Kolaborasi BP Tapera Bersama Ekosistem, Sukseskan Program Rumah untuk Guru Indonesia

CIBUBUR, KORIDOR.ONLINE – BP Tapera, bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Bank BTN, secara resmi meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Acara peluncuran berlangsung pada Selasa (25/3) di Pesona Kahuripan, Bogor.

Program ini lahir dari inisiatif pertemuan antara Menteri PKP, Menteri Dikdasmen, dan Komisioner BP Tapera pada 7 Februari 2025. Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya pembangunan perumahan bagi para guru, didukung dengan data yang dikonsolidasikan oleh BPS. Hasil sinergi antar lembaga ini menetapkan BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Sebagai tanda dimulainya program, akad kredit secara serentak dilakukan di delapan kota besar, yakni Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua). Acara ini dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, serta Kepala BPS Amalia Adininggar.

Kepala BPS menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat sangat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis fakta. “Model kolaborasi ini sangat efektif dan efisien dalam mendukung kesejahteraan guru,” ujarnya. Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. “Semoga para guru semakin fokus dalam mendidik dan mencetak generasi penerus bangsa. Mereka adalah agen perubahan dan pembangunan peradaban,” ungkapnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya program ini agar tepat sasaran. “Dengan dukungan data BPS, diharapkan program ini benar-benar memenuhi kebutuhan para guru. Kami ingin memastikan bahwa rumah yang dibangun berkualitas dan layak huni,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan komitmen BP Tapera dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau.

“Sejak tahun 2022 hingga saat ini, kami telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp81,7 triliun untuk 697.913 unit rumah. Sedangkan melalui Pembiayaan Tapera, sejak 2021 hingga 2024 telah tersalurkan 19.267 unit rumah dengan nilai Rp3,02 triliun,” papar Heru.

Ia juga menambahkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 24 Maret 2025, KPR subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP telah terealisasi sebanyak 139.515 unit rumah. “Kami siap mengawal 20 ribu rumah bagi guru, dengan menjamin kualitas dan ketepatan sasaran KPR subsidi,” tegasnya.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitulu menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi guru dalam mencetak generasi masa depan. “Kami merasa terhormat dapat menjadi mitra utama dalam menyediakan akses pembiayaan rumah subsidi yang mudah dan terjangkau bagi para guru,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan program ini dapat menyediakan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025, dengan total pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun. Sasaran program meliputi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guru honorer, serta guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi. Kriteria tersebut meliputi belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, memiliki masa kerja minimal dua tahun, serta memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah).

Skema pembiayaan yang ditawarkan mencakup KPR FLPP untuk masyarakat umum dan guru non-PNS, serta KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas yang diberikan antara lain bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah, tenor pinjaman hingga 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Sebagai tahap awal implementasi, dilakukan akad kredit serentak pada 25 Maret 2025 untuk 300 debitur di delapan wilayah. Mayoritas debitur berasal dari jenjang SD, diikuti oleh SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun. Program Rumah untuk Guru Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik, sekaligus mendukung visi pemerintah dalam menyediakan perumahan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.