Aktual

JAKARTA,KORIDOR—Pemerintah mengharapkan peran Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang selama ini aktif mendukung program perumahan rakyat terus ditingkatkan. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid seusai kegiatan pelantikan pengurus DPP Apersi masa bakti 2021-2025 di hotel Mulia, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Ia menjelaskan sebagai mitra kerja pemerintah dalam menyukseskan program Sejuta Rumah, Apersi merupakan salah satu organisasi yang diharapkan terus bisa meningkatkan capaian pembangunan perumahan. Hal itu dikarenakan perumahan khususnya rumah yang layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sekaligus menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat.

“Selamat bekerja untuk pengurus Apersi yang baru saja dilantik untuk 5 tahun ke depan. Pemerintah sangat berharap pengurus yang baru ini bekerja lebih keras dan bersemangat lagi. Tentu ada tantangan baru terkait pengembangan perumahan di masa Pandemi Covid-19. Mari kita sama-sama memecahkan persoalan yang terjadi sehingga akan semakin banyak lagi MBR yang menempati hunian layak, berkualitas dan terjangkau,” paparnya dihadapan pengurus DPP Apersi dan stake holder perumahan, seperti Bank BTN, Tapera, PLN dan lain-lain.

Pada kesempatan tersebut, Junaidi Abdillah yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Apersi 2021-2025 secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) VI awal Februari (9/2/2021) lalu mengatakan, pengurus akan melanjutkan program yang belum selesai di periode lalu, memperbaiki apa yang kurang.

“Pengurus juga akan mengelola organisasi ke depan dengan berbasis informasi dan teknologi (IT),” ujar Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi mengatakan, Apersi adalah organisasi para pelaku usaha.bisnis dan anggota harus berkembang terus karena itu butuh organisasi yang kuat dan mengakar kepelaku usaha perumahan. Apersi masih tetap berkomitmen dan konsisten untuk mengembangkan perumahan sektor masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena itu ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini, Apersi akan memaksimalkan peran digital kedepan.

“Ke depan, Apersi harus memaksimalkan peran digital dalam bagian pengurusannya dan akan mengaktifkan koperasi, karena akan memberikan manfaat bagi anggota,” ujar Junaidi. Anggota Apersi mencapai 3 ribu lebih yang terbagi di 26 dewan perwakilan daerah (DPD). Jumlah anggota ini menjadikan Apersi sebagai asosiasi nomor 2 yang memiliki anggota terbanyak dari 17 asosiasi perumahan yang ada di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar mengucapkan selamat kepada pengurus DPP Apersi masa bakti 2021-2025.

“Selamat bekerja, berinovasi membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Hirwandi.

 

Jakarta,JPI—Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran rumah subsidi tidak hanya bertumpu pada masalah kuantitas tetapi juga harus memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat harus berkualitas, dimanfaatkan dan dihuni dengan baik.

Karena itu, setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

“Dalam pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di lapangan masih banyak kita jumpai hunian dengan kualitas rendah. Kita harus melindungi MBR dengan memberikan kualitas rumah yang baik, karena ada dana subsidi di dalamnya.,” ujar Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dalam sambutannya sebagai keynoted speaker mewakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR.

Hal itu diungkapkannya pada diskusi bertopik “Memastikan Efektivitas SiPetruk dalam Penyediaan Rumah Rakyat Berkualitas” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang dipusatkan di District 89 Co Working Space, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2021).

Berbagai relaksasi yang sudah diberikan pemerintah dalam pengembangan perumahan selama ini, lanjut Arief , tidak ditujukan untuk mengurangi kualitas hunian. Karena itu, dalam misinya menggencarkan program membangun rumah berkualitas, maka pemerintah akan terus meyakinkan pengembang, perbankan dan stakeholder terkait, bahwa prosesnya tidak akan menghambat progres kerja pengembang perumahan di lapangan.

Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) lanjut Arief, merupakan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh PPDPP guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan uang subsidi bisa sampai ke masyarakat.

Martanto Boedi Joewono, Direktur Operasi PPDPP menjelaskan penggunaan teknologi informasi lewat aplikasi yang digunakan PPDPP sejatinya hanya satu, yaitu SiKasep (Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan). Namun, SiKasep di dalamnya memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah SiPetruk.

Cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. Secara teknis, Manajemen Konstruksi (MK) akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).

Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung dengan sistem PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada masyarakat.

“Para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. Kami menggunakan Artificial Intelegency (AI) atau kecerdasan buatan. Jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja” terang Martanto.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR , Dewi Chomistriana mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi sangat besar. Saat ini masih ada gap yang cukup jauh antara tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.Ada kekurangan tenaga kerja konstruksi dan tenaga ahli manajeman konstruksi tersertifikasi yang berfungsi sebagai pengawas pembangunan.

“Ini sebuah tantangan besar. Pemerintah akan terus melakukan pelatihan dan sertifikasi, bekerjasama dengan perguruan tinggi dan LPJK, sehingga bisa menghasilkan pengawas pembangunan perumahan yang berkualitas. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan rumah yang sesuai standar dan aman,” ujar Dewi Chomistriana.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara Tbk, Mochamad Yut Penta menjelaskan ada beberapa dukungan Bank BTN dalam pemenuhan kualitas hunian. Antara lain dukungan kerja sama.

“Bank BTN melakukan screening dan penilaian terhadap marketabilitas proyek perumahan, legalitas proyek perumahan, perizinan bangunan gedung dan kompetensi pengembang,” kata Yut Penta.

Lalu dukungan penjualan dengan memastikan spesifikasi rumah dan PSU yang dijual telah sesuai dengan PKS yang telah disepakati, pemrosesan dan analisa kredit, persetujuan dan akad kredit, dan monitoring serta pembinaan.

“Jumlah unit yang banyak dan paperwork yang kompleks membutuhkan proses verifikasi yang berbasis digital agar efisien seperti aplikasi SiPetruk. Teknologi geo tagging dapat menjadi pilihan untuk mengantisipasi jangkauan lokasi yang luas. Aplikasi bagi pengguna diharapkan berbasis low code solution dan user friendly,” papar dia.

Bussines Development Head PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Harya Narendra mengatakan, pihaknya sangat mendukung aplikasi SiPetruk karena akan sangat membantu SMF. Pasalnya, SMF tidak hanya mendukung dari sisi pendanaan tetapi juga monitoring bersama BLU PPDPP dan perbankan.

“Dengan begitu SMF bisa memastikan bangunan layak huni, sesuai spek, tepat sasaran, berkualitas, aman, dan sehat,” ujar Harya Narendra.

Masukan Pengembang

Kalangan asosiasi pengembang secara umum mendukung rencana penerapan SiPetruk dengan berbagai syarat dan catatan. Prinsipnya, pengembang berharap aplikasi ini benar-benar tidak menjadi penghambat seperti yang dijanjikan pemerintah.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) misalnya menyoroti banyaknya item yang harus diisi dalam aplikasi SiPetruk. Asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu meminta pemerintah menyederhanakan aplikasi tersebut dan fokus pada tujuan awalnya untuk pengawasan konstruksi.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Moerod mengatakan dari ujicoba aplikasi SiPetruk di salah satu proyek perumahan di Sentul, Bogor, pada awal Februari lalu terungkap bahwa ada sekitar 120 item yang harus diisi pengembang di aplikasi SiPetruk. Hal itu terkesan rumit dan menyulitkan bagi pengembang terutama di daerah.

“Kami saat itu sudah mendiskusikan dengan PPDPP bahwa itemnya yang diminta terlalu banyak. Sementara kondisi dan kesiapan pengembang di daerah berbeda-beda. REI meminta agar SiPetruk ini difokuskan saja pada pengawasan konstruksi yang inti-inti saja seperti pondasi dan tulang-tulang besi, karena semangatnya memang lebih kepada pengawasan konstruksi,” ujar Moerod.

Dengan item yang cukup banyak juga dikhawatirkan akan menyulitkan tenaga manajemen konstruksi (MK) yang nantinya akan memantau penerapan aplikasi perumahan tersebut di lapangan. Apalagi aplikasi SiPetruk ini akan dipakai serentak oleh pengembang dari seluruh Indonesia. Manajemen konstruksi adalah konsultan yang wajib terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah juga mengingatkan PPDPP untuk benar-benar menyiapkan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh Indonesia sehingga SiPetruk tidak justru menjadi penghambat realisasi KPR bersubsidi.

Dia memberi contoh penerapan SiKumbang yang hingga saat ini masih saja ada gangguan, sehingga pengembang kesulitan dalam melakukan realisasi akad kredit. Karena realisasi adalah tujuan pokok buat pengembang, sehingga jangan sampai akibat ketidaksiapan sistem teknologi SiPetruk berimplikasi hukum bagi pengembang.

“Jangan sampai ketika sudah menuju akad KPR ternyata teknologi di PPDPP ada kemacetan dan error. Karena satu hari saja masalah teknologi ini terjadi berdampak kepada pengembang dan bisa menjadi persoalan hukum karena dituntut konsumen dan supplier,” kata Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja mengatakan SiPetruk membantu pengembang menjaga kualitas rumah.

“Namun perlu juga mempertimbangkan kendala yang ada sehingga sebaiknya diberikan waktu transisi dalam penerapan aplikasi SiPetruk,” ujar Endang.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andre Bangsawan mengatakan aplikasi SiPetruk jangan menjadi penghambat pembangunan konstruksi dan pekerjaan pengembang.

“Penggunaan teknologi sangat baik dan ini merupakan prestasi. Karena konsumen sekarang ini bukan lagi hanya objek, tetapi kualitas juga menjadi prioritas pengembang,” ujar Andre.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai bahwa aplikasi SiPetruk akan membuat pengawasan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan efisien. Dari analog menjadi digital sehingga bisa lebih baik.

“Semoga aplikasi SiPetruk bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang berkualitas,” ujar dia. (zh)

 

JAKARTA, KORIDOR—Meski Pandemi Covid-19 masih belum surut di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia namun pembangunan Superblock Sakura Garden City di bilangan Cipayung, Jakarta Timur tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan PT Sayana Integra Properti (SIP), pengembang kawasan hunian terintegrasi tersebut memastikan untuk menggelar seremoni tutup atap (topping off) pembangunan Tower Cattleya, pada 27 Maret 2021 mendatang.

Tower Cattleya merupakan gedung pertama dari empat gedung vertikal yang akan dibangun PT Sayana Integra Properti pada pengembangan tahap satu di Kawasan Superblock Sakura Garden City, Cipayung, Jakarta Timur. Bangunan Tower Cattleya akan mencakup 28 lantai dengan total 690 unit apartement dan bakal mulai diserahterimakan kepada pemiliknya di bulan Desember tahun ini.

Chief Operating Officer PT Sayana Integra Properti, Shu Kanazawa menjelaskan, pengembangan Superblock Sakura Garden City sesuai masterplan akan dibangun secara bertahap. Nantinya, akan mengintegrasikan 12 tower residensial dengan total 5000 unit apartemen dan 80 unit ruko retail promenade serta dua tower komersial untuk perkantoran dan hotel bintang empat.

“Selain itu, kami juga akan membangun Lifestyle mall seluas 30.000 meter persegi untuk kebutuhan penghuni Superblock Sakura Garden City. Lifestyle mall ini nantinya akan melengkapi fasilitas gaya hidup masyarakat modern yang sudah tersedia di sekitar kawasan” papar Shu Kanazawa, Senin (15/3/2021).

Sementara itu, Chief Marketing Officer Edward Sinanta menyebut kendati tidak sebagus tahun sebelumnya tetapi aktivitas pemasaran unit-unit apartemen Superblock Sakura Garden City masih berjalan normal.

Edward Sinanta mengungkapkan, kepuasan konsumen merupakan prioritas utama perseroan. Sebab berawal dari situlah kepercayaan akan muncul. Untuk itu, pihaknya berupaya keras untuk menjaga bahkan meningkatkan kepuasan bagi konsumen Superblock Sakura Garden City.

“Salah satu diantaranya, kami berkomitmen untuk menghadirkan proyek berkualitas tinggi dengan delivery yang tepat waktu. Pelaksanaan topping off pembangunan Tower Cattleya pada akhir bulan ini adalah bukti dari komitmen tersebut. Tanpa itu semua, perusahaan tidak akan bisa maju dan berkembang” tegas Edward, sapaan akrabnya.

Menurut Edward seremoni topping off nanti sejatinya terbuka untuk umum namun mengingat masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka kegiatan bakal digelar secara daring melalui zoom cloud meeting. Meski begitu, masyarakat bisa tetap mengikuti acara ini lewat aplikasi online meeting tersebut atau Instagram Sakura Garden City secara live.

“Cara ini kami lakukan agar konsumen tetap dapat mengikuti aktivitas pemasaran secara aman dan nyaman. Karena sudah sesuai dengan prosedur kesehatan (prokes) sebagai upaya memutus rantai pandemi Covid-19, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah” terangnya.

Pada eventtopping off, sambung Edward, terdapat banyak marketing gimmick serta penawaran khusus yang sangat menarik, yang sayang sekali bila dilewatkan begitu saja oleh masyarakat pencari hunian vertikal di bulan Maret ini. Antara lain adalah voucher furniture dan cashback dengan nilai total mencapai Rp130 juta. “Bukan itu saja, kami juga menyediakan hadiah yang langsung bisa dibawa pulang oleh konsumen seperti kulkas, mesin cuci, TV 42inci, air purifier dan sepeda lipat” imbuhnya.

Dijelaskan, Tower Cattleya memiliki fasilitas yang lengkap antara lain, gym, infinity pool, multifunction room, lobby dan basement parking dengan ratio parkir 1:2. Selain itu ada juga fasilitas pendukung berupa jogging dan cycling track sepanjang 2,5 kilometer mengelilingi Kawasan Sakura Garden City. “Kita juga tengah merencanakan pembangunan tunnel sebagai direct access ke Lifestyle Mall dan rencana JPO menuju Stasiun LRT” paparnya.

Saat ini Sakura Garden City menyediakan tujuh tipe unit apartemen, mulai dari studio (29,9m2), studio plus (36,5 m2), one bed room (49,4m2), two bed room (66,4 m2), three bed room (92,7 m2), loft (93,6 m2) dan ruko dua sampai tiga lantai dengan lebar minimal 6 meter persegi. Adapun harga unit dibandrol mulai dari Rp 600 juta-an per unit.

Edward optimis, pasar properti di wilayah Jakarta Timur terutama daerah Cipayung saat ini semakin menjanjikan seiring dengan rencana pemerintah yang akan mulai mengoperasikan sarana transportasi publik, Light Rail Transit (LRT/kereta ringan) di 2022. Dengan beroperasinya LRT, maka jarak Sakura Garden City menuju Central Business District (CBD) Sudirman-Thamrin bisa ditempuh hanya sekitar 20 menit.

“Hal ini menegaskan bahwa Sakura Garden City merupakan proyek properti yang mendukung kenyamanan dan kecepatan akses bagi gaya hidup masyarakat modern. Karena memiliki fasilitas lengkap dengan akses transportasi yang nyaman, mudah, cepat, bebas macet, dan menyehatkan” pungkas Edward. (*)

KORIDOR, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) berharap pemulihan sektor properti dilakukan secara totalitas dan utuh, sehingga menyentuh seluruh sektor yang berkaitan dengan industri tersebut. Jika setengah-setengah, dikhawatirkan stimulus yang dikeluarkan pemerintah tidak akan terasa dampaknya.

Sejumlah stimulus sudah diberikan pemerintah yang ditujukan untuk memulihkan kembali sektor properti yang terpuruk terlebih selama pandemi Covid-19. Terakhir, pemerintah memberikan lampu hijau bagi perbankan untuk menerapkan uang muka (down payment/DP) nol persen, disusul insentif penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah tapak dan apartemen.

Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran, Ikang Fawzi menyebutkan semua kebijakan dan stimulus tersebut tentu membawa dampak positif bagi industri properti, meski pun butuh waktu untuk mengukur skala dampaknya.

“Meski belum sempurna dan komplit, tetapi setidaknya pemerintah sudah memberikan perhatian terhadap upaya pemulihan sektor properti. Kami tentu bergembira karena ini sesuai dengan usulan dan masukan-masukan REI kepada pemerintah yang intens dilakukan DPP REI,” ujar pengusaha properti yang juga rocker tenar era 80-an tersebut, Senin (15/3/2021).

Adapun stimulus yang dikeluarkan saat ini, menurut Ikang, memang masih ditujukan bagi konsumen. Tujuannya supaya harga rumah lebih terjangkau, dan minat masyarakat untuk membeli rumah kembali tumbuh terlebih di tengah penurunan daya beli masyarakat saat ini.

Namun, menurut dia, jangan dilupakan bahwa pemulihan sektor properti sudah pasti tidak bisa berjalan optimal kalau pengembang sebagai produsen yang membangun produk propertinya dalam kondisi “sakit”.

“Penyembuhan pasar properti harus dilakukan dari semua sisi secara terintegrasi. Jangan setengah-setengah, dan seharusnya lebih totalitas,” ujar Ikang.

Dikatakan, dari sisi regulasi sudah dilakukan penangganan oleh pemerintah antara lain perbaikan perizinan menjadi lebih mudah dan pasti lewat UndangUndang Cipta Kerja (UUCK). Demikian pula dari sisi konsumen, sudah cukup banyak insentif yang dikeluarkan pemerintah termasuk yang saat ini sedang dikaji adalah penurunan suku bunga KPR.

Penyembuhan yang belum dilakukan pemerintah adalah untuk pelaku usaha di bidang properti, para pengembang sebagai penggerak industri yang sebagai warga negara juga butuh diselamatkan. Akibat pandemi, menurut Ikang, hampir semua subsektor properti anjlok lebih dari 80 persen dari saat normal. Sebagian besar pengembang sedang tiarap akibat cashflow yang terganggu.

 

“Kondisi mayoritas pengembang sudah kronis, sehingga perlu diagnosis tepat dan cepat, serta obat yang mujarab dari pemerintah untuk segera dapat diselamatkan,” tegas Ikang.

Namun, dia mengingatkan supaya pemerintah memahami betul persoalan-persoalan yang dihadapi pengembang saat ini dari berbagai segmen dan subsektor, dari rumah subsidi, menengah bawah hingga menengah atas. Untuk itu, menurut Ikang, keterlibatan asosiasi pengembang seperti REI sangat penting untuk memberikan informasi kepada pemerintah.

“Jangan sampai nanti kebijakan yang diambil justru jauh panggang dari api. Tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya,” ujar dia.

Harapan Pengembang

Seperti diketahui, REI saat ini sedang mendorong supaya insentif pembebasan PPN rumah tapak dan apartemen ditambah pula dengan kebijakan sunset policy (penghapusan sanksi pajak) dengan pengenaan tarif sebesar 5% terhadap aset kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT oleh wajib pajak.

Asosiasi menilai kebijakan ini penting dan berpengaruh besar terhadap industri properti terlebih di segmen menengah dan menengah atas untuk menarik minat pemilik dana untuk mau membeli properti.

Selain sunset policy, REI juga tengah memperjuangkan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selama ini, banyak daerah yang masih menerapkan BPHTB hingga 5 persen. Padahal, sejak 2016 Presiden Jokowi sudah mengimbau untuk diturunkan menjadi 2,5 persen.

Hal lain, pengembang berharap kemudahan uang muka nol persen yang diberikan kepada konsumen juga didukung dengan langkah pelonggaran perbankan. Selama ini bank terkesan sangat ketat dalam memfilter tingkat risiko end user (calon penerima KPR) sehingga banyak calon pembeli yang ditolak pengajuan kreditnya oleh bank.

“Kondisi tersebut sudah berjalan lebih dari setahun, sehingga minat masyarakat yang tinggi karena ditolak bank justru seperti harapan yang layu sebelum berkembang,” ungkap Ikang.

Kemudian berkaitan dengan rencana penurunan bunga KPR, Ikang berharap kebijakan itu tidak hanya diberlakukan untuk konsumen saja, namun juga untuk pengembang. Saat ini suku bunga kredit konstruksi atau modal kerja pengembang cukup tinggi, meski suku bunga acuan Bank Indonesia sudah berada di level terendah.

Dia berharap perbankan tidak terlalu banyak mengambil marjin dan sama-sama mendorong agar industri properti dapat kembali bangkit yang dalam jangka panjang akan memacu kembali penyaluran kredit properti di masa mendatang.

 

Jakarta,JPI—Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus kembangkan teknologi informasinya dalam menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kali ini PPDPP bersama para stakeholder lakukan uji coba aplikasi Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC) di Perumahan Bumi Citra Indah, Cepedes, Paseh, Bandung pada tanggal 9 Maret 2021. Hadir langsung Direktur Utama Arief Sabaruddin yang didampingi Direktur Operasi, Martanto Boedi Joewono. Sedangkan dari para pihak stakeholder yang hadir diantaranya PT. SMF (Sarana Multigriya Finansial), Bank BTN, DPD APERSI Bandung (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), dan PT Bestow Harapan Indah selaku developer perumahan tersebut.

Arief Sabaruddin menyampaikan aplikasi SiAki QC bertujuan untuk memastikan tingkat keterhunian dan ketepatan sasaran terhadap rumah KPR Sejahtera yang difasilitasi dana FLPP. Melalui SiAki QC, pemerintah dapat memastikan penghuni dari rumah KPR Sejahtera FLPP telah sesuai dengan data penerima FLPP. Aplikasi SiAki QC ini diperuntukkan bagi bank pelaksana untuk melaporkan informasi kepenghunian setiap debitur KPR Sejahtera.

Adapun rumah KPR Sejahtera yang dilakukan uji coba Aplikasi SiAki QC adalah milik Rizkisani. Pengantin baru yang berusia 30 tahun ini mengisahkan bahwa proses pengajuan rumah pada saat itu melalui Aplikasi SiKasep terbilang mudah, hanya memakan waktu sekitar 1 bulan hingga akad. Menanggapi kunjungan lapangan yang dilakukan PPDPP bersama para stakeholder secara spontan tersebut, Rizkisani menyambut baik upaya “Teknologi saat ini lebih bagus, dan lebih cepat didapat. Sesuai dengan harapan kami bahwa pengawasan memang perlu dilakukan” ujar Rizkisani

Membangun Kehidupan, bukan Hunian Semata

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan uji coba Aplikasi SiAki QC, di hari berikutnya PPDPP lakukan Rapat Koordinasi Implementasi SiAki QC bersama para stakeholder tekait yang melakukan kunjungan lapangan di hari sebelumnya. Arief Sabaruddin sampaikan bahwa uji coba perdana aplikasi SiAki QC berjalan lancar tanpa kendala, namun masih membutuhkan beberapa masukan dari stakeholder untuk menyempurnakan aplikasi tersebut.

Arief Sabaruddin memastikan bahwa setelah dilakukannya uji coba QR Code tersebut, akan dilakukan koordinasi berkelanjutan secara intensif bersama stakeholder agar tidak membebani semua pihak. Menurut Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa disapa, dengan adanya beragam pengembangan aplikasi yang dilakukan PPDPP, maka pemerintah dapat lebih mengontrol seluruh proses bisnis pembangunan rumah, terutama rumah bersubsidi.

“Saat ini Kita sudah tidak berbicara ketersediaan hunian, karena sudah ada SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Kita tidak berbicara lagi kualitas, karena sudah ada SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi), dan tidak lagi berbicara tebntang ketepatan sasaran hunian, karena sudah ada SiAki QC. Kita tidak hanya menargetkan membangun hunian semata, melainkan membangun kehidupan” ujar Arief.

Pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021 sebesar Rp 19,1 Triliun untuk 157,500 unit rumah. Adapun realisasi Penyaluran FLPP per 10 Maret 2021 adalah sebesar Rp454,95 Miliar yang didistribusikan untuk 1.389 unit rumah, atau telah terealisasi sebesar 2,65% dari target yang ditetapkan. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 10 Maret 2021 telah mencapai Rp56,05 Triliun untuk 769.024 unit rumah

 

JAKARTA, IH—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan meminta para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia (REI) untuk tetap bersemangat dalam membangun rumah bagi masyarakat Indonesia. Berbagai kemudahan perijinan serta dukungan pembiayaan perumahan dari pemerintah diharapkan dapat meeningkatkan pembangunan hunian bagi sekaligus membantu pemulihan perekonomian secara nasional dari sektor properti.

“Kami tetap berharap dukungan dari para pengembang perumahan dari REI untuk tetap membangun hunian layak bagi masyarakat di masa pandemi ini,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Perumahan bersama jajaran pengurus DPP REI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan diskusi antara Direktorat Jenderal Perumahan dengan REI terkait kebijakan dan strategi dalam peningkatan capaian Program Sejuta Rumah. REI juga diharapkan melaksanakan kenireja pembangunan perumahan berdasarkan substansi berdasarkan sistem pada undang undang yang berlaku sehingga mampu menunjang capaian Program Sejuta Rumah di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu, Dirjen Perumahan juga menyerahan buku berjudul “5 Tahun Sejuta Rumah” kepada Ketua Umum REI serta menjajaki kerjasama dalam upaya mendukung adanya kolaborasi dan sinergitas untuk menggairahkan ekonomi di Indonesia. “Pengembang REI sangat mendukung berbagai pogram perumahan di Indonesia,” terangnya.

Ketua Umum DPP REI Totok Lusida menyatakan, REI siap mendorong capaian Program Sejuta Rumah dengan meningkatkan potensi industri properti dalam negeri. (*)

MANADO,KORIDOR–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah membangun dan merevitalisasi sebanyak 529 unit rumah dalam mendorong potensi wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang – Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) berupa bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, Program Sarhunta ini bertujuan untuk mendukung pemulihan pariwisata daerah. Selain itu juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang juga terdampak pandemi Covid-19.

“Kami berharao Program Sarhunta ini bisa bermanfaat dalam hal peningkatan kualitas rumah masyarakat di sekitar KSPN Likupang – Manado,” ujarnya beberapa waktu.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Hujurat menjelaskan, jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) sebesar Rp 36,74 Miliar. Dana dialokasikan untuk meningkatkan kualitas rumaha tidak layak huni yang ada di beberapa lokasi yang ada di KSPN tersebut.

Berdasarkan data yang ada, bantuan Sarhunta tersebut disalurkan untuk 263 unit yang terdapat di tiga Desa yaitu Marinsow, Pulisan, Kinunang dan satu Kelurahan di Pulau Bunaken. Pihaknya juga berharap Sarhunta yang sudah selesai dibangun Kementerian PUPR bisa dimanfaatkan dan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sehingga lebih banyak wistawan yang berkunjung ke Likupang sekaligus menumbuhkan ekonomi masyarakat serta peningkatan terhadap sektor

Rumah warga yang dijadikan homestay juga sangat nyaman karena fasilitas untuk penginapan sangat lengkap baik dan aman. Para wisatawan juga bisa berinteraksi langsung dengan penduduk dan desain rumahjuga menonjolkan budaya dan kearifan lokal.

“Seluruh Homestay yang sudah rampung 100 persen sudah mulai disewakan ke wisatawan dengan biaya sewa per malam nya Rp 200,000. Selain itu ada jenis bantuan peningkatan kualitas tanpa fungsi yang terdapat di sepanjang koridor KSPN Likupang berjumlah 266 unit progresnya sudah hampir rampung 100 persen,” terangnya.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Sarhunta di Likupang. Menurutnya, Kemenparekraf sangat mengapresiasikan program-program pembangunan infrastruktur dan perumahan dari Kementerian PUPR.

“Pembangunan rumah-rumah warga agar bisa dijadikan homestay adalah suatu wujud nyata bahwa pemerintah hadir untuk menggerakkan ekonomi masyarakat daerah khususnya desa, membuka peluang usaha dan membantu menambah penghasilan masyarakat. Tentunya dalam pengelolaan Sarhunta di Likupang juga harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin untuk mengantisipasi pnyebaran virus Covid-19,”tandasnya.

“Tadi biaya sewa homestay hanya Rp 200 ribu rupiah per malam. Kita ingin ini menjadi keunggulan kita, saya hari ini di Desa Marinsow mencanangkan bahwa desa wisata ini akan menjadi program unggulan dari Kemenparekraf untuk membangkitkan ekonomi warga nasional” ungkap Sandiaga.

 

JAKARTA,KORIDOR—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis target bisnis yang ditetapkan untuk tahun 2021 akan tercapai didukung Jajaran Direksi yang ditetapkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Adapun, pada 2021, emiten bersandi saham BBTN ini membidik laba bersih naik ke kisaran Rp2,5 triliun-Rp2,8 triliun.

Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengatakan perseroan tetap optimistis dapat mencapai target bisnis di tahun ini ditopang manajemen yang solid. “Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” jelas Ari di Jakarta, Rabu (10/3).

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7%-9%. Dana Pihak Ketiga pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau dikisaran 7%-9%.

Sementara itu, dalam  RUPST tersebut juga disepakati penunjukkan jajaran pengurus baru manajemen perseroan. Pemegang saham memutuskan memberhentikan dengan hormat Pahala Nugraha Mansury selaku Direktur Utama Bank BTN dan Yossi Istanto dari posisi sebagai Direktur Human Capital, Legal, and Compliance.

RUPST juga memutuskan mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Bank BTN. Pemegang saham juga mengangkat Nofry Rony Poetra sebagai Direktur Finance, Planning, and Treasury dan Eko Waluyo selaku Direktur Compliance and Legal.

RUPST Bank BTN 2020 juga mengangkat Iqbal Latanro sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

Menurut Ari, perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Bisnis BTN, lanjutnya, akan tetap berjalan normal dengan tetap mendukung program perumahan nasional sebagai core business Bank BTN.

Selain itu, Ari mengungkapkan Bank BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya, sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong perbaikan ekonomi nasional. “Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan PEN [Pemulihan Ekonomi Nasional].”

Berikut susunan Komisaris dan Direksi baru Bank BTN:

Komisaris

Komisaris Utama                         : Chandra Hamzah

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen   : Iqbal Latanro

Komisaris                                    : Eko Djoeli Heripoerwanto

Komisaris                                    : Heru Budi Hartono

Komisaris                                    : Andin Hadiyanto

Komisaris                                    : Armand Bachtiar Arief

Komisaris Independen                 : Ahdi Jumhari Luddin

Direksi

Direktur Utama                                                      : Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama                                            : Nixon LP Napitupulu

Direktur Consumer and Commercial Lending        : Hirwandi Gafar

Direktur Finance, Planning, and Treasury             : Nofry Rony Poetra

Direktur Compliance and Legal                             : Eko Waluyo

Direktur Wholesale Risk and Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Operation, IT, and Digital Banking  : Andi Nirwoto

Direktur Distribution and Retail Funding               : Jasmin

Direktur Risk Management and Transformation    : Setiyo Wibowo

 

 

TANGERANG, KORIDOR— Angin segar untuk industri properti di tanah air terus berhembus. Terlebih lagi sejak Pemerintah memberikan berbagai stimulus untuk kembali menggerakan sektor properti yang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Hal itu tentu disambut positif oleh para pengembang properti. Tidak terkecuali Modernland Cilejit, proyek hunian berskala kota (township) seluas 1.000 hektar yang dikembangkan PT Modernland Realty Tbk. di kawasan Tangerang, Banten.

Untuk memanfaatkan momentum tersebut, Modernland Cilejit telah menyiapkan produk rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma. Rumah berukuran Luas Bangunan (LB) 27 m2 – 96 m2 dan Luas Tanah (LT) 72 m2 – 96 m2 dipasarkan seharga Rp259 hingga Rp403 juta-an. Berdesain modern, rumah tersebut sangat cocok bagi masyarakat urban yang mendambakan rumah sehat di lingkungan yang memiliki fasilitas lengkap dengan akses transportasi yang mudah dan murah.

Helen Hamzah, Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk. mengatakan, rumah Type Real Estat (RE) di cluster Ramma bisa dibeli bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memanfaatkan insentif di sektor properti selama bulan Maret hingga Agustus 2021. “Rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma saat ini sedang dibangun untuk siap diserahterimakan di Agustus 2021,” ujar Helen Hamzah.

Sebagaimana diketahui pemerintah mengucurkan insentif pada sektor properti dengan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah tapak dan rumah susun. PPN sebesar 100% dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50% untuk harga lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Syarat insentif tersebut harus merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni pada periode pemberian insentif.

Sementara Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan relaksasi dengan menerbitkan kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti, untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan. Kebijakan BI yang memungkinkan perbankan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan down payment (DP) atau uang muka 0 persen tersebut berlaku mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021.

Selain bisa memanfaatkan stimulus yang diberikan pemerintah, pembeli juga akan mendapatkan keuntungan dari pengembang Modernland Cilejit yakni berupa diskon langsung sebesar 10%. “Jadi segera beli sebelum kehabisan karena kami menyediakan rumah Type Real Estate (RE) di cluster Ramma yang bisa memanfaatkan insentif dari pemerintah dan diskon langsung pengembang hanya 27 unit saja,” kata Helen Hamzah.

Keunggulan Modernland Cilejit

Modernland Cilejit dirancang sebagai sebuah kawasan premium yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas modern terbaik seperti sarana pendidikan, Theme Park, Water Park dan Edu Park, sarana kesehatan, area komersial, transportasi hingga sarana ibadah. “Modernland Cilejit menawarkan keseimbangan hidup bersama keluarga dan orang terkasih dengan sederet fasilitas lengkap. Modernland Cilejit akan memberikan warna baru bagi kawasan hunian di wilayah Tangerang,” kata Helen Hamzah.

Lokasi Modernland Cilejit hanya selangkah dan terintegrasi langsung dengan stasiun KRL Commuterline Cilejit. “Transportasi massal yang paling banyak digunakan masyarakat Jabodetabek saat ini adalah Commuterline, dan lokasi Modernland Cilejit menempel dengan stasiun Cilejit sehingga dengan demikian paling terdepan di Kabupaten Tangerang. Tentunya membuat mobilitas penghuni akan lebih cepat dan mudah untuk mencapai berbagai tujuan di Serpong maupun kawasan CBD Jakarta sekalipun,” ujar Helen Hamzah seraya mengatakan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) pada proyek Modernland Cilejit membuat penghuni tidak perlu membuang banyak waktu di jalan.

Reagan Honoris, Managing Director Modernland Cilejit mengatakan, sejak mulai dikembangkan pada tahun 2019 lalu, hingga saat ini sudah banyak progress pembangunan yang terlihat di lokasi proyek Modernland Cilejit. Diantaranya seperti telah diselesaikannya pembangunan infrastruktur jalan utama dan saluran drainase di dalam kawasan. Kemudian, Marketing Gallery yang saat ini juga telah mulai dipergunakan meski masih dilakukan beberapa pekerjaan finishing di beberapa bagian gedung.

Tiga jenis Rumah Contoh juga sudah selesai dibangun sehingga masyarakat bisa secara langsung melihat bentuk dan desain serta aspek penataan interior rumah yang akan dibeli. Kemudian rumah yang telah terjual di tahap 1 dan 2, di mana PT Modernland Realty Tbk. berhasil menjual sebanyak total 1.500 unit, juga sedang mulai dibangun dengan target diserahterimakan tepat pada waktunya.

“Di lokasi proyek, calon pembeli sudah bisa melihat wujud nyata proyek Modernland Cilejit. Tidak hanya sebatas pada brosur penjualan saja. Diharapkan pembeli bisa tinggal dan menempati rumahnya tidak lama lagi. Jadi, lebih baik dan sangat aman membeli properti di Modernland Cilejit. Sudah pasti sedang dibangun,” kata Reagan Honoris.

Billionaire Club

Sebagaimana diketahui, PT Modernland Realty Tbk. memiliki salah satu Marketing Channel bernama Billionaire Club, yang selama ini telah memasarkan produk-produk properti Modernland Group. Billionaire Club sendiri merupakan salah satu Marketing Channel yang menggabungkan antara sistem penjualan online maupun offline terhadap seluruh produk Modernland Group melalui anggotanya yang terdiri dari agen properti dan masyarakat umum yang berminat dan tertarik dalam hal pemasaran properti.

Yang tergabung dalam Billionaire Club yakni Agen Properti dan masyarakat umum yang berminat serta mau berjualan, bisa bersama-sama memasarkan produk-produk properti PT Modernland Realty Tbk. Banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan bergabung di Billionaire Club, selain komisi, ada benefit yang sangat menjanjikan bagi setiap anggota/ member Billionaire Club yang berhasil melakukan penjualan dan mencapai targetnya.

Christine Natadipraja, selaku President Billionaire Club menuturkan, “Kami akan membantu penuh supaya mereka berhasil dalam meraih penjualan dan Kami juga senantiasa menjaga komitmen untuk menyerahkan komisi dan benefit penjualan kepada anggota/member Billionaire Club secara tepat waktu. Apabila terjadi penjualan, member Billionaire Club akan mendapatkan reward sampai dengan Rp25 juta, juga akan mendapatkan komisi sampai dengan 3,25% dan semuanya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, sangat menarik bukan?. (*)

JAKARTA,KORIDOR—Pengembang properti menilai dalam masa pemulihan ekonomi nasional pascapandemi seperti saat ini sektor properti butuh sosok berpengalaman khususnya dalam bidang pembiayaan perumahan.Untuk itu pemerintah diminta bijaksana dalam memilih dan menentukan sosok Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN karena sangat terkait erat dengan industri perumahan Nasional.

“Dibutuhkan seseorang pemimpin yang berpengalaman dan tahu seluk beluk permasalahan rumah subsidi ini atau yang biasa disebut FLPP,” ujar Direktur Utama Citra Swarna Group Victor, Selasa (9/3/2021).

Menurut Victor, Bank BTN sangat butuh sosok berpengalaman selain karena kebutuhan pembiayaan yang besar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), proses menjalan implementasi dengan segala atran yang sudah ada tidaklah mudah. “Baik pelaku bisnisnya maupun dari sisi perbankan, sama-sama membutuhkan yang berpengalaman,” katanya.

Untuk itu dia berharap pemerintah akan memilih pemimpin BTN yang mengerti dan berpengalaman mengenai pembiayaan rumah subsidi atau FLPP dan seluk beluk bisnis BTN. “Kalau tidak berpengalaman yang repot nanti masyarakat berpenghasilan rendahnya sendiri yang jadi terbengkalai sebagaimana dimaksud dari tujuan program sejuta rumah,” jelasnya.

Sebaiknya, kata Victor, pemimpin BTN yang baru nanti sudah berpengalaman terutama di core bisnis perseroan. Pasalnya, saat ini sektor properti yang merupakan fokus utama bisnis Bank BTN menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional. “Sektor properti itu selain dari pada kebutuhan pokok, dengan berjalannya sektor properti, maka 170an usaha turunan lainnya ikut berjalan,” tegas Victor.

Senada dengan Victor, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Irwan menilai karena pentingnya sektor properti terhadap sektor lainnya seperti industri semen, genteng, cat, dan lain-lain, sehingga sektor ini butuh sosok yang berpengalaman. Menurut dia, untuk mensukseskan Program Sejuta Rumah dari pemerintah, sangat dibutuhkan orang yang sudah sangat berpengalaman.

“Sehingga program pemerintah lebih cepat terwujud dengan baik dan cepat untuk multiplier effect ekonomi di masa-masa sekarang ini. Sehingga kontribusi kebangkitan ekonomi lebih cepat. Dibanding dengan orang baru yang belum pengalaman, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu perlambatan, karena orang baru perlu belajar lagi,” pungkas Irwan.

Seperti diketahui, pada Rabu 10 Maret 2021, Bank BTN bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang salah satu agendanya pemilihan pengurus.