Aktual

BANDUNG, KORIDOR.ONLINE – Sejumlah pengembang dari lima asosiasi perumahan nasional memberikan masukan terhadap draf Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait batasan luas lahan dan lantai rumah tapak bersubsidi. Pertemuan berlangsung bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Bandung, Jawa Barat, Senin (2/6/2025).

Hadir dalam diskusi tersebut, antara lain Ketua Umum REI Joko Suranto, Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdullah, Ketua Umum Appernas Jaya Dr. Andriliwan Muhamad, Ketua Umum Asprumnas M. Syawali, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menurut Dr. Andriliwan Muhamad dari Appernas Jaya, pertemuan berlangsung hangat dan terbuka.

“Kami menyampaikan kondisi pasar perumahan bersubsidi saat ini serta tantangan ke depan. Kami mengusulkan agar luas rumah minimal tetap 40 m² (4 x 10 meter), dengan catatan tetap memenuhi standar kesehatan dan kelayakan,” ujarnya.

Ia menekankan, regulasi yang disusun tidak boleh merugikan konsumen maupun pengembang.

“Sekarang masih tahap pengumpulan masukan. Nanti akan ada pertemuan lanjutan bersama seluruh stakeholder,” tambahnya.

Ketua Umum REI, Joko Suranto, menyoroti pentingnya penyesuaian dengan SNI.

“Kami berharap penyusunan peraturan ini tetap merujuk pada standar nasional yang berlaku,” tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan. Ia menegaskan, keterbukaan terhadap kritik akan memperkuat penyusunan regulasi.

“Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Itu justru membuat kerja kami lebih nyaman dan transparan,” kata Maruarar.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari regulasi ini adalah mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Hal ini, menurutnya, akan memicu inovasi desain dari para pengembang sekaligus memperluas pilihan hunian bagi masyarakat.

“Ke depan, masyarakat akan punya lebih banyak pilihan rumah subsidi di kota. Bagi pengembang, ini tantangan untuk lebih kreatif, tidak sekadar jual gambar, tapi bangun rumah yang nyata dan layak huni,” tutupnya.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka suara mengenai rencana revisi batas luas tanah rumah subsidi yang dikabarkan bakal diperkecil menjadi 25 m2 dari sebelumnya 60 m2. Fahri mengakui rencana tersebut memang tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025. Namun, dia memastikan bahwa draf tersebut belum final.

“Sebenarnya itu belum diputuskan. Karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa pemerintah justru hendak memperluas batas minimal luas bangunan rumah subsidi dari minimal 36 m2 menjadi 40 m2. Usulan perluasan luas bangunan tersebut dilakukan sesuai standar Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Terlebih, kriteria rumah layak juga saat ini disandarkan pada pemenuhan standar SDGs tersebut.

“Itu SDGs-nya kita harus pakai itu. Tidak boleh dikecilin karena itu standar. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, itu kita harus pakai SDGs, tidak boleh maunya kita,” tandasnya.

Untuk diketahui, luasan rumah subsidi ramai jadi sorotan usai draft Keputusan Menteri PKP Nomor –/KPTS/M/2025 tentang atasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah ramai jadi perbincangan. Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

Usulan perubahan luas rumah subsidi itu mendapat sorotan dari Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menyebut rumusan draf tersebut bukan lahir dari usulan Satgas. Bahkan, Bonny mengaku rencana memperkecil luas lahan rumah subsidi itu belum dikoordinasikan langsung bersama Satgas.

“Kami [Satgas] nggak pernah diinformasikan [terkait rencana perubahan luas rumah subsidi]. Dan saya yakin pak Hashim, Ketua Satgas tidak juga diinformasikan dan saya rasa saya sepaham dengan dia karena saya tahu Asta Cita Presiden itu yang kita amanahkan dengan Pak Hasim, tidak pernah [ada usulan luas rumah subsidi diperkecil],” pungkasnya.

Sumber: Bisnis.com

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Pemerintah memastikan akan menambah kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam Rapat Koordinasi Strategi Pencapaian FLPP di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menteri Maruarar—yang akrab disapa Menteri Ara—menegaskan bahwa dana dan anggaran untuk mendukung target tersebut telah tersedia sepenuhnya. Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Appernas Jaya, Dr. Andriliwan Muhamad atau Andre Bangsawan, menyebut langkah ini sebagai “sejarah baru” dalam dunia perumahan sejak era Presiden Soeharto hingga kini di bawah Presiden Prabowo.

“Peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit merupakan lonjakan luar biasa. Kami sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Ini juga memberi kepastian besar bagi para pengembang untuk terus membangun tanpa khawatir soal ketersediaan kuota,” ujar Andre.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Menteri PKP dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, perbankan hingga OJK.

Menurut Andre, tambahan kuota ini memberi dampak langsung terhadap kelangsungan usaha anggotanya, terutama 90% anggota Appernas Jaya yang beroperasi di luar Pulau Jawa. Tahun ini, organisasi tersebut menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah subsidi.

Lebih lanjut, Andre menyebut kebijakan ini sebagai wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia optimistis seluruh kuota 350 ribu unit akan terserap habis oleh pasar.

Di sisi lain, Menteri PKP menekankan bahwa program FLPP bukan hanya soal penyediaan hunian, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi luas. Setiap unit rumah rata-rata menyerap lima tenaga kerja konstruksi, sehingga program ini berpotensi menciptakan hingga 1,7 juta lapangan kerja. Belum termasuk pekerja tidak langsung seperti sopir, kernet, hingga pemilik warung makan yang turut merasakan manfaat.

Sebagai catatan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berhasil menyalurkan 53.874 unit FLPP pada Kuartal I 2025. Angka ini melonjak drastis 1.173,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 4.229 unit.

“Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah dan memberikan harapan nyata bagi masyarakat serta pelaku industri perumahan,” tutup Menteri Ara.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) resmi menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp 86,12 miliar dari laba bersih tahun buku 2024. Keputusan ini telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu, 28 Mei 2025.

Nilai dividen tersebut setara dengan Rp 11,25 per saham atau 18,35% dari total laba bersih MTLA pada 2024 yang tercatat sebesar Rp 469,25 miliar. Kinerja keuangan Metland menunjukkan peningkatan, dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 12,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 417,60 miliar. Peningkatan ini turut didukung oleh kenaikan pendapatan sebesar 18,82% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 2,02 triliun.

Presiden Direktur Metland, Anhar Sudradjat, menyampaikan bahwa sektor residensial masih menjadi kontributor utama terhadap pendapatan, menyumbang 74% dari total, sedangkan 26% berasal dari pendapatan berulang, seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan pusat rekreasi.

Selain untuk dividen, perusahaan juga menyisihkan Rp 1 miliar sebagai cadangan wajib, sedangkan sisa laba ditahan untuk penguatan struktur keuangan. “Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen Metland dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan,” ungkap Anhar dalam konferensi pers.

Proyeksi 2025

Memasuki 2025, Metland berhasil mempertahankan tren pertumbuhan. Pada kuartal I-2025, laba bersih perusahaan naik 7,92% yoy menjadi Rp 75,30 miliar. Meski pendapatan sedikit terkoreksi sebesar 0,26% menjadi Rp 365,50 miliar, manajemen tetap optimistis mencapai target tahunan.

Salah satu pendorong kinerja tahun ini adalah peluncuran proyek residensial baru, seperti Metland Kertajati di Majalengka, yang mulai dipasarkan pada akhir 2024 dan mendapat respons positif dari konsumen. Di sektor komersial, perluasan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan juga telah menyelesaikan tahap tutup atap pada April lalu.

Metland juga terus memperkuat portofolio residensialnya melalui berbagai proyek seperti tipe White Rose dan Ruko Conifera di Metland Menteng, cluster Walden di Metland Transyogi, Barcelona Cove dan Havana Breeze di Metland Cibitung, serta tipe Derora di Metland Cikarang.

Untuk tahun ini, MTLA membidik marketing sales senilai Rp 2 triliun, yang mencakup pre-sales dan pendapatan berulang. Hingga April 2025, realisasi marketing sales mencapai Rp 661 miliar, terdiri dari Rp 485 miliar dari sektor residensial dan Rp 176 miliar dari pendapatan berulang.

“Metland terus mendorong inovasi dalam strategi pemasaran digital, termasuk melalui program Blanjaproperti yang sedang berlangsung,” tutup Anhar.

JAKARTA – Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (P3RSI) resmi menetapkan kembali Adjit Lauhatta sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV P3RSI yang digelar di Jakarta, Rabu (28/5).

Kepemimpinan Adjit yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode dinilai sukses membawa P3RSI ke arah yang lebih kuat dan solid. Sesuai Anggaran Dasar organisasi, seorang ketua yang telah dua periode memimpin masih dapat dipilih kembali, jika memperoleh persetujuan lebih dari 50 persen anggota. Dalam Munas kali ini, dukungan mayoritas yang solid diberikan kepada Adjit, yang dinilai mampu mempertahankan arah organisasi di tengah tantangan kompleks pengelolaan rumah susun.

Munas IV P3RSI diresmikan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitra Nur yang mewakili Menteri PKP Maruarar Sirait berhalangan hadir.

BACA JUGA: Stakeholder Perumahan Bahas Perumusan Aset Negara Dukung Program Perumahan 3 Juta Rumah

Perhelatan akbar P3RSI ini sendiri menjadi forum tertinggi organisasi yang tidak hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi tata kelola rumah susun yang profesional, transparan, dan partisipatif. Munas ini juga menandai perjalanan 13 tahun P3RSI sejak pertama kali didirikan.

“Tahun ini, P3RSI genap berusia 13 tahun. Dari awal berdiri hanya beranggotakan 31 PPPSRS, kini kami memiliki 45 anggota aktif. Kami juga telah membentuk DPD di dua provinsi strategis: Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam waktu dekat, DPD lainnya tengah dipersiapkan di kota-kota besar seperti DKJ, Banten, Jawa Tengah, Makassar, Batam, dan Medan,” kata Adjit Lauhatta kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa P3RSI tak hanya menjadi organisasi payung bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), namun juga hadir sebagai mitra kritis pemerintah dalam menyikapi berbagai regulasi yang memengaruhi pengelolaan rumah susun.

BACA JUGA: BCA Salurkan Dana CSR Untuk Rehabilitasi Rumah Prajurit TNI AD

“Kami aktif memberi masukan terhadap berbagai regulasi, dari Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur. Salah satu capaian penting adalah advokasi kami terkait pengenaan PPN atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Setelah proses panjang, keluar Nota Dinas Nomor ND-4/PJ/PJ.02/2025 yang menyatakan bahwa IPL tidak dikenai PPN,” ungkapnya.

Di bidang layanan dasar, P3RSI juga berhasil memperjuangkan keadilan tarif air bagi warga rumah susun melalui kerja sama dengan PAM Jaya.

“Lewat dialog intensif, kami berhasil mendorong penandatanganan MoU mengenai program penagihan langsung ke unit hunian. Ini memastikan warga rumah susun tak lagi dibebani tarif batas atas yang tidak adil,” tambah Adjit.

Munas IV kali ini mengangkat tema strategis: “Konsolidasi dan Penguatan Organisasi PPPSRS dalam Menghadapi Tantangan Pengelolaan Rumah Susun Kini dan Nanti.” Tema ini mencerminkan urgensi memperkuat sinergi dan koordinasi antar anggota organisasi untuk menjawab tantangan tata kelola hunian vertikal yang semakin kompleks.

BACA JUGA: Resmi Dibuka, Sekolah Bakti Mulya 400 Cibubur, Lengkapi Institusi Pendidikan Berkualitas di Kawasan Timur Cibubur

Sebagai bagian dari rangkaian acara, P3RSI juga menggelar talk show bertajuk “Menuju Tata Kelola Rumah Susun yang Transparan dan Partisipatif: Menakar Harapan dari Permen 4/2025.” Narasumber yang hadir adalah: Akbar Pandu Kasubdit Perlindungan Konsumen Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H. Pakar Regulasi Rumah Susun, dan Mukti Andriyanto, Plt. Kepala Bidang Regulasi dan Peran Serta Masyarakat, DPRKP DKI Jakarta.

Menutup acara, Adjit mengajak seluruh peserta Munas IV untuk menjadikan forum ini sebagai ajang konsolidasi strategis, bukan sekadar agenda formalitas tahunan.

“Kita harus menyatukan visi, menyusun program kerja yang realistis dan berdampak, serta memilih kepengurusan yang mampu membawa P3RSI ke level berikutnya: lebih solid, responsif, dan berdaya saing,” tandasnya.

Dengan terpilihnya kembali Adjit Lauhatta, harapan besar pun tersemat pada keberlanjutan transformasi P3RSI sebagai organisasi yang adaptif dan progresif dalam menjawab tantangan pengelolaan rumah susun di Indonesia.***

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendukung penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh Bank Central Asia (BCA) untuk untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD. Adanya kerjasama antara BCA dan TNI AD diharapkan dapat mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD yang bertugas menjaga keamanan wilayah NKRI.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari BCA untuk mewujudkan hunian layak bagi Prajurit TNI AD melalui penyaluran CSR,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Presiden Direktur BCA dengan KASAD di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyaksikan secara langsung prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyaluran Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI AD antara Tentara Nasional Angkatan Darat yang diwakili Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan PT. Bank Central Asia Tbk yakni Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dan Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (26/5/2025) malam.

Menurut Menteri PKP, penyaluran CSR ini merupakan bentuk kepercayaan perbankan khususnya BCA sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia kepada pemerintah khususnya Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian PKP sebagai operator atau pembangun, membuat aturan, dan sebagai fasilitator akan terus mendorong Program 3 Juta Rumah. Dalam hal ini kami terus berupaya membangun kepercayaan dari semua sektor agar mendukung program perumahan bagi masyarakat,” katanya

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menjelaskan, BCA siap mendukung Program 3 Juta Rumah karena menilai Program tersebut merupakan program yang pro rakyat. Selain itu, dengan pembangunan rumah layak huni akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami harap dengan penyaluran CSR ini akan mendorong lebih banyak perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal yang sama. Apalagi CSR ini untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang memang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc menerangkan, TNI AD sudah ada program perbaikan rumah sebanyak 2.000 rumah yang sudah diperbaiki sejak tahun lalu. Dari data TNI AD terdapat 4.000 rumah rusak berat.

“Kami terus berupaya menyelesaikan hunian yang rusak ini secara bertahap. Adanya komitmen BCA ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan rumah para prajurit TNI,” katanya.

Terkait dengan data rumah yang akan direhabilitasi lewat CSR BCA akan diawali dari daerah timur yakni perbatasan di NTT dan Kalbar.

“Sebanyak 51 persen prajurit TNI belum memiliki rumah, dan sebagian rumah prajurit yang ada dalam kondisi rusak berat. Kami tentu senang karena dapat bekerja sama dengan BCA dan berharap para prajurit bisa memiliki rumah layak huni,” harapnya.

JAKARTA – Pengelolaan Apartemen Kalibata City secara resmi diserahterimakan dari pihak pengembang kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kalibata City. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kawasan hunian superblok di Jakarta Selatan tersebut.

Kepengurusan PPPSRS Kalibata City sejati sudah terbentuk sejak 13 Desember 2023, namun  pencatatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta  baru pada Desember 2024.

Menurut Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka, sejak terbentuk di Desember 2023, sebenarnya secara operasional pengelolaan benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama kawasan Kalibata City sudah dipegang oleh PPPSRS. Serah terima ini meliputi aspek fisik, administratif, dan keuangan, sekaligus menandai pengalihan pengelolaan secara penuh kepada warga melalui badan hukum PPPSRS.

BACA JUGA: Pacific Garden, Investasi Cerdas di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

”Nah setelah ada pencatat, maka pada hari ini dilakukan serah terima secara resmi dan menyeluruh. Acara hari ini hanya seremoni dari serah terima dari pengembang ke pengurus PPPSRS Kalibata City,” kata Musdalifah dalam acara Serah Terima Developer – PPPSRS Apartemen Kalibata City, Kamis, 15 Mei 2025, di Jakarta Selatan.

Seremoni serah terima dilakukan oleh Direktur Utama PT. Pradani Sukses Abadi (developer) Budi Yanto Lusli kepada Ketua Pengurus PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka. Acara tersebut juga disaksikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta, Chief Operating Officer (COO) Inner City Management (ICM) Krisdiarto Adi Pranoto, General Manager Kalibata City Martiza Melati, dan sejumlah pengurus dan pengawas PPPSRS, serta perwakilan warga.

Dalam sambutannya, Musdalifah mengatakan, serah terima ini merupakan kado terindah untuk warga Kalibata City setelah perjuangan panjang membentuk PPPSRS, yang akhirnya berhasil terbentuk pada Desember 2023.

BACA JUGA: Asaki: Program 3 Juta Rumah Dongkrak Industri Keramik Nasional

“Sejak dihuni pertama kali pada 2011, kami terus bergandeng tangan untuk membentuk PPPSRS dengan proses yang panjang. Namun hari ini, setelah segala usaha dan doa, perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil yang nyata,” ujar Musdalifah.

Ia juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari pihak pengembang dan konsultan pengelola selama masa transisi, yang telah membantu memfasilitasi proses pembentukan PPPSRS dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan demi memastikan transisi berjalan lancar dan sesuai regulasi.

Musdalifah pun mengajak seluruh pengurus dan pengawas untuk menjaga amanah dan marwah PPPSRS ke depan. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan fokus untuk terus memperbaiki kualitas hunian yang aman dan nyaman.

“Kalau di luar sana masih ada yang mencoba memecah belah, tidak usah didengar. Kita sudah sampai pada tahap ini, sekarang saatnya kita jaga dan rawat bersama.” tambah Musdalifah.

BACA JUGA: Ketua PPPSRS Kalibata City: Pilgub DKI Jakarta 2024 Berlangsung Lancar dan Kondusif

Sementara itu, General Manager Kalibata City Martiza Melati menyebut momen ini bukan sekadar tonggak sejarah tetapi juga fenomena yang patut dicontoh bagi apartemen lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi dengan warga dalam membentuk PPPSRS di Kalibata City merupakan bukti bahwa proses transisi pengelolaan bisa berjalan baik jika dilandasi dengan niat dan komunikasi yang baik.

“Sejak saya ditugaskan ke Kalibata City pada 2021, saya membawa mandat untuk membantu menjembatani pembentukan PPPSRS. Alhamdulillah, proses tersebut berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari keterbukaan dan semangat kebersamaan yang terbangun dengan para warga,” ujar Martiza. ***

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE – Sebagai pemimpin di industri granite tiles, Niro Granite kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Prinsip ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi sudah tertanam dalam setiap aspek bisnis — mulai dari proses produksi hingga kontribusi sosial bagi masyarakat.

Sejumlah pencapaian bergengsi berhasil diraih, memperkuat posisi Niro Granite sebagai perusahaan yang patuh pada standar global. Sertifikasi ISO 50001 (Manajemen Energi), Environmental Product Declaration (EPD) yang mengungkap transparansi komponen produk dan dampak lingkungannya, hingga Green Label Certificate adalah bukti nyata dedikasi perusahaan dalam menghadirkan produk yang ramah lingkungan, hemat energi, dan bertanggung jawab secara sosial.

Pada Mei 2025, Niro Granite ikut ambil bagian dalam pameran arsitektur dan desain bergengsi ARCH:ID 2025. Momentum ini dimanfaatkan untuk semakin menggaungkan pesan keberlanjutan kepada khalayak luas. Di ajang ini, Niro Granite menghadirkan booth eksklusif hasil rancangan Ary Indra, arsitek ternama Indonesia yang dikenal dengan pendekatan desain kontekstual dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi cermin sinergi indah antara arsitektur, estetika, dan kepedulian lingkungan.

Tak berhenti di situ, Niro Granite juga memperkenalkan tiga lini produk terbaru: Troy, Serena, dan Suave. Ketiganya dirancang dengan mengutamakan kualitas, estetika, sekaligus aspek keberlanjutan — mulai dari pemilihan bahan baku ramah lingkungan hingga proses produksi yang efisien energi.

Selain fokus pada lingkungan, Niro Granite juga aktif menjalankan tanggung jawab sosial. Salah satu inisiatif terbarunya adalah kolaborasi dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Banten untuk mendukung penyediaan fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi Niro Granite, semangat giving back to the community bukan sekadar program, tetapi bagian dari identitas perusahaan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, tetapi fondasi strategis bagi pertumbuhan Niro Granite. Kami percaya bahwa inovasi yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat positif bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Choong Ee Ren, CEO Niro Granite Indonesia.

Dengan mengintegrasikan produksi hijau, inovasi produk berkelanjutan, partisipasi aktif dalam pameran industri, hingga komitmen sosial yang konsisten, Niro Granite terus membuktikan diri sebagai perusahaan visioner dan bertanggung jawab — tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga di panggung internasional.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE—Industri properti merupakan salah satu penghela pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi di sektor properti menyerap lapangan kerja, dan turut menggerakkan 185 industri terkait, mulai dari bahan bangunan hingga peralatan rumah tangga.

Mengutip data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang Tahun 2024, realisasi investasi properti di subsektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran mencapai total Rp 122,9 triliun, atau menempati peringkat empat besar dari total 23 subsektor. Dari investasi itu, proyek yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat berjumlah 20.017 proyek, sedangkan dari penanaman modal asing (PMA) 17.818 proyek.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA), Dr. Andriliwan Muhamad optimis industri properti nasional tahun 2025 akan terus bertumbuh. Subsektor residensial menurutnya akan terus tumbuh karena merupakan kebutuhan dasar.

“Dalam beberapa bulan ini, saya melihat pertumbuhan pasar properti mulai bergairah. Terjadi peningkatan transaksi khususnya sektor rumah subsidi. Hal itu karena dukungan adanya program 3 juta yang menjadi program unggulan pemerintah Prabowo di sektor perumahan, “ terang Andriliwan Muhamad, yang akrab disapa Andre Bangsawan.

Andre merujuk pengembangan rumah subsidi, khususnya di daerah di luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Program 3 juta rumah dan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah membuat pengembang kembalinya bergairah membangun.

“Perusahaan saya, juga sudah mulai membangun dibeberapa daerah khususnya di wilayah timur Indonesia, NTB, Gorontalo. Sedangkan di pulau Jawa ada di Kota Serang. Target tahun ini, kami akan membangun sebanyak 1.500 unit rumah di daerah Serang dan Sulawesi,” papar bos Arsol Grup Nusantara itu.

Indonesia dengan dominasi penduduk usia produktif dan pasar yang bertumbuh merupakan keunggulan tersendiri. Tahun ini lanjut Andre akan menjadi pembuktian bagi pengembang untuk menawarkan produk terbaik demi menjawab kebutuhan Masyarakat

Sementera itu sejumlah emiten properti  juga optimistis dengan kinerja industry properti. PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) misalnya, mengaku optimistis kinerja industri properti masih akan baik-baik saja di tahun 2025 karena kredit kepemilikan rumah (KPR) dari perbankan masih menawarkan bunga single digit. Apalagi, pemerintah masih melanjutkan program PPN DTP untuk pembelian rumah.

Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi menjelaskan stabilitas ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan stabilitas nilai tukar rupiah hal yang akan mempengaruhi industri.

“Kami business as usual, pembangunan masih jalan terus, pencarian proyek-proyek baru masih terus berjalan,”pungkasnya, seperti dikutip kontan.