Infrastruktur

JAKARTA, KORIDOR – Kawasan koridor timur Jakarta dinilai paling siap dan memenuhi syarat menjadi pusat kebangkitan ekonomi nasional khususnya di Jabodetabek pasca pandemi Covid-19. Selain didukung infrastruktur yang sangat memadai, koridor ini juga terbukti sebagai kawasan dengan pertumbuhan yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Tata Ruang, Pengembangan Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan, Hari Ganie pada Webinar bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Pengembangan Koridor Timur Jakarta, Kamis (2/7//2020).

Menurut dia, koridor timur Jakarta ini memiliki akses yang bagus dari sisi infrastruktur, dikenal sebagai sentra industri terbesar di Asia Tenggara dan posisinya strategis karena menghubungkan dua kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Bandung yang tidak hanya terkoneksi lewat jalan tol tetapi nantinya juga dengan kereta cepat. Koridor timur Jakarta, kata Hari Ganie, bahkan akan menjadi satu-satunya kawasan mega urban di Indonesia.

Peran strategis koridor timur Jakarta semakin besar dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Regulasi ini semakin memantapkan posisi koridor timur Jakarta sebagai kawasan strategis nasional sejak era Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kawasan timur Jakarta ini juga paling cepat pertumbuhannya dibandingkan kawasan lain di sekitar Jakarta, karena didukung sekitar 10 jenis infrastruktur baru.

“Kami kira memang koridor timur Jakarta ini paling memenuhi syarat untuk bangkit lebih dahulu pasca pandemi dibandingkan daerah atau kawasan-kawasan lainnya,” ujar Hari Ganie yang juga Wakil Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT KP-PII) itu.

REI berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius pada pengembangan koridor timur ini guna memastikan ekonomi bangkit kembali terutama di Jabodetabek sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data REI, koridor timur yang terbentang dari Bekasi, Cikarang hingga Karawang tumbuh sangat cepat. Saat ini sekitar 47% pasokan perumahan di Jabodetabek berlokasi di koridor ini. Dimana 73% diantaranya merupakan pengembangan perumahan segmen menengah bawah.

Kawasan ini, kata Hari, telah mengalami transformasi yang luar biasa, dari sebuah kawasan industri, kemudian diikuti sebagai kawasan perumahan penunjang industri dan sekarang menjadi kawasan hunian komersial terbesar di peyangga Jakarta. Semua kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran para pengembang kota baru swasta.

“Sekarang sudah ada sekitar 15 pengembang besar yang masuk ke koridor timur ini, bahkan sudah ada konsorsium yang beranggotakan 9 pengembang terkemuka di sana. Ini satu potensi pengembangan yang besar sekali,” kata Hari Ganie.

Pemerintah juga sangat menyadari strategisnya peran koridor timur Indonesia ini, sehingga konsentrasi pembangunan infrastruktur tertuju ke kawasan tersebut.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyono menyebutkan di kawasan timur Jakarta sejak 1980-2010 pembangunan infrastruktur sudah cukup pesat. Ditambah lagi daya tarik terbaru yakni Pelabuhan Patimbang dan Bandara Kertajati, selain jalan tol termasuk tol layang Cikampek II. 

“Tetapi pada 2030 di kawasan timur Jakarta diprediksi akan terjadi kesulitan air baku, sehingga Kementerian PUPR tengah berusaha dapat menggandeng swasta untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sekarang pasokan air baku di situ sangat bergantung pada Waduk Jatiluhur,” kata Hadi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki mengatakan koridor timur Jakarta merupakan salah satu wilayah di Jabodetabek-Punjur yang menjadi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi.

Menurut dia, Perpres No. 60 Tahun 2020 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Jabodetabek-Punjur terutama yang menyangkut enam isu besar, yaitu banjir, ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan pesisir, pengaturan kawasan Pulau Seribu dan antisipasi pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Terkait kawasan koridor timur Jakarta, fokus dari Perpres 60 adalah menyangkut ketersediaan air baku dan kemacetan. Oleh karena itu, jaringan jalur transportasi berbasis rel menjadi hal yang paling diandalkan. Selain itu, sudah ditetapkan juga 24 rencana titik pengembanganan Transit Oriented Development (TOD) kota regional,” jelas pria yang akrab disapa Uki itu.

Dukung Pemerintah

Poin penting lain di dalam Perpres 60 Tahun 2020 adalah mengenai badan pengelola atau badan koordinasi kawasan Jabodetabek-Punjur. Uki menyebutkan, badan tersebut nantinya terdiri dari sedikitnya 5 Menteri/Kepala Lembaga, 3 Gubernur, serta sejumlah Bupati/Walikota yang masuk di dalam kawasan Jabodetabek-Punjur

Menanggapi rencana pembentukan badan pengelola kawasan Jabodetabek-Punjur, REI berharap dibangun sinergi, koordinasi dan komunikasi yang intens antara badan pengelola dengan swasta termasuk asosiasi pengembang. Seperti diketahui, REI merupakan asosiasi realestat tertua dan terbesar di Indonesia dengan anggota  mencapai 6.200 perusahaan.

“Alangkah baiknya jika ada perwakilan dari asosiasi pengembang di dalam badan pengelola kawasan Jabodetabek-Punjur tersebut, sehingga bisa ikut duduk bersama membahas progress dan pengendalian kawasan. Kami selalu siap bersinergi dengan pemerintah,” kata Hari Ganie.

Direktur Jababeka, Sutedja S. Darmono mengatakan koridor timur Jakarta dengan luas mencapai 10.000 hektare telah bertumbuh menjadi aset properti unggulan yang sangat lengkap baik pusat bisnis, gaya hidup, destinasi hunian, dan kawasan industri. Namun diakui dari sisi pemasaran properti, koridor timur Jakarta bisa dibilang masih tertinggal dibandingkan koridor lainnya terutama barat Jakarta.

“Jababeka saat ini tengah mengembangkan Jababeka TOD City yang menjadi salah satu yang disiapkan di masa new normal dan pasca pandemi. Proyek ini akan dilengkapi sarana transportasi lengkap dan lingkungan yang mendukung gaya hidup yang lebih sehat,” kata Sutedja.

Andreas Nawawi Senior Advisor Lippo Cikarang mengatakan akibat pandemi, pembeli properti bukan hanya mencari lokasi. Menurut dia, momentum juga akan menjadi salah satu pilihan orang dalam memilih properti.

“Saat ini, koridor timur Jakarta sedang berada di momentum-nya yang dibuktikan dengan investasi besar pemerintah di sektor infrastruktur, selain banyaknya swasta yang masuk berinvestasi disini,” kata Andreas.

Soal isu seperti banjir dan resapan air yang menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah sehingga terbit Perpres 60 Tahun 2020, menurut Andreas, sudah diantisipasi pihaknya di kawasan Lippo Cikarang yang setidaknya memiliki 105 hektar penampungan air dan cukup banyak taman penghijauan.

Summarecon Bekasi juga memiliki infrastruktur memadai sebagai sebuah kawasan skala kota. Albert Luhur, Exceutive Director Summarecon Bekasi mengatakan di Summarecon Bekasi sudah dilengkapi danau dan taman yang mencapai 32% dari luasan lahan pengembangan.

“Kami tentu sangat mendukung koordinasi di kawasan Jabodetabek-Punjur,” ujar dia.

Sementara Edward Gunawan Direktur Damai Putra Grup memilih untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menurut dia, pihaknya sebagai salah satu gerbang koridor timur Jakarta mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan fokus kepada perencanaan jangka panjang yang selaras dengan rencana mobilitas strategis regional. Terkait kemacetan di Kota Harapan Indah diakui Edward.

“Kami sudah antisipasi dengan tiga langkah yakni memaksimalkan fungsi sebagai perpindahan antar moda antara Jakarta-Bekasi, pemetaan dan pemahaman stakeholders sepanjang jalur MRT koridor timur, serta pemetaan dan pemahaman stakeholders secara mikro untuk mengetahui sinergi apa yang dapat dicapai dengan rencana MRT,” jelas Edward.

Dia juga sangat menyambut baik jika pemerintah mau melibatkan swasta dan pengembang di koridor timur Jakarta.

JAKARTA, KORIDOR– Harus diakui, sektor properti kawasan timur Jakarta yang meliputi daerah Bekasi, Cikarang dan Karawang agak tertinggal dibanding kawasan lainnya di sekitar Jakarta. Imej Koridor timur sebagai kawasan macet dan crowded ditambah lagimemiliki kualitas udara yang buruk, menjadi nilai minus kawasan ini. Apalagi, kawasan timur Jakarta ini merupakan gudangnya kawasan industri dan dihuni ratusan ribu pekerja pabrik, membuat laju bisnis properti terutama yang membidik kalangan menengah atas sedikit tertahan.

Tapi itu dulu. Sekarang, kawasan Bekasi, Cikarang, dan Karawang mulai berbenah. Persoalan-persoalan yang selama ini membelenggu kawasan yang diapit dua kota besar, yakni Jakarta dan Bandung tersebut mulai teratasi. Alhasil, koridor Timur ini-pun mulai bangkit mengejar ketertinggalannya dibanding tiga saudaranya, yaitu kawasan Selatan, Barat dan Utara Jakarta.

Menurut CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, dari kacamata industri properti, Kawasan Timur Jakarta memang relatif agak tertinggal dibanding wilayah barat Jakarta. Namun itu sebelum adanya pembangunan infrastruktur yang masif di wilayah koridor Timur Jakarta.  “Karenanya, secara keseluruhan Kawasan koridor Timur Jakarta ini harus di branding atau disosialisasikan karena sangat banyak kelebihan yang dapat diexpose. Dari segi geografis, Timur Jakarta merupakan pintu gerbang yang menghubungkan kawasan Jakarta ke berbagai kota besar yang ada di Pulau Jawa,” ujarnya.

Lebih dari itu, sebetulnya Koridor Timur Jakarta ini merupakan jantung penting bagi perekonomian Indonesia, dimana peregrekan ekonomi pada tahun 2018 mencapai Rp14,8 triliun berdasar pada data Produk Domestik Bruto (PDB), tumbuh 5,17 persen lebih tinggi dari capaian tahun 2017. Dan, Setidaknya lebih dari 60% aktivitas perekonomian nasional disumbang oleh Koridor Timur Jakarta yang 70%-nya berpusat di Bekasi-Cikarang.

Karena alasan itu juga, bisa dikatakan bahwa kini kawasan Koridor Timur Jakarta dengan luas mencapai 10.000 Ha tersebut tumbuh menjadi aset properti unggulan yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan pusat bisnis, gaya hidup, destinasi hunian, pusat industri, dan pusat lapangan pekerjaan.

Pembangunan Infrastruktur yang Masif

Pengembangan pesat dan lengkapnya fasilitas yang menjamin kenyamanan hidup memberikan dampak pada permintaan dan kebutuhan hunian. Berbagai pengembang properti di Timur Jakarta turut menyumbang dalam pemenuhan kebutuhan pasar tersebut, di antaranya: Summarecon Bekasi seluas 240 Ha, Pollux Properti Indonesia seluas 45 Ha, PP Properti seluas 28 Ha, Vasanta Innopark seluas 100 Ha, Lippo Cikarang seluas 3400 Ha dan Jababeka seluas 5600 Ha.

Sutedja S. Darmono –  Director PT Jababeka Tbk.,  mengatakan, potensi kawasan Timur Jakarta sangat besar, karena sudah didukung oleh infrastruktur yang memadai dan fasilitas penunjang yang sangat lengkap. “imej kawasan timut macet dan crowded sangat tidak tepat. Sebab, macet itu lebih dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur. Dan, ke depannya, kemacetan tersebut nantinya akan berakhir seiring selesainya pembangunan infratruktur tersebut. Nah, terkait image sebagai kawasan industri, yang patut diingat koridor timur itu adalah light to medium industry yaitu kawasan indutri yang ringan atau tidak menciptakan polusi seperti daerah industri lainnya. Sehingga sangat nyaman sebagai kawasan hunian,” paparnya

Kedepan, Sutedja memprediksi koridor timur akan semakin lancar seiring beroperasinya sejumlah infrastruktur transportasi di kawasan ini. Bahkan, diprediksi efektif untuk mengurangi kemacetan hingga 40 persen. “Saat ini akan ada 10 infrastruktur baru yang dibangun di koridor Timur Jakarta, yaitu Elevated Toll Road, Kereta api double double track, LRT, MRT , kereta cepat Jakarta Bandung, Cikampek Layang, JORR 2, Jalur Cikampek Selatan, Kereta cepat Jakarta – Surabaya, Pelabuhan Patimban serta Bandara Kertajadi. Berbagai infrastruktur ini cukup lengkap dan tidak ada di wilayah barat Jakarta,” Terangnya.

Sementara itu, Albert Luhur, Executive Director PT Summarecon Agung Tbk., menjelasakan, Koridor Timur Jakarta ke depannya akan menjadi koridor yang sangat penting, karena nantinya akan saling terintegrasi hingga ke Jawa Timur melalui pembangunan infrsatruktur yang masif.

“Tak bisa dipungkiri, awalnya memang kawasan Timur Jakarta lebih dulu dikenal sebagai kawasan industri, namun beberapa tahun kemudian, kawasan residensial di sini justru terus berkembang dan menjadi kawasan hunian yang sangat nyaman. Apalagi, dari sisi harga wilayah timur Jakarta masih cukup affordable dibanding wilayah lainnya. Karena itu Timur Jakarta menjadi opsi investasi yang lebih baik untuk saat ini.”

Ia pun menambahkan, ke depan, masyarakat tidak lagi berbicara jarak tempuh, tapi waktu tempuh. “Dan koridor timur sangat mendukung hal tersebut melalui berbagai transportasi yang telah dibangun Pemerintah. Maka, tak heran masyarakat nantinya akan sangat nyaman tinggal di wilayah koridor timur,” pungkasnya. (*)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk enam proyek infrastruktur senilai Rp 80,84 triliun.

Penyelenggaraan market sounding ini sangat penting dalam menjaga optimisme dan kesinambungan pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan di tengah pandemi Covid-19 guna mendukung memperlancar distribusi bahan pokok, mengurangi biaya logistik, menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, membuka lapangan pekerjaan serta mengakselerasi nilai tambah bagi perekonomian rakyat.

Enam proyek KPBU yang ditawarkan adalah lima proyek jalan tol dan satu proyek jembatan yakni Jalan Tol Semanan-Balaraja sepanjang 32,39 km dengan nilai investasi Rp 15,53 triliun, Jalan Tol Layang Cikunir-Ulujami sepanjang 21,5 km dengan nilai investasi Rp 21,57 triliun, dan Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat sepanjang 61,5 km dengan investasi Rp 15,38 triliun.

Kemudian proyek Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,7 km dengan nilai investasi Rp 7,53 triliun, Jalan Tol Semarang Harbour sepanjang 21,03 km dengan nilai investasi Rp 12,05 triliun, serta  Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp 8,78 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan jalan tol dan jembatan ini memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam pengembangan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia.

Penyelenggaraan market sounding juga menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, khususnya saat masa sulit pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini.

“Apa yang tengah kita kerjakan sekarang adalah bagian dari persiapan kita untuk dapat segera take off saat pandemi Covid-19 ini berakhir. Jadi dari sekarang sudah harus kita mulai persiapannya agar kita bisa langsung bekerja setelah pandemi ini berlalu,” ungkap Menteri Basuki dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Diharapkan, keenam infrastruktur yang ditawarkan mendapat sambutan positif para investor karena memiliki prospek investasi yang baik dan kehadirannya sudah ditunggu oleh masyarakat. Misalnya Jalan Tol Akses Patimban yang tersambung dengan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Pelabuhan Patimban yang segera menjadi pelabuhan cargo terutama untuk ekspor mobil.

Kawasan Industri Baru

Menurut Menteri Basuki, Jalan Tol Akses Patimban misalnya, nanti tidak hanya menghubungkan Patimban dengan Jalan Tol Cipali saja, tetapi juga melayani sepanjang tol ini. Nantinya sepanjang Tol Akses Patimban akan muncul kawasan-kawasan industri baru.

“Makanya kita pilih karena di sana sudah ada kawasan calon industri baru dan ini akan sangat menguntungkan investasi Jalan Tol Akses Patimban,” tutur Menteri Basuki.

Demikian juga Jalan Tol Semarang Harbour yang akan menghubungkan antara kawasan industri di wilayah Kendal dengan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Tol tersebut akan berhubungan langsung dengan Tol Semarang – Demak sehingga terjalin sistem jalan tol untuk logistik yang baik.

Sementara pembangunan Jembatan Batam-Bintan diharapkan semakin membuka peluang pengembangan kawasan industri dan kawasan pariwisata yang bertumpu pada keindahan alam di Provinsi Kepulauan Riau.

Market sounding merupakan forum yang diinisiasi Pemerintah untuk menyampaikan informasi menyeluruh terkait rencana pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada pasar atau calon investor. Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency.

Teroboson Pendanaan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi berbagai terobosan bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU.

Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global terutama terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap stabilitas ekonomi, maka bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi.

Menurut Bahlil, negara maju maupun berkembang menjadikan indikator pembangunan infrastruktur pada tempat yang paling utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya percaya dalam menghadapi situasi pandemi Covid- 19 ini semua kita tetap bersabar, optimis, tetap disiplin, dan bekerja sama untuk keluar dari masa sulit ini,” ujar dia.