Aktual

SURABAYA,KORIDOR.ONLINE— PT Intiwhiz International (Intiwhiz), anak usaha Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intland) memperkuat lini bisnis perhotelan lewat pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Jumat, (5/5/2023) di kota Surabaya. Ekspansi pengembangan ini menjadi langkah strategis Perseroan dalam meningkatkan mutu layanan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas penginapan yang nyaman dan berkualitas di kota Surabaya.

Peresmian pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden Direktur Intiland Utama Gondokusumo. Kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita secara bersama-sama dengan Komisaris Utama Intiland Sinarto Dharmawan, Wakil Presiden Direktur Intiland yang sekaligus Presiden Direktur PT Intiwhiz International Moedjianto S. Tjahjono, Direktur Properti Intiland untuk Surabaya Simon Joseph Wirawan, dan General Manager Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya Dody Wijayanto.

Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya merupakan hotel bintang lima pertama yang dikembangkan oleh Intiwhiz. Langkah ekspansi ini melengkapi portofolio jaringan hotel yang selama ini dimiliki oleh Intiwhiz, mulai dari hotel bintang satu hingga hotel bintang lima.

Moedjianto S Tjahjono menjelaskan pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya menjadi langkah penting bagi pengembangan bisnis Perseroan di industri perhotelan nasional. Ekspansi ini akan semakin melengkapi portofolio dari hotel-hotel yang dimiliki dan dikelola oleh Intiwhiz seperti jaringan Whiz Capsule, Whiz Hotel, Whiz Prime Hotel, hingga Grand Whiz Hotel.

Moedjianto mengaku bangga dapat menghadirkan hotel bintang lima perdana di kota Surabaya. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 24 hotel yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia dan Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya menjadi hotel ke-25 dari jaringan hotel Intiwhiz.

“Lokasinya sangat strategis dekat dengan pusat bisnis dan hiburan di kawasan Surabaya barat dan  hotel ini mengedepankan produk dan pelayanan berkualitas premium. Saya yakin Whiz Luxe Hotel Spazio akan menjadi hotel pilihan utama untuk tujuan bisnis maupun liburan di kota Surabaya,” kata dia.

Sementara Simon Joseph Wirawan mengatakan Whiz Luxe Hotel Spazio berada di lantai atas Spazio Tower, salah satu proyek pengembangan mixed-use & high-rise dari Intiland. Pengembangan hotel baru ini selain menjadi salah satu upaya Intiland dalam memperkuat sumber pendapatan usaha dari segmen pengembangan investasi properti juga untuk meningkatkan nilai dari portofolio aset-aset gedung yang dimiliki Perseroan, khususnya di kota Surabaya.

“Kehadiran Whiz Luxe Hotel Spazio ini akan melengkapi konsep pengembangan komersial terpadu di kawasan Graha Famili. Proyek pengembangan terpadu ini dirancang sebagai sebuah kawasan yang menyediakan beragam fungsi mulai dari hunian dan komersial modern yang lengkap serta didukung fasilitas perkantoran, komersial, perbelanjaan, rekreasi, dan pusat kuliner, seperti restoran dan kafe,” ujar Simon Joseph Wirawan.

Sektor Properti Mulai Membaik

Manajemen perseroan menilai pembukaan Whiz Luxe Hotel Spazio merupakan sebuah keputusan yang tepat. Hal tersebut seiring dengan momentum membaiknya sektor bisnis, pariwisata dan perhotelan pasca masa pandemi Covid 19 yang berlangsung hampir tiga tahun.

“Sektor pariwisata dan perhotelan terus menunjukan tren positif. Tingkat hunian hotel-hotel kami bahkan sudah lebih baik dibandingkan tahun 2019. Saat ini menjadi momentum terbaik untuk kembali memperkuat jaringan bisnis perhotelan yang kami miliki serta untuk memenuhi beragam kebutuhan akomodasi masyarakat yang hendak berbisnis maupun berwisata lewat pengalaman menginap yang berkesan di Surabaya,” ujar Moedjianto lebih lanjut.

Whiz Luxe Hotel Spazio menyediakan sebanyak 143 kamar berbagai tipe dengan konsep modern elegan. Selain menawarkan kenyamanan lebih, semua kamar dilengkapi dengan jendela lebar floor-to-ceiling yang memberikan penerangan alami ke dalam kamar sekaligus menyuguhkan panorama kota Pahlawan yang indah.

Menyasar segmen pasar yang berbeda dengan jaringan hotel-hotel Intiwhiz lainnya, Whiz Luxe Hotel Spazio menawarkan keunggulan dari sisi kualitas produk dan layanan. Whiz Luxe Hotel Spazio menyuguhkan ornamen warna hitam dan emas dengan konsep modern elegan. Kenyamanan dan kepuasan tamu menjadi prioritas utama yang dipertahankan. Para tamu Whiz Luxe Hotel Spazio dapat menikmati berbagai fasilitas seperti restoran, lounge, pool bar, spa dan sauna, fitness center serta infinity swimming pool.

General Manager Whiz Luxe Hotel Spazio Dodi Wijayanto optimistik hotel ini akan menjadi salah satu pilihan favorit bagi para pebisnis dan wisatawan yang memerlukan penginapan di kota Surabaya. Selain berada di lokasi yang stategis dan ideal, Whiz Luxe Hotel Spazio memiliki desain yang modern, elegan serta serta memberikan pengalaman kuliner dan layanan yang luar biasa bagi para tamu yang menginap.

“Sebagai hotel bisnis yang juga membidik pasar MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), kami menyediakan empat ruang meeting dan satu ballroom dengan kapasitas hingga 700 orang untuk standing event. Ballroom kami dilengkapi dengan indoor videotron dan perlengkapan audio visual berteknologi terkini,” ujarnya lebih lanjut

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE –Sudah 3,5 tahun pengembang menanti kenaikan harga rumah bersubsidi, namun kabar baik itu tak kunjung tiba. Pengembang rumah bersubsidi yang berada di daerah yang 99% adalah usaha kecil dan menengah (UMK) pun kini mulai hampir kehabisan nafas. Tinggal menunggu kolaps.

Pengembang rumah subsidi di seluruh Indoneia saat ini berharap-harap cemas menunggu janji pemerintah terkait kenaikan harga rumah subsidi yang sejak 2019 tidak pernah disesuaikan. Padahal, inflasi dalam 3,5 tahun terakhir sudah naik dua digit,serta harga bahan bangunan yang terus meroket.

“Kami pengembang-pengembang UMK dari seluruh Indonesia yang selama ini membantu pemerintah untuk membangun rumah subsidi mendesak pemerintah segera menetapkan kenaikan harga rumah bersubsidi. Kalau bisa April ini juga sudah naik,” tegas Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Utara, Andi Atmoko Panggabean kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama Keluarga Besar REI di Jakarta, , Rabu (12/4).

Menurutnya, mayoritas pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia saat ini sudah megap-megap kehabisan nafas. Jika harga tidak segera naik maka dipastikan akan menganggu ketahanan cashflow pengembang yang tetap berjuang bertahan selama 3,5 tahun termasuk di masa pandemi Covid-19.

Dalam situasi sulit itu, ujarnya, pengembang terus berupaya membangun meski dengan margin yang tipis. Hanya demi niat mempertahankan usaha dan membantu pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Faktanya setiap tahun ada inflasi dan kenaikan harga material. Di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) setiap tahun rencana anggaran belanja (RAB) untuk berbagai proyek konstruksi dan infrastruktur di kementerian tersebut yang notabene dibiayai APBN itu selalu mengalami kenaikan. Lho, pengembang rumah subsidi ini juga di bawah koordinasi PUPR. Tapi kok beda perlakuan?,” tanya Moko, demikian dia akrab disapa.

Dia menambahkan, material dasar yang dipakai kontraktor proyek pemerintah dengan developer hampir sama seperti besi, semen, dan lain-lain. Tetapi anehnya, harga rumah subsidi justru dibuat tidak naik, padahal pengembang membiayai pembangunan dengan modal sendiri, dan bukan dibiayai negara

“Sungguh kami merasa diperlakukan tidak adil. Kami pengembang di daerah ini kadang merasa kok seperti anak tiri di Kementerian PUPR,” tegasnya.

Dia juga mengkritik pemerintah yang justru mendahulukan insentif fiskal untuk mobil listrik baru. Padahal, mobil bukan kebutuhan dasar seperti halnya rumah. Moko berharap pemerintah tidak buta dan tuli untuk merespon berbagai persoalan perumahan rakyat.

Pengaruhi Pasokan

Hal senada diungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini. Menurutnya, tanggungjawab menyediakan rumah bagi MBR adalah beban tugas negara dalam hal ini Kementerian PUPR. Amanat konstitusi itu jangan pernah dilupakan pemerintah. Sementara pengembang hanya membantu tugas tersebut.

“Patut juga dipertimbangkan bahwa sektor properti ini berkaitan dengan 174 industri ikutan di sektor riil. Kalau sekto ini stagnan, maka ekonomi terganggu. Sekarang banyak pengembang wait and see dan di bawah dilema karena menunggu harga naik dan itu pasti akan memengaruhi pasokan dan realisasi rumah MBR di tahun ini,” sebutnya.

Di sisi lain, pengembang rumah subsidi di seluruh Indonesia juga memiliki karyawan dan tukang yang harus tetap memiliki pekerjaan yang jumlahnya mencapai ratusan ribuan bahkan jutaan orang. Ahyat meminta pemerintah mempertimbangkan hal ini dengan adil dan realistis.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten Roni H. Adali menilai alasan harmonisasi yang selalu disampaikan pemerintah berkaitan dengan keputusan kenaikan harga rumah subsidi tidak realistis. Kalau ada niat baik, seharusnya 1-2 minggu harmonisasi sudah selesai, karena masalah ini tidak serumit membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

“Seharusnya pemerintah ada target waktu kapan ini selesai. Jadi tidak menunggu tanpa kejelasan seperti sekarang. Pengembang juga tidak merasa terus di PHP-in. Kami di perusahaan saja ada timeline pekerjaan, ini kok pemerintah tidak ada,” tegasnya.

Roni berharap pemerintah menghilangkan semua ego sektoral terkait permasalahan yang dihadapi pengembang rumah subsidi ini. Upaya itu untuk menjaga pasokan rumah rakyat tetap terpenuhi, termasuk dengan dukungan skim pembiayaan guna membantu keterjangkauan masyarakat. (**)

 

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Pengembang perumahan bersubsidi terus mempertanyakan janji pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga rumah bersubsidi yang sejak tahun 2019 tidak mengalami kenaikan. Sementara inflasi terus terjadi akibat kenaikan biaya produksi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Paulus Totok Lusida menyebutkan mayoritas pengembang perumahan bersubsidi adalah pengusaha kecil dan menengah dan kondisi usaha mereka saat ini sangat berat dengan belum ditetapkannya harga baru rumah subsidi.

“Harmonisasi rancangan PMK kenaikan harga jual rumah subsidi ini kan sudah lebih dari tiga bulan jalan. Harga ngga berubah. Kondisinya dirasakan sudah sangat berat.  Teman-teman ini hanya ingin ada kepastikan kapan kebijakan kenaikan harga jual baru bisa terbit.Biar usaha mereka bisa  jalan lagi,” kata Totok pada acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar REI, di Jakarta, Rabu, 12 April 2023.

Kondisi saat ini, banyak pengembang rumah subsidi yang megap-megap karena margin keuntungan yang tipis, masih harus dipergunakan untuk membayar pajak, bunga, gaji karyawan, dan lain-lain. Ujung-ujungnya, sebagian pengembang rumah subsidi memilih vakum, sebagian lagi bahkan dinyatakan gulung tikar.

Permintaan senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Utara, Andi Atmoko Panggabean. Menanggapi harmonisasi atas rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kenaikan harga jual rumah subsidi yang dirasa berlarut-larut, Andi Atmoko mengatakan Pemerintah seperti memberi janji palsu.

“Masalah harmonisasi sudah dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lebih dari tiga bulan lalu, tetapi mengapa hingga saat ini belum juga tuntas? Yang kami inginkan cuma kepastikan kapan kebijakan kenaikan harga jual rumah subsidi bisa diterbitkan,” kata Moko, demikian dia akrab disapa.

Ia meminta pemerintah membuka mata melihat kondisi ini. Pemerintah jangan abai terhadap permintaan kenaikan harga rumah subsidi yang disuarakan pengembang MBR. Moko demikian biasa disapa bahkan menyinggung kebijakan Pemerintah yang justru memberi subsidi yang signifikan bagi kendaraan listrik.

“Kami sangat kecewa kepada Pemerintah yang memberikan subsidi untuk konsumen kendaraan listrik. Padahal kendaraan listrik bukan kebutuhan primer,” tukasnya.

Dia menegaskan, perumahan adalah tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Selain perumahan, Kementerian PUPR juga bertanggung jawab menangani infrastruktur dan pekerjaan umum lain.

Moko pun mempertanyakan rencana anggaran biaya (RAB) untuk pekerjaan konstruksi lain, seperti gedung bertingkat, infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain—yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR—yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun.

“Di sisi lain, harga jual rumah subsidi yang notabene berada di satu kementerian yang sama, tidak mendapat perlakuan yang sama. Kami pengembang merasa dianaktirikan oleh Kementerian PUPR. Padahal Kementerian PUPR merupakan tempat kita bernaung,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD REI Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini mengatakan bahwa properti dan perumahan merupakan industri padat modal dan padat karya. Oleh karena itu, dia khawatir akan terjadi perlambatan penyediaan rumah subsidi bagi MBR, jika Pemerintah masih terus menunda kenaikan harga.

“Kami khawatir di daerah bakal terjadi stagnansi pembangunan hunian subsidi. Semula, kami mengusulkan besaran kenaikan harga rumah sebesar 7%. Tapi, informasinya besaran kenaikannya sekitar 5%, itu pun kami bisa terima, asalkan kenaikannya segera ditetapkan,” ujar Ahyat Sarbini.

Ketua DPD REI Banten Roni Hardiriyanto Adali meminta pemerintah jangan memberi harapan palsu dan harus menetapkan target waktu yang jelas bagi penyesuaian harga rumah bersubsidi.

“Saat ini margin profit pengembang rumah subsidi berkisar 10% – 15%, padahal sebelumnya bisa mencapai 20% – 25%. Jika margin turun di bawah 10%, maka bisa dipastikan pengembang tak akan mampu membangun rumah subsidi,” pungkas Roni

 

DEPOK, KORIDOR.ONLINE—PT Depok Cipta Sejati (Cempaka Group) pengembang Apartemen Green Lake View Depok (GLV Depok) bersama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)  menjalin kerja sama dalam rangka penyedian hunian bagi mahasiswa, staf dan tenaga pengajar UIII.

Kesepakatan kerjasama tersebut  terang Tonny Sitohang, PIC Direksi Cempaka Group, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama  antara dua pihak. Diantara kesepakatan itu adalah bahwa, pihak pengembang menyediakan unit hunian bagi mahasiswa, dosen dan staff baik untuk sewa dan beli dengan harga khusus.

Pengembang juga menyediakan fasilitas pembelian baik secara tunai atau lewat kredit pemilikan apartemen (KPA) untuk pembelian unit di tower Alamanda dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), untuk hunian tapak/cluster yang dibangun pengembang. Fasilitas pembelian tersebut bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

“Intinya kerja sama yang kami jalin adalah penyedian hunian untuk civitas akademi UIII dengan harga super spesial. Untuk GLV Depok harga di bawah Rp 300 juta dan sewa per bulan Rp 2 juta. Selain itu kami juga menyediakan fasilitas pendukung, penyediaan shuttle bus gratis 5 kali sehari dari GLV Depok ke kampus UIII pulang pergi. Penghuni juga gratis memanfatkan fasilitas GLV Water Park,” terang Tonny, disela-sela sosialisasi dan acara berbuka bersama pihak UIII, di Depok (6/4).

Didasari oleh tingginya kebutuhan akan hunian yang ideal bagi Mahasiswa UIII yang bakal bertambah 500 orang setiap tahun untuk jenjang S2 dan S3. Apalagi tahun depan, 2024/2025, UIII juga bakal membukan program  pendidikan S1. Maka GLV Depok yang ditempuh dalam waktu 8 menit ke kampus UIII, siap menjadi salah satu alternatif tempat hunian bagi mahasiswa, dosen dan staff UIII.

“Ke depan, sesuai dengan rencana UIII, jumlah mahasiswanya akan terus bertambah lebih kurang 500 mahasiswa per tahun.  Kebutuhan akan hunian yang ideal dan dilengkapi dengan fasilitas yang modern kian bertambah. Nah, GLV Depok dan hunian tapak dalam bentuk cluster yang kami bangun hadir dengan konsep yang sangat menarik dan diharapkan mampu mendukung segala aktifitas kampus,” tambah Tonni,

Sementara itu Director of Business Development UIII, Prof. Amsal Bakhtiar, mengungkapkan penghargaannya atas kepedulian pengembang terhadap kebutuhan hunian di lingkungan UIII.

“Tidak terbantahkan, kebutuhan akan hunian yang benar-benar ideal bagi civitas akademi masih sangat besar. Saat ini ada mahasiswa dari 20 negara dan ke depannya akan terus bertambah. Karenanya kerjasama dan kehadiran GLV Depok bisa menjadi alternatif. Apalagi didukung dengan konsep layanan syariah dan suasana lingkungan yang sangat tenang,  tentu sangat bermanfaat bagi mahasiswa” katanya.

Ia juga menambahkan, pihak kampus mengucapkan terima kasih kepada pengembang atas dukungan dan peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan Kampus UIII selama ini.

“Kami berharap kerjasama ini bisa dijalankan dengan baik, dan juga berkelanjutan sehingga apartemen GLV Depok ke depannya terus dapat berkontribusi untuk pendidikan, terutama di lingkungan UIII,” imbuhnya.

Group Cempaka Dukung Ekosistem Kampus

Tonny menambahkan, dengan biaya tinggal atau investasi yang relatif hampir sama dengan tinggal di kost-kostan konvensional, maka tinggal di GLV Depok akan berdampak lebih positif karena dikelilingi lingkungan yang lebih produktif dan juga dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas tematik.

Sebagai informasi, Apartemen GLV Depok dikembangkan di atas lahan seluas 17 hektare. Dinamakan Lake View karena memiliki pemandangan ke arah danau Situ Rawa Kalong seluas 9 ha. Apartemen GLV Depok adalah salah satu proyek hunian vertikal dari  Cempaka Group.

“Satu tower sudah siap huni dari rencana 4 tower. Sisanya, 3 tower lagi tinggal  bangun saja, karena IMB-nya sudah kita miliki. Saat ini selain memasarkan apartemen, kami juga sedang  memasarkan hunian rumah 2 lantai dengan harga mulai Rp 900 jutaan,” tambah Tonny.

Cempaka Group adalah pionir pengembang hunian jangkung pertama di Kota Depok. Group perusahaan yang dinahkodai oleh CEO, Dipl. Ing. Teddy Budianto itu sukses mengebrak pasar apartemen kelas menengah di Depok. Salah satu karya Cempaka Group  di Depok adalah Margonda Resident di Jalan Margonda Raya, Depok. Sebuah komplek hunian superblok pertama di Depok dengan D’ Mall, hotel Santika, dan kawasan pertokoan yang terkenal di kawasan Depok.

Cianjur,JPI— Masyarakat Peduli Perumahan Dan Permukiman Indonesia (MP3i) Jawa Barat, Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI), Water is Life (WIL), perusahaan penjernih air dan Fortress, Perusahaan Distributor Pintu, melakukan kegiatan bersama berupa Pemberian bantuan filter air, buka puasa dan santunan yatim piatu untuk masyarakat korban gempa Cianjur. Kegiatan bersama para pelaku usaha itu dipusatkan di Desa Sukamulya, Cugenang, Cianjur, Kamis,30/3.

Kokom Komariah, Camat Cugenang yang hadir pada kesempatan itu dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang tetap memiliki kepedulian tinggi dalam upaya meringankan beban korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.

Dalam kondisi seperti ini lanjutnya, peran pelaku usaha yang bersama-sama bersinergi membantu pemerintah dapat meringankan dan mempercepat pemulihan kondisi korban terdampak bencana

“Kami senang dengan kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini. Kita bisa melihat sendiri masih banyak masyarakat yang harus dibantu karena masih tinggal di hunian sementara. Bantuan yang diberikan hari ini tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih,” ujar Kokom

Risma Gandhi, mewakili MP3i dan SRIDEPPI menjelaskan bahwa pemberian bantuan ini merupakan kegiatan kedua, dimana pihaknya selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, untuk bersama-sama bersinergi membantu korban bencana.

Lebih lanjut, Risma berharap bahwa memberikan bantuan kepada korban bencana  ini bisa menjadikan inspirasi bagi institusi lain untuk melakukan hal yang serupa, sehingga bantuan yang diberikan fungsional dan lebih tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

“Terima kasih kepada WIL yang sudah memberikan bantuan filter penjernih air yang tentu sangat dibutuhkan masyarakat. Demikian juga dengan Fortress, mitra kami, produknya sangat dibutuhkan. Dan mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman lain yang tergerak hatinya,” imbuh Risma.

Sebelum pelaksanaan acara buka puasa bersama, pada kesempatan yang sama dilakukan acara tausiah serta pembagia santunan untuk yatim piatu korban bencana gempa bumi Cianjur. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh CEO Water is Life dari Australia,  Kristanto, pimpinan dan perwakilan Fortress dan anggota MP3i Jawa Barat,serta pengurus dan anggota SRIDEPPI. Disamping tentunya masyarakat terdampak dan perwakilan pemerintah daerah.

 

 

 

 

SURABAYA, KORIDOR.ONLINE – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengatakan, permasalahan pengelolaan rumah susun di Jawa Timur perlu segera mendapatkan perhatian khusus seluruh pemangku kepentingan rumah susun. Pasalnya, banyak persoalan yang saat ini sedang mencuat.

Beberapa persoalan rumah susun yang mengemuka antara lain: masalah pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), keterlambatan serah terima unit, penyesuaian tarif iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), dan pemutusan fasilitas dasar (listrik dan air bersih).

Disinyalir persoalan-persoalan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman sebagian stakeholders rumah susun atas aturan atau regulasi dengan ada. Karena itu, dipandangan perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap regulasi rumah susun, khusus di Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan Adjit saat meresmikan kantor Sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) P3RSI Jawa Timur (Jatim), beberapa waktu lalu, di Intiland Tower, Surabaya.

BACA JUGA: BP Tapera Genjot Program Pembiayaan Perumahan Untuk PNS Muda

Peresmian Kantor Sekretarian PDP P3RSI Jatim yang berada di Intiland Tower unit 326, Surabaya ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta, Ketua DPD P3RSI Jatim, Ariyanto Hermawan dan Ketua DPD REI Jatim, Soesilo Efendi. Secara daring juga dihadiri Pimpinan Intiland Group Theresia Rustandi, Mantan Ketua DPP REI Setyo Maharso, dan penasihat P3RSI Mualim Wijoyo.

Menurut Adjit, dengan adanya kantor Sekretarian baru (DPD P3RSI Jatim) ini diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan rusun susun di Jawa Timur. Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur sedang menggodog Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rumah Susun.

“Tentunya pembuatan regulasi ini harus kita kawal dengan baik, supaya ke depan jika ada konflik atau permasalahan kita bisa ditangani dengan baik. Kami berharap Peraturan Daerah tentang Rumah Susun ini dibuat berimbang antara semua kepentingan stakaholders rumah susun di Jawa Timur,” kata Adjit.

Adjit mengatakan, polemik yang kerap terjadi dalam pengelolaan rumah susun atau apartemen di Indonesia secara umum itu hampir sama, yakni konflik mengenai pembentukan PPPSRS, transparansi, dan kenaikan tarif IPL atau service charge. Karena itu, harus ada regulasi yang jelas agar bisa berjalan baik.

BACA JUGA: Pertahankan Citra Positif, Bank DKI Raih Indonesia Public Relation Awards 2023

Untuk itu Adjit menegaskan, keberadaan kantor sekretariat DPD P3RSI Jatim ini adalah untuk mempercepat dan mengoptimalkan kinerja serta layanan pengurusan kepada anggota juga seluruh pemangku kepentingan.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPD P3RSI Jatim, Ariyanto Hermawan mengapresiasi pihak Intiland Group yang mendukung pihaknya untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan meminjamkan unit ruang kantor di Intiland Tower Surabaya.

“Dengan adanya Kantor Sekretariat baru ini, P3RSI Jatim siap menjembatani polemik dengan cepat yang terjadi antar penguni rumah susun (apartemen) atau antara penghuni dengan pengembang,” terang Ariyanto.

Terlebih lagi, sambung Ariyanto, selama ini masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rumah susun, terutama masalah kepercayaan kepada pengurus PPPSRS. Hal lain adalah kepentingan pemilik/penghuni dengan kepentingan pengembang yang belum terjembatani dengan baik.

BACA JUGA: REI: Penundaan Harga Baru, Pengaruhi Pasokan Rumah Subsidi

Untuk memecahkan polemik itu, DPD P3RSI Jatim akan menggencarkan sosialisasi tentang regulasi kepada penghuni rusun. Dalam hal ini, DPD P3RSI Jatim akan menggandeng Pemerintah Kota Surabaya dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur, serta stakeholders lain.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Timur, Soesilo Efendy mengaku bahwa DPD REI Jatim sangat medukung dibentuknya DPD P3RSI Jatim. Apalagi bergerak cepat dengan meresmikan kantor.

Menurutnya dengan adanya kantor, maka dapat mempercepat dan mengoptimalkan kinerja dan pelayanan pengurus DPD P3RSI Jatim kepada anggota dan secara umum kepada seluruh pemangku kepentingan. ***

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Bagi PNS muda yang belum memiliki rumah bisa memanfaatkan program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam memberikan manfaat pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) dan Rumah Tapera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Semua fasilitas pembiayaan di Rumah Tapera ini, ditawarkan dengan bunga rendah, tetap sepanjang masa angsuran yaitu di 5% dengan batas penghasilan di angka Rp8 juta di luar domisili di Papua dan Papua Barat dan Rp10 juta untuk Papua dan Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Komisioner BP Tapera, Adi Setianto dalam sosialisasi melalui acara Webinar yang mengangkat tema,”Bagaimana Tabungan Pensiunan Perumahan Anda” pada hari Selasa (14/3) secara daring dan juga luring di Gedung Bapeten, Sekretariat KORPRI Pusat.  Acara tersebut merupakan kerjasama BP Tapera dengan Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI).

Lebih lanjut jelas Adi, untuk Rumah Tapera jenis KPR uang mukanya bisa 0% dengan masa angsuran hingga 30 tahun. Sedangkan untuk KBR bisa dengan masa angsuran hingga 15 tahun  dengan limit pembiayaan hingga Rp150 juta. Sedangkan untuk KRR peserta Tapera bisa memanfaatkan dengan masa tenor 5 tahun dengan pembiayaan paling tinggi hingga Rp75 juta. Untuk FLPP uang muka ringan, bebas premi asuransi, bebas PPN, selama masa angsuran hingga 20 tahun.

Untuk Tahun 2023 ini BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan Rumah Tapera sebanyak 12.072 unit senilai Rp1,5 triliun, serta untuk Rumah Tapera FLPP sebanyak 229 ribu unit senilai Rp25,18 triliun.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nasional (DPKN), Prof Dr. Zudan Arif Fakhrullah, Ketua IV Koordinator Bidang Kesejahteraan, Perumahan, dan Usaha, Marullah Matalli, Deputi Komisioner BP Tapera dan diikuti oleh 1.000 partisipan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia serta diikuti oleh ribuan viewers melalui youtube BP Tapera.

Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Bapertarum-PNS ke BP Tapera per Desember 2020 dialihkan 5,04 juta peserta PNS (terdiri dari 1,02 juta peserta pensiun ahli waris dan 4,02 juta peserta aktif) dan dana sebesar Rp11,8 triliun (terdiri dari Rp2,89 triliun dana peserta pensiun dan Rp9,18 triliun dana peserta aktif) kepada BP Tapera.

Ditegaskan oleh Komisioner BP Tapera terus berupaya keras untuk melakukan pengembalian dana pensiun tersebut. Tercatat Per 6 Maret 2023, tercatat sebanyak 3,9 juta Peserta ASN yang tercatat di Tapera, dengan status peserta aktif sebanyak 3,6 juta, dan 378 ribu peserta berstatus pensiun. Dimana 337 ribu peserta atau sebanyak 89,2% peserta pensiun telah dibayarkan dana tabungan pensiunnya. Dan sebanyak 40.797 peserta atau 10,8% belum dibayarkan dana pengembalian pensiunnya.

Untuk kendala pengembalian dana tersebut, lebih disebabkan kurangnya data pendukung untuk pelaksanaannya. Dalam kesempatan ini, Komisioner BP Tapera mengajak seluruh PNS untuk peduli dan melakukan pemutakhiran data sehingga bisa melihat saldo tabungan serta dapat memanfaatkan program Tapera.

Ketua Umum DPKN, Prof Dr. Zudan Arif Fakhrullah dalam sambutannya turut mengajak seluruh PNS untuk membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan BP Tapera sehingga lebih memudahkan dalam pengembalian dana pensiun. “Bagi PNS saya himbau untuk segera melakukan pemutakhiran data sehingga BP Tapera lebih mudah dalam  menyalurkan dana pensiun bagi PNS,” ujarnya.

Prof Dr. Zudan Arif Fakhrullah juga menghimbau anggotanya di seluruh Indonesia untuk bisa menjadikan KORPRI sebagai kanal untuk menampung inspirasi dari PNS. Selain masalah pengembalian dana pensiun, PNS juga bisa memanfaatkan program yang dikelola oleh BP Tapera dalam membantu pembiayaan perumahan bagi PNS. Undang-undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dinyatakan bahwa BP Tapera menjadi salah satu katalis percepatan penyediaan perumahan rakyat yang diharapkan mampu mendukung pemenuhan hunian bagi masyarakat.

“KOPRI Pusat mendukung penuh program BP Tapera dan siap memfasilitasi program BP Tapera dalam memberikan solusi pembiayaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muda dan ASN seluruh Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan Bank Penyalur untuk bisa merealisasikan program ini,” ungkap Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah optimis.

Selain itu dalam kesempatan yang sama Ketua IV, Koordinator Bidang Kesejahteraan, Perumahan dan Usaha KORPRI, Marullah Matalli juga menyampaikan kepada seluruh PNS yang mengikuti acara ini agar menyimak dengan baik sosialisasi yang dilakukan dan membantu melengkapi semua data yang dibutuhkan oleh BP Tapera untuk menyalurkan dana Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun data yang dibutuhkan adalah, dari pihak Pejabat Pemberi Kerja (PPK) melakukan perubahan status dari PNS menjadi “Pensiun” dan memberikan informasi Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun. Sedangkan dari pihak peserta dalam hal ini PNS yang bersangkutan harus memberikan data nomor rekening yang aktif dan di bank mana serta nomor telepon yang bisa dihubungi.

PNS Muda Bisa Manfaatkan Rumah Tapera

Bagi PNS muda, yang belum memiliki rumah bisa memanfaatkan program BP Tapera dalam memberikan manfaat pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) dan Rumah Tapera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Semua fasilitas pembiayaan di Rumah Tapera ini, ditawarkan dengan bunga rendah, tetap sepanjang masa angsuran yaitu di 5% dengan batas penghasilan di angka Rp8 juta di luar domisili di Papua dan Papua Barat dan Rp10 juta untuk Papua dan Papua Barat.

Untuk Rumah Tapera jenis KPR uang mukanya bisa 0% dengan masa angsuran hingga 30 tahun. Sedangkan untuk KBR bisa dengan masa angsuran hingga 15 tahun  dengan limit pembiayaan hingga Rp150 juta. Sedangkan untuk KRR peserta Tapera bisa memanfaatkan dengan masa tenor 5 tahun dengan pembiayaan paling tinggi hingga Rp75 juta. Untuk FLPP uang muka ringan, bebas premi asuransi, bebas PPN, selama masa angsuran hingga 20 tahun.

Untuk Tahun 2023 ini BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan Rumah Tapera sebanyak 12.072 unit senilai Rp1,5 triliun, serta untuk Rumah Tapera FLPP sebanyak 229 ribu unit senilai Rp25,18 triliun.

Hadir Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Eko Ariantoro dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Ariev Baginda Siregar sebagai Narasumber dalam webinar tersebut dengan moderator Peneliti SDM dan Teknologi Sekretariat KORPRI, Oni Bibin Bintoro.

 

JAKARTA,KORIDOR.ONLINE—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dinilai mampu menerapkan Good Governance dan Clean Governance sebagai bentuk tanggung jawab dalam menerapkan fungsi pelayanan kepada publik. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) TA 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota III BPK, Achsanul Qosasi kepada BP Tapera yang diwakili oleh Komisioner BP Tapera, Adi Setianto pada Kamis (9/3) di Jakarta.

Dalam sambutannya, Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menyampaikan apresiasi kepada BP Tapera. “Di dalam LHP, jelas kami sampaikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan BP Tapera atas pengelola FLPP TA 2022 sudah sesuai dengan kepatuhan Undang-undang dan peraturan yang ada,” demikian disampaikan Anggota III BPK, Achsanul Qosasih. Dalam kesempatan yang sama, Anggota III BPK ini juga menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh BPK ke kantor auditi merupakan bentuk dukungan psikologis sebagai mitra transparansi dan akuntabilitas.

Merujuk kepada amanah dari Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, BP Tapera telah menjalani kegiatan pemeriksaan terkait penyaluran dana FLPP TA 2022 oleh BPK sejak 18 Agustus – 18 November 2022 atau selama 65 hari kerja.

Selama 65 hari kerja, BPK memeriksa empat hal meliputi : pengalihan dana FLPP, perencanaan dana FLPP, penyaluran dana FLPP dan monitoring serta pelaporan dana FLPP.

“Kami bersyukur atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada BP Tapera. BPK hadir sebagai mitra navigasi, menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di BP Tapera, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan,”ujar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.

Ditambahkan oleh Adi Setianto, BP Tapera menyadari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan. “Terkait rekomendasi yang disampaikan oleh BPK telah diselesaikan dengan baik, namun rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan atau perlu penyusunan kebijakan baru akan segera diselesaikan,” janji Adi Setianto menegaskan.

Sebagai informasi, BP Tapera ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada tahun 2022. BP Tapera mampu menjalankan amanah dengan pencapaian optimal 100% pada tahun 2022 sebanyak 226.000 unit senilai Rp25,15 triliun dan untuk pembiayaan Tapera sebanyak 5.380 unit senilai Rp804,82 miliar.

Tahun 2023, BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan dana FLPP sebanyak 229.000 unit senilai Rp25,18 Triliun melalui 40 Bank Penyalur terdiri dari 7 Bank Nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sedangkan untuk pembiayaan Tapera ditargetkan sebanyak 12.072 unit senilai Rp1,5 triliun melalui 22 Bank Penyalur yang terdiri dari 6 Bank Nasional dan 16 BPD.

Tercatat, per 6 Maret 2023 telah disalurkan dana FLPP sebanyak 28.948 unit rumah senilai Rp3, 23 triliun dan Tapera dengan periode yang sama sebanyak 606 unit senilai Rp91, 42 miliar.

 

Medan, Koridor.online– Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai terus ditundanya kenaikan harga rumah bersubsidi akan memengaruhi pasokan rumah kepada masyarakat pada tahun ini. Pengembang menunggu jawaban jelas dari pemerintah karena penundaan demi penundaan sudah sering terjadi. Terakhir, pemerintah menjanjikan harga baru rumah subsidi akan dilakukan pada Februari lalu.

“Memang tadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPP dan DPD REI se-Indonesia hampir semua daerah mempertanyakan masalah harga baru ini. Kapan, kok (harga baru) ditunda terus? Karena biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sementara harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ungkap Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida kepada wartawan pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) REI ke-51 di Medan, Rabu (1/3/2023).

Usulan kenaikan harga rumah subsidi ini sudah disampaikan REI sejak 2020. Sebelumnya telah disepakati kenaikan harga rumah subsidi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 7%, namun terakhir dikabarkan kenaikan harga kemungkinan hanya 5%.

Selain persoalan harga baru rumah subsidi yang terkesan terus di’PHP’-in, berbagai masalah lain juga mengemuka dalam Rakor DPP dan DPD se-Indonesia yang diadakan sebagai rangkaian perayaan HUT REI ke-51. Diantaranya aturan yang mewajibkan pengembang membangun rumah subsidi di tanah seluas 200 meter persegi. Beberapa dilaporkan pengembang dari wilayah Sulawesi. Bahkan, pemerintah daerah berdalih kalau ketentuan tersebut adalah aturan yang berlaku secara nasional.

“Ini aturan apalagi? Padahal kalau tanahnya 200 meter persegi itu tidak bebas PPN,” kata Totok.

Hal-hal seperti ini yang dinilai terus menghambat program perumahan di Indonesia. Pemerintah daerah, ujar Totok, justru membuat kreasi sendiri-sendiri yang justru semakin mempersulit perizinan termasuk di sektor perumahan. Padahal, Presiden Joko Widodo berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar jangan menghambat dan mempersulit perizinan berusaha.

REI ikut berkontribusi dalam mendorong kemudahan perizinan tersebut dengan membentuk helpdesk perizinan untuk membantu setiap pengembang di daerah yang mengalami kendala perizinan. Totok menegaskan, REI sangat serius untuk menembus kendala perizinan ini sehingga sepakat bekerjasama dengan 12 kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti dan perumahan.

Pada kesempatan itu, REI juga terus mendorong pemerintah untuk membuat terobosan kebijakan yang membuka kesempatan luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) untuk dapat membeli rumah bersubsidi dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP maupun KPR Tapera.

“Pangsa pasar perumahan itu hampir 65 persen adalah non fixed income. Bagaimana caranya agar kelompok masyarakat ini juga bisa membeli rumah melalui BP Tapera,” kata Totok.

Godok Skema Baru

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Komersial Bank BTN Hirwandi Gafar menyebutkan pihaknya juga belum menerima informasi akhir tentang harga rumah subsidi. Namun disebutkan bahwa besaran harga jual rumah subsidi sudah ditetapkan (final) dan sekarang menunggu aturan pembebasan PPN-nya.

“Kita tunggu dan bersama-sama kita terus dorong ketentuan pembebasan PPN-nya cepat keluar,” ungkapnya.

Senada dengan REI, Bank BTN juga memberi perhatian besar agar masyarakat non-fixed income dapat membeli rumah melalui KPR FLPP dan KPR Tapera yang saat ini dikelola BP Tapera. Bank BTN bersama Kementerian PUPR dan Komisioner BP Tapera kini sedang intens menggodok skema pembiayaannya.

Skema yang disiapkan antara lain KPR Rent to Own (RTO) dan KPR Staircasing Shared Ownership (SSO).

“UU Tapera menyebutkan ada peserta wajib Tapera yakni mereka yang memiliki pekerjaan tetap dan ada peserta mandiri yakni kelompok non-fixed income tadi. Kita dorong mereka untuk ikut program Tapera dan nanti dari tabungan dan iuran mereka setiap bulan bisa dinilai kemampuannya untuk mencicil KPR,” jelas Hirwandi.

Dikatakan, KPR RTO merupakan terobosan bagi masyarakat yang masih ragu-ragu untuk membeli rumah. Sembari menunggu mereka bisa menyewa dulu dan sesudah siap bisa melakukan pembelian rumah dengan fasilitas KPR.

“Misalnya untuk uang muka (down payment) KPR masih kurang, mereka sewa dulu 2-3 tahun. Setelah cukup baru dibeli,” jelas Hirwandi.

Bank BTN sudah bekerjasama dengan dua operator provider RTO yang sudah bekerjasama dengan pengembang untuk dapat menjalankan skema tersebut. Menurut Hirwandi, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Perumnas termasuk asosiasi developer termasuk REI mengenai skema tersebut.

Sementara KPR SSO akan diarahkan untuk masyarakat perkotaan yang diarahkan menyerap hunian vertikal. Produk ini menggunakan konsep share to equity. Artinya, kepemilikan hunian dibagi dua antara konsumen dengan penjual unit selama masa cicilan berlangsung.

Untuk KPR SSO ini, ada porsinya KPR dan ada porsi equity dalam hal ini BP Tapera. Ada 2 kewajiban dari debitur atau nasabah, pertama dari sisi angsuran KPR dan sewanya.

Hirwandi menyebutkan, KPR SSO ini sudah dikomunikasikan dengan PUPR untuk dibuat program subsidinya. Dimana tidak seluruhnya akan disubsidi dari awal tetapi akan dilihat dulu keterjangkauan dari masyarakat tersebut.

Sebagai contoh, jika harga jual Rp150 juta, maka Rp50 juta di KPR-kan lalu Rp100 juta dibayarkan oleh BP Tapera dengan dana FLPP. Konsumen kemudian menyewa dulu kepada BP tapera. Jadi ada 2 yakni KPR dan uang sewa.

Setelah cicilan KPR yang Rp50 juta habis selama jangka waktu 10 tahun , maka dilanjutkan mencicil KPR yang dibayarkan BP Tapera sebesar Rp100 juta. Dengan pertimbangan, dalam jangka waktu 10 tahun itu penghasilan konsumen sudah meningkat.

“Ini terobosan-terobosan untuk rumah subsidi yang sudah kami bicarakan dengan Kementerian PUPR. Tapi intinya adalah bagaimana ini terjangkau bagi masyarakat,” tegas Hirwandi.

REI merayakan puncak HUT ke-51 di Medan, Sumatera Utara. Perhelatan besar tahunan REI tersebut digelar dari tanggal 1-4 Maret, dan diisi dengan beragam kegiatan seperti bakti sosial, city tour dan Danau Toba Trip.

Sekitar 1.000 orang keluarga besar REI diperkirakan hadir meramaikan HUT REI ke-51

SELANGOR,KORIDOR.ONLINE – Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute melakukan kunjungan ke Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada Senin, 27 Februari 2023.

Kunjungan dilakukan dalam rangka meneruskan dan memperkuat kerja sama dalam bidang perumahan dan permukiman, pendidikan dan penelitian, serta pembangunan kota.

“Kedatangan ke Malaysia ini untuk beberapa hal, melakukan silaturahmi kembali, menindaklanjuti MoU antara HUD dengan UKM pada tahun 2018 yang tertunda akibat Pandemi Covid-19,” jelas Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto di Selangor, Malaysia, Senin, 27 Februari 2023.

Beberapa hal yang dibahas pada kesempatan itu antara lain:

1. Kajian bersama terkait dengan penyusunan standar SNI dan MS untuk perencanaan perumahan , kawasan permukiman dan Pembangunan Perkotaan (Properti) sehingga bisa ada kesetaraan antara RI dan Malaysia.

2. Membentuk lembaga Akreditasi bersama untuk pengembang RI dan Mys. Sehingga satu sistem dengan Malaysia.

3. Pertukaran pengetahuan melalui seminar dan lokakarya bersama

4. HUD dan UKM memfasilitasi pertukaran pemagangan mahasiswa RI dan Malaysia

5 Kerjasama proyek perumahan rakyat di RI atau Malaysia.

selain itu ada beberapa tambahan poin kerja sama, seperti terkait pembangunan dan pembiayaan syariah maupun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, dibahas pula mengenai pembentukan program pascasarjana UKM di Indonesia, terutama yang terkait dengan bidang perumahan, permukiman, dan perkotaan.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pengawas HUD Institute dan Board Member FIABCI World, Soelaeman Soemawinata menuturkan, The HUD Institute punya posisi strategis di Indonesia, di deklarasikan oleh beberapa Menteri dan sampai saat ini masih menjadi referensi bagi kebijakan perumahan dan perkotaan di Indonesia

“The HUD Institute ini kumpulan para pegiat, akademisi, birokrat, dan pensiunan di bidang perumahan dan perkotaan,” imbuh Soelaeman.

Sementara itu, Pengurusi Lembaga Pengarah UKM, Prof. Emiritus Dato’ Dr. Mohamad Abd Razak menyambut positif atas MoU kedua belah pihak yang akan menjadikan kerja sama semakin kuat.

“Proyek Bandar Nusantara atau Ibu Kota Nusantara sebagai proyek besar untuk serantauan Asia, apalagi dekat dengan wilayah Malaysia,” katanya.

Adapun menurut Ass. Prof. Ar. Dr. Ismar MS Usman dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, pembicaraan mengenai kerja sama dengan HUD sudah berlangsung seja tahun 2012.

“Sudah beberapa kali saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dengan UKM pada bidang perumahan dan perkotaan,” ucapnya.

Hadir pula pada pertemuan tersebut perwakilan dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, Prof. Ir. Dr. Rosdiadee Nordin, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Prof. Madya Dr. Siti Aminah Osman, Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat, Prof. Madya Dr. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff, Pengerusi Jabatan Seni Bina dan Alam Bina, Prof. Madya Ar. IDr. Dr. Ismar, Encik Mohd Najib Adun dari UKM, dan Adhamaski Pangeran dari HUD.