, ditambah dana sebesar Rp19,12 triliun yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Pemerintah (PPDPP) untuk membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) program FLPP, sehingga total dana yang akan digulirkan kurang lebih Rp25 triliun itu untuk memproduksi KPR program FLPP sebanyak 157.500 unit rumah dengan bunga yang ujungnya kepada tiap debitur MBR  (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) adalah fix rated 5% selama 20 tahun,” ucap Ananta.

Lebih lanjut Ananta mengungkapkan bahwa dalam mendorong PEN di sektor perumahan, SMF juga merealisasikan amanat Pemerintah sebagai Wakil Pelaksana Investasi kepada Perum Perumnas yang telah dilakukan tahap pertama di tahun 2020 sebesar Rp200 miliar dari total Rp650 miliar, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui sinergi, transformasi, dan reposisi peran Perumnas dalam ekosistem perumahan nasional.

Selain itu, melalui perluasan mandatnya, SMF akan memperkuat fungsi dan perannya  dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi suppy dan demand. Dalam melengkapi perannya untuk memajukan ekosistem perumahan Indonesia, SMF berencana untuk menjalankan program kredit  mikro perumahan yang lebih down to earth kepada masyarakat. Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini SMF tengah menjajaki sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam memperluas model bisnis, SMF juga menjalin kerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT.PII terkait penjajakan potensi penerapan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan dan permukiman.

JAKARTA, KORIDOR—Memasuki pertengahan semester I industri properti tanah air kian menggeliat. Seiring dengan program vaksinasi Covid-19 sejak Februari lalu, optimisme industri properti pun kian bertambah salah satunya relaksasi yang dilakukan BI yaitu kebijakan DP 0% dan kemudian PPn 0%. Tak mau kehilangan momen, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali menggandeng pengembang properti terkemuka guna menggenjot pencapaian target realisasi KPR Non Subsidi.

Kali ini BTN melakukan PKS dengan salah satu perusahaan pengembang terkemuka, PT. Premier Qualitas Indonesia (Group) untuk proyek perumahan landed house di kawasan Kranggan dan Kodau, Kota Bekasi, yakni Premier Estate 2 & 3. Kolaborasi tersebut, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), pada Kamis (25/3/2021).

“Program vaksinasi di tahun kedua covid-19 ini jelas telah menambah kepercayaan diri hampir semua sektor industri, termasuk properti. Kita ingin bersama mencapai harapan salahsatunya dengan menjalin kerjasama dengan develover besar untuk memperluas jaringan dan bagian dari upaya mencapai target realisasi KPR Non Subsidi tahun 2021,” ujar Executive Vice President Nonsubsidize Mortage & Personal Loan BTN Suryanti Agustinar, usai teken PKS.

Yanti juga menuturkan, PT. Premier Qualitas Indonesia (Group) merupakan pengembang skala besar berpengalaman sejak tahun 1998 dengan 25 projek properti di seluruh kawasan Jabodetabek. Karenanya, BTN memutuskan teken PKS  bagi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) yang tersedia pada proyek tersebut. “Kerjasama ini juga merupakan upaya BTN mendongkrak daya beli masyarakat pascapandemi, dengan program BTN tanpa perlu membayar pokok kredit selama 2 tahun dan DP 0 persen,” imbuhnya.

Sejak tahun pertama Pandemi Covid-19 Bank BTN telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong daya beli masyarakat. Antara lain dengan mengembangkan layanan digital lewat www.btnproperty.co.id, menggelar pameran virtual, BTN Virtual Property Expo untuk dapat mewujudkan impian memiliki rumah.

Premier Estate 2 & 3 merupakan projek landed house yang berkonsep hunian alam tropis nan hijau yang menawarkan hunian asri dan berkualitas. Berada di kawasan timur Cibubur tepat nya di Jalan Raya Kodau dan Jalan Raya Kranggan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan modern saat ini di antaranya Club House, PlayGround, Health & Welness, Internet Fiber Optic, Estate Management Professional, PLN Prioritas Premium Silver.

Direktur PT. Premier Qualitas Indonesia (Group), Yenny Palau mengatakan, PKS yang baru pertama dilakukan dengan Bank BTN ini diharapkan akan mampu mendongkrak pemasaran proyek tersebut dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 1,3 M s/d Rp. 3,5 M.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Bank BTN, dan kami juga berharap kerjasama ini akan terus berlanjut pada proyek-proyek kami yang lain, dan tentunya harapan kami ini akan semakin mendongkrak penjualan kami,” pungkasnya. (zh)

JAKARTA, KORIDOR – Pandemi juga membuat banyak orang tertekan akan komitmen cicilan bulanan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) & KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) mereka.

Memahami hal ini, convertCASH, sebuah platform fintech revolusioner memberi solusi fintech inovatif yang memungkinkan pengguna untuk membayar cicilan bulanan rumah dan mobil hingga 45 hari tanpa bunga.
convertCASH adalah Fintech pertama dengan Scalable Artificial Intelligence yang menyediakan “Layanan Perpanjangan Pembayaran Angsuran (LPPA) + Global Cash Reward Eco System Platform” untuk pengguna pinjaman mobil dan rumah.

Co-Founder convertCASH, Jason Bak menjelaskan, convertCASH convertCASH yang diluncurkan pada November 2020 hadir untuk membantu masyarakat menangani masalah arus kas dalam cicilan bulanan mereka. Dengan tagline “Kami Talangi untuk Anda dulu”, convertCASH bermanfaat untuk membantu semua orang meringankan beban bulanan mereka.

“ConvertCASH memikirkan kembali cara cicilan mobil / rumah bulanan Anda & memberikan nilai tambah ke cicilan tetap bulanan mobil dan rumah pengguna. Komitmen tagihan tetap bulanan membuat semua orang menjadi tertekan. Pengguna dapat mengandalkan convertCASH meskipun mereka tidak memiliki cukup uang di bank untuk melunasi cicilan bulanan mobil / rumah mereka,” kata Jason.

“Ini bebas bunga, tidak perlu pinjaman, dan persetujuannya instan. Kami hanya memerlukan pengguna memiliki kartu kredit sebagai jaminan saat menggunakan manfaat convertCASH “Kami Talangi dulu untuk Anda”. Pengguna kemudiannya dapat membayar kembali ke kartu kredit tersebut tanpa ada biaya bunga hingga 45 hari,” tambah Jason.

Jason menambahkan bahwa secara tradisional, jika mobil dan / atau pemilik rumah tidak memiliki cukup uang untuk bulan itu, mereka harus meminjam uang dari teman atau keluarga. Tetapi dengan convertCASH, mereka tidak perlu mengajukan pinjaman atau meminjam dari siapa pun. Mereka hanya perlu mengisi detail penerima di Aplikasi convertCASH dan pembayaran angsuran akan dilakukan dalam tiga hari kerja.

“Tidak perlu aplikasi, tidak perlu pinjaman, tidak perlu meminjam,” ungkap Jason.

Hanya butuh 3 langkah sederhana bagi pengguna untuk mulai menggunakan convertCASH, yaitu: Unduh Aplikasinya, Daftarkan dengan email dan ponsel pengguna, dan Mulai gunakan fitur convertCASH “Kami Talangi dulu untuk Anda”.

“Jumlah transaksi maksimum yang dapat dilakukan melalui convertCASH adalah Rp. 72,5 Juta. Sampai saat ini, kami memiliki total rata-rata Rp. 1,8 Milyar transaksi yang telah dilakukan melalui platform convertCASH. Setiap transaksi sangat berarti bagi kami. Itu artinya kami telah berhasil membantu orang-orang untuk meringankan masalah mereka,” jelas Jason.

Menggunakan convertCASH memberi pengguna ketenangan pikiran dan menghilangkan kegalauan karena harus memenuhi cicilan tetap bulanan mobil dan rumah. Dan dengan Aplikasi convertCASH, pengguna dapat melakukan pembayaran saat bepergian – di mana pun dan kapan pun.

Pengguna dengan mudah dapat memulai pembayaran dalam hitungan menit semua dari satu aplikasi, yaitu convertCASH. Dengan persetujuan instan dan pendekatan bebas risiko dari platform, mereka dapat menikmati perpanjangan kredit gratis untuk membantu meringankan beban keuangan bulanan tetap mereka.

“Dengan strategi ekonomi digital tanpa batas yang tak tertandingi, tujuan kami adalah membantu lebih banyak perusahaan dan pengguna untuk mengubah hidup mereka dengan konvergensi ekonomi digital dan tradisional.”
Sebagai “Layanan Perpanjangan Pembayaran Angsuran (LPPA)” dan platform eko-sistem reward tunai global, convertCASH menganut filosofi Steve Jobs yaitu “Ciptakan produk untuk mengubah hidup orang.”

“Pendekatan “Kami Talangi Dulu untuk Anda” memberikan nilai tambah instan dan akan menjadi pemicu transformasi signifikan di bidang Fintech. Tim kami sangat siap untuk menyadari dan merangkul potensi penuh dari ekonomi global digital yang sedang berkembang,” kata Jason.

“Kami percaya bahwa convertCASH adalah yang paling pertama dalam menggabungkan bisnis tradisional dengan ekonomi digital dan menerapkan prinsip yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan seperti Uber dan Airbnb ke dalam wilayah baru.”

Berkantor pusat di Singapura, convertCASH mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia, Malaysia, Australia, dan wilayah ASEAN. Platform ini berencana untuk memperluas jaringannya ke Hong Kong, Thailand, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua tahun ini dan ke Jepang, Korea, Cina pada tahun 2022. Aplikasi ini tersedia di iOS, Android, dan Huawei.

Penulis: Reza Gantara

JAKARTA, KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menyatakan kesiapannya untuk mendukung Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna mempercepat penyediaan hunian layak huni bagi sekitar 9,1 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang diantaranya memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta.

Adapun, saat ini Tapera tengah menyiapkan penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi MBR. Sasaran program Tapera tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan MBR termasuk yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmarhargyo mengatakan kelompok MBR dengan penghasilan di bawah Rp4 juta tersebut mendominasi porsi backlog akibat meningkatnya jumlah permintaan atas rumah dari para wong cilik tersebut setiap tahun. Sementara kapasitas penyediaan perumahan untuk segmen MBR belum dapat memenuhi kebutuhan mereka.

“BTN sudah dipastikan siap untuk mendukung program Tapera tersebut. Dengan infrastruktur, jaringan ke mitra pengembang, dan pengalaman BTN dalam pembiayaan perumahan khususnya untuk subsidi bagi MBR, sampai dengan saat ini Bank BTN berkomitmen penuh mendukung program rumah nasional. Termasuk dalam hal ini mendukung Tapera dalam menyediakan hunian berkualitas terutama bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp4 juta,” jelas Haru dalam Forum Group Discusion (FGD) bertajuk Housing Availability for Economically Weaker Section di Jakarta, Kamis (18/3).

Hingga saat ini, Bank BTN pun tengah menggodok skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk mendukung program Tapera. “Target kami adalah dapat memberikan hunian yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Program Satu Juta Rumah milik pemerintah,” ujar Haru.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar menuturkan untuk dapat menyediakan perumahan bagi kelompok MBR tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif. Beberapa upaya tersebut meliputi ketersediaan lahan dan bangunan yang efisien namun berkualitas.

Hirwandi menambahkan, diperlukan juga prasarana dan sarana umum yang memadai, serta insentif untuk pembiayaan konstruksi untuk menyediakan rumah bagi para MBR. “Dengan berbagai langkah komprehensif tersebut, kami meyakini akan semakin banyak MBR yang dapat memiliki hunian berkualitas,” kata Hirwandi.

Sementara itu, Bank BTN terus melakukan berbagai inovasi di segmen KPR Subsidi yang menyasar MBR. Bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut memiliki produk KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan bantuan uang muka hingga Rp40 juta.

Kemudian, Bank BTN juga menawarkan produk KPR Subsidi dengan bunga 5% fix rate atau tetap hingga 20 tahun. Perseroan juga memiliki produk KPR BTN Mikro yang menyasar para pekerja informal mulai dari tukang bakso, tukang cukur rambut, hingga tukang ojek online dan para pekerja lain yang memiliki penghasilan tidak tetap.

Dengan berbagai inovasi tersebut, sampai dengan Februari 2021, emiten bersandi saham BBTN ini tercatat telah menyalurkan KPR Subsidi sekitar Rp107,93 triliun untuk 1,3 juta debitur. Kendati berada di masa pandemi, posisi KPR Subsidi BTN tersebut tercatat tumbuh 7,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp100,03 triliun pada Februari 2020 yang telah dimanfaatkan oleh sekitar 1,23 juta debitur di seluruh Indonesia. (*)

Jakarta,JPI—Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran rumah subsidi tidak hanya bertumpu pada masalah kuantitas tetapi juga harus memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat harus berkualitas, dimanfaatkan dan dihuni dengan baik.

Karena itu, setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

“Dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di lapangan masih banyak kita jumpai hunian dengan kualitas rendah. Kita harus melindungi MBR dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya.,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dalam sambutannya sebagai keynoted speaker mewakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR.

Hal itu diungkapkannya pada diskusi bertopik “Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang dipusatkan di District 89 Co Working Space, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2021).

Berbagai relaksasi yang sudah diberikan pemerintah dalam pengembangan perumahan selama ini, lanjut Arief , tidak ditujukan untuk mengurangi kualitas hunian. Karena itu, dalam misinya menggencarkan program membangun rumah berkualitas, maka pemerintah akan terus meyakinkan pengembang, perbankan dan stakeholder terkait, bahwa prosesnya tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan di lapangan.

Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) lanjut Arief, merupakan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh PPDPP guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan uang subsidi bisa sampai ke masyarakat.

Martanto Boedi Joewono, Direktur Operasi PPDPP menjelaskan penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu SiKasep (Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan). Namun, SiKasep di dalamnya memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah SiPetruk.

Cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. Secara teknis, Manajemen Konstruksi (MK) akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).

Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung dengan sistem PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada masyarakat.

“Para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. Kami menggunakan Artificial Intelegency (AI) atau kecerdasan buatan. Jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja” terang Martanto.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR , Dewi Chomistriana mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi sangat besar. Saat ini masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.Ada kekurangan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli manajeman konstruksi tersertifikasi yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan.

“Ini sebuah tantangan besar. Pemerintah akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LPJK, sehingga bisa menghasilkan pengawas pembangunan perumahan yang berkualitas. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan rumah yang sesuai standar dan aman,” ujar Dewi Chomistriana.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara Tbk, Mochamad Yut Penta menjelaskan ada beberapa dukungan Bank BTN dalam pemenuhan kualitas hunian. Antara lain dukungan kerja sama.

“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi pengembang,” kata Yut Penta.

Lalu dukungan penjualan dengan memastikan spesifikasi rumah dan PSU yang dijual telah sesuai dengan PKS yang telah disepakati, pemrosesan dan analisa kredit, persetujuan dan akad kredit, dan monitoring serta pembinaan.

“Jumlah unit yang banyak dan paperwork yang kompleks membutuhkan proses verifikasi yang berbasis digital agar efisien seperti aplikasi SiPetruk. Teknologi geo tagging dapat menjadi pilihan untuk mengantisipasi jangkauan lokasi yang luas. Aplikasi bagi pengguna diharapkan berbasis low code solution dan user friendly,” papar dia.

Bussines Development Head PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Harya Narendra mengatakan, pihaknya sangat mendukung aplikasi SiPetruk karena akan sangat membantu SMF. Pasalnya, SMF tidak hanya mendukung dari sisi pendanaan tetapi juga monitoring bersama BLU PPDPP dan perbankan.

“Dengan begitu SMF bisa memastikan bangunan layak huni, sesuai spek, tepat sasaran, berkualitas, aman, dan sehat,” ujar Harya Narendra.

Masukan Pengembang

Kalangan asosiasi pengembang secara umum mendukung rencana penerapan SiPetruk dengan berbagai syarat dan catatan. Prinsipnya, pengembang berharap aplikasi ini benar-benar tidak menjadi penghambat seperti yang dijanjikan pemerintah.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) misalnya menyoroti banyaknya item yang harus diisi dalam aplikasi SiPetruk. Asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu meminta pemerintah menyederhanakan aplikasi tersebut dan fokus pada tujuan awalnya untuk pengawasan konstruksi.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Moerod mengatakan dari ujicoba aplikasi SiPetruk di salah satu proyek perumahan di Sentul, Bogor, pada awal Februari lalu terungkap bahwa ada sekitar 120 item yang harus diisi pengembang di aplikasi SiPetruk. Hal itu terkesan rumit dan menyulitkan bagi pengembang terutama di daerah.

“Kami saat itu sudah mendiskusikan dengan PPDPP bahwa itemnya yang diminta terlalu banyak. Sementara kondisi dan kesiapan pengembang di daerah berbeda-beda. REI meminta agar SiPetruk ini difokuskan saja pada pengawasan konstruksi yang inti-inti saja seperti pondasi dan tulang-tulang besi, karena semangatnya memang lebih kepada pengawasan konstruksi,” ujar Moerod.

Dengan item yang cukup banyak juga dikhawatirkan akan menyulitkan tenaga manajemen konstruksi (MK) yang nantinya akan memantau penerapan aplikasi perumahan tersebut di lapangan. Apalagi aplikasi SiPetruk ini akan dipakai serentak oleh pengembang dari seluruh Indonesia. Manajemen konstruksi adalah konsultan yang wajib terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah juga mengingatkan PPDPP untuk benar-benar menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh Indonesia sehingga SiPetruk tidak justru menjadi penghambat realisasi KPR bersubsidi.

Dia memberi contoh penerapan SiKumbang yang hingga saat ini masih saja ada gangguan, sehingga pengembang kesulitan dalam melakukan realisasi akad kredit. Karena realisasi adalah tujuan pokok buat pengembang, sehingga jangan sampai akibat ketidaksiapan sistem teknologi SiPetruk berimplikasi hukum bagi pengembang.

“Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP ada kemacetan dan error. Karena satu hari saja masalah teknologi ini terjadi berdampak kepada pengembang dan bisa menjadi persoalan hukum karena dituntut konsumen dan supplier,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja mengatakan SiPetruk membantu pengembang menjaga kualitas rumah.

“Namun perlu juga mempertimbangkan kendala yang ada sehingga sebaiknya diberikan waktu transisi dalam penerapan aplikasi SiPetruk,” ujar Endang.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan mengatakan aplikasi SiPetruk jangan menjadi penghambat pembangunan konstruksi dan pekerjaan pengembang.

“Penggunaan teknologi sangat baik dan ini merupakan prestasi. Karena konsumen sekarang ini bukan lagi hanya objek, tetapi kualitas juga menjadi prioritas pengembang,” ujar Andre.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai bahwa aplikasi SiPetruk akan membuat pengawasan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan efisien. Dari analog menjadi digital sehingga bisa lebih baik.

“Semoga aplikasi SiPetruk bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang berkualitas,” ujar dia. (zh)

 

JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung Jajaran Direksi yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Adapun, pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun-Rp2,8 triliun.

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid.

“Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” jelas Ari di Jakarta, Rabu (10/3).

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7%-9%. Dana Pihak Ketiga pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau dikisaran 7%-9%.

Sementara itu, dalam RUPST tersebut juga disepakati penunjukkan jajaran pengurus baru manajemen perseroan.

Pemegang saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama Bank BTN dan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance.

RUPST juga memutuskan mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Bank BTN. Pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal.

RUPST Bank BTN 2020 juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Menurut Ari, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Bisnis BTN, lanjutnya, akan tetap berjalan normal dengan tetap mendukung program perumahan nasional sebagai core business Bank BTN.

Selain itu, Ari mengungkapkan Bank BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional.

“Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional].”

Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru Bank BTN:

Komisaris :
Komisaris Utama : Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Iqbal Latanro
Komisaris : Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris : Heru Budi Hartono
Komisaris : Andin Hadiyanto
Komisaris : Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin

Direksi:
Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
Wakil Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
Direktur Consumer and Commercial Lending : Hirwandi Gafar
Direktur Finance, Planning, and Treasury : Nofry Rony Poetra
Direktur Compliance and Legal : Eko Waluyo
Direktur Wholesale Risk and Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Operation, IT, and Digital Banking : Andi Nirwoto
Direktur Distribution and Retail Funding : Jasmin
Direktur Risk Management and Transformation : Setiyo Wibowo

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung Jajaran Direksi yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Adapun, pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun-Rp2,8 triliun.

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid. “Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” jelas Ari di Jakarta, Rabu (10/3).

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7%-9%. Dana Pihak Ketiga pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau dikisaran 7%-9%.

Sementara itu, dalam  RUPST tersebut juga disepakati penunjukkan jajaran pengurus baru manajemen perseroan. Pemegang saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama Bank BTN dan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance.

RUPST juga memutuskan mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Bank BTN. Pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal.

RUPST Bank BTN 2020 juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Menurut Ari, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Bisnis BTN, lanjutnya, akan tetap berjalan normal dengan tetap mendukung program perumahan nasional sebagai core business Bank BTN.

Selain itu, Ari mengungkapkan Bank BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional. “Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional].”

Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru Bank BTN:

Komisaris

Komisaris Utama                         : Chandra Hamzah

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen   : Iqbal Latanro

Komisaris                                    : Eko Djoeli Heripoerwanto

Komisaris                                    : Heru Budi Hartono

Komisaris                                    : Andin Hadiyanto

Komisaris                                    : Armand Bachtiar Arief

Komisaris Independen                 : Ahdi Jumhari Luddin

Direksi

Direktur Utama                                                      : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama                                            : Nixon LP Napitupulu

Direktur Consumer and Commercial Lending        : Hirwandi Gafar

Direktur Finance, Planning, and Treasury             : Nofry Rony Poetra

Direktur Compliance and Legal                             : Eko Waluyo

Direktur Wholesale Risk and Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Operation, IT, and Digital Banking  : Andi Nirwoto

Direktur Distribution and Retail Funding               : Jasmin

Direktur Risk Management and Transformation    : Setiyo Wibowo

 

 

TANGERANG, KORIDOR— Angin segar untuk industri properti di tanah air terus berhembus. Terlebih lagi sejak Pemerintah memberikan berbagai stimulus untuk kembali menggerakan sektor properti yang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Hal itu tentu disambut positif oleh para pengembang properti. Tidak terkecuali Modernland Cilejit, proyek hunian berskala kota (township) seluas 1.000 hektar yang dikembangkan PT Modernland Realty Tbk. di kawasan Tangerang, Banten.

Untuk memanfaatkan momentum tersebut, Modernland Cilejit telah menyiapkan produk rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma. Rumah berukuran Luas Bangunan (LB) 27 m2 – 96 m2 dan Luas Tanah (LT) 72 m2 – 96 m2 dipasarkan seharga Rp259 hingga Rp403 juta-an. Berdesain modern, rumah tersebut sangat cocok bagi masyarakat urban yang mendambakan rumah sehat di lingkungan yang memiliki fasilitas lengkap dengan akses transportasi yang mudah dan murah.

Helen Hamzah, Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk. mengatakan, rumah Type Real Estat (RE) di cluster Ramma bisa dibeli bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memanfaatkan insentif di sektor properti selama bulan Maret hingga Agustus 2021. “Rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma saat ini sedang dibangun untuk siap diserahterimakan di Agustus 2021,” ujar Helen Hamzah.

Sebagaimana diketahui pemerintah mengucurkan insentif pada sektor properti dengan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah tapak dan rumah susun. PPN sebesar 100% dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50% untuk harga lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Syarat insentif tersebut harus merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni pada periode pemberian insentif.

Sementara Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan relaksasi dengan menerbitkan kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti, untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan. Kebijakan BI yang memungkinkan perbankan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan down payment (DP) atau uang muka 0 persen tersebut berlaku mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021.

Selain bisa memanfaatkan stimulus yang diberikan pemerintah, pembeli juga akan mendapatkan keuntungan dari pengembang Modernland Cilejit yakni berupa diskon langsung sebesar 10%. “Jadi segera beli sebelum kehabisan karena kami menyediakan rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma yang bisa memanfaatkan insentif dari pemerintah dan diskon langsung pengembang hanya 27 unit saja,” kata Helen Hamzah.

Keunggulan Modernland Cilejit

Modernland Cilejit dirancang sebagai sebuah kawasan premium yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas modern terbaik seperti sarana pendidikan, Theme Park, Water Park dan Edu Park, sarana kesehatan, area komersial, transportasi hingga sarana ibadah. “Modernland Cilejit menawarkan keseimbangan hidup bersama keluarga dan orang terkasih dengan sederet fasilitas lengkap. Modernland Cilejit akan memberikan warna baru bagi kawasan hunian di wilayah Tangerang,” kata Helen Hamzah.

Lokasi Modernland Cilejit hanya selangkah dan terintegrasi langsung dengan stasiun KRL Commuterline Cilejit. “Transportasi massal yang paling banyak digunakan masyarakat Jabodetabek saat ini adalah Commuterline, dan lokasi Modernland Cilejit menempel dengan stasiun Cilejit sehingga dengan demikian paling terdepan di Kabupaten Tangerang. Tentunya membuat mobilitas penghuni akan lebih cepat dan mudah untuk mencapai berbagai tujuan di Serpong maupun kawasan CBD Jakarta sekalipun,” ujar Helen Hamzah seraya mengatakan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) pada proyek Modernland Cilejit membuat penghuni tidak perlu membuang banyak waktu di jalan.

Reagan Honoris, Managing Director Modernland Cilejit mengatakan, sejak mulai dikembangkan pada tahun 2019 lalu, hingga saat ini sudah banyak progress pembangunan yang terlihat di lokasi proyek Modernland Cilejit. Diantaranya seperti telah diselesaikannya pembangunan infrastruktur jalan utama dan saluran drainase di dalam kawasan. Kemudian, Marketing Gallery yang saat ini juga telah mulai dipergunakan meski masih dilakukan beberapa pekerjaan finishing di beberapa bagian gedung.

Tiga jenis Rumah Contoh juga sudah selesai dibangun sehingga masyarakat bisa secara langsung melihat bentuk dan desain serta aspek penataan interior rumah yang akan dibeli. Kemudian rumah yang telah terjual di tahap 1 dan 2, di mana PT Modernland Realty Tbk. berhasil menjual sebanyak total 1.500 unit, juga sedang mulai dibangun dengan target diserahterimakan tepat pada waktunya.

“Di lokasi proyek, calon pembeli sudah bisa melihat wujud nyata proyek Modernland Cilejit. Tidak hanya sebatas pada brosur penjualan saja. Diharapkan pembeli bisa tinggal dan menempati rumahnya tidak lama lagi. Jadi, lebih baik dan sangat aman membeli properti di Modernland Cilejit. Sudah pasti sedang dibangun,” kata Reagan Honoris.

Billionaire Club

Sebagaimana diketahui, PT Modernland Realty Tbk. memiliki salah satu Marketing Channel bernama Billionaire Club, yang selama ini telah memasarkan produk-produk properti Modernland Group. Billionaire Club sendiri merupakan salah satu Marketing Channel yang menggabungkan antara sistem penjualan online maupun offline terhadap seluruh produk Modernland Group melalui anggotanya yang terdiri dari agen properti dan masyarakat umum yang berminat dan tertarik dalam hal pemasaran properti.

Yang tergabung dalam Billionaire Club yakni Agen Properti dan masyarakat umum yang berminat serta mau berjualan, bisa bersama-sama memasarkan produk-produk properti PT Modernland Realty Tbk. Banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan bergabung di Billionaire Club, selain komisi, ada benefit yang sangat menjanjikan bagi setiap anggota/ member Billionaire Club yang berhasil melakukan penjualan dan mencapai targetnya.

Christine Natadipraja, selaku President Billionaire Club menuturkan, “Kami akan membantu penuh supaya mereka berhasil dalam meraih penjualan dan Kami juga senantiasa menjaga komitmen untuk menyerahkan komisi dan benefit penjualan kepada anggota/member Billionaire Club secara tepat waktu. Apabila terjadi penjualan, member Billionaire Club akan mendapatkan reward sampai dengan Rp25 juta, juga akan mendapatkan komisi sampai dengan 3,25% dan semuanya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, sangat menarik bukan?. (*)

JAKARTA,KORIDOR–PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengajak pemerintah daerah untuk membantu dan mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti. Salah satunya dengan kemudahan perizinan dan penyediaan lahan.

Plt Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perhatian pemerintah pusat sangat luarbiasa terhadap sektor properti mulai dari memberikan kuota KPR subsidi, relaksasi aturan uang muka dari Bank Indonesia serta relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN). Sekarang saatnya pemerintah daerah (Pemda) juga memberikan perhatian yang sama dengan pemerintah pusat seperti memberikan relaksasi kemudahan regulasi perizinan.

“Jadi upaya menurunkan harga rumah supaya lebih murah dan terjangkau sudah dilakukan. Jadi di pusat usaha dan perhatiannya sudah luarbiasa. Sementara di daerah memang ada beberapa pekerjaan rumah dari pemda. Menurut kami Perlu ada relaksasi perizinan,” ujar Nixon di sela penyerahan bantuan CSR BTN kepada 71 Desa di Surabaya, Jumat (5/3/2021).

Menurut Nixon relaksasi aturan perizinan sangat penting karena biaya terbesar pembangunan rumah selain material rumahnya serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang biayanya dibebankan di harga rumah, biaya pengurusan perizinan juga tinggi dan masih banyak yang lambat.

“Meski tidak semua sama ada Pemda yang cepat ada juga yang lambat. Jadi kalau ada investor sudah menanamkan dana tetapi perizinannya lama jadi return-nya kecil. Karena kecepatan perizinan penting sekali,” tegas Nixon.

Nixon menilai, dengan berbagai relaksasi yang dilakukan pemerintah pusat, bank sentral dan juga Pemda, maka harga jual rumah bisa ditekan, sehingga bisa lebih murah. Dengan harga rumah lebih murah, akan membuat demand atau permintaan rumah di masyarakat meningkat.

“Kalau harga jualnya turun maka yang diuntungkan konsumen. Ini akan meningkatkan demand terhadap rumah yang ujungnya bisa mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Kalau sektor properti tumbuh maka akan menyumbangkan juga pada pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup siginifikan,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi peningkatan demand yang tinggi tersebut, Nixon mengaku BTN telah menyiapkan bisnis proses yang lebih cepat. Selain itu tahun ini BTN menambah kapasitas pembiayaan hingga mencapai 300 ribu.
“Kita sedang mendata bersama pengembang mana yang bisa segera diakadkan. Kita juga rajin turun ke bawah menyerap aspirasi pengembang apa yang bisa kita bantu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf mengaku siap mendukung berkembangnya sektor properti di daerahnya. Untuk itu dalam memudahkan dan mempercepat perizinan pembangunan rumah, pihaknya telah mendirikan mall pelayanan. “Kita berikan kemudahan perizinan dengan mendirikan mall pelayanan termasuk perizinan untuk membangun rumah,” katanya.

Menurut Abdul, Pemda Lamongan ingin mengembangkan perumahan baru di daerahnya untuk itu butuh bantuan perbankan seperti bank BTN. Dia menegaskan, kebutuhan rumah di Lamongan tinggi, angka backlognya sekitar 90 ribu. ” Kita ingin setiap tahunnya mengurangi 15 persen dari angka backlog tersebut,” paparnya.

Sementara itu sebagai bentuk komitmen Bank BTN terhadap kepentingan sosial terutama dalam menghadapi masa pandemi covid19, perseroan memberikan bantuan CSR berupa fogging di 71 perumahan subsidi yang dibiayai oleh Bank BTN. Selain itu untuk mendukung proses belajar anak tetap berjalan di masa pandemi, Bank BTN memberikan bantuan wifi gratis di 71 desa di sekitar kantor wilayah BTN seluruh Indonesia.

Wifi gratis tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk bagaimana UMKM di 71 desa dapat terus beroperasi secara daring. Semoga ini dapat membatu mereka karena kita tahu UMKM itu mengalir juga pada ekonomi nasional dan perlu menjadi perhatian semua pihak, kata Nixon.

CSR baik berupa fogging dan wifi tersebut masih sebagai rangkaian kegiatan HUT ke71 Bank BTN. Sukses kinerja perseroan secara bisnis adalah juga karena dukungan masyarakat dan mitra kerja yang selama ini konsisten bersama BTN. Semoga ini bermanfaat untuk menata kehidupan lebih baik, tegas Nixon menambahkan.