SRIDEPPI Ingatkan Pemerintah, Perhatikan Rumah Bagi Pekerja Migran Indonesia
SRIDEPPI siap menjadi salah satu organisasi pengembang yang akan mendukung penyediaan perumahan bagi tenaga kerja migran Indonesia dan akan mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah.
JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Risma Gandhi, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) menyebutkan bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.
“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para,” ujarnya dalam acara diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum di Thamrin Nine, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Menurut Risma, rumah subsidi dalam program 3 Juta Rumah tidak hanya untuk pegawai swasta, ASN atau TNI-POLRI, tapi juga penting untuk Pekerja Migran Indonesia. SRIDEPPI siap menjadi salah satu organisasi pengembang yang akan mendukung penyediaan perumahan bagi tenaga kerja migran Indonesia dan akan mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah.
“SRIDEPPI yang anggotanya adalah pengusaha dan profesional pengembang perumahan perempuan di Indonesia sudah mengajukan diri sebagai asosiasi perumahan pertama yang mendukung dan ingin berpartisipasi secara aktif dalam program penyediaan rumah subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kami sudah melakukan audiensi dengan BP2MI beberapa waktru lalu,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut M. Gali Ade Nofrans dari Stellar Property mengemukakan bahwa pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5% sampai 2%, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi. Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.
Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia. Tahun 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.
“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” tegas Nofran.
Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.
Hari Ganie, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit. Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.
Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.
“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.
Namun lanjutnya pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.
“Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” lanjutnya
Secara keseluruhan, menurut Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi. Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.
“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.
Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. “Pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025,” sebutnya.
Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.
Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” tambahnya.
