HeadlineHukum

Anies Bebaskan PBB Di bawah Rp 2 Miliar. Kornas-Pera: Kebijakan Pro Rakyat

Kebijakan Gubernur Anies mampu menciptakan rasa bahagia warga Jakarta bahkan rakyat Indonesia

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Hal tersebut sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Menurut Muhammad Joni, Ketua Umum Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas Pera) hal itu adalah bentuk dari kebijakan pro rakyat dan misi Anies untuk membahagiakan rakyat Jakarta.

“Jakarta kota publik. Rakyat berhak atas kotanya, bukan hanya sasaran pajak dan retribusi saja. Kebijakan Anies ini, membuktikan adanya ‘link’ yang mengambungkan pemimpin dengan rasa keadilan,  antara Anies dengan warganya,” terang Joni.

Policy Gubernur Jakarta, lanjut Joni,  mampu menciptakan rasa bahagia warga Jakarta bahkan berimbang warga Indonesia.

Selain itu Pemprov DKI juga memberikan pembebasan sebagian PPB-P2 untuk rumah tapak yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan NJPO di atas Rp 2 miliar dengan kriteria pembebasan untuk pajak bumi 60 meter persegi dan bangunan seluas 36 meter persegi dari PBB-P2 terutang.

“Pembebasan sebagian sebesar 10 persen dari sisa PBB-P2 yang terutang,” tulis pasal 2 ayat 2 poin b beleid tersebut.

Selain itu, gubernur juga menetapkan pembebasan 15 persen PBB-P2 tahun pajak 2022 untuk objek pajak di luar objek pajak yang dimaksud pada pasal 2 beleid ini. Namun, objek pajak berupa jalan tol dikecualikan dari pembebasan PPB-P2 ini. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan sejumlah keringanan pembayaran PBB-P2 tahun 2022 bagi wajib pajak yang membayar dengan periode tertentu. Bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2022 pada periode Juni 2022 hingga Agustus 2022 akan diberikan keringanan sebesar 15 persen.

| Baca Juga:   Putusan Pengadilan: Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Tudingan Malpraktek Di RS Buah Hati Ciputat

Wajib pajak yang membayar PBB-P2 tahun 2022 pada periode September 2022 hingga Oktober 2022 akan mendapat keringanan sebesar 10 persen dari tagihan pajaknya. Sedangkan wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2022 pada November 2022 akan diberikan keringanan sebesar 5 persen.

“Keringanan sebagaimana yang dimaksud dapat diberikan tanpa persyaratan adanya bebas tunggakan atas objek PBB-P2,” jelas beleid itu.

Selain keringanan pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan keringanan pokok tunggakan PBB-P2 sebesar 10 persen dan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai tahun pajak 2021 pada periode Juni 2022 hingga Oktober 2022.

“Wajib pajak yang melakukan pelunasan pembayaran tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai tahun pajak 2021 pada periode November 2022 sampai Desember 2022 diberikan keringanan pokok PBB-P2 sebesar 5 persen dan penghapusan sanksi administrasi,” jelas pasal 3 ayat 2 beleid ini. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 8 Juni 2022.

Erfendi

Penulis dan penikmat informasi terkait industri properti dan turunannya dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Email: exa_lin@yahoo.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button