Aktual

Alokasi Bedah Rumah di Bogor Melonjak Jadi 10.000 Unit, Maruarar Minta Publik Awasi Pelaksanaannya

Selain dukungan pemerintah, program ini melibatkan anggota legislatif, pemerintah daerah, tenaga pendamping masyarakat, keluarga penerima manfaat, serta masyarakat.

BOGOR, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan publik dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Pemerintah memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan menghasilkan hunian yang lebih layak, sehat, serta nyaman.

Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau hasil renovasi tiga rumah penerima BSPS di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).

Penegasan itu disampaikan Maruarar saat meninjau hasil renovasi tiga rumah penerima BSPS di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Ibu Shinta Maruarar Sirait memeriksa langsung kondisi rumah yang telah selesai diperbaiki.

Menteri yang akrab disapa Ara itu bahkan mempersilakan awak media untuk melihat dan memeriksa hasil pekerjaan di lapangan. Langkah tersebut menjadi bentuk keterbukaan pemerintah sekaligus memastikan pelaksanaan program bedah rumah berjalan sesuai tujuan.

“Teman-teman media bisa langsung investigasi kondisi rumahnya setelah dibedah. Di sini kita transparan dan objektif dalam memastikan bedah rumah terlaksana dengan baik,” ujar Maruarar.

Ia juga menegaskan bahwa program BSPS diberikan secara gratis kepada masyarakat penerima manfaat dan tidak boleh disertai pungutan dalam bentuk apa pun. Dalam kesempatan itu, Maruarar turut memasang peneng atau tanda penerima bantuan di salah satu rumah warga.

Alokasi BSPS Bogor Melonjak

Pengawasan langsung tersebut berlangsung di tengah peningkatan signifikan alokasi program bedah rumah di Kabupaten Bogor. Pada 2026, Kabupaten Bogor memperoleh alokasi sebanyak 10.000 unit rumah yang tersebar di 40 kecamatan dan 345 desa/kelurahan. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan alokasi 2025 yang tercatat sebanyak 1.346 unit.

| Baca Juga:   Krisis Korona: Mendesak Diperlukan Restrukturisasi Kredit Guna Hindari PHK Massal

Khusus Kecamatan Cileungsi, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk 223 unit rumah.

Peningkatan juga terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada 2026, Jawa Barat memperoleh alokasi BSPS sebanyak 49.229 unit rumah, menjadikannya provinsi dengan alokasi terbesar secara nasional. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2025 yang hanya sebanyak 6.367 unit.

“Presiden Prabowo sangat sayang kepada rakyatnya. Di Jawa Barat naik 673 persen untuk alokasi program bedah rumahnya,” ungkap Maruarar.

Menurutnya, peningkatan alokasi tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Namun, besarnya alokasi harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga Rumah Lansia Selesai Diperbaiki

Dalam peninjauan di Cileungsi, Maruarar mendatangi tiga rumah penerima bantuan yang seluruhnya merupakan warga lanjut usia. Ketiga penerima manfaat tersebut sudah tidak bekerja dan masih mengandalkan dukungan anak-anak mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rumah pertama milik Boya Bin Imam dihuni tiga orang. Meski tidak memiliki penghasilan tetap, keluarga penerima bantuan turut berkontribusi melalui dukungan swadaya sebesar Rp6 juta untuk membantu proses perbaikan rumah.

Selanjutnya, Menteri PKP mengunjungi rumah Deri yang tinggal seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Deri mengandalkan kiriman bulanan dari anaknya.

Rumah ketiga milik Remat dihuni empat orang. Keluarga tersebut juga memberikan dukungan swadaya sebesar Rp6 juta yang bersumber dari pemberian anak penerima bantuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dialog dengan para penerima manfaat, ketiga rumah tersebut telah selesai direnovasi dan menunjukkan kondisi yang lebih layak, sehat, serta nyaman dibandingkan sebelum memperoleh bantuan.

Maruarar menilai hasil tersebut menunjukkan pentingnya rangkaian proses pelaksanaan BSPS, mulai dari pendataan, survei, verifikasi hingga pengerjaan fisik. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan hasilnya dapat diperiksa secara terbuka.

| Baca Juga:   IAP DKI Dorong Kebijakan Berbasis Data Spasial

Perkuat Program Bedah Rumah

Pelaksanaan BSPS juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Selain dukungan pemerintah, program ini melibatkan anggota legislatif, pemerintah daerah, tenaga pendamping masyarakat, keluarga penerima manfaat, serta masyarakat di lingkungan sekitar.

Ketiga rumah yang ditinjau merupakan penerima bantuan berdasarkan usulan aspirasi Anggota Komisi XI DPR RI Tommy Kurniawan. Maruarar menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut, sekaligus berterima kasih kepada jajaran Kementerian PKP, tim teknis, tenaga pendamping, keluarga penerima bantuan, dan masyarakat setempat yang turut bergotong royong.

Menurutnya, keterlibatan keluarga penerima manfaat melalui dukungan swadaya menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat.

Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaan BSPS sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Melalui peningkatan alokasi, pengawasan lapangan, serta keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah yang layak huni dengan pelaksanaan bantuan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

 

Erfendi

Penulis dan penikmat informasi terkait industri properti dan turunannya dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Email: exa_lin@yahoo.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button