Aktual

BEKASI, KORIDOR – Vista Land Group pengembang perumahan Mutiara Puri Harmoni 2, di Cikarang Utara, Bekasi, menawarkan sekitar 100 rumah subdisi yang merupakan tahap akhir dari pengembang lahan di atas 19 hektare. Rumah subsidi yang ditawarkan ini lokasinya terdepan, dekat gerbang utama dan sebagian besar berada di jalan utama.

Menurut Ardian Hendra, General Manager Regional Timur Vista Land Group dari sekitar 1.850 unit rumah subsidi yang ditawarkan, sebanyak 95 persen sudah terjual. Permintaan rumah subsidi di Mutiara Puri Harmoni 2 terus meningkat. Hal ini disebabkan lingkungan perumahannya sudah terhuni ramai dan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung sudah tersedia.

“Kami bersyukur proyek Mutiara Puri Harmoni 2 boleh dibilang terbukti dan sukses dalam pengembangannya. Saat ini sudah terjual dan akad kredit lebih dari 1.750  unit rumah dan ditinggali sekitar 1.500 KK (kepala keluarga). Dari sekitar 200 unit rumah subsidi yang ditawarkan di tahap akhir tahun ini, sebanyak 55 persen sudah terjual,” kata Ardian, Selasa, Jumat 21 Oktober 2022, di Bekasi.

BACA JUGA: Vista Land Group Serahkan Aset PSU ke Warga Perumahan Puri Harmoni 9 Extension

Keberhasilan Mutiara Puri Harmoni 2 ini, kata Ardian, tak terlepas dari berkembangnya kegiatan ekonomi khususnya di Jakarta Timur, Bekasi Kota, dan Kawasan industri di sekitar Kabupaten Bekasi. Permintaan rumah subsidi di kawasan Kabupaten Bekasi masih terus meningkat, terutama karena semakin tingginya harga rumah di pusat kota, sehingga banyak pekerja yang mencari alternatif hunian di sub-urban area yang mudah diakses dengan transportasi publik.

Selain itu, kata Ardian, kunci kesuksesan Mutiara Puri Harmoni 2 ini, karena perumahan ini  berhasil menjawab keresahan klasik konsumen rumah subsidi selama ini, yaitu khawatir tentang lokasi jauh dari jalan utama, bebas banjir, pembangunan sering terlambat, fasilitas umum dan fasilitas sosial terbatas, dan kualitas bangun rumah subsidi kurang baik, serta sertifikat aman.

“Kalau mereka beli rumah di Mutiara Puri Harmoni 2, sudah pasti lokasinya sangat strategis, sudah pasti rumahnya ready, jalannya sudah dicor beton, ada tiga masjid, lapangan olahraga, sekolah TK, taman bermain anak,  danau, dan berpenghuni lebih dari 1.500 KK dan yang pening bebas banjir. Kami juga sudah menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah kepada konsumen. Jadi segala keraguan sudah terjawab,” jelas Ardian.

BACA JUGA: Gelar Pameran Properti, BTN Berikan Bunga KPR Mulai 2,47 Persen

Sementara area komersialnya juga sudah hidup ada sejumlah minimarket di pintu masuk perumahan, kios bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari,  dan kios kuliner. “Jadi konsumen tidak perlu ragu lagi, karena segala keraguan persoalan rumah subsidi sudah pasti terjawab,” imbuhnya.

Lokasi Mutiara Puri Harmoni 2 di Jalan Karang Anyar, Karang Bahagia, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat menjadi kawasan yang cukup diminati karena aksesnya dekat dengan Stasiun KRL Cikarang dan bisa ditempuh hanya dengan Angkutan K38 yang melewati kawasan perumahan tersebut. Disamping itu, KRL Cikarang – Jakarta, sangat mempermudah aktifitas warganya untuk menuju ke pusat kota Bekasi, Jakarta Timur, Cakung, Klender, hingga ke Jatinegara.

Saat ini, lanjut Ardian, pihaknya sedang memasarkan blok terdepan yang merupakan pengembang terakhir rumah subsidi yang harganya belum naik (masih Rp168 juta) dan sebagian berada di boulevard (jalan utama). Tahun depan harga rumah subsidi hampir dipastikan akan naik karena sudah 3 (tiga) tahun pemerintah belum melakukan penyesuaian harga.

BACA JUGA: Intiland Gelar FunFair 2022, Apa Saja Promo Spesialnya?

Ardian mengatakan, animo masyarakat membeli rumah subdisi di Mutiara Puri Harmoni 2, khususnya di jalur boulevard cukup tinggi. Terbukti diakhir Agustus, saat dibuka blok terdepan, hanya dalam waktu kurang dari satu jam, 30 unit rumah ludes terjual. Kini pengembang membuka blok selanjutnya, dari pemasaran tahap akhir ini.

Untuk membeli rumah subdisi di Mutiara Puri Harmoni 2, kata Ardian, konsumen cukup membayar booking fee Rp1 juta dan uang muka (down payment/DP) Rp0. Iya benar-benar tanpa uang muka.  Jika persyaratan bank dapat dipenuhi, konsumen bisa langsung akad kredit tinggal bawa koper langsung pindah ke rumah barunya karena semua unit ready stock.

Yang menarik, lanjutnya, selain menggratiskan biaya KPR serta biaya akta, pengembang juga  membuatkan sumur bor lengkap dengan pompa air secara cuma-cuma, serta tembok belakang rumah setinggi 2,5 meter. ***

 

Cikarang,JPI—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan persepsinya terkait pembangunan kawasan Silicon Valley di koridor timur Jakarta-Bandung yang perlu dibangun dengan konsep live, work, and play. Untuk diketahui, pengembangan kawasan di koridor tersebut diprakarsai oleh PT Jababeka Tbk. (KIJA), yang salah satu proyeknya yaitu bernama Correctio. Kawasan tersebut juga dikembangkan oleh 21 pengembang properti lainnya.

“Harus seimbang, kota itu jangan bikin pengembangan mayoritas hanya rumah. Dipikirin CBD-nya di mana, komersialnya di mana,” kata Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu.

Kang Emil ini menerangkan, kawasan Silicon Valley dapat terwujud jika telah memenuhi setidaknya 5 rumus atau kunci pengembangan yang disebutkan yakni bentuk kawasan berupa koridor, banyak universitas, potensi walkability, punya landmark, dan membangun alun-alun. Dalam hal ini, Gubernur Jabar itu mendorong para pengembang untuk memprioritaskan fasilitas pendidikan. Apalagi, aturan Omnimbus Law saat ini dinilai memudahkan karena mengizinkam universitas buka cabang. Bahkan, Kang Emil bersedia untuk menjadi jembatan antara pengembang dan para pendiri institusi.

“Syarat berikutnya kotanya harus bikin betah, cirinya ada orang jalan kaki, ini sering dilupakan faktor walkability,” ujarnya.

Dia memberi contoh negara-negara di Eropa misalnya, sebagian besar populasinya justru berjalan kaki. Dia menyebut konsep walkability di kawasan Sudirman-Thamrin sudah cukup baik meski tidak sempurna. Lebih lanjut, dia mengatakan pengembang harus menyediakan landmark yang fungsional, bisa macam-macam bentuknya. Kemudian, ada alun-alun.

“Artinya Jababeka harus punya titik nol,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau para pengembang untuk tidak ragu dan tetap membantu pengembangan kawasan di koridor timur Jakarta meski Ibu Kota Negara (IKN) segera pindah ke Kalimantan Timur.

“Jangan khawatir dengan IKN, its a long term process, sebuah proyek besar karena perlu ngetrack populasi dan dalam 10 tahun ke depan pun hanya populasi PNS saja. Untuk menjadi kota harus ada development population,” ungkapnya.

 

MATARAM,KORIDOR.ONLINE – Sebagai upaya untuk berbagi strategi memastikan target 2022 tidak hanya tercapai dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas, BP Tapera mengumpulkan 40 Bank Penyalur Dana FLPP tahun 2022 yang terdiri dari 8 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam  Rapat Evaluasi Bank Penyalur Dana FLPP Triwulan III Tahun 2022 pada 13-14 Oktober 2022 di Mataram.

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Penyalur FLPP atas capaiannya pada triwulan III tahun 2022 yang melewati target yang ditetapkan pemerintah serta upaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan. “Dari 226 ribu unit, pada triwulan III sudah tercapai 68,15% untuk 154.010 unit senilai Rp17,12 Triliun sesuai target yang ditetapkan. Kita harus bekerja keras untuk menyalurkan sisa target hingga tahun ini, agar sesuai dengan komitmen yang ada. Layanan, kualitas rumah dan ketepatan sasaran jangan pernah dikesampingkan,” ungkap Adi Setianto menegaskan.

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian dari Bank Penyalur FLPP triwulan III tahun 2022, BP Tapera memberikan reward kepada Bank Penyalur dalam empat kategori yang meliputi kategori capaian tertinggi dari sisi realisasi penyaluran FLPP, Pertumbuhan Tertinggi di Triwulan III jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kategori dengan Raport Terbaik yang meliputi kepatuhan dari sisi administrasi serta kategori Bank dari sisi Komitmen Terbaik yang melihat tingkat konsistensi bank terhadap implementasi komitmen yang sudah disepakati.

Kategori penghargaan untuk Capaian Tertinggi Triwulan III tahun 2022 diraih oleh BTN dengan penyaluran sebanyak 80.954 unit, disusul BTN Syariah sebanyak 17.602 unit dan BNI sebanyak 15. 069 unit. Sedangkan untuk penghargaan dengan kategori Pertumbuhan Tertinggi tahun 2021 ke tahun 2022, diraih oleh Bank BRI, BJB dan BTN Syariah.

Sementara itu untuk kategori Bank penerima penghargaan kategori Raport Terbaik diraih oleh Bank Sumut, Bank Kalbar Syariah dan Bank Aceh Syariah. Sedangkan untuk penerima penghargaan untuk kategori Bank dengan Konsistensi Komitmen Terbaik Triwulan ketiga tahun 2022 diraih oleh Bank BJB Syariah, disusul Bank Sumselbabel Syariah, Bank DKI dan Bank BJB.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Safriadi menyampaikan Kementerian Keuangan hadir untuk memastikan bahwa BP Tapera tidak hanya mampu memenuhi target yang ditetapkan tetapi juga bisa memberi nilai tambah dari target yang ditetapkan. “Masih banyak ruang untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan di Tahun 2022, pencapaian sisa target di 32% harus bisa diraih di sisa waktu yang ada di tahun ini. Pencapaian BP Tapera harus lebih baik dari ekspektasi yang ada,” ujar Safriadi menegaskan.

BP Tapera diharapkan lebih aware dengan kondisi yang terjadi saat ini. “Kondisi makro, stabilitas pasar uang, inflasi harus menjadi perhatian juga, sejauh mana dampaknya terhadap sektor perumahan. Dengan melakukan mitigasi risiko, antisipasi arah global dan pengaruhnya nanti ke penyaluran FLPP,” ungkap Safriadi menambahkan.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI – Kementerian PUPR)), Haryo Bekti  mengingatkan di 2,5 bulan sisa waktu yang ada, bank penyalur FLPP harus segera melakukan percepatan strategi pencapaian, namun tetap memperhatikan kualitas rumah. “Kualitas rumah adalah hal yang penting. Mohon kepada perbankan untuk mengawasi hal ini,” tegas Haryo Bekti.

Dalam rangka kunjungan lapangan sampel/reguler untuk memastikan kualitas rumah dan PSU, pendampingan BPK dan pendampingan DJPI, Kementerian PUPR. BP Tapera telah melaksanakan kunjungan lokasi perumahan FLPP di 198 lokasi perumahan di 17 provinsi dan 34 kabupaten/kota dari bulan Fenruari – September 2022.

 

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Aspek keberlanjutan (sustainability) dan penggunaan material yang ramah lingkungan kini makin menjadi perhatian para pengembang properti. Banyak pengembang properti maupun desainer interior di Indonesia yang lebih suka dengan penggunaan material atau bahan bangunan ramah lingkungan sebagai dukungan dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Aspek keberlanjutan ini juga menjadi perhatian serius para desainer interior yang tergabung dalam Interior Design 12 (ID-12) di pameran The Colour of Indonesia, yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, pada 19 – 30 September 2022.

Didukung oleh PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TEKA), salah satu produsen lantai kayu terkemuka di Indonesia, tiga desainer interior terkemuka yang menjadi penggagas ID-12, Eko Priharseno, Anita Boentarman dan Agam Riadi, mengulas soal pemanfaatan lantai kayu yang sustainable dalam aplikasi desain.

Eko Priharseno menekankan aspek berkelanjutan yang menjadi kebutuhan masyarakat di era modern ini, tidak terkecuali di dunia interior. Berdasarkan pengalamannya, banyak konsumen saat ini mulai mengarah ke penggunaan bahan bangunan maupun material interior yang lebih ramah lingkungan.

“Saya kira ini sudah menjadi trend global sehingga arahnya memang mulai ke sana. Saya sendiri sering mengedukasi klien saya maupun kalangan pengguna bahwa material finishing yang saya gunakan adalah yang ramah lingkungan atau memperhatikan aspek sustainability. Biasanya mereka senang dengan hal ini,” katanya dalam Talkshow “Sustainable Teka Parquet, Application and Utilization in Design Process”, di sela-sela Pameran The Colour of Indonesia, Sabtu, 24 Septemberr 2022.

Eko Priharseno sendiri merupakan desainer interior yang sudah lama berkolaborasi dengan TEKA. Dia mengungkapkan kerja sama dengan TEKA selama ini juga didasari dengan kualitas produk yang sudah environtmental friendly, sehingga lebih mudah diterima para klien kelas menengah ke atas. Selain itu, motif maupun produk TEKA juga mudah diaplikasikan untuk desain interior.

Hal senada diungkapkan oleh Anita Boentarman. Beberapa kliennya lebih suka dengan bahan-bahan finishing untuk desain rumah dengan bahan yang ramah lingkungan karena trendnya memang sudah mengarah ke sana.

“Jadi memang waktu memilih bahan-bahan finishing, apakah itu parquet dan bahan finishing lainnya, akan memikirkan apakah ini anti bakteri atau ramah lingkungan. Saya melihat TEKA punya itu semua, karena selain bahan baku kayunya sudah tersertifikasi dan berasal dari alam, produknya juga sudah memenuhi standar sertifikasi global. Selain itu, saya sendiri sebagai desainer sangat concern dengan sustainability, karena kecenderungan saya yang healthy lifestyle juga, “ katanya.

Sementara itu, Agam Riadi juga mengungkapkan bahwa saat ini trend interior desain memang mengarah ke konsep pembangunan berkelanjutan, meskipun di Indonesia belum banyak yang concern terhadap hal ini. Dia juga mengapresiasi TEKA sebagai salah satu pioneer dalam penggunaan lantai kayu ramah lingkungan.

Sustainability Engagement Head PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN Group), induk perusahaan TEKA, Teguh Triono, menyampaikan bahwa produk-produk yang dihasilkan seperti dalam pembuatan flooring TEKA, selalu memperhatikan hal-hal antara lain seperti hutan, iklim dan masyarakat. Contoh hal-hal yang dilakukan untuk melengkapi kualitas produk antara lain sertifikasi produk, penggantian energi proses dengan energi terbarukan dan pemanfaatan limbah.

“Intinya produk yang dihasilkan TEKA sudah melalui proses yang peduli dengan dampak lingkungan sehingga menciptakan produk-produk yang berkelanjutan di sektor kayu, di mana memiliki semua produk panel maupun flooring yang sudah tersertifikasi oleh sertifikasi sustainability seperti CARB, FSC, PEFC, JAS, CE,” ujar Teguh Triono.

Bagi TEKA sendiri, pameran ini menjadi ruang untuk lebih memperkenalkan produk lantai kayu premium kepada khalayak yang lebih luas di dalam negeri, sekaligus bentuk apresiasi ide kreatif para peseni interior Indonesia dengan memamerkan karyanya, yang menggunakan TEKA sebagai produk pendukung mereka.

Sejalan dengan tema kegiatan yaitu menghadirkan rumah sebagai respons desain pasca pandemi, sehingga selama acara berlangsung, dipamerkan produk-produk interior lokal disertai diskusi produk seni interior yang mulai menggeliat pasca pandemi.

Seperti diketahui produk engineered floorings merek TEKA telah dikenal di lebih dari 44 negara tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Kemudian, Jepang, Timur Tengah, China, Korea Selatan dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Pabrik TEKA berlokasi di Temanggung Jawa Tengah, di atas lahan seluas 17 hektar. Produk parket atau lantai kayu alami juga telah banyak digunakan untuk bangunan ternama di dalam maupun luar negeri. Selain itu, telah mendapat kepercayaan dari beberapa brand global untuk penggunaan lantai kayu pada interior jaringan gerainya.

Untuk memperluas pasar domestik beberapa tahun belakangan ini TEKA juga fokus pada pengembangan pasar lokal. Salah satunya ditandai dengan pembukaan TEKA Wood Flooring Gallery pertama di Alam Sutera. Ke depan manajemen TEKA berharap dapat melakukan kolaborasi lebih lanjut dengan para seniman interior dan property nasional untuk berkolaborasi mempublikasikan produksi kayu TEKA. Teka melihat bahwa lantai kayu bukan hanya sebuah produk melainkan sebuah produksi bernilai unik dari setiap pohon yang bisa membawa keindahan dari suatu ruangan.

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE– Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar untuk dapat mengatasi tingginya gap antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia. Untuk itu, masalah backlog tidak akan dapat diselesaikan dengan kebijakan yang biasa-biasa saja. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

“Kami kira perlu terobosan kebijakan yang lebih menyeluruh dan aplikatif dari pemerintah sehingga dapat diterapkan di lapangan untuk tetap menjaga pasokan rumah dan juga keterjangkauan masyarakat dalam memiliki rumah layak huni,” ujarnya.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Jumlah itu belum termasuk penambahan keluarga baru yang diperkirakan mencapai 800 ribu unit per tahun.

“Artinya, jika tidak segera diatasi dengan cara yang benar maka angka backlog logikanya akan terus membengkak,” kata legislator dari Partai Golkar itu.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan baik kalangan perbankan, pengembang swasta, Perumnas dan juga media massa untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala penyediaan rumah rakyat di lapangan sehingga masalah backlog dapat teratasi optimal.

Ridwan Bae menyebutkan dirinya menerima banyak laporan jika saat ini pasokan rumah termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkendala akibat adanya beberapa hambatan perizinan seperti aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penetapan Lahan Sawah Dilindung (LSD).

“Pemerintah perlu berkomitmen untuk memastikan program pembangunan rumah bersubsidi ini berjalan dengan baik. Berbagai hambatan yang ada baik dari sisi suplai maupun sisi permintaan jangan dibiarkan saja, tetapi segera diselesaikan. Harus diingat bahwa memiliki rumah layak adalah hak asasi setiap warga negara,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat Hukum Properti, Muhammad Joni. Menurut Ketua Umum Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera) itu sangat penting pemerintah untuk segera menyelesaikan hambatan dan jalan terjal yang masih terjadi dalam penyediaan rumah khususnya untuk MBR. Berbagai kendala yang masih terjadi  seperti PBG, LSD, kuota dan harga rumah subsidi bisa terjadi karena kebijakan yang tidak sinkron. Dia meminta ada target waktu untuk penyelesaian hambatan dalam penyediaan perumahan tersebut.

“Segera bereskan terutama PBG dan LSD ini. Kita akan terus monitor. Jangan ada hambatan dalam penyediaan perumahan, karena perumahan ini tanggungjawab pemerintah. Justru kita melihat pemerintah kerap kali ugal-ugalan dalam membuat kebijakan perumahan. Khusus persoalan LSD, harus diselesaikan tanpa merugikan apalagi merenggut hak-hak orang lain, mengingat ada 175 surat complain terkait verifikasi lapangan LSD,” ujar Joni pada Diskusi Forwapera bertajuk “Jalan Terjal Penyediaan Perumahan di Indonesia” yang diadakan Selasa (20/9/2022).

Dia menegaskan jika pemerintah ingin mengamankan ketahanan pangan seharusnya pemerintah lebih mengencarkan reforma agraria atau resdistribusi tanah untuk petani sesuai prinsip Land to the Tiller. Daripada justru mengeluarkan beleid LSD dengan verifikasi faktual an sich.

Kemudian dia juga mengkritik teknis verifikasi lapangan sepihak oleh pemerintah pusat, yang seharusnya melibatkan publik misalnya untuk program perumahan rakyat ada asosiasi pengembang atau LSM/NGO yang dapat dilibatkan sehingga verifikasi tidak keliru atau merugikan hak konstitusi orang lain. Menurut Joni, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

“Keputusan penerapan hasil verifikasi LSD juga tidak bisa begitu saja meniadakan atau mengabaikan Perda RTRW/RDTR yang merupakan produk hukum sah dari prosedur legislasi eksekutif dan legislatif daerah,” ujar Joni yang juga seorang lawyer tersebut.

Sedangkan untuk mencegah kontraproduktif LSD dengan program perumahan rakyat, dia mendesak pemerintah fokus saja pada pembentukan Bank Tanah yang merupakan amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) daripada membingungkan masyarakat dengan aturan seperti LSD tersebut.

Jauh dari Harapan

Di diskusi yang sama, Pengamat Perumahan Anton Sitorus menekankan bahwa masalah perumahan adalah hal fundamental dan kebutuhan asasi manusia. Namun sayang, apa yang pemerintah lakukan selama ini dalam penyediaan perumahan masih jauh dari harapan. Begitu banyak masalah klasik yang terus muncul terutama dalam hal perizinan seperti PBG dan LSD.

“Kita di sektor perumahan ini terus diselimuti masalah-masalah yang terus berulang terutama dalam hal perizinan. Hanya namanya saja yang berbeda. Seperti PBG dan LSD ini adalah soal klasik dalam versi terbaru. Ini suatu hambatan yang mungkin memang sengaja dibuat untuk mempersulit saja,” ungkap Anton.

Dia menduga terbitnya aturan seperti PBG dan LSD terjadi akibat pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mengerti tentang perumahan dengan baik. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan ngaco dan kerap berubah-ubah.

Menurut Anton, penyediaan perumahan bagi masyarakat luas di Indonesia perlu dilakukan melalui program yang serius dan ambisius terutama oleh negara. Oleh karenanya, tidak bisa dikerjakan dalam lembaga yang memiliki fokus ganda.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida yang dihubungi wartawan mengatakan PBG memang perlu segera dicarikan solusinya. Pasalnya, saat ini ada keengganan pemerintah daerah (Pemda) untuk menerbitkan PBG. Hal itu disebabkan aturan PBG ini diatur UU yakni UUCK yang memerintahkan Pemda mengeluarkan PBG lewat peraturan daerah (Perda).

“Nah, Pemda tetap tidak berani mengeluarkan PBG hanya dengan Retribusi IMB saja, jadi tetap alasannya tunggu Perda-nya. Butuh intervensi kuat dari pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI untuk menuntaskan kendala perizinan yang sudah setahun ini terjadi, ” kata Totok.

Di sisi lain, ungkapnya, ada beberapa daerah yang tetap berani mengeluarkan IMB karena merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa dua tahun sampai dengan perbaikan UUCK dilakukan, Pemda bisa memakai aturan lama yakni IMB. Tetapi masalahnya, IMB tidak bisa masuk dalam data Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) sebagai syarat realisasi rumah bersusidi.

“Yang diminta (data Sikumbang) tetap PBG. Semua kerancuan dan kebingungan ini sampai kapan? Birokrasi ini mau menghambat atau bagaimana? UUCK itu dibuat untuk tujuan mempermudah, bukan justru mempersulit. Kami menilai perlu ada revolusi dalam perizinan di Indonesia, biar kejadian seperti ini tidak ada lagi,” tegas Totok.

Terkait masalah LSD, dia mengeluhkan banyaknya kasus perumahan atau pergudangan yang sudah dibangun tetapi tiba-tiba sekarang ditetapkan sebagai LSD. Akibatnya, pembangunan dan pasokan rumah menjadi terhambat. Padahal sebagian besar pengembang membangun dengan memakai uang bank, dimana ada cost of fund termasuk bunga yang harus tetap dibayar. Totok menyebutkan, sebagian besar pengembang rumah bersubsidi adalah UMKM yang perlu dibantu dan didukung.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Apersi, Mohammad Solikin. Menurutnya, hingga saat ini hanya beberapa daerah saja yang sudah menerbitkan PBG. Kondisi ini mempersulit pengembang dalam memastikan pasokan rumah bersubsidi.

“Demikian pula terkait LSD, aturan ini dikeluarkan serampangan sekali. Perumahan yang sudah ada izin dan sertifikat induknya kok tiba-tiba jadi LSD. Padahal kontribusi pajak developer itu tidak sedikit untuk negara, jadi mohon kami juga diperhatikan,” kata Solikin.

Ke depan, dia mendorong pentingnya urusan perumahan diurus oleh kementerian sendiri. Hal itu penting untuk membantu mengsinkronkan aturan yang akan diterapkan. Pengalaman selama ini, ungkap Solikin, butuh bertemu beberapa lembaga negara dulu untuk bisa mengsingkronkan satu aturan saja. Itu pun tidak ada jaminan masalah tuntas.

KORIDOR, BEKASI – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak terhadap kenaikan harga material bangunan, hingga biaya produksi pembunganan rumah juga pastinya turut terdongkrak.

Karena itu, sebagian besar pelaku pembangunan, khususnya yang bermain di rumah subsidi meminta pemerintah melakukan penyesuaian harga rumah untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Alasan lain pengembang minta harga dinaikan adalah kenyataan harga rumah subsidi tidak mengalami penyesuaian sejak tiga tahun lalu. Hal ini tentunya akan memakin mengerus margin pengembang rumah subsidi.

Baca Juga: Semester I 2022, Laba Bersih BTN Melonjak 59,87 Persen

Meski demikian beberapa pengembang masih terus memasarkan rumah subsidi yang menggunakan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sambil menunggu kebijakan harga baru.

Salah satu pengembang yang hingga kini tetap memasarkan rumah subsidi adalah Vista Land Group yang sedang pengembangkan perumahan Puri Harmoni Muktiwari, Cibitung, Bekasi.

Perumahan ini dibangun atas lahan seluas 12 hektare berada di lokasi sangat strategis dekat dengan Stasiun KRL Tambun, Pasar Induk Cibitung, Rumah Sakit Umum Cibitung  dan klinik, Sekolah serta tempat ibadah, juga dekat dengan tol baru Cibitung—Cilincing, yang gerbang tol terdekat berada di jalan Sriamur, Tambun Utara atau  sekitar 15 menit saja.

Baca Juga: PT Roris Jaya Abadi Raih Penghargaan Di Ajang “Urbancity Indonesia Banking & Realestate Awards 2022”

Menurut Ardian Hendra, General Manager Regional Timur Vista Land Group, sebelum harga BBM naik, di semester II 2022 ini pasaran rumah subsidi di Cibitung, Bekasi sangat baik.

Hal ini  dapat dilihat dari tumbuhnya perumahan-perumahan subsidi baru, karena permintaannya memang terus meningkat. Apalagi dua tahun lalu (masa pandemi Covid-19), sebagian besar konsumen menunda pembelian rumahnya disebabkan tidak stabilnya kondisi keuangan mereka.

Ardian mengatakan, dibanding perumahan di sekitarnya, penjualan rumah subsidi di Puri Harmoni Muktiwari sangat menggembirakan. Dari Januari hingga pertengahan Agustus saja, perumahan ini berhasil membukuan akad kredit lebih 200 unit rumah subsidi dari sekitar 300 konsumen yang mengajukan.

“Yang menarik pada pertengahan Agustus hingga pertengahan September saja atau pasca kenaikan BBM, malah perjualan naik signifikan. Tercatat ada 75 konsumen yang sudah akad kredit. Ini yang membuat kami surprise, di saat harga BBM naik malah penjualan kami meningkat,” ungkap Ardian, Sabtu, 17 September 2022, di Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Ardian, penjualan Puri Harmoni Muktiwari tetap meningkat, karena harga jual di dua tahun ini tidak ada kenaikan, ditambah kondisi keuangan masyarakat mulai membaik seiring roda menggeliatnya perekonomian. Masyarakat mulai gencar mencari rumah timur Jakarta sebagai tempat tinggal permanen mereka daripada ngontrak atau ngekos di pusat kota Jakarta.

“Kami bersyukur, kenaikan harga BBM tak berpengaruh terhadap penjualan kami. Malahan, banyak konsumen yang merasa momentum saat ini tepat untuk beli rumah sebelum harga dinaikan. Ini juga tidak terlepas dari dukungan perbankan, khususnya BTN dan BTN Syariah, serta regulasi pemerintah DP hanya 1% yang diluncurkan di semester 2 tahun 2022,” kata Ardian, Minggu, 18 September 2022, di Bekasi, Jawa Barat.

Baca Juga: Agung Podomoro Ungkap Strateginya Taklukkan Pandemi

Bukti suksesnya pemasaran rumah subdisi, kata Ardian, baru-baru ini Puri Harmoni Muktiwari, meraih predikat Juara 1 Realisasi KPR Subsidi semester I tahun 2022 oleh BTN Syariah Cabang Utama Bekasi.  Tingginya minat masyarakat terhadap perumahan ini karena harga yang sangat terjangkau hanya Rp168 juta untuk tipe 27/60.

“Saat ini Puri Harmoni Muktiwari telah membangun rumah subsidi (FLPP)  dan komersil sekitar 700 unit, dan kita juga sudah bangun beberapa unit Ruko 1 lantai, dan segera hadir Indomaret bulan Nopember 2022,” jelas Ardian.

Untuk rumah komersil,  Puri Harmoni Muktiwari menawarkan Tipe 27 dengan luas tanah variatif. Harga jualnya Rp280 jutaan. Khusus bulan ini (September), jelasnya, ada diskon besar hingga 20 juta, dan rumahnya pun ready stock dan sertifikat lengkap, IMB ada dan sudah siap akad.

Baca Juga: Basuki Hadimuljono Raih Penghargaan Tokoh Utama Nasional Sejuta Rumah Untuk Rakyat Dari Himperra

“Spesifikasi rumah komersial sangat bagus, diantaranya kusen depan memakai Aluminium dan Pintu Engineering door, carport 3 meter, dinding double, tembok belakang sudah setinggi 2,5 meter, Air bersih ngocoor, ada meja dapur, closet duduk & kran Shower. Penjualan unit Komersil sangat baik, ini bisa dilihat dari 70 unit yang kita bangun sudah Akad dan serah terima ke konsumen,” ungkapnya.

Di samping memiliki infrastruktur dan fasilitas seperti area bermain anak, Masjid, lapangan olahraga, Indomaret, jogging track, dan lain sebagainya, Puri Harmoni Muktiwari juga memiliki kemudahan akses, apalagi proyek Tol Cibitung – Cilincing yang dalam proses pembangunan hingga section 2 segera dioperasikan.

“Exit Tol Gabus adalah gerbang tol terdekat dari proyek Puri Harmoni Muktiwari, yakni sekitar 15 menit atau berjarak 7 km, menjadikan akses yang mudah untuk menuju Bogor atau Jakarta dan Tangerang menjadi lebih cepat. Hal ini semakin membuat nilai investasi rumah di Puri Harmoni Muktiwari akan bertambah cepat naik,” pungkasnya. ***

 

Jakarta,JPI— PT Roris Jaya Abadi kembali menghadirkan prestasi. Kali ini dalam ajang Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards 2022 yang digelar di Jakarta, 16/9, PT Roris Jaya Abadi mendapatkan penghargaan sebagai “The Most Creative and Innovative Construction Planning Company” untuk kategori Property Konsultan. Menurut tim riset Urban City penghargaan tersebut dberikan berdasarkan rekam jejak dan hasil karya perseroan yang selama ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dari mitra kerjanya. Hal itu terlihat dari semakin tingginya kepercayaan masyarakat dan perusahaan terhadan perseroan sebagai konsultan teknik.

“PT Roris Jaya Abadi menjadi perusahaan konsultan properti yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan cepat, efisien dan mampu melakukan solusi yang inovatif dalam membantu terkait perizinan bangunan di daerah-daerah sehingga menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif,” ujar Mukhtar Wijaya, Ketua Tim Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards 2022.

Menurut Ronny Yayan, Komisaris PT Roris Jaya Abadi, penghargaan ini menjadi sebuah kebanggaan besar bagi seluruh keluarga besar Roris yang sudah bekerja keras. Sebuah pengakuan dari pihak lain yang selama ini ternyata memperhatikan kerja-kerja yang dilakukan PT Roris Jaya Abadi di lapangan.

“Ini menjadi penyemangat untuk tim kami terus berkarya. Kami sangat optimistis dan yakin dengan situasi perekonomian Indonesia. Kami akan berada di tengah-tengah pelaku usaha, membantu menaikkan investasi khususnya di daerah-daerah seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Sukses meraih prestasi demia prestasi tak lantas membuat PT Roris Jaya Abadi puas. Ronny menegaskan PT Roris akan terus bekerjasama dengan pemeritah daerah menciptakan pengusaha-pengusaha yang taat dan mematuhi perizinan bangunan.

“Kami akan terus berinovasi. Terus mengamati kebutuhan pasar serta memenuhi kepuasan klien, agar pelayanan yang kami berikan akan terus maksimal,” tambah Ronny

Sebagai informasi, malam penganugerahan “Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards 2022” diadakan oleh Media Urbancity yang mencakup E-Magazine dan News Protal Property & Lifestyle.  Dalam acara yang mengusung tema “Pemantik Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi”, terdapat 47 industri properti dan subsektor terkait mendapatkan penghargaan Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards.

Keempat puluh tujuh penerima penghargaan tersebut terbagi dalam 12 kategori, mencakup Perusahaan Listed dan Nonlisted. Kemudian, kategori Kawasan Kota Mandiri, Landed Houses, Proyek Superblock, Building Material, Perusahaan Konsultan serta Kategori Lembaga Pembiayaan (Bank & Non-Bank), Lembaga Pemerintahan dan Asosiasi/ Organisasi serta kategori Tokoh / Personal yang berkontrubusi besar bagi pengembangan industri properti di Indonesia.

Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha Kementrian Koperasi dan UKM, Edhi Kusdiyarwoko mengatakan, Kolaborasi antar Industri merupakan salah-satu menjadi jalan keluar untuk menghindari krisis global dimana semua negara mengalami dampaknya termasuk Indonesia.

Dia mengungkapkan, Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik. Untuk itu pihaknya mengajak industry properti untuk bermitra dengan UKM.

“Saya mengajak industry property untuk dapat melakukan kemitraan dengan UKM dalam ratai pasoknya, untuk bersama membangkitkan ekonomi nasional,” ujar Edhi dalam sambutanya.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—BP Tapera optimis  mampu mencapai target penyaluran dana Fasilitias Likuiditas  Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada kuartal ke-3 Tahun 2022. Tercatat dari monitoring penyaluran dana FLPP per 14 September 2022, untuk target kuartal ketiga sebesar 153.540 unit senilai Rp15,64 Triliun, BP Tapera telah mampu mencapai realisasi unit sebanyak 141.547 unit senilai Rp15,73 Triliun. “Kami mampu melebihi target dengan pencapaian sebesar 100,57% dari sisi Rupiah sedangkan dari sisi unit telah mencapai 92,19%. Kami optimis, akhir September ini target unit segera tercapai,” ungkap Komisioner BP Tapera Adi Setianto optimis.

Tahun 2022 ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 200 ribu unit senilai Rp23 Triliun. Tahun 2023, BP Tapera kembali ditargetkan untuk menyalurkan dana FLPP meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 220 ribu unit senilai Rp25,18 Triliun terdiri dari DIPA sebesar Rp19,48 Triliun dan Proyeksi Dana Bergulir sebesar Rp5,7 Triliun.

“Dengan penambahan anggaran dan kuota FLPP tahun 2023, kami tetap optimis bisa menyalurkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Penambahan ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah layak huni dan terjangkau yang pada akhirnya mampu mengurangi backlog di Indonesia,” ujar Adi Setianto.

Lebih lanjut Adi Setianto menyampaikan apresiasi kepada Bank Penyalur dan pengembang yang telah mendukung tercapainya target yang ditetapkan. Namun Adi Setianto tetap mengingatkan agar pencapaian yang telah diraih tetap dengan mengutamakan kualitas dan ketepatan sasaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini, BTN dan BTN Syariah dalam periode yang sama telah menyalurkan sebanyak 92.232 unit, BNI sebanyak 13.671 unit, BRI telah menyalurkan sebanyak 13.026 unit, BJB sebanyak 5.708 unit dan BSI sebanyak 4.635 unit serta sisanya dari 28 bank penyalur lainnya.

Realisasi capaian dalam periode yang sama ini, dibangun oleh 6.152 pengembang dengan total 9.239 perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 386 kabupaten/kota.

Penerima manfaat FLPP ini didominasi pekerja swasta sebesar 93,64%, diikuti oleh PNS sebesar 3,87% dan TNI POLRI sebanyak 2,49%. Kelompok usia 26 – 30 tahun masuk dalam kategori penerima terbanyak sebesar 33,21%, diikuti oleh usia 19 – 25 tahun sebesar 30, 80%, usia 31 – 35 tahun sebesar 17,36%.

Penghasilan tertinggi penerima manfaat FLPP ini berada di durasi Rp3 – 4 juta sebesar 36,43%, diikuti oleh penghasilan Rp4 -5 juta sebanyak 27,42%, selanjutnya penghasilan Rp5 – 6 juta sebanyak 16,04% dan di atas Rp6 juta sebanyak 7,80%.

Susun Strategi Menjelang Akhir Tahun

Untuk mencapai target tahun 2022 yang menyisakan waktu beberapa bulan lagi, BP Tapera giat melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan animo masyarakat terhadap FLPP dan pembiayaan Tapera. Kegiatan tersebut diantaranya, Pelaksanaan BP Tapera Property Expo 2022 di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat pada bulan Oktober mendatang, Developer Gathering, Evaluasi bank penyalur FLPP triwulan III di provinsi Jawa Tengah dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama 2023 dengan bank penyalur.

“Kami terus memonitoring kinerja dari 39 bank penyalur dalam rangka optimalisasi penyaluran dana FLPP tahun 2022. Capaian seluruh bank penyalur terhadap komitmen target menjadi fokus kami menjelang akhir tahun dan mempersiapkan pembahasan dan strategi dengan internal dan eksternal BP Tapera untuk menghadapi tahun 2023,” ungkap Adi mengakhiri.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—PT Agung Podomoro Lank Tbk. (APLN) tengah fokus berkontribusi dalam menopang pemulihan ekonomi Indonesia dengan menggencarkan pengembangan proyek-proyek properti terbaru, khususnya residensial.

Marketing Director PT Agung Podomoro Land Tbk Agung Wirajaya meyakini sektor properti memiliki daya tahan yang kuat melewati berbagai situasi ekonomi. Sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

“Kita berharap adanya kebangkitan daya beli masyarakat terhadap properti sehingga sektor properti juga dapat pulih menjadi lebih kuat.  Agung Podomoro berkomitmen untuk terus berkontribusi nyata lewat percepatan progres pembangunan proyek properti kami di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Agung

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dilakukan Bank Indonesia, sektor properti di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Dalam survei tersebut, tercatat pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan I/2022 tumbuh 1,87 persen year on year (yoy).  Sebagai salah satu pengembang dengan konsistensi pembangunan residensial selama 53 tahun, APLN membuktikan daya tahan pasar properti dengan menghadirkan berbagai proyek properti terbaru di tengah situasi krisis guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap inisiatif Agung Podomoro dalam membangkitkan industri properti ini dapat mendorong pemulihan perekonomian nasional sehingga pulih lebih cepat,” jelasnya.

Saat ini, masyarakat tak hanya menginginkan properti dengan fasilitas hunian berkualitas dan premiun, tetapi juga memastikan aksesibilitas dan infrastruktur proyek properti yang mudah dan terjamin.  Untuk itu, APLN membangun Kota Podomoro Tenjo dengan proyek Grand Transit Oriented Development (TOD) yang terkoneksi dengan transportasi publik yaitu kereta commuter line Jabodetabek yaitu Stasiun Tigaraksa dan Tenjo.  “Insentif pemerintah yang memberikan relaksasi juga patut diapresiasi dan didukung terus, kami melihat bahwa program ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat dan pelaku industri properti,” ungkapnya.

Di samping itu, seiring meningkatkan permintaan rumah tapak di Ibu Kota, Agung Podomoro meluncurkan Bukit Podomoro Jakarta sebagai kawasan properti berkualitas selain Podomoro City Deli Medan, Podomoro Golf View, Pakubuwono Spring, Podomoro Golf view, Podomoro Park Bandung, dan Grand Taruma Karawang.

Sebagai informasi, Agung menjelaskan kinerja perusahaan tercatat dari penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,20 triliun pada semester 1/2022. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif yakni 5,23 persen per semester 1/2022, perusahaan meyakini prospek industri properti akan makin cerah.  Pada semester I/2022, APLN membukukan pengakuan penjualan sebesar Rp1,55 triliun, naik 48 persen dari Rp1,05 triliun pada periode sama sebelumnya.

SUMBER: BISNIS.COM

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat  (Himperra) akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  tahun 2022 di The Westin Resort, Nusa Dua Bali International Convention Center, pada hari Kamis-Sabtu, 8 – 10 September 2022. Menurut rencana Rakernas Himperra 2022 akan dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan diikuti 300 peserta yang merupakan pengurus dan anggota Himperra dari seluruh Indonesia.

Rakernas merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra dengan agenda utama melakukan evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait bidang permuahan permukiman, lalu  membahasnya dan mencari solusi untuk kemajuan bersama.

Rakernas Himperra tahun 2022 dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan peringatan hari ulang tahun ke-4 Himperra yang jatuh tanggal 25 Agustus, bersamaan dengan peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas).

Rakernas Himperra 2022 mengusung tema “Rise Together Grow Stronger, Bangkit Bersama Himperra Tumbuh Lebih Kuat”. Ketua Umum DPP Himperra, Endang Kawidjaja menegaskan tema ini diusung sebagai wujud penyemangat, tekad,  dan komitmen Himperra kepada seluruh anggota untuk bangkit pasca pandemic covid-19 dan tumbuh bersama-sama yang jauh lebih kuat dari sebelum pandemi.

Diantara sekian banyak agenda organisasi Himperra pada ajang Rakernas di Bali tersebut, salah satunya  adalah  akan melakukan launching SEKOLAH PROPERTY HIMPERRA. Hal itu sebagai wujud kepedulian Himperra pada kelangsungan program perumahan nasioanal sekaligus sebagai ajang pembekalan & pendidikan buat para pengembang nasional di masa depan.

“Bentuk awal pengajaran di Sekolah Property Himperra adalah berupa short course yang akan dilaksanakan dibeberapa kota di Indonesia. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan anggota-anggota Himperra di daerah. Sedangkan tenaga pengajarnya sudah tentu pelaku bisnis properti yang sudah berpengalaman lama di lapangan. Track record mereka sudah teruji. Jadi Sekolah Property Himperra ini tidak sebatas teori,” terang Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas Ari Tri Priyono, kepada sejumlah awak media, Senin (5/9) di kantor DPP Himperra.

Isu-Isu Utama Rakernas

Pada kesempatan yang sama Endang mengatakan bahwa hal utama yang akan menjadi bahasan dalam Rakernas Himperra di Bali adalah soal isu-isu pembiayaan rumah subsidi serta perizinan, khususnya terkait dengan turunan UU Cipta Kerja serta aturan soal peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Rakernas Himperra akan memberikan sejumlah usulan yang positif dan konstruktif. Bentuknya nanti berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Misalnya dalam hal perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kami ingin tetap ada PP yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex spesialis) dari rumah subsidi. Jika tidak maka MBR akan “terzolimi”,” tambahnya.

Himperra lanjut Endang, juga akan menyikapi berbagai hal terkait penyesuain harga rumah subsidi, dimana saat ini harga bahan bakunya sudah  naik cukup lama. Demikian juga soal keluhan terkait peta LSD yang telah ditetapkan pemerintah dan ternyata tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang terutama yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Permukiman Perkotaan.

“Intinya usulan dari anggota Himperra seluruh Indonesia terkait regulasi dan hal teknis akan kita rumuskan menjadi masukan dan rekomendasi yang positif dan konstruktif kepada pemerintah agar pengembang anggota Himperra tetap dapat berinovasi dan berkontribusi kian nyata bagi pembangunan bangsa dan negara sesuai kompetensi masing-masing,” tegasnya.

Anggota Hampir 3000 Perusahaan

Himperra lanjut Ari merasa bersyukur, di usianya yang ke-4 anggota Himperra tumbuh pesat hingga mencapai hampir 3000 pengembang, dan telah membangun lebih dari 500 ribu unit rumah untuk rakyat.

“Selama pandemi Himperra terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan sejuta rumah untuk rakyat,” tegasnya.

Pasca pendemi, lanjutnya, karena ekosistem bisnis global telah berubah, termasuk ekosistem bisnis perumahan nasional maka segalanya perlu dipersiapkan dan ditata Ulang. Persoalan-persoalan  perumahan nasional  kita akan kupas tuntas dan dicarikan solusi-solusinya di Rakernas Himperra nanti agar program sejuta rumah bisa berjalan dengan baik dan tercapai targetnya.

Rakernas di Bali nanti juga menjadi ajang konsolidasi internal Himperra untuk menyongsong hari baru perumahan nasional pasca pendemic.  “Saat Rakernas nanti akan dihadiri perwakilan  seluruh pengurus DPD di 34 provinsi. Dihadiri tak kurang dari 300 peserta,” katanya.

Disamping menjadi ajang konsolidasi anggota, Rakernas kali ini juga sebagai sambutan dari ajakan pemerintah untuk mulai menghidupkan dan meramaikan Bali, provinsi wisata nasional sekaligus barometer perekonomian nasional kita.  Itulah alasannya kenapa di Rakernas ini mengikut-sertakan beragam pengusaha UMKM Bali untuk membuka stand.

Menurut Ari, dalam Rakernas nanti Himperra juga akan memberikan penghargaan-penghargaan tertinggi kepada Lembaga-lembaga dan pribadi-pribadi yang menjadi tokoh kunci suksesnya program pemerintah Sejuta Rumah Untuk Rakyat.

“Perayaan Milad ke-4 Himperra insyaallah akan menjadi penutup rangkaian Rakernas kita di Bali. Di atas kapal pesiar Penisi, kita sama-sama akan menyongsong hari cerah perumahan nasioanal kita bersama Himperra,” ungkapnya.

Seminar Nasional

Andi Anzhar, Ketua Dewan Pengarah Rakernas Himperra,  menjelaskan bahwa rangkaian Rakernas Himperra akan diawali dengan kegiatan Resepsi Selamat Datang (welcome dinner) bagi anggota Himperra seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut rencananya dihadiri juga oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, khususnya pemprov Bali, sebagai tuan rumah.

“Pembukaan Rakernas akan dibuka secara resmi oleh Bapak Menteri PUPR, dihadiri Para Direktur Jendral di kementerian terkait, Gubernur Bali, unsur-unsur perangkat pemerintah pusat dan daerah, serta perbankan khususnya Direksi Bank BTN, selaku sponsor utama Rakernas,” urai Andi.

Selain melaksanakan rapat-rapat internal organisasi, Rakernas juga melaksanakan kegiatan seminar nasional dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten. Berbagai kondisi dan tantangan pengembangan sektor perumahan yang terjadi dua tahun terakhir terkait tema utama Rakernas akan dibahas tuntas.

“Seminar nasional ini akan mengupas problema pengembangan kawasan perumahan dari aspek-aspek regulasi dan teknis. Narasumbernya adalah pejabat kompeten dari kementerian PUPR, ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri dan BTN dari unsur perbankan,” ujar Andi.

Sedangkan forum internal selain persidangan-persidangan organiasi Himperra terkait penyempurnaan aturan organisasi, akan ada juga peluncuran produk pembiayaan baru yang dilaksanakan oleh Bank BTN.

Seluruh rangkaian acara Rakernas di Bali ini merupakan bagian dari tekad dan cita-cita Himperra untuk terus menghasilkan sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang pembangunan perumahan selaras dengan tema Rakernas “Rise Together Grow Stronger, Bangkit Bersama Himperra Tumbuh Lebih Kuat”.