REI: Rekomendasi Satgas Perumahan Panduan Menjalankan Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Para pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) optimistis bahwa program pembangunan 3 juta rumah, yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto, akan terus berlanjut. Program ini diharapkan berjalan sesuai dengan rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, yang bertugas sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menegaskan bahwa program pembangunan perumahan harus dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo. Program ini mencakup pembangunan 2 juta rumah di kawasan pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di wilayah perkotaan, dengan tujuan utama mengurangi angka kemiskinan. Ia menambahkan bahwa Presiden RI telah menunjukkan komitmen kuat terhadap program ini, tidak hanya di hadapan masyarakat domestik tetapi juga dalam berbagai forum internasional.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas CEO Buana Kassiti Group tersebut di Jakarta, Rabu (20/11).

Meski memantau beberapa kebijakan baru yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.

“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko Suranto menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya sebatas penyediaan hunian, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, membuka peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sektor properti, termasuk perumahan, memiliki peran signifikan dalam perekonomian. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 14%, sementara terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar antara 35% hingga 55%,” jelasnya.

Hasil riset yang dilakukan oleh Real Estate Indonesia (REI) bersama Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI) menunjukkan bahwa setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun, atau sekitar US$7 miliar, dapat menyumbang 0,56% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata, nilai investasi properti di Indonesia setiap tahun mencapai Rp120 triliun hingga Rp145 triliun.

Menurut Joko, riset tersebut dilakukan sebelum ada perbaikan ekosistem dan lingkungan di sektor ini. Namun, dengan keberadaan Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP), dampak ekonominya diyakini akan meningkat secara signifikan.

“Jika dilihat lebih dalam, sektor properti merupakan tulang punggung industri padat karya yang melibatkan hingga 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, sudah seharusnya perizinan di sektor ini dapat dipercepat untuk mendukung pertumbuhan yang lebih optimal,” tutupnya