APERSI Mendorong Peran Koperasi Sebagai Penjamin MBR Non Fomal
Selain dibantu Koperasi, APERSI mengajak Badan Usaha Milik Desa sebagai penjamin KPR
JAKARTA.KORIDOR.ONLINE—Kebutuhan akan tempat tinggal, khususnya rumah tapak setiap tahunnya selalu meningkat. Angka backlog pun terus bertambah, untuk mengatasinya pemerintah memiliki program dengan target zero backlog pada 2045 mendatang. Untuk mengatasinya diperlukan kreativitas pembiayaan untuk mengejar backlog hunian. Terlebih pada pemerintahan baru mendatang, yang memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahunnya.
Junaidi Abdillah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengatakan, di tengah dana APBN yang terbatas, harus ada terobosan berani dan kongrit dari pemerintah untuk mengatasi angka backlog.
Selama ini, APERSI melihat, pembangunan perumahan tidak pernah menyetuh hingga ke pedesaan dan tidak pernah menjadi fokusan pembangunan, padahal disana masih banyak masyarakat yang kesulitan memiliki rumah.
“Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi mengetahui masyarakat dan anggotanya. Koperasi penjamin,” ungkap Junaidi yang menegaskan telah membuat kajian terkait perumahan di desa yang terkendala oleh regulasi karena kebanyakan profesinya petani, nelayan dan lainnya yang disebut pekerja non formal sehingga tak memiliki akses perbankan terkait KPR.
Junaidi membahkan, kami mendorong peran koperasi sebagai penjamin MBR di desa dan kelurahan agar bisa mengajukan KPR. Junaidi menilai, koperasi dengan konsep keanggotaan bisa menilai kredibilitas seseorang.
“Koperasi ini kan bedanya, pasarnya (untuk) yang tidak terakomodir bank, biarlah koperasi yang mengurusi sebagai penjamin. Tapi pembiayaannya biarlah BP3 melalui dana konversi,” jelas Junaidi.
Selain dibantu oleh Koperasi, APERSI juga mengajak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.
Jika dari desa sudah terbantu untuk pembelian rumah, angka kebutuhan rumah atau backlog mudah diketahui. Dari desa, penyelesaian masalah backlog di Indonesia juga akan dengan cepat teratasi hingga ke perkotaan.
