Riset

Indra Utama Raih Dua Penghargaan ICC100 Brand Awards, Dorong Sertifikasi dan Perlindungan Konsumen

BPKN-KADIN Apresiasi Peran Media dan Sertifikasi Profesi. AREA Indonesia Perkuat Standar Kompetensi Pelaku Industri Properti

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Pengalaman lebih dari tiga dekade di dunia jurnalistik mengantarkan Indra Utama meraih penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Penggerak Edukasi dan Perlindungan Konsumen Melalui Media dan Sertifikasi dalam ajang ICC100 Brands Award & Consumer Protection Appreciation 2026 yang diselenggarakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Jakarta International Expo (JIExpo), Sabtu (21/11/2026).

Tidak hanya penghargaan secara pribadi, lembaga sertifikasi yang dipimpinnya, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) AREA Indonesia, juga memperoleh apresiasi sebagai lembaga yang memiliki skema sertifikasi profesi berbasis kompetensi untuk mendukung profesionalisme dan perlindungan konsumen.

Dua penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi Indra dalam mengembangkan media sebagai instrumen edukasi publik, memperluas literasi konsumen, serta mendorong standardisasi kompetensi profesi, khususnya di sektor properti dan real estat.

Indra Utama bersama team merayakan penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Penggerak Edukasi dan Perlindungan Konsumen Melalui Media dan Sertifikasi dalam ajang ICC100 Brands Award & Consumer Protection Appreciation 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Sabtu (21/11/2026). Foto: IU

Saat ini, Indra Utama mengemban sejumlah amanah strategis lintas sektor, antara lain CEO Journalist Media Network (JMN), Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Presiden AREA Indonesia, Direktur LSP AREA Indonesia, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), serta Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk.

Indra mengatakan, penghargaan yang diterimanya bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan dorongan untuk memperluas kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih teredukasi dan terlindungi.

“Perlindungan konsumen tidak cukup hanya dengan regulasi dan pengawasan. Harus dimulai dari edukasi, keterbukaan informasi, profesionalisme, dan integritas. Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas, sementara pelaku usaha dan tenaga profesional harus memiliki kompetensi serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan,” ujar Indra.

Instrumen Perlindungan Konsumen

Menurut Indra, media memiliki tanggung jawab strategis dalam mencerdaskan masyarakat, membangun literasi, menyampaikan informasi yang berimbang, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen.

| Baca Juga:   Enam Langkah Strategis Usulan Bank BTN Bikin Zero Backlog Perumahan 2045

Melalui Journalist Media Network (JMN), ia mendorong media tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen edukasi, transparansi, dan pengawasan publik.

Sementara melalui AREA Indonesia dan LSP AREA Indonesia, kontribusinya diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan standar profesi dan sertifikasi berbasis kompetensi.

LSP AREA Indonesia menerima penghargaan sebagai lembaga dengan skema sertifikasi profesi berbasis kompetensi dalam ajang ICC100 Brands Award & Consumer Protection Appreciation 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Sabtu (21/11/2026). Penghargaan diterima oleh Ella Nurlaela Tubagoes. Foto: IU

Saat ini, LSP AREA Indonesia memiliki enam skema sertifikasi yang mencakup agen properti, broker properti, manajer peralatan properti, manajer pengembang properti, tenaga pemasaran internal (in-house marketing) perusahaan pengembang, serta konsultan investor properti.

Keenam skema tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelaku industri properti sekaligus memberikan kepastian kompetensi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

Indra menilai, keberadaan tenaga profesional yang kompeten dan tersertifikasi menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk, jasa, dan layanan di sektor properti.

“Melalui sertifikasi, kita ingin memastikan bahwa tenaga profesional di industri properti memiliki standar kompetensi yang jelas. Ini bukan sekadar formalitas atau mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana profesi tersebut benar-benar memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam melayani konsumen,” jelasnya.

Integrasi Ekosistem Industri Perumahan

Lebih jauh, Indra menegaskan AREA Indonesia mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam membangun dan mengintegrasikan seluruh ekosistem perumahan nasional.

Menurutnya, industri perumahan tidak bisa hanya mengandalkan pengembang. Ada banyak unsur yang harus bergerak bersama, mulai dari broker properti, perbankan, kontraktor, pengembang, tenaga pemasaran, hingga lembaga pendukung lainnya.

Selama ini, masing-masing elemen industri cenderung bergerak dalam ekosistemnya sendiri. Karena itu, diperlukan sinkronisasi agar seluruh pelaku memiliki standar kompetensi, standar bisnis, dan orientasi pelayanan yang sejalan.

“Sebagai organisasi, AREA juga ingin mendorong terbentuknya ekosistem industri properti yang lebih kuat. Selama ini media bergerak sendiri, pengembang sendiri, broker sendiri, begitu juga perbankan. Padahal, seluruh elemen ini harus disinkronkan agar menjadi satu ekosistem perumahan yang terintegrasi,” ungkapnya.

| Baca Juga:   Ekonom: PPN DTP Pemicu Pertumbuhan Industri Properti

Melalui enam skema sertifikasi LSP AREA Indonesia, pihaknya ingin ikut menjembatani kebutuhan standardisasi tersebut. Standar kompetensi profesi harus berjalan seiring dengan standar kualitas produk dan layanan yang diterima masyarakat.

Indra mencontohkan, pembangunan rumah subsidi harus memenuhi ketentuan teknis konstruksi yang telah ditetapkan pemerintah. Spesifikasi material, termasuk penggunaan besi berukuran 10 milimeter apabila diwajibkan dalam standar teknis bangunan, harus dipatuhi pengembang maupun pelaksana konstruksi.

Menurutnya, kepatuhan terhadap standar konstruksi dan kualitas bangunan merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen. Masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan akses pembiayaan rumah, tetapi juga harus memperoleh hunian yang memenuhi persyaratan kualitas dan kelayakan.

“Kalau sudah ada standar yang diwajibkan, semua harus mengikuti. Pengembang maupun pelaksana pembangunan harus memenuhi ketentuan tersebut. Jadi, sertifikasi profesi dan standardisasi bisnis harus menjadi bagian dari upaya membangun industri properti yang profesional dan melindungi konsumen,” tegasnya.

Edukasi Menjangkau Masyarakat Desa

Selain melalui media dan sertifikasi profesi, Indra melihat pentingnya memperluas edukasi perlindungan konsumen hingga tingkat akar rumput.

Melalui ABPEDNAS Indonesia yang memiliki jaringan organisasi hingga daerah, kabupaten, dan desa, edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, literasi ekonomi, pemahaman produk dan jasa, serta kewaspadaan terhadap praktik usaha yang merugikan dapat diperluas ke masyarakat pedesaan.

Di sisi lain, keterlibatannya dalam YPPUP juga menjadi ruang untuk mendorong penguatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sementara dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, Indra turut menjalankan fungsi pengawasan yang menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

Ia menilai tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks seiring perkembangan ekonomi digital, pemasaran melalui media sosial, transaksi elektronik, serta semakin beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

| Baca Juga:   Aplikasi Teknologi dan Pertaruhan Industri Properti

Karena itu, konsumen harus memiliki kemampuan untuk memahami informasi, memeriksa legalitas dan kredibilitas pelaku usaha, serta mengetahui mekanisme pengaduan apabila hak-haknya tidak terpenuhi.

“Ada tiga kekuatan yang harus dibangun secara bersamaan, yakni media yang mencerdaskan, profesi yang kompeten dan tersertifikasi, serta organisasi masyarakat yang mampu menjangkau hingga tingkat desa. Ketiganya harus berjalan beriringan,” katanya.

Perlindungan Konsumen

Indra berharap penghargaan dari BPKN RI dan KADIN Indonesia tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, media massa, organisasi profesi, lembaga sertifikasi, perguruan tinggi, BUMN, dan organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, perlindungan konsumen tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi gerakan berkelanjutan yang melekat dalam aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Ia juga menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan penghambat pertumbuhan dunia usaha. Sebaliknya, kepastian perlindungan dan kepercayaan masyarakat justru menjadi modal penting bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan ekonomi. Dunia usaha akan tumbuh lebih sehat apabila konsumen merasa aman dan terlindungi. Karena itu, kita harus membangun budaya pelayanan prima, transparansi, kompetensi, dan tanggung jawab,” ujar kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila yang tengah menyusun disertasi mengenai perlindungan hukum konsumen properti dari praktik iklan berlebihan tersebut.

Indra menambahkan, keberhasilan sebuah organisasi maupun perusahaan tidak semata-mata diukur dari besarnya skala usaha, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

“Bagi saya, keberhasilan bukan hanya tentang membangun organisasi, perusahaan, atau institusi yang besar, tetapi bagaimana keberadaan kita memberikan manfaat, mencerdaskan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, melindungi konsumen, dan membangun kepercayaan publik,” tutupnya.

Erfendi

Penulis dan penikmat informasi terkait industri properti dan turunannya dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Email: exa_lin@yahoo.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button