Finansial

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menggelar akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) massal untuk 1.000 lebih unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tersebar di 17 Kantor Wilayah (Kanwil) Indonesia di antaranya Kanwil Jakarta 2, Jakarta 3, Bandung, Banjarmasin, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Jayapura, Padang, Palembang, Lampung, Medan dan Pekan Baru. Dengan Manado sebagai Kanwil yang akan menyalurkan bantuan susbidi kepada 181 calon debitur.

Executive Vice President Consumer Lending, Sales, Development Division Bank BRI, Handaru Sakti mengatakan dalam rangka membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah pertamanya, maka hari ini Senin (17/1), Bank BRI melaksanakan acara kredit massal untuk pertama kalinya di awal tahun 2022. Dia menyebut, setidaknya ada 1000 lebih calon debitur yang akan mengikuti kegiatan akad kredit massal pada kali ini.

“lebih dari 1000 calon debitur yang tersebar di seluruh Indonesia akan melaksanakan seremonial penandatanganan KPR Subsidi FLPP, ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan bank BRI terhadap program pembiayaan perumahan pemerintah untuk membantu MBR memiliki rumah pertamanya,” terang Handaru dalam Acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut.

Handaru juga berharap semoga kolaborasi seluruh stakeholder baik Bank BRI, BP Tapera, dan Asosiasi Pengembang ini dapat membantu masyarakat memiliki rumah pertamanya dan dapat memberikan makna lebih kepada Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut sebagai stakeholder program perumahan bersubsidi diantaranya Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaedi Abdillah dan juga Direktur Layanan FLPP Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Hari Sunjojo. Dalam sambutannya Hari Sunjojo menyampaikan bahwa menurutnya hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah bahwa peralihan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera akan berjalan normal dan tidak berubah.

Hari juga berharap bahwa bank penyalur tidak hanya mengedepankan sisi percepatan penyaluran, namun juga menjaga kualitas hunian dan ketepatan sasaran. “Semoga program ini dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, sehingga dapat membentuk keluarga yang sejahtera.”tutup Hari mengakhiri sambutannya.

JAKARTA,KORIDOR—Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai peserta iuran Tabungan Perumahan Rakyat yang sebelumnya sudah mendapatkan rumah lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih tetap bisa memperoleh manfaat sebagai peserta Tapera. Namun manfaat yang akan diperoleh bukan untuk kepemilikan rumah baru lagi, melainkan untuk manfaat lain seperti dana bantuan renovasi rumah.

“Sebagai peserta Tapera, maka ASN  masih berhak mendapatkan fasiltas bantuan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika untuk pembelian rumah berikutnya, tentu tidak bisa karena ASN tersebut sebelumnya sudah mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah,” terang Arief Baginda Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera.

Tentunya lanjut Ariev, ASN peserta Tapera tersebut tetap harus melalui prsoses seleksi dan evaluasi sejauh mana kebutuhan terhadap manfaat yang akan diperoleh. Yang tetap diutamakan adalah ASN peserta Tapera yang belum mendapatkan manfaat sama sekali.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Kesiapan BP Tapera Menyalurkan Pembiayaan Rumah MBR” di Jakarta, Ahad (26/12/2021) bersama para jurnalis. Sebelumnya Adi Setianto, Komisioner BP Tapera mengukapkan bahwa untuk peserta iuran Tapera yang sementara ini pesertanya baru ASN,  BP Tapera sudah menyiapkan pendanaan untuk sebanyak 109 ribu unit rumah khusus bagi peserta Tapera. Dan sebanyak 200 ribu unit rumah untuk program kepemilikan rumah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Untuk menyalurkan total target pembiayaan sebanyak 309 ribu unit rumah tentunya kami akan bekerja semaksimal mungkin. Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” kata Adi Setianto,

Seperti diketahui saat ini, selain membiayai kebutuhan hunian para peserta anggota Tapera—yang untuk tahap awal terdiri dari aparatur sipil negara (ASN)—BP Tapera juga menyalurkan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat KPR FLPP.

saat ini BP Tapera mengelola dua jenis dana, yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN. Dalam mengelola FLPP, BP Tapera bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Lebih lanjut, Adi Setianto menyatakan, seluruh sistem layanan yang akan diterapkan BP Tapera dari PPDPP bersifat plug and play. Artinya, seluruh peraturan yang telah diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak ada yang berubah, hanya nomenklatur dari PPDPP menjadi BP Tapera.

“Sesuai dengan target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Perumahan Tahun 2020 – 2024, kami akan menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,”pungkasnya.

JAKARTA,KORIDOR—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memastikan akan menyalurkan pembiayaan untuk 309.000 rumah subsidi melalui program KPR Sejahtera di 2022. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, pihaknya menjamin pembiayaan rumah subsidi berjalan maksimal dan akurat, sesuai kelompok sasaran yang dituju.

“Kami akan bekerja semaksimal mungkin dalam menyalurkan pembiayaan 309.000 rumah subsidi, atau yang dikenal dengan sebutan KPR Sejahtera di 2022. Sesuai amanat, penyaluran rumah subsidi harus akurat, para penerima adalah mereka yang sesuai ketentuan,” ujarnya dalam diskusi Kesiapan BP Tapera Menyalurkan Pembiayaan Rumah MBR, Minggu (26/12/2021).

Setianto menjelaskan, 309.000 rumah bersubsidi yang akan disalurkan BP Tapera tahun depan terdiri dari 109.000 rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota Tapera, dan 200.000 unit rumah atau senilai Rp23 triliun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun pembiayaan rumah untuk MBR akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Pengalihan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera ini termasuk SDM, Tata kelola, dan IT itu semuanya dari PPDPP. Insyaallah bisa berjalan,” ujarnya.

Adi menjelaskan, penyaluran FLPP tahun depan rencananya akan menggandeng 48 bank penyalur, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan Bank Artha Graha Internasional. Selain itu, BP Tapera juga menggandeng bank pembangunan daerah, seperti Bank Jatim, BPD Kalsel, BPD Nagari, dan BPD Jambi untuk menyalurkan FLPP.

“Nanti sekitar minggu depan kami akan lakukan perjanjian kerja sama terkait FLPP dengan bank pelaksana,” ucapnya.

Tahun Depan Dia juga memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak berubah. Yang berbeda, kata dia, nama lembaga pengelolanya saja, dari sebelumnya PPDPP menjadi BP Tapera. “Sesuai dengan target RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] Perumahan 2020–2024, kami akan menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,” pungka

JAKARTA,KORIDOR— PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimis pertumbuhan kredit pada tahun 2022 bisa capai double digit ditopang membaiknya pasar properti dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,2%.
“Perseroan optimis dengan dukungan pemerintah untuk rumah subsidi dengan skema FLPP yang terus meningkat dan pasar properti non subsidi juga membaik, pertumbuhan kredit kami tahun depan bisa double digit antara 10%,” kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo, dalam acara Zoom With Primus dengan tema “Prospek Pembiayaan Perumahan 2022” di Jakarta, Kamis (9/12)
Menurut Haru, hingga semester I-2021 pertumbuhan kredit mencapai 6% dan sampai kuartal III ada peningkatan sebesar 2% dan sampai akhir tahun pertumbuhannya sudah di atas rata rata perbankan. Peningkatan tersebut didukung oleh pembiayaan rumah subsidi yang juga menjadi fokus BTN. “Dari pertumbuhan 6% tersebut tentu sektor MBR ini pertumbuhannya cukup tinggi 10-11%,” terangnya.
Lebih lanjut, BTN juga akan menyasar kelas menengah yang memiliki penghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga rumah diatas Rp200 juta sampai Rp500 jutaan dengan potensi pembiayaan KPR cukup besar dan tahun 2022. “BTN juga akan memfokuskan kepada kelas menengah atas MBR dengan harga rumah diatas Rp200 juta dan dibawah Rp500 juta,” ungkapnya.
Haru menjelaskan adanya kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak (PPN) rumah di bawah Rp2 miliar, kebijakan Loan to Value (LTV) dan program lainnya berdampak positif untuk sektor perumahan terutama juga kelas menengah atas yang mulai meningkat.
Selain itu, BTN juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan perusahaan yang menyediakan pendanaan murah dan jangka panjang. Salah satunya dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), kemudian dengan BP Jamsostek Ketenagakerjaan yang menyediakan pendanaan bagi perumahan.
Adapun tantangan terbesar perbankan dalam pembiayaan perumahan ini adalah masih sedikitnya lembaga keuangan yang menyediakan dana murah dan jangka panjang. Karena itu, kehadiran BP Tapera ini sangat membantu dalam pembiayaan perumahan untuk jangka panjang dan stabil.
“Hadirnya BP Tapera menjawab kebutuhan pendanaan jangka panjang dan tentu stabil dan kami juga berpartner dengan developer,” ujarnya.
Sementara itu Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan saat ini BP Tapera pada tahun 2022 nanti ditugaskan pemerintah mengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan juga mengelola dana Tapera.
Dana Tapera saat ini sudah mencapai Rp9,4 triliun, dimana Rp2,7 triliun sudah siap untuk disalurkan kepada para ASN yang ingin memiliki rumah pertama, ataupun juga mau merenovasi rumah. Sedangkan dana FLPP yang akan di kelola BP Tapera di perkirakan mencapai Rp22 triliun dan dipergunakan untuk 200 ribu unit rumah MBR. “Proyek pertama kami menggandeng BTN sebagai partner,” tutur Adi.
Adi mengakui backlog perumahan di Indonesia masih tinggi mencapai 12,7 juta dan tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu, BP Tapera juga akan bekerjasama dengan pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan rumah MBR ini.
Sementara itu Founder Of Panangian School Property Panangian Simanungkalit menjelaskan semua mengetahui Bank BTN sejak dulu memang leading untuk sektor perumahan terutama untuk rumah MBR. “Kalau bicara perumahan pasti BTN leading, karena sejak berdiri memang fokus sektor perumahan,” ujarnya.
Panangian memprediksi prospek bisnis properti pada tahun 2022 kembali bangkit seiring pemerintah bisa dan mampu mengendalikan COVID-19 di tahun ini. “Jadi bisnis properti tahun 2022 itu pasti lebih bagus dari tahun 2021, properti itu ibarat seperti lokomotif dengan gerbong. Bila Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan 5,2 % dan sektor properti terutama perumahan bisa tumbuh sampai 15%,” tegasnya.

SENTUL, KORIDOR–Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Syariah (ADPS) M. Arief Gunawan Sungkar memaparkan bahwa Properti Syariah terbukti tidak terpengaruh Krisis Ekonomi, bahkan tumbuh eksponensial selama periode pandemic 2020 –2021. Property Syariah merupakan solusi yang ril bagi masyarakat di Indonesia yang ingin memiliki rumah (non fix income, unbankable) tanpa Bank

“Sampai Tahun 2021 kami sudah menyediakan sebanyak 45.000 unit rumah dari 1.054 lokasi Proyek Properti Syariah. Bisa menyerap lebih dari 5.000 Tenaga Kerja langsung dan 16.000 freelancer,” terangnya dalam acara lokakarya “Pengarusutamaan Hunian Madani dan Berkelanjutan di Indonesia” yang  diselenggarakan oleh The HUD Institute, Selasa 30 November 2021.

Ia mengklaim terjadi perputaran Uang Per bulan di Properti Syariah ke Bisnis lain saat ini lebih dari 100 miliar per bulan. ADPS menghitung total estimasi Market Size Properti Syariah dari 2013 sampai 2021 adalah Rp. 20 Triliun

“Target kami sampai 2025 Properti Syariah non bank akan membuat 1 juta unit, dengan market size sampai Rp 400 T.  Dengan target Tenaga Kerja di Properti Syariah diatas 100.000 Tenaga Kerja Langsung dan lebih dari 350.000 Tenaga Kerja tidak Langsung,” paparnya.

Sementara itu Hadiana, Wakil Ketua Umum DPP Himperra Bidang Properi syariah menjelaskan bahwa kunci utama properti Syariah adalah keadilan bagi produsen, Perbankan, dan Konsumen. Konsep Syariah dalam property syariah ada tiga (3) terhindar dari Riba, Spekulasi dan terhindar dari Dzolim. Selain itu memiliki prinsip halal, professional, insani (kompetitif), dan memiliki kepastian hukum.

Budi Susilo, CEO Tasnim, pengembang properti syariah yang berlokasi di Bogor juga menjelaskan bahwa Social Capital menjadi faktor kunci berkembangnya Tasnim Properti. Pengembangan Tasnim tanpa bank. Sehingga Scaling Up model yang dikembangkan perusahaan menjadi tantangan.

“Prinsip pengembangan Syariah di Tasnim adalah Ridho, Mutualisme (pemilik lahan, developer, konsumen, masyarakat, UMKM), sesuai aturan (Agama dan Pemerintah),” jelasnya.

Heliantopo, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjelaskan bahwa sebagai Lembaga pembiayaan sekunder perumahan, SMF dalam waktu dekat ini akan melakukan perluasan kegiatan usaha. Salah satunya sekuritisasi KPR syariah. Karena itu SMF akan mendukung berbagai kegiatan fasilitasi keuangan syariah dan kegiatan risetnya.

Mewakili BP Tapera, Eko Arianto, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, mengukapkan bahwa Kepesertaan BP Tapera didominansi oleh ASN (PNS) dimana 20% peserta BP Tapera memilih Syariah, sebagai salah satu skema pembiayaan yang telah disediakan BP Tapera.

Read More »

SENTUL,KORIDOR–Keberhasilan pengembangan properti syariah pada akhirnya ditandai dengan terciptanya sistem perumahan rakyat yang inklusif, stabil dan member manfaat bagi konsumen (masyarakat) dan produsen (pengembang). Untuk mewujudkan hal itu perlu Integrasi, sinergi dan kolaborasi yang lebih luas dan saling mendukung antar pemangku kepentingan. Demikian salah satu benang merah dari lokakarya “Pengarusutamaan Hunian Madani dan Berkelanjutan di Indonesia” yang  diselenggarakan oleh The HUD Institute, Selasa, 30/11/2021.

Lokakarya yang diselenggarakan sehari penuh tersebut, dihadiri oleh semua pemangku kepentingan yang terdiri dari: Kementerian dan Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Perumahan (Swastadan BUMN) danAsosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Organisasi Islam, SKPD/OPD Pemerintahan Daerah, Media Massa, LSM, Pondok-pondok Pesantren, dan lain-lain).

Adiwarman Azwar Karim, Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI), mewakili Ketua DSN MUI dalam sambutannya sebagai keynoted speaker dan narasumber menjelaskan bahwa salah satu kunci bisa berkembang dan majunya pembiayaan properti syariah di Indonesia adalah dengan menciptakan ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif sehingga bias dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat .

“Pembiayaan syariah hanya akan berhasil jika memberikan kenyamanan, memberikan manfaat dan harus dimulai dari sekarang. Kita tidak perlu menunggu memiliki semuanya dulu. Tetapi buat ekosistemnya, dan semunya perlu digitalisasi. Jika dalam perjalanan menjumpai tantangan, maka bersama-sama kita bareng cari jalan keluar. Syaratnya jangan ada salah satu pihak yang merasa paling penting atau berkuasa,” papar pakar pembiayaan syariah itu.

Dalam mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan syariah, MUI lanjut Adiwarman sudah mengeluarkan banyak fatwa. Untuk pembiayaan perumahan misalnya sudah ada fatwa untuk proses sekuritisasi sehingga likuiditas lembaga pembiayaan syariah bias terpenuhi. Demikian juga dengan keberadaan BP Tapera, DSN MUI mendorong adanya produk syariah.

Hal penting lainnya, tentang pentingnya “regulasi property syariah” menurutnya adalah memberikan panduan kepada para pelaku usaha dan konsumen, bahwa properti syariah bukan sekedar hanya masalah akad, tetapi juga terkait dengan konsep permukiman syariah.

Sementara itu Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR menjelaskan bahwa dari sisipenyediaan, maka perumahan subsidi berbasis syariah menjadi salah satu model dalam program sejuta rumah.

“Rumusan lokakarya yang diselenggarakan The HUD Institute ini bias menjadi arah dan strategi penyediaan Perumahan Formal bagi MBR di Indonesia kedepan. Inovasi-inovasi yang dicetuskan dalam lokakarya ini bias membantu pemerintah merumuskan kebijakan terhadap pembangunan perumahan berbasisshariah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR memaparkan berbagai model dan dukungan pemerintah yang sudah dilakukan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan pembiayaan bagi MBR di Indonesia, khususnya dalam hal pembiayaan syariah.

“Dari sisi potensi pasarnya memang besar. Tetapi masyarakat yang memanfaatkan KPR syariah baru 16 persen dibandingkan konvensional. Sehingga perlu terobosan terobosan agar bagaimana pembiayaan perumahan syariah ini menarik. Kami juga berharap lokakarya hari ini memunculkan ide-ide baru dalam hal pembiayaan syariah bidang perumahan,” harapnya.

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP menjelaskan bahwa diperlukan database yang mutahir dalam mendukung ekosistem pembiayaan perumahan. Segmentasi di bawah dan di atas perlu diperhatikan agar layanan penyediaan perumahan dapat saling melengkapi. Nilai-nilai syari’i menjadi satu kesatuan system ekosistem penyediaan dan pembiayaan perumahan – tidak bermakna simbolis.

10 Rekomendasi Terkait Pembiayaan Properti Syariah

Dari kegiatan lokakarya tersebut The HUD Institute mengeluarkan 10 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Diantaranya adalah:

1. Digitalisasi sistem pada ekosistem penyediaan dan pembiayaan perumahan madani agar memberikan kemudahan pada masyarakat.
2. Pembenahan/Penyediaan peraturan perundangan pembiayaan perumahan tanpa bank (bukan anti bank), perijinan, dan pungutan liar. Kolaborasi Pemerintah dengan ADPS melalui pemanfaatan Land Bank Pemerintah dan ADPS.
3. Diperlukan kepastian tata ruang yang lebih baik, egosektoral, miskoordinasi antar Lembaga. Diharapkan Pemerintah memberi ruang yang lebih besar pada Pengembang rumah subsidi (berkualitas) dan berpihak pada masyarakat syariah.
4. Pembenahan perizinan yang sangat Panjang (26 langkah) di daerah. Tiap langkah memerlukan waktu dan biaya. Oleh karenanya memerlukan dukungan dari Pemerintah.
5. Lembaga Pembiayaan mencakup SMF dan BP TAPERA memiliki peran strategis kolaboratif untuk fasilitasi pembiayaan perumahan berbasis syariah.
6. Kolaborasi program 1 juta rumah dengan para Pengembang Syariah – Dit Rumah Umum dan Komersil Ditjen Perumahan.
7. Lembaga Keuangan Non Bank didorong untuk terlibat dalam pembiayaan perumahan di Indonesia.
8. Pengaduan dan pencegahan pelanggaran di sektor perumahan akan terus dibina oleh Kementerian PUPR. Mendorong semua pihak untuk meningkatkan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
9. Mendorong kejelasan hak dan kewajiban antara Pengembang dan konsumen dalam ekosistem Syariah berupa regulasi Properti Syariah.
10. The HUD Institute mendorong Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Silahturahmi Penyediaan Perumahan Madani/Syariah yang beranggotakan The HUD Institute, MUI, DSN, DPP ADPS, PT. SMF, BP TAPERA, Ditjen Perumahan KemenPUPR, Ditjen PI KemenPUPR, PPDPP, DPP HIMPERRA, DPP REI, BSI, BTN, BPJS TK, ASABRI – termasuk Lembaga Pendamping

LOMBOK BARAT,KORIDOR--PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan atau green housing. Salah satunya bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dalam menyediakan kompor induksi (listrik) bagi para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN dan juga memberikan bantuan bibit pohon pada perumahan yang dibiayai oleh perseroan.

“Kami mendorong setiap pengembang agar dalam pembangunan perumahannya memperhatikan aspek lingkungan, sehingga kami berkomitmen untuk memberikan bantuan satu bibit pohon untuk satu rumah, agar lingkungan perumahan bisa hijau,” ujar Direktur Wholesale Risk and Asset Management Bank BTN Elisabeth Novie Riswanti dalam acara Akad Kredit Massal KPR BP2BT dan Akad Drive Thru di Perumahan Bellpark 2, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (22/11/2021).

Novie mengungkapkan, Bank BTN akan terus mendorong pembiayaan rumah berbasis ramah lingkungan dengan menggandeng berbagai pihak seperti PLN untuk kompor induksi. Hal ini untuk mendorong target dari pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan satu juta rumah dan satu juta kompor induksi yang merupakan pengalihan dari LPG agar bisa tercapai.

“Kami juga mendorong implementasi go green, sehingga dalam acara Akad Kredit Massal ini melakukan penanaman pohon sebanyak 1.000 unit. Nantinya Bank BTN berencana akan mensyaratkan atau meminta pengembang untuk mewajibkan menamam pohon di setiap unit rumahnya. Target kami bisa menanam 45.000 pohon dalam rangkian acara HUT KPR ke-45,” jelasnya.

Menurut Novie, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu pilihan untuk akad KPR massal kali ini karena potensi daerahnya masih sangat besar. Apalagi Presiden Joko Widodo telah meresmikan sirkuit Mandalika yang akan memicu juga pertumbuhan ekonomi di NTB, khususnya Lombok.

Keberadaan sirkuit Mandalika, lanjut dia, tidak hanya kebanggaan bagi masyarakat Lombok atau NTB saja, namun juga bangsa Indonesia. “Kita berharap adanya sirkuit kebanggan ini memberikan dampak ekonomi yang akan mendorong ekonomi bergerak termasuk sektor perumahan,” tegasnya.

Novie menegaskan, dalam mendukung pengembangan Mandalika, Bank BTN akan bekerjasama dengan para pengembang untuk membangun perumahan dan hotel. “Terkait pertumbuhan ekonomi, BTN harus memiliki peran di NTB, kalau ekonominya bergerak pasti sektor perumahan, infrastruktur pasti meningkat, potensinya masih cukup banyak dan sangat bagus,” jelasnya.

Terkait acara Akad Kredit Massal BP2BT di Lombol Barat, Novie menuturkan, ada sekitar 1.300 unit rumah yang dilakukan akad dengan debitur. Hal ini tentu akan mendukung target Bank BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT sekitar 11.000 unit hingga akhir tahun 2021.
“Dalam rangkaian HUT KPR ke-45, kita memiliki target untuk BP2BT sebanyak 11 ribu unit. Tanggal 20 November lalu sudah mencapai sekitar 6.357 unit. Angka ini cukup luar biasa sehingga BTN optimistis hingga akhir tahun bisa mencapai 11 ribu,” katanya.

Sementara Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengapresiasi perhatian perbankan dan pengembang dalam memenuhi kepemilikan rumah di Lombok Barat. “Luas lokasi pembangunan perumahan ini (Bellpark 2) sekitar 22 hektare dan ini luar biasa, mudah-mudahan bisa membantu kebutuhan masyarakat kita untuk mendapatkan perumahan yang layak,” papar Fauzan.

Menurut dia, mayoritas perumahan di NTB dibangun di wilayah Lombok Barat, untuk itu dirinya sangat mengapresiasi upaya Bank BTN dalam melakukan penanaman pohon pada perumahan yang dibangun.

“Dalam melakukan pembangunan kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, yang kita lakukan sekarang itu hilirnya yang penting diperhatikan juga adalah hulunya. Ini tugas pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan tentunya juga pemerintah pusat,” pungkasnya.

Jakarta,JPI— Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menutup penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No. 111 tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah pada 31 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB.

Muhammad Joni, Praktisi Hukum Perumahan/Ketua Umum Kornas PERA/Sekretaris Umum The HUD Institute. Dengan beralih ke “mesin baru” BP TAPERA menyelenggarakan pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka wajib lebih menghidup-hidupkan tanggungjawab konstitusi negara atas rumah. Bukan sebaliknya.

Ini 7 hal Jangan, yang disarankan praktisi hukum perumahan dari Kornas PERA, yang juga Sekretaris Umum The HUD Institute, Muhammad Joni.

1. Jangan BP TAPERA membawanya ke mekanisme pasar. Ini amanat konstitusi, relevan pesan Proklamator Bung Hatta dalam Kongres Perumahan di Bandung 1950.

2. Jangan mesinnya bekerja “biasa-biasa”. Hak atas rumah itu kebutuhan dasar, hak dasar, HAM dan hak konstitusi sekaligus.

3. Jangan stagnan dalam kuota, pasokan, dan pencapaian. Laju dan kualitas mesin tak bisa dipelankan, akan menggangu ritme pembangunan.

4. Jangan pula biaya dan bunga makin mahal.Justru makin sensitif dan supportif ke MBR yang masih terimbas efek pendemi. Cerdaslah mencari cara meluaskan jangkauan bukan menaikkan laba dan getol pemupukan. Pembiayaan perumahan MBR itu inovative financing bukan ordinary action, business as usual.

5. Jangan kebijakan tak sensitif affordable housing. Prinsip ini jadikan pertimbangan puncak (paramaount consideration).

6. Jangan abaikan adequate housing (rumah layak huni). Terjangkau dan layak itu prinsip UU 1/2011. Public housing bagi MBR itu masuk ke dalam “ruang tengah” kesejahteraan sosial. Bukan hanya ada “diberanda”. Sebab itu ada Pasal 54 UU No.1/2011.

7. Jangan abaikan perindungan konsumen cq peserta. Ingat! Dana TAPERA itu Dana Amanat dari Pekerja dan Pemberi Kerja –yang ajaibnya tak ada wakilnya di BP TAPERA.

JAKARTA,KORIDOR—Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menutup penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No. 111 tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah pada 31 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB.

Penyaluran dana FLPP tahun 2021 ini, ditutup tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sebesar 178.728 unit senilai Rp19,57 triliun atau 113,48% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2021 mencapai 943.583 unit senilai Rp75,176 triliun (terdiri dari Rp60,255 triliun dana DIPA dan sisanya dana perguliran FLPP). Penyaluran dana FLPP tahun 2021 ini ditutup dengan capaian service level agreement (SLA) sebesar 100% dari 2.635 berkas yang seluruhnya diproses kurang dari 3 hari kerja dengan rata-rata SLA selama 9 jam/0,4 hari.

Dana FLPP sepanjang tahun penyaluran tercatat tahun 2010 disalurkan sebanyak 7.958 unit, tahun 2011 sebanyak 109.593 unit,  tahun 2012, tercatat disalurkan untuk 64.785 unit,  tahun 2013 sebanyak 102.714 unit, tahun 2014 sebanyak 76.058 unit, tahun 2015 sebanyak 76.489 unit, tahun 2015, disalurkan untuk 58.469 unit, tahun 2017 disalurkan sebanyak 23.763 unit rumah, tahun 2018 disalurkan untuk 57.939 unit, tahun 2019 disalurkan sebanyak 77.835 unit, dan pada tahun 2020 lalu, disalurkan untuk 109.253 unit.

“Tahun ini merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun penyaluran dana FLPP semenjak 2010. Tertinggi tidak hanya dari sisi penyaluran unit tetapi juga dari dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp19,1 triliun dalam waktu hanya 10 bulan,” ungkap Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin tegas.

Arief demikian Arief Sabaruddin biasa disapa, menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada 41 bank pelaksana yang telah berkontribusi untuk menuntaskan target sesuai dengan komitmen yang ditetapkan. “38 bank pelaksana telah menyalurkan dana sebanyak 80% ke atas dari kuota yang diberikan. ini kerja keras semua pihak, memanfaatkan waktu singkat untuk hasil optimal,” ungkapnya memberinya apresiasi.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Arief, meskipun penyaluran dana FLPP di tahun 2021 telah tutup buku, pengembang, perbankan dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu risau, karena saat ini pemerintah masih menyediakan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema lain hingga akhir tahun 2021, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang dikelola oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR.

Sisa waktu hingga Desember nanti, menurut Arief akan dimanfaatkan optimal guna melakukan persiapan peralihan program FLPP ke BP Tapera tahun 2022 nanti.  “Proses peralihan FLPP dari PPDPP ke BP TAPERA membutuhkan persiapan adminstrasi yang harus segera kami selesaikan diantaranya, penyelesaian audit dari BPKP, laporan penutup serta perjanjian tripartit antara PPDPP, Bank Pelaksana dan BP Tapera terkait FLPP. Diharapkan 2 bulan terakhir ini seluruhnya dapat berjalan dengan lancar, agar layanan yang kami lakukan dapat terus berjalan di Lembaga baru,” imbuh Arief.

Seperti yang telah diketahui, merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 1187/KPTS/M/2021 tentang Pengalihan Fungsi Pengelolaan FLPP pada PPDPP kepada BP TAPERA disampaikan bahwa terdapat pengalihan fungsi yang perlu untuk diperhatikan antara PPDPP dengan BP TAPERA, yaitu : Sistem tata kelola; Pegawai profesional / non – aparatur sipil negara; dan Seluruh aset utama pendukung langsung layanan FLPP berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud (teknologi informasi) dari yang ada di PPDPP akan dialihkan seluruhnya ke BP Tapera. Dengan kata lain, seluruh sumber daya di PPDPP yang selama ini melayani masyarakat dan para stakeholder hanya beralih saja dan tetap melaksanakan layanan FLPP  yang selama ini telah dilakukan

Pertahankan Sertifikasi ISO SMM dan SMKI

Selain melakukan berbagai persiapan dengan para stakeholder, PPDPP juga terus menguatkan kualitas layanan yang akan dialihkan ke BP TAPERA. Pada Bulan Oktober 2021 ini, PPDPP berhasil mempertahankan sertifikasi ISO Sistem Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015 dan sertifikasi ISO Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) 27001:2013. Kedua sertifikasi ISO tersebut penting dipertahankan PPDPP guna menjaga kredibilitas layanannya. Kedua ISO tersebut pertama kali diperoleh pada tahun 2017 dan terus berjalan hingga saat ini.

Arief menjelaskan kedua sertifikasi ISO tersebut dapat dialihkan dan dilanjutkan dari PPDPP ke BP Tapera, dikarenakan seluruh sistem layanan yang akan diterapkan oleh BP TAPERA bersifat plug and play. “Capaian perolehan dua sertifikasi ISO ini kami harapkan tidak hanya sekedar beralih ke BP TAPERA saja, namun ke depannya dapat terus dilakukan improvement guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan stakeholder,”  pungkas Arief.

JAKARTA, KORIDORONLINE— Pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mulai tahun 2022 nanti akan dialihkan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

Kendati demikian, PPDPP memastikan layanan yang telah berjalan tidak akan terganggu. Hal tersebut disampaikan oleh Arief Sabaruddin melalui forum rutin dengan para asosiasi pengembang perumahan pada Kamis, 29 Juli 2021 secara virtual. Forum tersebut dihadiri oleh seluruh asosiasi pengembang perumahan yang bekerjasama dengan pemerintah saat ini berjumlah 20 asosiasi pengembang perumahan dan Perum Perumnas.

Selain itu, juga hadir Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto dan Ketua Komisioner BP TAPERA, Adi Setianto untuk menegaskan bahwa integrasi PPDPP ke BP TAPERA akan berjalan dengan mekanisme plug & play.

“BP TAPERA akan mengelola dua jenis dana, yaitu tabungan perumahan rakyat, dan investasi pemerintah. Dalam mengelola FLPP, BP TAPERA bertindak sebagai Operator Investasi pemerintah, atau OIP. Sehingga FLPP tetap berjalan, PPDPP hanya berganti baju. Kita masih mengacu pada peraturan, ketentuan dan mekanisme yang sama” terang Eko D. Heripoerwanto.

Adi Setianto pun menjelaskan bahwa seluruh peraturan yang telah diterapkan dalam penyaluran FLPP tidak ada yang berubah, hanya nomenklatur dari PPDPP menjadi BP TAPERA. “Sesuai dengan target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Perumahan Tahun 2020 – 2024, kami akan menggunakan portal teknologi yang tersedia di PPDPP, sehingga layanan kami pastikan running well,” imbuh Adi Setianto.

Lebih lanjut Adi Setianto sampaikan guna memastikan kelancaran proses bisnis, pengalihan yang dilakukan tidak hanya FLPP saja, melainkan seluruh program dan sumber daya yang ada di PPDPP tetap difungsikan tanpa terkecuali. “Kami beruntung atas konsep plug & play ini. Kami mendapatkan limpahan ekosistem penyaluran FLPP berbasis digital, ini lebih mempermudah kami untuk menyaluran FLPP,” imbuhnya.

Menanggapi penjelasan tersebut, para asosiasi pengembang berharap bahwa nantinya proses bisnis yang selama ini dilakukan dengan PPDPP tetap berjalan seperti biasa ketika dialihkan ke BP TAPERA. “Penjelasan ini sangat menyejukkan kami terkait proses FLPP masuk seutuhnya dari PPDPP ke BP Tapera” ujar Tambok Setyawati, Direktur Pemasaran Perum Perumnas.

Guna mempersiapkan integrasi tersebut agar efektif berjalan di awal tahun 2022, Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa PPDPP menargetkan penyaluran FLPP Tahun 2021 akan tutup buku pada Oktober mendatang. “Oktober merupakan batas Bank mengajukan pencairan FLPP ke PPDPP. Selanjutnya untuk November dan Desember masih ada dana bantuan pembiayaan perumahan seperti BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) dan Program BP TAPERA, mohon dapat dioptimalkan,” terang Arief Sabaruddin.

Lebih lanjut Arief Sabaruddin mengemukakan hingga Oktober mendatang ketersediaan kuota FLPP yang ada saat ini masih memiliki potensi penambahan kuota berdasarkan pengelolaan pengembalian pokok “Masih ada kuota 52 ribu lagi, kami menargetkan per bulan mencapai 18 ribu unit. Dalam kondisi pandemi saat ini kami mencatat penyaluran FLPP dalam sehari mampu mencapai 1.000 calon debitur. Jadi mohon didorong kerjasama antara pengembang dengan perbankan untuk dapat mengoptimalkan targetnya segera,” sambungnya.

SiKasep Sebagai Aplikasi Single Interface

Melalui forum yang sama, Arief Sabaruddin juga menyampaikan saat ini PPDPP juga tengah mengembangkan Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) menjadi single Interface. Dimana nantinya seluruh teknologi yang ada di PPDPP akan tergabung menjadi satu platform di SiKasep.

“Nantinya masyarakat cukup membuka Aplikasi SiKasep saja, maka di dalamnya sudah tersedia aplikasi lainnya seperti SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengemban), SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi), hingga SiAki QC (Sistem Aktivasi QR Code)” ujar Arief Sabaruddin.

Arief juga menerangkan bahwa inovasi baru ini nantinya juga menyediakan ruang untuk SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) hingga pemerintah daerah guna mendorong peran dan kontribusi di daerah.

Tercatat per 29 Juli 2021, realisasi penyaluran FLPP tahun 2021 telah mencapai Rp11,45 Triliun untuk 105.087 unit rumah, atau 66,72% dari target penyaluran tahun 2021. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2021 telah mencapai Rp67,05 Triliun untuk 869.942 unit rumah. (zh)