AktualHeadline

Pengembang di Kepri Keluhkan Penjualan Turun Tajam

Realisasi KPR sudah turun hingga 70% secara total untuk rumah subsidi dan non-subsidi

JAKARTA, KORIDOR – Merebaknya pandemi dan penerapan pembatasan aktivitas masyarakat sejak kuartal II-2020 sangat memukul penjualan properti di hampir semua daerah. Tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berdekatan dengan dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura.

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Khusus Batam, Achyar Arfan menyebutkan realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) di Batam turun drastis karena perbankan saat ini sangat selektif. Bahkan Bank Tabungan Negara (BTN) tidak bisa melakukan akad KPR di Batam. Padahal, sudah banyak pengajuan sejak 2019 karena konstruksi rumah sudah selesai dan infrastruktur sudah tersedia.

“Realisasi KPR di sini sudah turun hingga 70% secara total untuk rumah subsidi dan non-subsidi. Namun, subsidi sendiri setidaknya drop hingga 40%,” ungkap Achyar yang dihubungi, baru-baru ini.

Dia menjelaskan untuk subsidi masih lebih baik karena pada awal tahun sudah ada realisasi. Namun disebutkan, setelah Januari sama sekali tidak ada realisasi karena aturan SiKasep dan SiKumbang. Ditambah lagi sejak Februari-Maret-April kuota subsidi habis.

Sedangkan selama Mei ada realisasi karena pemerintah memberikan kuota Subsidi Selisih Bunga (SSB). Sementara Juni kembali tidak ada realisasi karena imbas pandemi, kemudian Juli masuk era new normal dan mulai ada sedikit realisasi.

Untungnya, menurut Achyar, perbankan di Batam mau mengkaji ulang mengenai pemberian KPR kepada pegawai kontrak. Pasalnya di Batam memang secara alami lebih banyak pegawai kontrak daripada pegawai tetap di berbagai industri.

Achyar bahkan mencontohkan bisa saja seorang pegawai menjadi pegawai kontrak selama 18 tahun masa kerja. Sehingga perbankan memberikan kelonggaran kepada calon konsumen dengan status pegawai kontrak minimal dua tahun di perusahaan yang minimal sudah beroperasi lima tahun semenjak Juli lalu.

| Baca Juga:   Pengembang Lirik Potensi Pembiayaan Perumahan Berbasis Syariah

Hal ini, ujar dia, bisa menjadi angin segar agar bisa merealisasikan 900 unit rumah hingga akhir tahun ini. Meski angka tersebut lebih kecil dari target tahunan di Batam yang mencapai 1.300 unit setiap tahunnya, namun setidaknya sedikit melegakan pengembang di kota pulau tersebut.

Di sisi lain, target realisasi tersebut tetap saja memberatkan pengembang yang memiliki ready stock rumah hingga 500 unit dengan utang ke perbankan, karena harus melunasi kontraktor sementara realisasi KPR tidak tuntas.

“Sedikit gembira karena pemerintah daerah memiliki semangat yang sama agar ekonomi tetap tumbuh,” ungkap Achyar.

Segmen Komersial

Perlambatan penjualan rumah subsidi juga diakui Sekretaris DPD REI Kepri, Triyono. Menurut dia, jika selama ini permintaan pasar didominasi rumah subsidi, namun saat ini justru terjadi peningkatan di segmen rumah komersial (non-subsidi).

Dia mengungkapkan kondisi sekarang justru mulai terlihat adanya ketertarikan masyarakat terhadap perumahan komersial khususnya dengan rentang harga Rp300 juta hingga Rp700 juta. Padahal pada 2019, hanya ada realisasi 20 unit rumah komersial dengan harga di bawah Rp500 juta.

“Sejak pandemi Covid-19 merebak justru permintaan rumah komersial terjadi peningkatan. Ini kabar baik, karena segmen ini sudah beberapa tahun terakhir mati suri di Kepri,” ungkap Triyono yang dihubungi, baru-baru ini.

Perubahan tren minat masyarakat itu disebabkan beberapa faktor. Selain karena kuota yang terbatas dan sulitnya akad kredit rumah subsidi khususnya untuk pekerjaan informal, konsumen juga mulai mengedepankan faktor keamanan kompleks perumahannya.

“Sekarang kejahatan sering terjadi termasuk di perumahan, sehingga konsumen cenderung memilih kompleks hunian yang memiliki sistem gerbang dan sekuriti, bahkan sistem cluster lebih disukai saat ini,” papar dia.

| Baca Juga:   Pakar Hukum Perumahan Desak Pemerintah Segera Bentuk UU Perkotaan

Bahkan banyak konsumen di beberapa perumahan komersial yang sekarang meminta portal tambahan atau penerangan lampu jalan yang lebih memadai kepada pengembang.

Diakui Triyono, penambahan fasilitas keamanan tersebut memang cukup membebani pengembang karena harus kembali mengeluarkan biaya, namun karena sudah menjadi kebutuhan penghuni harus dipenuhi.

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button