Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti hingga 31 Desember 2025. Kepastian ini diumumkan usai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (25/7), di Jakarta.

“Tadi dalam rakor, disepakati bahwa insentif PPN DTP untuk properti tetap 100 persen, tidak dikurangi menjadi 50 persen seperti skema sebelumnya di semester kedua,” ujar Airlangga kepada awak media.

Apersi: Ini Bukan Janji, Ini Bukti

Keputusan ini disambut positif oleh pelaku industri properti. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri terkait.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Ini kebijakan konkret, bukan sekadar retorika,” kata Junaidi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7).

Menurutnya, insentif PPN DTP 100 persen merupakan langkah strategis yang langsung berdampak pada daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang tengah digenjot pemerintah.

“Keputusan ini menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap sektor properti sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini punya efek domino yang sangat luas, melibatkan lebih dari 185 industri turunan di sektor riil,” tambahnya.

Dukungan Komprehensif untuk MBR

Selain insentif PPN DTP, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga telah menghapus biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi fiskal yang menyasar langsung kebutuhan dasar rakyat, khususnya akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

Kebijakan-kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen jangka panjang pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan sektor properti, sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik di bidang pembiayaan perumahan. Penandatanganan berlangsung di Kantor BPS, menandai komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem data nasional guna mendukung pembiayaan perumahan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dokumen ditandatangani oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, disaksikan oleh jajaran pimpinan dari kedua lembaga.

Kepala BPS menekankan pentingnya kolaborasi data antar institusi untuk memastikan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

“Pertukaran data harus berjalan lancar dan terintegrasi. Kami berharap sistem yang dibangun nanti mampu mendukung kelancaran aliran data, terutama data debitur KPR FLPP maupun Tapera,” ujar Amalia.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut positif kerja sama ini, mengingat validitas data penghasilan yang dikelola BPS sangat dibutuhkan dalam menetapkan kelayakan penerima manfaat.

“Kami fokus pada ketepatan sasaran dan keterhunian. Dengan adanya data by name by address dari BPS, penyaluran pembiayaan dapat dilakukan lebih akurat,” jelas Heru.

Ke depan, kedua lembaga akan membangun sistem pertukaran data yang terintegrasi dan andal sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai merealisasikan pembangunan rumah susun (Rusun) bagi para hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Proyek ini akan dilaksanakan melalui skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) dengan anggaran APBN sebesar Rp20,09 miliar.

“Masih banyak hakim dan pegawai pengadilan di daerah yang belum memiliki rumah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP akan memulai pembangunan hunian yang layak bagi mereka,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai audiensi dengan Ketua MA Sunarto, di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Menteri PKP menegaskan bahwa penyediaan hunian ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden terhadap kesejahteraan aparatur penegak hukum.

“Presiden meyakini, hakim yang hidup sejahtera akan lebih kuat menjaga integritas dan menegakkan keadilan,” katanya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Staf Khusus Menteri PKP Novelin Silalahi. Mereka disambut oleh Wakil Ketua MA Suharto dan Sekretaris MA Sugiyanto.

Pertemuan tersebut dinilai produktif dan sejalan dengan mandat Undang-Undang yang menempatkan kesejahteraan hakim sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Dalam waktu dekat, Kementerian PKP dan MA akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas teknis pembangunan Rusun serta skema penyediaan rumah subsidi bagi pegawai pengadilan yang belum memiliki rumah.

“Kami menargetkan dalam dua pekan ke depan laporan tim teknis dari Itjen dan Ditjen Perumahan Perkotaan sudah rampung agar proses lelang segera dimulai,” pungkas Maruarar.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses kepemilikan rumah, terutama bagi generasi muda dan pekerja profesional. Melalui gelaran BTN Connect & Collaborate Expo 2025 yang resmi dibuka hari ini, BTN menggandeng 10 pengembang papan atas Indonesia dan menghadirkan penawaran menarik, mulai dari bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) super ringan sebesar 2,65% hingga potongan harga rumah mencapai Rp100 juta.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan pentingnya strategi pembiayaan kreatif di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika pasar properti saat ini.

“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga aset jangka panjang yang bernilai. Melalui expo ini, kami ingin mendorong para pekerja muda untuk berani melangkah memiliki hunian dengan skema pembiayaan yang ramah di kantong,” ujar Nixon dalam pembukaan acara di Jakarta, Senin (14/7).

BTN Connect & Collaborate Expo 2025 akan berlangsung selama lima hari, dari 14 hingga 18 Juli 2025. Dalam expo ini, BTN menghadirkan proyek-proyek unggulan dari 10 pengembang besar, antara lain Sinarmas Land, Ciputra Group, Agung Podomoro Land, Summarecon, Lippo Land, Paramount Land, Alam Sutera, Pakuwon Group, Jababeka & Co, dan Agung Sedayu Group.

Masyarakat yang hadir di expo ini berkesempatan mendapatkan penawaran bunga KPR spesial 2,65% fixed selama 3 tahun, serta diskon harga rumah hingga Rp100 juta dan voucher belanja properti hingga Rp20 juta. Selain itu, BTN juga memberikan sejumlah keringanan biaya seperti:

• Diskon biaya provisi hingga 50%

• Bebas biaya appraisal

• Diskon premi asuransi jiwa kredit

• Biaya administrasi hanya Rp500 ribu

Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner dari food truck dengan cashback hingga 30% menggunakan aplikasi balé by BTN.

Lebih dari sekadar pameran, Expo ini juga dirancang sebagai ajang edukatif. BTN menghadirkan berbagai talkshow dan diskusi seputar properti, pembiayaan rumah, serta strategi perencanaan keuangan untuk kepemilikan hunian.

“Kami ingin expo ini jadi titik balik bagi generasi muda dalam mengambil keputusan penting: memiliki rumah sendiri. Dengan edukasi yang tepat dan akses pembiayaan yang terjangkau, kami optimistis banyak yang bisa mewujudkan mimpi punya rumah,” tambah Nixon.

Kinerja KPR BTN terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Maret 2025, segmen KPR non-subsidi mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 8,1%, naik dari Rp98,79 triliun (Maret 2024) menjadi Rp106,8 triliun. BTN juga tetap kokoh sebagai pemimpin pasar pembiayaan rumah di Indonesia dengan pangsa 39%.

Melalui langkah-langkah strategis seperti ini, BTN memperkuat perannya sebagai mitra utama dalam mendukung program kepemilikan rumah nasional yang diusung Pemerintah, sekaligus menjadi bank pilihan utama generasi produktif Indonesia.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan fokus mendorong pelaksanaan dua program unggulan sektor perumahan pada tahun anggaran 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ada dua program utama yang akan kami dorong pada 2026, yakni Program BSPS dan pembangunan rumah subsidi. Keduanya telah kami sampaikan dalam Rapat Kabinet dan merupakan bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan hunian rakyat,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Penetapan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Tahun 2026, Kamis (10/7), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara menegaskan pentingnya dukungan Komisi V DPR RI agar kedua program tersebut dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Program BSPS sangat krusial untuk menanggulangi backlog rumah tidak layak huni yang saat ini masih mencapai 26 juta unit. Di sisi lain, rumah subsidi ditargetkan mencapai 500.000 unit untuk MBR melalui skema KPR Sejahtera FLPP,” jelasnya.

Ara menyebutkan, target pelaksanaan Program BSPS pada 2026 adalah pembangunan atau renovasi 2 juta unit rumah, sementara rumah subsidi untuk MBR akan disalurkan sebanyak 500.000 unit.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pagu Indikatif mitra kerja Komisi V DPR RI oleh para Menteri dan Kepala Badan, bersama pimpinan Komisi V DPR RI.

“Kami berharap dua program unggulan ini yang merupakan bagian dari agenda besar Program 3 Juta Rumah — mencakup pembangunan dan renovasi — benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ara.

Selain Menteri PKP, hadir pula dalam rapat kerja tersebut Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Menteri Perhubungan Darat dan Laut, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Farpoint Realty Indonesia terus mengambil peran aktif dalam mewujudkan pengembangan properti berkelanjutan di Indonesia. Di tengah fakta bahwa sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, Farpoint menjadikan prinsip ramah lingkungan dan gaya hidup hijau sebagai pilar utama dalam setiap proyeknya.

Sebagai bagian dari Gunung Sewu Group, Farpoint telah menyelaraskan langkahnya dengan agenda global menuju netral karbon, seiring dirilisnya laporan Net Zero Emissions by 2050 oleh International Energy Agency (IEA). Laporan ini menjadi peta jalan penting bagi sektor industri untuk berkontribusi pada target Perjanjian Paris dalam menahan laju pemanasan global di bawah 1,5°C.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat proyek unggulan seperti Verde Two, apartemen premium di Jakarta Selatan yang pada Februari 2025 menjadi hunian vertikal pertama di Indonesia dengan sertifikasi EDGE Zero Carbon dari International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group. Pencapaian ini menandai efisiensi energi proyek hingga 50 persen—menjadikannya tolok ukur baru dalam pengembangan hunian ramah lingkungan di perkotaan.

“Sertifikasi ini menegaskan posisi kami sebagai pelaku utama dalam pengembangan berkelanjutan. Verde Two menjadi bukti nyata bahwa efisiensi dan estetika bisa berjalan beriringan,” ujar Heru Sucahyo, Direktur Investasi Farpoint Realty.

CEO Farpoint, Tatang Widjaja, menambahkan bahwa pencapaian tersebut bukan sekadar soal teknologi, tetapi mencerminkan DNA perusahaan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis. Selama pandemi, Verde Two juga berhasil meraih SafeGuard Hygiene Excellence and Safety Label dari Bureau Veritas—sebuah pengakuan global atas standar kebersihan dan kesehatan gedung.

Portofolio Farpoint yang mencakup hunian, perkantoran, ritel, dan pengelolaan aset juga memperkuat posisi perusahaan sebagai pelopor hijau di industri. Salah satu ikon properti modern, Sequis Tower di kawasan SCBD Jakarta, meraih sertifikasi LEED Platinum dari U.S. Green Building Council—membuktikan bahwa arsitektur futuristik bisa berjalan selaras dengan prinsip bangunan hijau.

Banyak perusahaan global kini menjadikan sertifikasi hijau seperti LEED dan EDGE sebagai syarat utama dalam memilih ruang kerja. Farpoint menjawab kebutuhan ini dengan gedung-gedung yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung kesejahteraan pengguna dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Tak hanya menyasar segmen atas, Farpoint juga memperluas praktik keberlanjutannya ke segmen menengah melalui proyek Samanea Hill di Parung Panjang, Bogor. Mengusung konsep sustainable community living, proyek ini meraih sertifikasi EDGE atas efisiensi energi, air, dan material bangunan. Kawasannya dirancang oleh arsitek Andra Matin dengan prinsip modern dan inklusif, dilengkapi ruang hijau seluas 4,5 hektare, jalur pedestrian rindang, serta pohon trembesi yang mampu menyerap hingga 28,5 ton karbon per tahun.

Samanea Hill juga mengukir prestasi lewat penghargaan Best Affordable Housing Development dan Best Compact Housing Architectural Design. Desainnya yang hemat energi, pencahayaan alami maksimal, dan sistem pendingin efisien menjadi bukti bahwa perumahan terjangkau bisa sekaligus mendukung masa depan yang hijau.

“Samanea Hill adalah manifestasi visi kami: meredefinisi perumahan rakyat dengan pendekatan manusiawi, hijau, dan terintegrasi dengan transportasi publik,” tambah Heru.

Farpoint juga aktif berbagi pengetahuan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) dan Jakarta Property Institute (JPI), mendorong Jakarta sebagai kota global dengan standar bangunan tinggi kelas dunia.

Di tengah transformasi industri menuju pembangunan rendah karbon, Farpoint berdiri sebagai pionir—membuktikan bahwa keberlanjutan bukan slogan, melainkan strategi jangka panjang. Lewat setiap proyeknya, Farpoint bukan hanya membangun gedung, tetapi juga masa depan yang lebih hijau dan tangguh bagi generasi mendatang.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyusunan Peraturan Menteri terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan rampung pada akhir Juli 2025. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum pelaksanaan pembiayaan perumahan rakyat yang akan dibiayai melalui dana dari Lembaga Pembiayaan Pembangunan Danantara.

“Kami bergerak cepat untuk menyelesaikan Peraturan Menteri yang mengatur skema KUR di sektor perumahan. Targetnya tuntas akhir bulan ini,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi KUR Semester I 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Rapat tersebut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri PKP menyampaikan bahwa salah satu agenda penting dalam rapat ialah mengusulkan pengembangan skema KUR untuk sektor perumahan, sejalan dengan komitmen besar Presiden Prabowo Subianto terhadap Program 3 Juta Rumah.

“Program 3 Juta Rumah kini mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Arahan Bapak Presiden Prabowo telah membuka ruang kolaborasi yang lebih besar bagi seluruh ekosistem perumahan,” ungkapnya.

Menteri Maruarar menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga merupakan kunci sukses dalam pembangunan dan renovasi hunian rakyat. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong implementasi program perumahan secara optimal dan tepat sasaran.

“Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Direktur Danantara Bapak Roslan Roeslani, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Mensesneg Bapak Prasetyo Hadi, Ketua Satgas Perumahan Bapak Hasyim, serta Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad atas komitmen dan dukungan terhadap sektor perumahan,” ujar Menteri PKP.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Kementerian PKP, BP Tapera, serta mitra di ekosistem perumahan yang terus mengawal implementasi Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, selain Peraturan Menteri KUR, pihaknya juga tengah menyusun berbagai regulasi teknis sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan perumahan di lapangan.

“Dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun menjadi suntikan semangat bagi kami semua. Ini momentum besar bagi ekosistem perumahan untuk membangun rumah rakyat yang layak, terjangkau, dan berkualitas,” tutup Maruarar.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah. Dalam upaya tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait secara resmi mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kuota ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, sejumlah bupati dan wali kota dari provinsi tersebut, yang berlangsung secara resmi mengalokasikan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut)

“Hari ini saya menerima Gubernur Sumut dan jajaran kepala daerah. Saya tegaskan, 15.000 unit rumah subsidi kami alokasikan untuk Sumut melalui skema KPR FLPP. Ini bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan setiap warga, termasuk ASN, bisa mendapatkan hunian yang layak,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Nota ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung penyediaan rumah subsidi di wilayah tersebut.

Menteri Maruarar menyebutkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun dengan alokasi terbesar dalam sejarah untuk pembiayaan rumah subsidi, yakni sebanyak 350.000 unit secara nasional. Menurutnya, ini dapat terwujud berkat dukungan Presiden Prabowo Subianto.

“Pembangunan rumah subsidi bukan hanya menyediakan hunian layak dan terjangkau, tapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi lokal. Di Sumut, satu rumah saja bisa menyerap lima tenaga kerja. Artinya, 15.000 rumah berpotensi membuka 75.000 lapangan kerja baru, belum termasuk penggerak usaha warung dan industri bahan bangunan,” terang Menteri PKP.

Ia juga menegaskan pentingnya keadilan dalam penyaluran bantuan perumahan. Ia mengingatkan agar program tidak hanya menyasar ASN, TNI, dan Polri, tetapi juga menyentuh kelompok rentan yang tidak bergaji tetap seperti tukang bakso, tukang becak, hingga pemulung.

“Kami sudah mulai menyalurkan rumah subsidi ke buruh, tenaga migran, nakes, jurnalis, hingga sopir. Minggu depan giliran nelayan dan petani. Sesuai arahan Presiden, bantuan perumahan harus adil. Jangan hanya fokus pada yang punya slip gaji,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, M Bobby Afif Nasution, menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia menyebut KPR FLPP sebagai skema pembiayaan yang sangat membantu masyarakat karena kemudahan akses, uang muka rendah, dan tenor panjang dengan angsuran ringan.

“Kami sangat mengapresiasi alokasi 15.000 unit rumah subsidi untuk Sumut. Ini sangat membantu masyarakat. Backlog kita masih tinggi, mencapai 938.000 unit atau 9,5% dari total nasional. Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, Pemprov Sumut akan melibatkan Bank Sumut sebagai mitra penyalur KPR FLPP untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meraih penghargaan dalam ajang Property and Bank Awards 2025 sebagai Lembaga Pemerintah Pendukung Pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam acara yang digelar di Jakarta pada Rabu (25/6).

Menteri Maruarar menyatakan bahwa BP Tapera layak mendapatkan apresiasi ini berkat kontribusinya yang signifikan dalam mendukung program perumahan nasional. Ia menggarisbawahi capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang luar biasa pada Kuartal I 2025, yakni sebesar 53.874 unit rumah. Angka ini melonjak tajam sebesar 1.173,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 4.229 unit.

“Ini adalah capaian tertinggi dalam sejarah penyaluran FLPP, khususnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pun telah menaikkan target KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 menjadi 350.000 unit tahun ini,” ujar Menteri Maruarar saat kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II, Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa kinerja BP Tapera menjadi sumber kebanggaan nasional, karena menunjukkan komitmen dan inovasi nyata dalam memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, dukungan kebijakan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai sangat membantu percepatan kepemilikan rumah bagi MBR.

Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyambut baik penghargaan ini dan menyatakan bahwa capaian BP Tapera adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan amanat untuk mewujudkan hunian terjangkau. Ia mencatat hingga 25 Juni 2025, realisasi KPR subsidi FLPP telah mencapai 115.930 unit rumah senilai Rp14,36 triliun.

Adapun jika dihitung sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 25 Juni 2025, realisasi mencapai 150.350 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,64 triliun. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbanyak berasal dari kalangan pekerja swasta (115.541 unit), diikuti wiraswasta (19.011 unit), PNS (8.803 unit), anggota TNI/Polri (2.998 unit), dan lainnya (3.997 unit).

Heru juga menyampaikan bahwa BP Tapera tengah menggencarkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mengejar target 350.000 unit rumah. Kerja sama strategis telah dilakukan dengan sejumlah pihak, antara lain TNI AD (5.760 unit), guru (20.000 unit), tenaga kesehatan (30.000 unit), wartawan (3.000 unit), pekerja migran (20.000 unit), BKKBN (2.000 unit), KemenPANRB (1.000 unit), LAN (1.000 unit), ANRI (1.000 unit), serta dengan Pemprov Jawa Barat (10.000 unit), Pemprov Jawa Tengah (20.000 unit), dan Blue Bird (8.000 unit).

“Segmentasi dan akselerasi terus kami dorong. Kami optimistis target dapat tercapai dengan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan,” pungkas Heru.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Deddy Indrasetiawan, mendorong Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Salah satu usulannya adalah meminta pemerintah menyesuaikan batas maksimal harga rumah yang berhak menerima fasilitas PPN DTP. Ia menilai batas harga Rp2 miliar terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih mendesak.

“Sebaiknya batas harga rumah yang dapat insentif PPN DTP itu diturunkan ke kisaran Rp600–700 juta. Karena faktanya, daya beli masyarakat masih lemah dan rumah di bawah Rp700 juta-lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat luas,” ungkap Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP Apersi, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2025).ungkapnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Apersi berharap kebijakan insentif perpajakan di sektor perumahan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor properti nasional secara merata.

Kemudian, Deddy juga meminta insentif PPN DTP yang saat ini diberlakukan secara bertahap setiap enam bulan diubah. Menurutnya, skema insentif yang berubah setiap enam bulan justru menyulitkan pengembang dalam merencanakan pembangunan dan penjualan rumah.

“Sebaiknya insentif PPN DTP ini ditetapkan tetap untuk satu tahun penuh, jangan berubah-ubah setiap enam bulan. Itu malah menyulitkan kami dalam menyusun strategi pemasaran dan pembangunan,” ujar Deddy,

Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 100 persen untuk penyerahan rumah tapak atau rusun hingga 30 Juni 2025, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Namun, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif tersebut dipangkas menjadi 50 persen.

Menurut Deddy, perubahan skema insentif di tengah tahun dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi pengembang yang umumnya menyusun perencanaan proyek secara tahunan. “Kalau kita mulai membangun rumah komersial di bulan Mei atau Juni, rumahnya baru selesai enam bulan kemudian. Nah, saat diserahterimakan, insentifnya sudah turun jadi 50 persen. Itu bikin tidak sinkron dengan perencanaan bisnis kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, Deddy juga meminta pemerintah menyesuaikan batas maksimal harga rumah yang berhak menerima fasilitas PPN DTP. Ia menilai batas harga Rp2 miliar terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah yang lebih mendesak.

“Sebaiknya batas harga rumah yang dapat insentif PPN DTP itu diturunkan ke kisaran Rp600–700 juta. Karena faktanya, daya beli masyarakat masih lemah dan rumah di bawah Rp700 juta-lah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Dengan penyesuaian tersebut, Apersi berharap kebijakan insentif perpajakan di sektor perumahan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan sektor properti nasional secara merata.