BP Tapera Cetak Rekor Baru, 62.710 KPR Subsidi Diakadkan Serentak

BATANG, KORIDOR.ONLINE – Sebanyak 62.710 masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia hari ini resmi melakukan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Akad massal yang digelar di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ini menjadi yang terbesar yang pernah dilaksanakan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebanyak 200 debitur hadir langsung di lokasi, sementara 62.510 debitur lainnya mengikuti prosesi akad secara daring dari berbagai daerah.

Akad massal ini digelar serentak di sedikitnya 130 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota pada 36 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Besarnya jumlah peserta mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah subsidi sekaligus menunjukkan tingginya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di berbagai daerah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh ekosistem perumahan yang terus mendorong percepatan penyediaan dan pembiayaan hunian bagi masyarakat.

“Akad massal ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk terus meningkatkan capaian penyaluran KPR Subsidi FLPP. Kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh ekosistem perumahan,” kata Heru.

Hingga 29 Juli 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP telah mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai Rp14,76 triliun.

Penyaluran tersebut didukung oleh berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi, hingga mitra penyalur pembiayaan. Dalam penyaluran FLPP, BP Tapera bekerja sama dengan PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) dan 43 bank penyalur yang terdiri dari enam bank HIMBARA, 34 Bank Pembangunan Daerah, serta tiga bank swasta.

Dari Ojol hingga Penjual Jamu

Program rumah subsidi tidak hanya menyasar masyarakat dengan penghasilan tetap. Dalam akad massal tersebut, sejumlah penerima manfaat berasal dari kelompok pekerja dengan penghasilan tidak tetap atau non-fix income.

Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada 10 perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari beragam profesi. Mereka antara lain pengemudi ojek online, pemuka agama, asisten rumah tangga, guru, perawat, anggota TNI dan Polri, hingga penjual jamu.

Sebelum menghadiri seremoni, Presiden juga mengunjungi langsung penghuni rumah subsidi di kawasan tersebut, termasuk Ibu Kudung Slamet yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai satpam.

Keragaman latar belakang penerima manfaat tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan rumah subsidi terus diarahkan agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk para pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan formal.

KUR Perumahan Tembus Rp880 Miliar

Selain akad KPR Sejahtera FLPP, kegiatan di Batang juga dirangkaikan dengan akad Program KUR Perumahan yang melibatkan 200 debitur.

Secara keseluruhan, nilai akad KUR Perumahan mencapai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.873 debitur berasal dari sisi permintaan (demand), sedangkan 227 debitur berasal dari sisi penyedia (supply).

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan, tidak hanya dari sisi masyarakat sebagai calon pemilik rumah, tetapi juga dari sisi pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian.

Digitalisasi untuk Jaga Kualitas Rumah Subsidi

Di tengah upaya mengejar target penyediaan hunian, BP Tapera juga memperkuat aspek tata kelola dan perlindungan konsumen.

Salah satunya dilakukan melalui pengembangan Layanan Digital BP Tapera dan inovasi Trilogi Stok, yang mengintegrasikan data ketersediaan rumah secara real-time antara pengembang, bank penyalur, dan konsumen.

Dengan sistem tersebut, BP Tapera berupaya memastikan rumah subsidi yang akan diakadkan tersedia dan memenuhi standar kelayakan huni. Penguatan layanan digital juga didukung dengan peningkatan kapasitas komputasi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), penyimpanan data, serta penguatan keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Heru mengatakan BP Tapera akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat penerima manfaat.

“BP Tapera terus membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time. Ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan rumah subsidi yang layak huni sekaligus memperoleh layanan pembiayaan yang semakin baik,” ujarnya.

Sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis pemerintah, BP Tapera juga menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi. Perluasan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan hunian pekerja, khususnya di kawasan industri, baik dalam bentuk rumah tapak maupun hunian vertikal atau rumah susun.

Dengan capaian penyaluran FLPP yang terus berjalan dan inovasi layanan yang dikembangkan, BP Tapera menargetkan akses pembiayaan perumahan dapat semakin luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.