Finansial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Hadirkan kemudahan kepada para ASN di seluruh Indonesia dalam pengajuan kredit konsumer, Bank DKI bersama Fidac Inovasi Teknologi sepakat jalin kolaborasi melalui kerja sama penyaluran kredit dengan skema channeling melalui Peer to Peer Lending.

Adapun momentum kerja sama ini terwujud dalam acara ”Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Bank DKI dan PT Fidac Inovasi Teknologi (Fidac) tentang Penyaluran Kredit Multi Guna dengan Mekanisme Channeling melalui Peer to Peer Platform” yang ditandatangani oleh Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus serta Direktur PT Fidac Inovasi Teknologi, Harry Fardan Zaini di Jakarta (10/1).

”Melalui kolaborasi ini, Bank DKI bekerjasama dengan Fidac sebagai penyalur pinjaman (channeling agent) atas pemberian pinjaman kepada calon debitur, sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank DKI,” ujar Direktur Ritel & Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan kolaborasi yang dibangun lintas pelaku jasa keuangan ini bertepatan dengan momentum disrupsi teknologi, ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses layanan keuangan melalui aplikasi digital.

BACA JUGA: Lewat Festival Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global, Bank DKI Perkenalkan Jakarta Tourist Pass

”Kolaborasi bersama Fidac, diharapkan dapat mendorong akselerasi bisnis Bank DKI, khususnya dalam meraih target pasar Kredit Multi Guna (KMG) bagi ASN,” ujar Amirul.

Vice President Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah mengatakan dengan adanya kerja sama ini, Bank DKI dapat menyalurkan fasilitas KMG lebih luas kepada ASN di seluruh Indonesia.

”Hal ini sejalan dengan salah satu strategi pengembangan kredit konsumer yang dilakukan melalui perluasan sasaran pemberian KMG,” ujar Zulfikryshah.

PT Fidac Inovasi Teknologi sendiri merupakan perusahaan financial technology (fintech) yang telah berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki kantor operasional di Jakarta serta kantor cabang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui aplikasi DUMI yang dapat diunduh melalui Playstore, Fidac juga telah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam komitmennya memfasilitasi layanan pinjaman finansial berbasis teknologi bagi ASN di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Direktur PT Fidac Inovasi Teknologi, Harry Fardan Zaini mengatakan skema channeling yang dibangun kedua belah pihak selain mendorong pencapaian bisnis, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi ASN.

BACA JUGA: Andai Kota-Kota itu Bernyawa, Tak Cukup Transformasi 40 Kota

“Kerja sama ini mengawali Tahun 2024 yang baik, dukungan Bank DKI kian memperkuat inklusi keuangan melalui platform Dumi di kalangan ASN. Selain hadir di 30 wilayah Indonesia, Tahun 2024 ini Fidac pun memperluas wilayah jangkauan ke Kalimantan dan Maluku,” tegas Harry Fardan Zaini, Direktur PT Fidac Inovasi Teknologi.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, kerja sama antara Bank DKI dan Fidac merupakan upaya kolaborasi bersama dalam mengembangkan bisnis khususnya dalam penyaluran kredit, sejalan dengan transformasi digital yang terus dilakukan Bank DKI, dan mendukung tujuan mewujudkan Jakarta sebagai kota Global di tahun 2024.

”Bank DKI berkomitmen penuh mengambil peranan mewujudkan Jakarta sebagai kota global, yang menjadi bagian dari integrasi ekonomi transnasional melalui pengembangan solusi jasa layanan perbankan berbasis digital bagi masyarakat,” tutup Arie. ***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE  – Di penghujung tahun 2023, Bank DKI memperkenalkan solusi layanan digital Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay pada perhelatan Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global, yang berlangsung di Jalan Sudirman, Jakarta (31/12).

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono beserta jajaran direksi Bank DKI yang juga memperkenalkan Jakarta Toruist Pass – JakOne Pay dihadapan masyarakat yang hadir meramaikan panggung hiburan Sinergi BUMD.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan, Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay merupakan bentuk kolaborasi yang dibangun Bank DKI bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan layanan bagi wisatawan di Kota Jakarta.

BACA JUGA: Andai Kota-Kota itu Bernyawa, Tak Cukup Transformasi 40 Kota

”Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay merupakan solusi digital berbasis kartu elektronik dan aplikasi (JakOne Pay Bank DKI) yang dapat diunduh guna mempermudah para wisatawan dalam mengakses destinasi populer, transportasi, dan layanan pariwisata lainnya di Jakarta.” Jelas Amirul.

Lebih lanjut, Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay sendiri memiliki sejumlah fitur, yakni Maps, yang menyajikan daftar lokasi destinasi wisata. Selanjutnya fitur Event, yang digunakan sebagai sumber referensi terkait lokasi, waktu dan harga tiket destinasi wisata di Jakarta. Dalam hal kebutuhan transaksi pembayaran, pengguna Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay dapat menggunakan metode scan to pay, update balance, dan Top Up JakCard.

Selain melalui aplikasi Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay, masyarakat yang berwisata di Kota Jakarta, semakin dimudahkan dengan JakCard Bank DKI yang dapat digunakan untuk kebutuhan tiket transportasi seperti KRL Commuter Line, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek. Pembelian JakCard pun dapat dilakukan melalui e-commerce Tokopedia, maupun di seluruh Kantor Cabang Bank DKI.

BACA JUGA: BP Tapera Luncurkan Tapera Digital Services

Lebih lanjut, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, pengenalan Jakarta Tourist Pass ini memanfaatkan momentum Festival Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global dengan membawa semangat Bank DKI yang siap mendukung perwujudan Jakarta sebagai kota bisnis berskala Global melalui penyediaan layanan perbankan digital yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

”Menyongsong tahun 2024, Bank DKI berkomitmen menghadirkan produk dan layanan perbankan yang turut menghadirkan kontribusi atas program-program Pemprov DKI Jakarta dengan semangat bertumbuh, berkualitas, dan berkelanjutan dalam langkah mewujudkan Jakarta sebagai kota global”, Tutup Arie. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 31 Bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyaluran dilakukan melalui KPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terdiri dari 17 bank konvensional dan 14 bank syariah.

Jika dibandingkan dengan jumlah bank penyalur FLPP 2023, jumlah bank penyalur KPR FLPP  menurun karena beberapa bank tidak memenuhi ketentuan. Hal tersebut diutarakan oleh Komisioner Bp Tapera Adi Setianto, disela-sela kegiatan penandatangan PKS dengan bank penyalur, di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2023.

Menurut Adi, bank yang tidak memenuhi ketentuan dalam PKS pasal 22 Tahun 2023 tentang evaluasi bahwa yang realisasi di bawah 100 unit tidak dapat mengikuti PKS di tahun selanjutnya dan jika ingin PKS lagi harus melewati tahap assessment.

“Realisasi penyaluran dana FLPP 2023 tercapai sesuai target sebesar 229.000 unit dicapai lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit. Pencapaian ini berkat kerja keras dari semua pemangku kepentingan, kenaikan harga tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian target ini,” kata Adi.

Lebih lanjut Adi Setianto menyampaikan bahwa 2024 mendatang target yang harus dicapai sebesar 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah target tahun depan ini berpotensi menuju ke 220.000 unit.

“Tahun ini kami sudah menyeleksi bank penyalur, karena yang belum menyalurkan di atas 100 unit tidak bisa bekerja sama tahun ini. Dan tahun depan jika kami temukan masih terdapat rumah yang belum siap huni saat akad, maka kami akan mengeluarkan sanksi bagi bank dan pengembang. Mekanisme pemutusan kerja sama dengan bank dan pengembang perumahan akan dilakukan secara bertahap,” ujar dia.

Sebagai upaya untuk terus menjaga bahwa rumah yang dibangun oleh pengembang dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga menggandeng 20 Asosiasi Pengembang Perumahan dalam PKS, tentang Rumah yang Layak Huni bagi MBR. Asosiasi ini menaungi pengembang perumahan pelaku pembangunan dan penyedia Rumah yang layak huni dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat.

Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni, pembinaan atas pengendalian rumah layak huni, pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni.

“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada Asosiasi Pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” ujar Adi.

Di lain pihak, Asosiasi Pengembang Perumahan juga akan menyampaikan data supply pada aplikasi yang disediakan, memastikan anggotanya untuk melakukan registrasi ulang di aplikasi, memperbarui data stok rumah.

Upaya yang keras baik dari BP Tapera maupun Asosiasi Pengembang Perumahan untuk menjaga rumah subsidi adalah rumah yang berkualitas, maka dalam PKS ini diberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan  Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencetak kinerja mengesankan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat (tapera). Ini terlihat pada tingginya imbal hasil (return) kontrak pengelolaan dana tapera (KPDT) konvensional dan syariah tapera. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio pada acara talkshow: “Kinerja BP Tapera Tahun 2023: Pengelolaan Dana dan Peran Manajer Investasi yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPRR) di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Sejak peluncuran pada 14 Juni 2021 hingga 18 Desember 2023, return bersih (net) yang  diperoleh peserta KPDT konvensional Tapera mencapai 8,69%. Jumlah itu jauh mengungguli rata-rata bunga deposito bank Himbara sebesar 2,79% dan hasil tabungan 0,59%.

Pada periode ini, total dana kelolaan (asset under management/AUM) KPDT konvensional Tapera mencapai Rp 7,23 triliun dari 3,07 juta peserta. Adapun nilai aktiva bersih (NAB) per unit mencapai Rp 1.086,86 dibandingkan saat peluncuran Rp 1.000.

Demikian juga dengan KPDT syariah tapera, yang mencetak return 6,08% pada periode yang sama. Total peserta KPDT tapera syariah mencapai 254,4 ribu dengan AUM Rp 508,9 miliar. NAB per unit KPDTS tapera mencapai Rp 1.060,81, dibandingkan saat peluncuran Rp 1.000.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio menuturkan, pada dasarnya, BP Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta. Dana peserta tapera yang terhimpun dicatat dan diadministrasikan oleh bank kustodian (BK), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian, dia menuturkan, simpanan peserta dibagi tiga, yakni dana cadangan, dana pemupukan, dan dana pemanfaatan, yang nilainya masing-masing Rp 740 miliar, Rp 4,2 triliun, dan Rp 2,8 triliun per 18 Desember 2023. Dalam mengelola dana pemupukan, kata dia, BK bekerja sama dengan manajer investasi membuat kontrak investasi kolektif (KIK).

Saat ini, dia menyatakan, BP Tapera bekerja sama dengan tujuh manajer investasi (MI) papan atas nasional untuk mengelola dana pemupukan. Mereka adalah PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT. BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia. Ketujuh MI ini menguasai sekitar 70% pasar reksa dana domestik.

“Jadi, MI yang mengelola dana pemupukan KIK, peran BP Tapera adalah memastikan dana pemupukan KIK bisa mendapatkan imbal hasil baik, dengan risiko terukur,” kata Gatut, saat diskusi yang dipandu oleh wartawan senior Edo Rusyanto

Gatut menjelaskan, ada tiga prinsip pengelolaan dana pemupukan tapera. Pertama, kehati-hatian (prudent). Dalam hal ini, BP Tapera selalu memantau berkala aspek compliance & portofolio investasi tiap MI dalam mengelola dana.

Kemudian, dia menjelaskan, dilakukan evaluasi kinerja berkala MI meliputi kinerja imbal hasil, tata kelola dan layanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Lalu, portofolio investasi dana tapera didominasi surat utang negara dan tidak ada penempatan di saham. BP Tapera juga aktif melakukan monitoring berkala likuiditas dan asset liability management.

“Sebanyak 65% dana pemupukan tapera ditempatkan di surat utang negara (SUN). Ini berlaku untuk KIK pasar uang, KIK pasar uang syariah, KIK pendapatan tetap, dan KIK pendapatan tetap TPK,” kata dia.

Kedua, dia menerangkan, profesional. Dana pemupukan tapera dikelola menggunakan pendekatan manajemen aset dan liabilitas (ALM) berdasarkan maturity profile peserta. Dana ini dikelola MI yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak baik di pasar modal serta dicatat serta diadministrasikan oleh bank kustodian. Ketiga, imbal hasil wajar dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, BP Tapera telah menetapkan tiga parameter dalam evaluasi kinerja manajer investasi, sesuai Peraturan Komisioner Nomor 13 Tahun 2021, yakni imbal hasil, etika dan compliance, serta tata kelola dan layanan. “Berangkat dari sini, ketujuh MI itu tidak akan terus-menerus mengelola dana tapera. Sebab, kinerja mereka akan terus dievaluasi secara berkala,” kata dia.

Gatut mencatat, kinerja imbal hasil KPDT terus melesat dari tahun ke tahun. Per Desember 2023, return gross KPDT konvensional sejak diluncurkan telah mencapai 10,86%, naik 5,49% dari tahun 2022 sebesar 5,37%. Adapun return gross peserta dalam setahun terakhir mencapai 5,48%, naik 2,29% dari tahun 2022 sebesar 3,19%.

Dia menambahkan, return gross KPDT syariah sejak diluncurkan juga tinggi, mencapai 7,6% per 18 Desember 2023, meningkat 4,55% dari 2022 sebesar 3,05%.

Priyatmo Hari Mulyanto, Direktur PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang juga menjadi salah satu pembicara pada talkshow tersebut menegaskan bahwa MI menjalin kerja sama dengan BK membuat KIK pemupukan dana tapera (PDT). Selanjutnya, dana itu ditempatkan di KIK pasar uang, pendapatan tetap, dan pendapatan tetap TPK.

Sementara itu, per September 2023, dia menyatakan, BPAM mengelola dana tapera Rp 502 miliar lebih, setara 14% dari total investasi BP Tapera yang dikelola MI.

Dia menegaskan, kinerja KIK PDT cukup fantastis. Per 18 Desember 2023, dana kelolaan KIK PDT pasar uang tumbuh 4,41%, pendapatan tetap 6,73%, dan tanpa penjualan kembali 4,14%. Tren ini diharapkan terus berlanjut pada 2024.

“BPAM menetapkan target return pasar uang tapera mencapai 4-4,5% net, sedangkan pendapatan tetap 6-7% net,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Anton Sitorus menyatakan, peran BP Tapera sangat strategis sebagai solusi masalah perumahan. Alasannya, pemerintah memberikan mandat kepada BP Tapeta untuk menyediakan pendanaan bagi BPR.

Kemudian, dia menuturkan, peran BP Tapera ke depan sangat prospektif, mengingat permintaan masih sangat besar. Terakhir, BP Tapera menjadi katalisator pertumbuhan perumahan mass market dengan keterlibatan para pemangku kepentingan.

“Adapun yang perlu ditingkatkan ke depan adalah masalah promosi dan sosialisasi. Kemudian, pelaksanaan di lapangan, meliputi sistem seleksi, pengelolaan dana, dan transparan,” tegas dia.

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Memasuki pertengahan Desember 2023, Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai target tahun 2023 sebesar 229.000 unit senilai Rp26,32 Triliun sesuai dengan komitmen dengan Kementerian Keuangan pada Selasa (12/12). Komisioner BP Tapera, Adi Setianto memberikan apresiasi yang tinggi kepada bank penyalur, pengembang dan semua tim yang mensukseskan tercapainya target ini.

“Berkat kerja sama yang baik dari semua tim, bank penyalur dan pengembang serta BP Tapera maka target 2023 ini dapat kami capai. Ini bentuk komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan,”ungkap Adi Setianto bangga.

Adi Setianto berharap pencapaian ini menjadi tolak ukur bagi semua pihak bahwa dengan komitmen yang tinggi target bisa dicapai. Namun Adi Setianto tetap menegaskan bahwa bank penyalur FLPP harus memastikan bahwa penyaluran dana FLPP tepat sasaran dan dihuni oleh para penerima manfaatnya.

“Rumah Tapera adalah rumah yang berkualitas dan pengembang harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah rumah yang sesuai dengan peraturan yang ada dan layak untuk dihuni,” ujar Adi Setianto menegaskan.

Penyaluran dana FLPP tahun 2023 ini disalurkan oleh 40 bank penyalur, dimana dari 229.000 unit, terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 Triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar.

Sepuluh bank penyalur tertinggi dalam penyaluran dana FLPP ini terdiri dari BTN sebanyak 126.269 unit, diikuti oleh BTN Syariah sebanyak 35.205 unit, BRI sebanyak 22.076 unit, diikuti BNI sebanyak 14.193 unit, Bank BJB sebanyak 7.744 unit, BSI sebanyak 4.360 unit, Bank Mandiri sebanyak 3.343 unit, BJB Syariah sebanyak 2.566 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.910 unit serta Bank Sumselbabel Syariah sebanyak 1.230 unit. “Sepuluh bank penyalur tertinggi ini menyalurkan 95,63% dari total penyaluran. Sisanya 30 bank penyalur lainnya menyalurkan sebanyak 4,37%” ujar Adi Setianto menjelaskan.

BP Tapera berharap ke depan semakin banyak bank penyalur yang konsen dalam menyalurkan dana FLPP dan tidak hanya fokus pada rumah tapak tetapi juga rumah susun. Untuk tahun 2024 mendatang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miliar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, diharapkan kontribusi program FLPP dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR yaitu sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan mencapai 7,5%.

 

 

 

CIANJUR, KORIDOR.ONLINE—Penerapan aturan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bakal memacu pertumbuhan sektor properti di tahun 2024 sebesar 5%-10%. Hal itu dengan asumsi adanya stabilitas pasar di dalam maupun di luar negeri.

“Dampak PPN DTP terhadap pertumbuhan PDB nasional di tahun depan berkisar 0,05% hingga 0,2% dengan asumsi terciptanya stabilitas pasar domestik maupun di luar negeri. Pertumbuhan penjualan properti tahun 2024 berkisar antara 5% hingga 10% dengan PPN DTP sebagai pendorong utamanya,” ucap Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip, pada Rapat Kerja Kegiatan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2023, di Cianjur, Senin, 11 Desember 2023.

Insentif fiskal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Fiskal Pemerintah pada triwulan IV-2023.

Pemerintah telah dua kali memberlakukan kebijakan bebas PPN untuk sektor properti. Sebelumnya, kebijakan PPN DTP telah berlaku pada 2021 silam. Saat itu, aturan bebas PPN terbukti manjur untuk mendongkrak pertumbuhan sektor properti nasional.

“Pertumbuhan PDB sektor realestat dengan adanya insentif fiskal sepanjang tahun 2021 lalu terbukti signifikan yakni sebesar 3,94% (year on year). Demikian pula pertumbuhan PDB di sektor konstruksi yang memperlihatkan kenaikan lebih dari 4,0%,” kata Sunarsip.

Faktor Pemicu

Selain dukungan fasilitas bebas PPN, ada sejumlah faktor pendorong untuk pertumbuhan penjualan properti di tahun depan. Salah satunya adalah masih adanya kebijakan subsidi perumahan khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Masih tingginya angka kebutuhan pasar akan ketersediaan rumah tapak tentunya memacu pertumbuhan penjualan properti. Selain itu, tingkat suku bunga pinjaman perbankan khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) yang relatif masih lebih rendah daripada level pra-pandemi juga menentukan pergerakan penjualan,” kata Sunarsip.

Sunarsip juga mengingatkan pelaku pasar untuk mewaspadai dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Pelaku properti juga patut mewaspadai imbas penurunan harga komoditas terhadap kekayaan masyarakat.

“Pelaku usaha properti juga perlu mempertimbangkan sentimen kehati-hatian jelang dan selama tahun politik,” tambahnya.

Sunarsip membeberkan, sejumlah lembaga riset global mengasumsikan bahwa tekanan terhadap inflasi global relatif sudah mulai reda. Hal ini tercermin dari inflasi di sejumlah negara maju sepanjang tahun 2023 yang relatif masih terkendali. Misalnya, inflasi di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang di kisaran 3,30%, Inggris sebesar 4,6%, dan Korea sebesar 3,8%. Sedangkan inflasi Indonesia di level 2,56%, relatif masih cukup baik dibandingkan di negara-negara di kawasan ASEAN lainnya.

“Memang terjadi pelemahan dari sisi harga komoditas sepanjang tahun 2023. Kendati demikian, harga komoditas di tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan harga-harga sebelum terjadi pandemi Covid-19,” beber Sunarsip.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mendatang di kisaran 4,7% hingga 5,5% dan proyeksi inflasi nasional sebesar 2,5%. “Dengan asumsi ekonomi itu, proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun 2024 sebesar 10% sampai 12% dan naik menjadi 11% hingga 13% pada 2025 mendatang,” kata Sunarsip.

Sebagai informasi ada sejumlah persyaratan untuk dapat memperoleh fasilitas fiskal pembelian rumah tapak atau rumah susun. Pertama, harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Kedua, rumah ini merupakan PPN terutang pada periode November – Desember 2023. “Sepanjang penyerahan fisik rumah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) terjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2024,” demikian siaran pers Kementerian Keuangan.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk satu orang atas pembelian satu rumah tapak atau satuan unit rumah susun, sepanjang tidak ada pembayaran uang muka atau cicilan sebelum 1 September 2023. Kemudian, untuk hunian dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar dapat menikmati PPN DTP paling banyak atas bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar.

Adapun persentase besaran PPN DTP sesuai ketentuan berikut:

1. Bila serah terima rumah siap huni yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan selama periode November 2023 – Juni 2024 maka PPN DTP diberikan sebesar 100 persen;
2. Bila BAST dilakukan pada periode Juli 2024 – Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50 persen.

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—The HUD Institute mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sebagai kawasan hunian dengan model Transit Oriented Development (TOD) pertama di Indonesia. Sedangkan untuk  pembiayaan infrastruktur huniannya, maka bisa menggunakan pola Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“HUD melihat di sekitar stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus terdapat lahan milik pemerintah (Kementerian PUPR,red) yang cukup luas dan siap dikembangkan oleh Perumnas. Kemudian ada beberapa titik, lahan milik pelaku usaha swasta untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian terpadu berbasis konektivitas,” papar Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute, dalam penutupan kegiatan Working Session bertema: “Hambatan Dan Tantangan Serta Prospek Penyelenggaraan Kawasan Hunian Terpadu Berbasis Konektivitas Dan Aksesibilitas (TOD) Di Kawasan Jabodetabekpunjur”.

Menurut Zulfi skema KPBU hunian diperlukan karena adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan creative financing sebagai solusi selain menggunakan dana APBN.

“Kerjasama KPBU Hunian ini sekaligus cara pemerintah menyediakan hunian bagi Masyarakat menengah bawah di perkotaan. Jika terlaksana, maka stasiun Lebak bulus akan menjadi model hunian pertama di Indonesia berbasis TOD, hasil kerjasama pemerintah dan badan usaha” tambahnya.

Seperti diketahui Stasiun Lebak Bulus merupakan stasiun pertama di koridor MRT selatan – utara yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi masyarakat penglaju dari daerah penyangga seperti Tangerang Selatan yang banyak beraktivitas di Jakarta.

Pengembangan infrastruktur di kawasan TOD Lebak Bulus meliputi integrasi dengan BRT dan MRT serta JakLingko yang memadu dalam konsep MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek), pengembangan transit plaza dan Poins Square, Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR Pasar Jumat serta berbagai bangunan baru yang sudah dan akan hadir disekitar kawasan tersebut.

Fitrah Nur, Direktur Rumah Umum dan Komersil, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR dalam pembukan kegiatan Working Session yang diselenggarakan oleh The HUD Institute dan Direktorat Rumah Umum dan Komersil, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis-Jumat, 7-8 Desember 2023. mengatakan bawah pemerintah secara serius menjawab tantangan urbanisasi di Jakarta. Salah satunya dengan membangun TOD, untukmengatasi masalah urbanisasi di perkotaan, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kalangan menengah. Pemerintah berharap dengan TOD akan membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di daerah perkotaan.

”Tugas pemerintah sebagai regulator mendorong daya beli masyarakat yang belum punya rumah untuk memiliki apartemen yang aman, nyaman dan terjangkau. Jika menginginkan rumah tapak dengan harga terjangkau di tengah kota sudah tidak mungkin karena komponen harga tanah mahal,” paparnya

Secara spesifik lanjutnya penguatan kebijakan pada sisi supply  harus didukung oleh koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemda, Perbankan dan asosiasi pelaku pembangunan. Sedangkan pelaku pembangunan berperan besar dalam memenuhi kebutuhkan peningkatan demand perumahan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Yayat Supriatna, Wakil Ketua Umum The HUD Institute menjelaskan bahwa Tugas HUD adalah menjembatani semua sisi kepentingan tersebut dengan satu konsep yang bisa dioperasionalkan dan tidak terlalu berat dengan ketentuan yang terlalu mengikat. Isu soal hak pengelolaan misalnya, harus mampu mengakomodir dua kepentingan, hunian dan transportasi.

“Kemudian, siapa calon penghuni TOD?Pengguna publik transport atau bisnis penyediaan perumahan. Kalau mengacu kepada publik transport, pengguna publik transport, maka rata rata generasi muda dengan kemampuan daya beli rumah yang rendah,” tambahnya.

Maka perlu kebijakan rumah sewa atau dukungan subsidi kepemilikan rumah. Atau melakukan konsep co-housing, merubah gedung gedung perkantoran saat ini yang sepi, untuk diubah sebagian jadi hunian:perkantoran, dengan komposisi 30:70. Untuk memanfaatkan gedung kosong disepanjang koridor TOD di jalur utama MRT atau transportasi.

Pada kesempatan yang sama Muhamad Joni, Wakil Ketua The HUD Institute meminta karena pengelolaan kawasan TOD Jabodetabekpunjur melibatkan lintas daerah bahkan propinsi maka diperlukan payung hukum yang kuat. Menurutnya TOD terkait 3 isu utama: perkotaan, perumahan, dan transportasi yang berdimensi kepentingan publik. sedangkan regulasi yang ada seperti Gubernur DKI Jakarta, ATR/BPN, perhubungan masih pada muatan aturan kebijakan (beleids regel).

“Solusi untuk menjawab beban perkotaan itu maka penting dan strategis serta prioritas diusulkan UU Pembangunan Perkotaan dan Perumahan. Dalam UU itu memasukkan materi pengaturan Pengembangan TOD dengan Asas Konektivitas dan Aksesibilitas yang disiapkan dengan metode Omnibus yang harmoni dan efektif. Pembangunan TOD itu bisa menjadi jurus mengatasi solusi perkotaan, perumahan dan transportasi.Tentu menjadikannya kota publik yang layak dan terjangkau bagi warga kota,” tambahnya.

Working session yang berlangsung dua hari itu menghasilkan delapan rekomendasi kepada pemerintah:

1. Mengembangkan PRK/UDGL yang sesuai dengan konsensus semua pemangku kepentingan
2. TOD yang ramah Masyarakat menengah bawah perkotaan
3. Menciptakan mekanisme perizinan yang lebih efisien dan transparan
4. Menerapkan Land Value Capture sebagai basis sumber pendanaan
5. Meningkatkan aksesibilitas informasi terkait kebijakan tata ruang (e.g. Lampiran Pergub 57/2020 tentang PRK KBT Lebak Bulus)
6. Menciptakan interkoneksi first mile-last mile yang andal, aman, dan nyaman
7. Mengoptimalkan ruang
8. Mewujudkan Lebak Bulus sebagai model TOD pertama di Indonesia

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) KPR yang ke-47 tahun pada 10 Desember 2023. Pada usia yang tergolong matang tersebut, Bank BTN terus menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan menjadi bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) terbesar di Indonesia.

Selama 47 tahun menyalurkan KPR, Bank BTN telah mewujudkan impian sekitar 5,6 juta masyarakat Indonesia beserta keluarganya memiliki hunian yang layak dengan nilai pembiayaan sekitar Rp470 triliun.  Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan bahwa perjalanan panjang BTN dalam membantu pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia menjadi sumber kekuatan untuk terus mendukung sektor perumahan dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

“Bank BTN memiliki momentum yang sangat baik untuk terus bertumbuh pesat dan berkelanjutan setelah berkiprah selama 47 tahun dalam membantu masyarakat Indonesia menggapai mimpi mereka untuk memiliki rumah. Tentunya, banyak pelajaran yang kami petik dalam membangun ekosistem perumahan selama ini. Hal ini menjadi bekal untuk perbaikan dalam mencapai aspirasi menjadi bank penyalur KPR terbaik di Asia Tenggara,” ujar Nixon di Jakarta, Minggu (10/12).

Nixon mengungkapkan, Bank BTN sangat mengapresiasi peran pemerintah dan seluruh stakeholder serta masyarakat yang telah membantu perseroan mengemban amanah untuk dapat memenuhi terwujudnya impian masyarakat memiliki rumah selama 47 tahun. Momentum HUT KPR ke-47 tahun ini akan menjadi penyemangat Bank BTN untuk berkontribusi lebih besar lagi kepada negara dalam mensejahterakan rakyat melalui pembiayaan perumahan.

“Sinergi Bank BTN dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan DPR RI telah berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia beserta keluarganya memiliki rumah impian yang layak. Kami akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat dengan mudah memiliki rumah melalui KPR,” katanya.

Menurut Nixon, Bank BTN sebagai kepanjangantangan pemerintah harus ikut aktif berperan dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

“Dalam pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentu pemerintah tidak bisa sendirian dalam mewujudkannya. Diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari regulator, asosiasi pengembang, dan perbankan termasuk Bank BTN,” tegas Nixon.

Nixon menegaskan, Bank BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi MBR. Komitmen ini dibuktikan perseroan dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Program Sejuta Rumah.

Dengan lebih dari 90 persen portofolio kredit Bank BTN berupa kredit perumahan, Bank BTN memiliki keunggulan kompetitif di sektor pembiayaan rumah. Bank BTN telah menguasai sekitar 40% market share KPR secara nasional dan menggerakkan 181 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 pengembang perumahan telah bermitra dengan Bank BTN hingga kini.

Di sektor KPR subsidi, Bank BTN mendominasi sebesar 83% dan menjadi kontributor utama untuk program perumahan rakyat. Dalam dua tahun ke depan, Bank BTN berharap dapat membiayai 1 juta rumah subsidi. Dengan kekuatan ini, Bank BTN mendukung upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, di sektor KPR non-subsidi, Bank BTN terus mengoptimalisasi upaya untuk membidik segmen menengah ke atas atau emerging affluent. Bank BTN membuka sales center di beberapa tempat dan bermitra dengan para pengembang perumahan di suburban dan perkotaan.

Bank BTN optimistis bahwa sektor properti Indonesia akan tetap bertumbuh pesat karena rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertahan di angka 3%, jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN. Kemudian, masih terdapat 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 1,8 juta pernikahan baru setiap tahunnya.

Selain itu, diperkirakan terdapat tambahan 77 juta orang Indonesia yang akan digolongkan sebagai segmen berpendapatan menengah pada 2025. Hal ini ditopang pula dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai aspek.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menilai pencapaian Bank BTN dalam menyalurkan KPR diraih dengan tidak mudah. Hal ini terkait dengan peran dan mandat pemerintah kepada Bank BTN sebagai agen perubahan sekaligus penyedia rumah untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Di satu sisi, sebagai perusahaan publik, Bank BTN harus konsisten mencetak pertumbuhan laba dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham (shareholders values). Tapi, di sisi lain, menjalankan tugas mulia pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau,” katanya.

Dengan kata lain, menurut Piter, Bank BTN dituntut mampu menyeimbangkan antara menjalankan visi bisnis dan misi sosial secara bersamaan. “Memang tidak mudah, tapi mandat tersebut membuat bankir Bank BTN akan terlihat berbeda dan layak berbangga. Publik akan selalu ingat  satu hal bahwa, dibalik rumah milik rakyat, selalu ada peran BTN di dalamnya,” kata Piter.

Piter juga mengapresiasi inovasi Bank BTN dalam menyediakan KPR bagi kelompok masyarakat menengah bawah yang selama ini terpinggirkan, seperti pekerja sektor informal, para pedagang pasar hingga anak milenial yang baru masuk dunia kerja. Mereka ini sejatinya tidak mudah memenuhi kriteria layak KPR, terutama dalam hal kecukupan penghasilan, uang muka dan kemampuan mengangsur.

“Tanpa keberpihakan bankir dan improvisasi dalam penerapan prinsip manajemen risiko, mereka akan sulit mendapatkan KPR. Bank BTN berani melakukan itu dengan tetap menjalankan prinsip kehatihatian yang tinggi. Inilah peran penting Bank BTN yang tak tergantikan,” kata Piter.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menawarkan paradigma Propertinomic kepada capres dan cawapres terpilih di 2024 sebagai peta jalan dan panduan (road map) untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan termasuk menuntaskan angka kesenjangan kebutuhan dan kemampuan penyediaan (backlog) rumah yang telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit.

REI menyambut gembira visi-misi dari semua calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024-2029 yang telah memasukkan sektor perumahan sebagai visi-misi prioritas termasuk kemungkinan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Hal itu sesuai amanat dalam Musyawarah Nasional (Munas) REI tahun 2023 yang mendorong terbentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Pesan tersebut sudah dipublikasi luas dan telah tersampaikan dengan baik kepada seluruh capres dan cawapres 2024-2029. Sekarang tinggal menunggu seperti apa program konkrit dan kontraktual yang mereka tawarkan.

“Namun capres dan cawapres yang berjanji untuk menyejahterakan rakyatnya adalah omong kosong kalau mereka tidak berbicara dan berkomitmen kuat untuk merumahkan rakyat. Karena salah satu indikator kesejahteraan adalah tinggal dan memiliki rumah yang layak huni,” terang Joko Suranto, Ketua Umum DPP REI, kepada sejumlah awak media, di Jakarta, Rabu (22/11).

Propertinomic lanjut Joko  adalah cara pandang untuk mengubah pendekatan sektor properti dari yang sebelumnya hanya sebuah indikator dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi pendekatan yang menjadikan sektor properti sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Paradigma baru yang diusulkan REI tersebut mampu mendorong pertumbuhan properti lebih baik lagi sehingga backlog hunian dapat teratasi

Untuk merealisasikan pendekatan baru itu, ada empat fokus utama propertinomic yang harus disentuh oleh pemerintahan mendatang. Pertama, dari sisi institusi atau kelembagaan. Tidak hanya berkaitan dengan lembaga kementerian saja, tetapi termasuk juga penguatan institusi pembiayaan khusus properti.

Kedua, soal anggaran pembiayaan perumahan. Joko mengatakan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan masih sangat kecil, yaitu 0,4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran untuk sektor perumahan di Indonesia itu bahkan lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang rata-rata sudah di atas 2 persen.

“Ini artinya sektor perumahan itu belum menjadi prioritas di Indonesia. Karena itu, paradigmanya harus diubah ke arah propertinomic. Ini yang terus digaungkan oleh REI untuk mengingatkan kita semua tentang kekuatan sektor properti,” ujar CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Bukti lain yang memperkuat asumsi sektor perumahan belum menjadi prioritas di Indonesia adalah angka backlog perumahan yang dalam satu dekade tidak berubah signifikan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2010 angka backlog sebanyak 13,5 juta, tetapi di 2020 masih 12,7 juta unit.

Fokus ketiga terkait dengan kebijakan. Menurut Joko, idealnya kebijakan properti dan perumahan disusun atau dibuat oleh institusi yang berkaitan dan bertanggungjawab langsung dengan sektor ini. Sekarang seperti diketahui hal yang berkaitan dengan kewenangan kebijakan perumahan masih tersebar di berbagai institusi/lembaga negara.

“Sementara kita tahu masalah pelik di Indonesia itu adalah koordinasi. Kalau koordinasi tidak bisa terkelola dengan baik atau orkestrasinya tidak harmonis, maka hasilnya juga sulit untuk optimal,” tegas Joko.

Keempat adalah sektor properti khususnya perumahan harus dijadikan prioritas. Kalau dijadikan prioritas, maka dia optimis sektor properti akan menciptakan hasil (output) yang lebih besar lagi. Joko membandingkan kontribusi sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai di atas 20 persen.

“Tidak usah dibandingkan dengan Singapura atau Australia, cukup dengan Malaysia dan Thailand kita sudah jauh tertinggal. Saat ini kontribusi sektor properti di Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 14-16 persen,” sebutnya.

 Mengapa Propertinomic?

Joko menegaskan pentingnya pemerintah baru mendatang menjadikan propertinomic sebagai tulang punggung (backbone) perekonomian nasional. Dia mengingatkan data bahwa di 2035 penduduk Indonesia akan mencapai 304 juta jiwa dan 66 persen diantaranya tinggal di perkotaan. Sekarang saja, ungkapnya, hampir 20 persen penduduk Indonesia tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Fakta itu adalah sebuah persoalan besar bagi sebuah negara. Jadi kalau tidak segera diselesaikan dengan cara dan lembaga yang berbeda, serta prioritas yang berbeda pula, maka persoalan besar ini tidak akan pernah dituntaskan. Artinya, janji untuk mencapai kesejahteraan rakyat hanya sebuah utopia,” ungkapnya.

Joko melanjutkan, sektor pendidikan saat ini sudah mendapatkan anggaran sebesar 20 persen dari besaran APBN. Padahal, pendidikan terbaik berawal dari rumah sehingga upaya menyediakan rumah yang layak huni  juga tidak kalah penting dari memajukan sektor pendidikan. Dia memberi contoh banyaknya aksi tawuran pelajar, salah satunya kemungkinan karena minimnya pendidikan di rumah.

“Idealnya anggaran perumahan sekitar 2,5 persen, tentu kenaikannya harus  bertahap,” jelasnya.

Selain dari APBN, kata Joko, sebenarnya ada banyak ceruk dan potensi pendanaan lain dari luar APBN misalnya lewat pendampingan atau private placement. Potensi dana yang bisa dihimpun dari luar APBN ini bisa mencapai Rp40 triliun per tahun.

Dengan anggaran perumahan yang semakin besar, maka setidaknya bisa dibangun sekitar 500 ribu hingga 800 ribu unit rumah setiap tahunnya. Itu berarti bahwa kontribusi sektor properti terhadap PDB akan tumbuh, geliat ekonomi akan bergerak karena ada 185 industri ikutan sektor properti, dan serapan lapangan kerjanya semakin meluas. Pada akhirnya, ceruk pasar yang sekarang disebut backlog akan membawa dampak berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian Indonesia.

“REI berharap pemerintah mendatang lebih memerhatikan sektor properti terutama keberlanjutan program penyediaan perumahan di Indonesia. Karena kontribusi sektor properti sudah terealisasi dan bukan sekadar proyeksi. Selain itu, sebagai bisnis padat karya, sektor properti juga menyerap banyak tenaga kerja,” pungkas Joko Suranto.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menyambut positif rencana Pemerintah untuk memberikan berbagai stimulus untuk sektor perumahan mulai dari Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga insentif biaya administrasi pengurusan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, Pemerintah berencana menanggung PPN untuk harga rumah sampai dengan Rp2 miliar. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai November 2023 hingga Desember 2024. Pemerintah juga memberikan insentif bagi MBR berupa bantuan biaya pengurusan administrasi rumah mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lainnya mencapai Rp4 juta.

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan stimulus yang akan diberikan Pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut menjadi angin segar bagi sektor perumahan.

“Kami mendukung dan mengapresiasi kebijakan positif Pemerintah untuk mendongkrak sektor perumahan, karena stimulus ini juga akan mempermudah masyarakat Indonesia memiliki rumah, terutama para Gen Z, milenial, dan masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Hirwandi di Jakarta, Rabu (25/10).

Menurut Hirwandi, perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan sangat tinggi karena sektor ini memiliki dampak multiplier effect terhadap 185 subsektor turunannya. Selain itu, sektor perumahan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menggunakan banyak produk lokal dan melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuah ekonomi nasional.

“Kontribusi sektor perumahan memang sangat tinggi karena sektor perumahan ini sangat padat modal, tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar 500.000 pekerja untuk setiap 100.000 rumah yang dibangun dan menggunakan 90% bahan lokal,” katanya.

Hirwandi menyebutkan selain mempermudah masyarakat Indonesia membeli rumah, insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank BTN. Hirwandi melanjutkan, stimulus dari Pemerintah tersebut juga akan meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baik Non-subsidi maupun Subsidi yang menjadi motor utama pertumbuhan kredit di Bank BTN. “Tahun ini dan tahun depan, kami membidik kredit tumbuh sekitar double digit,” tutur Hirwandi.

Sementara itu, rencananya akan ada 2 tahapan implementasi insentif PPN DTP tersebut. Tahap pertama, pemberian insentif pajak akan diberikan sebesar 100% pada November 2023-Juni 2024. Tahap kedua, diberikan sebesar 50% untuk periode Juli-Desember 2024.