JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Indonesia dinilai pengamat properti nasional, Panangian Simanungkalit miskin inovasi terkait sektor perumahan rakyat. Hal inilah yang membuat angka realisasi pembangunan rumah sejak era Orde Baru sampai era Reformasi masih stagnan. Angka backlog perumahan tak kunjung menurun. Karena itulah Panangian merasa gembira ketika tiga pasang calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 dalan visi dan misinya memiliki perhatian terhadap sektor perumahan.
Bahkan pasangan Prabowo dan Gibran menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu program andalannya. Menurut Panangian Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabumi, memberikan perhatian lebih kepada pembangunan perumahan dan peningkatan sanitasi masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
“Keberpihakan Prabowo – Gibran ke desa itu sesuatu yang tidak pernah jadi perhatian pembangunan selama ini. Jadi, pembangunan harus dimulai dari desa termasuk di sektor perumahan,” ungkap Panangian Simanungkalit.
Dia menyebutkan, dari 17 program prioritas yang diusung pasangan nomor urut 2 tersebut, satu di antaranya adalah sektor perumahan. Dimana pada program nomor 13, salah satunya menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan.
Selain itu, dari 17 program prioritas itu ada 8 program hasil terbaik cepat (best fast result) yang akan dilakukan dalam periode 2024 hingga 2029, yang salah satunya termasuk sektor perumahan.
“Maksudnya ini sektor perumahan benar-benar prioritas bagi Prabowo-Gibran. Program sektor perumahan adalah best result fast yang keempat yakni program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Panangian.
Dijelaskan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran sangat concern dalam menyelesaikan persoalan hunian bagi masyarakat Indonesia terutama kalangan MBR. Bahkan pasangan capres ini sudah memiliki beberapa program konkret untuk memberikan akses pada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah.
Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, Prabowo-Gibran juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua.
Kemudian juga menawarkan program untuk mengurangi backlog dengan membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp101 triliun per tahun.
Untuk pendanaan yang cukup besar tersebut, menurut Panangian, Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan. Selain itu, potensi pemasukan negara dari pendapatan non-pajak selama ini juga belum optimal.
“Hak negara yang seharusnya diambil, tapi belum maksimal dipungut. Meski demikian, tentu Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang berkaitan dengan korporasi. Karena inikan berkaitan dengan daya tarik investasi,” katanya.
Pakar Properti Nasional tersebut memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan dan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
