Aktual

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Industri properti nasional, terutama segmen residensial, memasuki 2026 dengan optimisme yang kian menguat. Tren pertumbuhan positif ditopang meningkatnya kesadaran Generasi Milenial dan Gen Z untuk memiliki hunian, bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen investasi jangka panjang. Data Indonesia Property Watch mencatat, permintaan rumah di rentang harga Rp1–2 miliar tumbuh 18 persen pada Kuartal I-2025, dengan mayoritas pembeli berasal dari kelompok usia 25–35 tahun.

Menangkap momentum tersebut, Sinar Mas Land menggelar Sinar Mas Land Property Outlook 2026 bertema “Clear Signals, Confident Property Decisions for Younger Generations” pada 25 Februari 2026 di The Hub, Jakarta Selatan. Forum ini menghadirkan jajaran manajemen dan pakar industri untuk membedah arah pasar sekaligus memberikan panduan strategis bagi generasi muda dalam mengambil keputusan kepemilikan properti.

Martin Samuel Hutapea, Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia, memproyeksikan pasar rumah tapak pada 2026 tetap bertumbuh di kisaran 5–6 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang stimulus pemerintah seperti insentif PPN DTP serta suku bunga yang semakin kompetitif. Segmen menengah menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 61 persen dari total permintaan.

Ia menambahkan, karakter pembeli muda kini semakin rasional. Selain harga, mereka mempertimbangkan aksesibilitas, kelengkapan fasilitas, hingga potensi apresiasi nilai. Di kawasan Jabodetabek, Tangerang menjadi kontributor terbesar penjualan landed house dengan pangsa lebih dari 56 persen, didukung ketersediaan lahan, harga kompetitif, serta pengembangan kawasan terpadu.

Sejalan dengan prospek tersebut, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membidik target prapenjualan Rp10 triliun pada 2026. Pada 2025, BSDE mencatat prapenjualan Rp10,04 triliun—melampaui target Rp10 triliun—atau tumbuh 3 persen secara tahunan dibandingkan 2024 sebesar Rp9,72 triliun. Segmen residensial menyumbang Rp4,19 triliun atau 42 persen dari total prapenjualan 2025.

Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, menyampaikan bahwa perusahaan terus menjaga pertumbuhan dengan melanjutkan pengembangan proyek di kota-kota utama seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Semarang, Surabaya, hingga Balikpapan. Menurutnya, capaian 2025 menjadi sinyal kuat bahwa minat konsumen terhadap hunian di kota mandiri dengan fasilitas lengkap dan konektivitas baik tetap terjaga.

Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menegaskan strategi perusahaan difokuskan pada inovasi produk, penguatan kemitraan strategis, serta diversifikasi portofolio dan wilayah pengembangan. Cadangan lahan yang luas menjadi katalis penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Ia melihat segmen Milenial dan Gen Z sebagai pasar potensial, khususnya untuk hunian di bawah Rp2 miliar yang tersebar di berbagai proyek Sinar Mas Land. Untuk mendukung penjualan, perusahaan menghadirkan program nasional Royal Key yang berlangsung 22 Januari–31 Desember 2026 dalam empat periode, dengan skema pembelian tunai maupun KPR/KPA/KPT Express yang didukung 22 bank rekanan.

Program tersebut diperkuat oleh momentum penurunan suku bunga dan perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir 2026, sehingga memberikan kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat dalam memiliki hunian sekaligus aset investasi jangka panjang.

Dari sisi pengembangan kawasan strategis, Lindawaty selaku Kepala BUPP KEK ETKI Banten menjelaskan bahwa KEK ETKI Banten atau D-HUB SEZ difokuskan pada sektor pendidikan, teknologi, industri kreatif, dan kesehatan. Kawasan ini dirancang membangun ekosistem terintegrasi berbasis ekonomi pengetahuan sekaligus melengkapi BSD City sebagai mega township yang telah mapan.

Dengan dukungan fasilitas fiskal dan nonfiskal serta kemitraan jangka panjang, KEK ETKI Banten diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional, mendorong pusat riset dan inovasi, serta mengurangi arus keluar devisa untuk pendidikan dan layanan kesehatan ke luar negeri.

Melalui kombinasi strategi bisnis, inovasi produk, serta pengembangan kawasan berbasis aktivitas ekonomi nyata, Sinar Mas Land optimistis dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri properti nasional yang semakin resilien dan berkelanjutan.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE— Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan dukungannya terhadap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Perumahan yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Rapat dipimpin langsung oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, serta dihadiri Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta jajaran pejabat tinggi kementerian terkait. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiriel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.

Forum tersebut juga diikuti Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Sejumlah kepala daerah turut hadir, antara lain Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Pertemuan membahas berbagai agenda strategis, termasuk pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan kumuh, optimalisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP, sosialisasi KUR Perumahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga kolaborasi PNM dan SMF untuk memperluas akses pembiayaan dan menekan praktik rentenir di masyarakat.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan bahwa program tiga juta rumah yang menjadi inisiatif Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Ia mendorong kepala daerah memberikan dukungan konkret, antara lain melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik guna mempercepat proses perizinan.

Dalam forum tersebut, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pembiayaan rumah subsidi, khususnya melalui skema FLPP, dengan mempererat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sinergi yang solid dinilai menjadi kunci untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang semakin terintegrasi antara pusat dan daerah, percepatan pembangunan perumahan nasional diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-54 dengan menggelar syukuran dan pemotongan tumpeng yang diikuti 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia secara hybrid. Perayaan dipusatkan di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (11/2/2026), dengan semangat kebersamaan dan solidaritas untuk mendorong kebangkitan industri properti nasional.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyampaikan rasa syukur dan haru atas perjalanan panjang REI sebagai asosiasi perusahaan properti tertua di Indonesia. Menurutnya, usia ke-54 menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap negara, khususnya dalam penyediaan hunian bagi masyarakat dan pembangunan kota.

“Hari ini REI berulang tahun yang ke-54. Ini momentum bagi kita semua untuk bekerja lebih baik dan berkontribusi lebih besar bagi negara, terutama dalam penyediaan hunian dan pembangunan kota-kota di Indonesia,” ujar Joko Suranto.

Pada perayaan kali ini, Joko Suranto mengikuti rangkaian acara dari Sorong, Papua Barat Daya, sekaligus meresmikan dan mengukuhkan kepengurusan DPD REI Papua Barat Daya sebagai DPD ke-38. Prosesi pemotongan tumpeng turut didampingi Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, beserta jajaran Forkopimda provinsi tersebut.

Mengusung tema “Membangun Kebersamaan & Solidaritas REI Menuju Bangkitnya Industri Properti”, peringatan HUT ke-54 menjadi simbol optimisme pelaku industri dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Kontributor Terbesar Pembangunan Rumah

REI yang berdiri pada 11 Februari 1972 di Jakarta, dengan Ir. Ciputra sebagai Ketua Umum pertama, kini menjelma menjadi asosiasi pengembang dengan kontribusi terbesar dalam pembangunan rumah di Indonesia.

Joko Suranto mengungkapkan, secara nasional anggota REI berkontribusi sekitar 58% terhadap total pembangunan rumah, serta 46% untuk pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Capaian tersebut menegaskan posisi REI sebagai tulang punggung penyediaan hunian nasional.

Dalam perjalanannya, industri properti—termasuk REI—telah melewati berbagai tantangan besar. Mulai dari krisis moneter 1998, krisis finansial global 2008, hingga pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir tiga tahun sejak 2019.

“Waktu membuktikan industri properti mampu bertahan dan bangkit kembali. Dengan kepemimpinan nasional yang memiliki perhatian besar pada sektor perumahan, kami semakin optimistis industri ini akan terus pulih dan berkembang,” tegasnya.

Ia juga menilai kebijakan pemerintah yang menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah strategis untuk menekan kemiskinan dan stunting.

Penguatan Pembangunan di Papua Barat Daya

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyambut baik kehadiran DPP REI dalam perayaan HUT tersebut sekaligus pengukuhan DPD REI di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan REI akan memperkuat koordinasi dan percepatan pembangunan rumah bagi MBR di provinsi baru tersebut.

“Kehadiran DPD REI Papua Barat Daya menjadi langkah awal bagi kami untuk berbenah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Lomba Tumpeng dan Semangat Kebersamaan

Perayaan HUT ke-54 juga dimeriahkan dengan Lomba Tumpeng Terbaik yang diikuti DPD REI dari berbagai daerah. DPD REI Bengkulu meraih Juara 1, disusul DPD REI Kalimantan Barat sebagai Juara 2, dan DPD REI Banten sebagai Juara 3.

Sekretaris Jenderal DPP REI, Raymond Ardan Arfandy, mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Mari kita terus menjaga kebersamaan dan solidaritas sesuai dengan tema HUT REI tahun ini,” ujarnya.

Memasuki usia ke-54, REI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kontribusi pembangunan hunian, dan mendorong kebangkitan industri properti nasional yang berkelanjutan.

ACEH, KORIDOR.ONLINE — Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP HIMPERRA) menunjukkan komitmen kemanusiaan dan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh.

Aksi solidaritas ini didukung penuh oleh seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIMPERRA se-Indonesia sebagai wujud empati kolektif para pengembang perumahan nasional. Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral organisasi.

“Aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat. Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga peduli terhadap kehidupan di dalamnya. Kolaborasi antara DPP dan seluruh DPD HIMPERRA se-Indonesia ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan fisik dan psikologis saudara-saudara kita di Aceh, agar mereka dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman,” ujar Ari.

Bantuan yang disalurkan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan darurat pascabencana, tetapi juga diarahkan pada solusi berkelanjutan serta kesiapan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Menyadari bahwa keterbatasan akses air bersih menjadi persoalan utama pascabanjir, HIMPERRA memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah terdampak. Sebanyak 20 titik sumur bor yang dilengkapi dengan sistem Reverse Osmosis (RO) dibangun di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Barat.

Sistem RO ini dirancang agar masyarakat dapat langsung mengakses air yang layak konsumsi, sekaligus meminimalisasi risiko penyakit yang kerap muncul akibat buruknya sanitasi setelah bencana banjir.

Dukungan Pangan dan Sarana Ibadah Sambut Ramadan

Menjelang bulan Ramadan, HIMPERRA juga menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir. Bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, HIMPERRA memberikan perhatian khusus pada pemulihan sarana ibadah dengan menyalurkan 7 paket infaq untuk masjid dan mushola yang terdampak banjir. Bantuan tersebut meliputi:Perbaikan dan perawatan fisik bangunan masjid dan mushola; Bantuan dana operasional rumah ibadah;Penyaluran Al-Qur’an dan paket kurma untuk mendukung aktivitas ibadah selama Ramadan.

“Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama DPD HIMPERRA Provinsi Aceh, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi para korban banjir,” tambah Ari.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, HIMPERRA telah merealisasikan pembangunan sebanyak 50 ribu unit rumah, dengan rincian 37.593 unit rumah subsidi dan sisanya komersial di berbagai wilayah Indonesia.

Sedangkan tahun 2026 Himperra menargetkan pembangunan rumah sebanyak 75 ribu unit, dengan rincian 60 ribu unit subsidi dan 15 ribu unit  komersial. Hal itu  sejalan dengan komitmen organisasi dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

BEKASI, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah terus mematangkan kajian kepemilikan hunian vertikal melalui skema subsidi sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat perkotaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan masukan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Kali ini, dialog digelar di kawasan industri Kabupaten Bekasi dengan menyasar pekerja sektor manufaktur. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati melakukan kunjungan ke sejumlah pabrik sekaligus berdiskusi dengan manajemen dan para pekerja.

Adapun pabrik yang dikunjungi antara lain Unilever, Tecno, dan Athena Group Industry. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menggali pandangan para pekerja terkait kebutuhan hunian, daya beli, preferensi lokasi, serta minat terhadap hunian vertikal bersubsidi yang dekat dengan kawasan kerja.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat merumuskan kebijakan hunian vertikal yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi pekerja industri yang selama ini menghadapi tantangan jarak tempuh dan biaya transportasi.

“Hunian vertikal yang dibangun di lokasi strategis memiliki nilai tambah bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses, jarak yang lebih dekat ke tempat kerja, hingga ketersediaan fasilitas penunjang yang umumnya ada di hunian vertikal,” ujar Heru.

Ia menambahkan, dukungan skema subsidi diharapkan mampu meningkatkan keterjangkauan hunian vertikal sekaligus mendorong kualitas hidup pekerja, terutama di kawasan industri dengan mobilitas tinggi.

BEKASI, KORIDOR.ONLINE — PT Summarecon Agung Tbk. secara resmi membuka Summarecon Mall Bekasi Tahap 2 (SMB 2), Rabu (4/2/2026). Pengembangan terbaru ini menjadikan Summarecon Mall Bekasi sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Kota Bekasi sekaligus yang pertama di Indonesia yang mengusung konsep Rooftop Sports & Wellness Center.

Peresmian SMB 2 ditandai dengan prosesi simbolis serah terima obor LED yang dilakukan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, H. Sumasna, ST., mewakili Gubernur Jawa Barat, bersama jajaran pimpinan Summarecon, yakni President Commissioner Summarecon Soetjipto Nagaria, President Director Summarecon Adrianto P. Adhi, Managing Director Summarecon Herman Nagaria, serta Director Summarecon Soegianto Nagaria. Acara tersebut turut disaksikan jajaran komisaris, direksi, dan para tamu undangan.

Summarecon Mall Bekasi Tahap 2 merupakan pengembangan lanjutan dari SMB Tahap 1 yang diresmikan pada 28 Juni 2013. Perluasan ini semakin mengukuhkan SMB sebagai ikon pusat belanja dan gaya hidup di Bekasi dengan menghadirkan ragam tenant internasional dan lokal dari kategori premium fashion, lifestyle, sport & wellness, hingga kebutuhan harian. Keunikan SMB 2 terletak pada integrasi pusat perbelanjaan dengan fasilitas Sports & Wellness Center WELLGROUND yang berlokasi di area rooftop.

President Director PT Summarecon Agung Tbk., Adrianto P. Adhi, menyampaikan bahwa kehadiran SMB 2 merupakan respon atas dinamika perkembangan Kota Terpadu Summarecon Bekasi.

“SMB Tahap 2 bukan sekadar ekspansi ritel, melainkan bagian dari transformasi fasilitas komersial yang semakin berorientasi pada experience dan lifestyle. Kehadiran SMB 2 diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan, mendorong pertumbuhan nilai hunian dan komersial, serta menegaskan posisi Summarecon Bekasi sebagai Lifestyle Destination City yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi,” ujarnya.

Dibangun di atas lahan seluas 47.000 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 87.000 meter persegi, SMB 2 terdiri dari dua basement parkir dan empat lantai gedung. Bangunan ini terhubung langsung dengan SMB Tahap 1 melalui lobby The Oval Garden. Secara keseluruhan, Summarecon Mall Bekasi kini memiliki Net Leasable Area (NLA) sebesar 125.000 meter persegi dengan lebih dari 500 tenant, termasuk La Terrazza Culinary Park dan Wellground.

Mengusung konsep experience-based mall, SMB 2 menghadirkan beragam fasilitas yang dirancang untuk memberikan pengalaman menyeluruh bagi pengunjung. The Downtown Walk kini diperluas dengan konsep alfresco dining, tenant kuliner internasional dan lokal, serta hiburan live music. Fasilitas lainnya meliputi Aquayard Waterplay sebagai taman bermain air anak dan Lotus Koi Pond yang menambah nuansa rekreasi keluarga.

Daya tarik utama SMB 2 hadir melalui WELLGROUND (Wellness Ground), sebuah Sports & Wellness Center seluas 17.587 meter persegi yang mengusung tagline “Ground for Active Living”. WELLGROUND menghadirkan fasilitas olahraga dan kebugaran premium seperti NXT FIT Gym, JUVIA Wellness & Spa, berbagai lapangan olahraga (badminton, basketball, padel, tennis, pickleball), Olympic-size infinity pool, jogging track, hingga area kuliner After Match dan MARKT.

Director PT Summarecon Agung Tbk., Soegianto Nagaria, menyatakan bahwa inovasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan gaya hidup masyarakat urban.

“Bekasi mencerminkan dinamika masyarakat yang semakin mengedepankan kesehatan dan keseimbangan hidup. Melalui integrasi pusat perbelanjaan dengan Sports & Wellness Center di SMB 2, kami menghadirkan fasilitas yang relevan dengan tren gaya hidup masa kini,” ujarnya.

Untuk melengkapi pengalaman kebugaran, WELLGROUND juga dilengkapi sauna, hot & cold pool, yoga dan pilates studio, spin studio, ice bath, serta berbagai program kebugaran seperti yoga, pilates, hyrox, zumba, TRX, hingga boot camp. Seluruh layanan, pemesanan fasilitas, dan informasi program dapat diakses melalui aplikasi WELLGROUND yang tersedia di App Store dan Google Play Store.

Selain fasilitas unggulan, SMB 2 juga menghadirkan deretan tenant internasional dan lokal ternama seperti Coach, Maison Margiela, Sephora, Lacoste, Tommy Hilfiger, serta brand sports & wellness seperti Nike, Adidas, Foot Locker, Hoka, dan Under Armour. Ragam kuliner dihadirkan melalui tenant seperti Teras by Plataran, Hotpot by Haidilao, Shabu Hachi, hingga berbagai kafe dan restoran pilihan.

Berlokasi di kawasan Sentra Summarecon Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani, SMB mudah diakses dari Tol Jakarta–Cikampek dan Tol Becakayu, serta didukung transportasi publik seperti Halte Transjakarta dan BisKita Trans Bekasi Patriot.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Realestat Indonesia (REI) kembali menggulirkan Program Sejuta Pohon sebagai bagian dari kontribusi sektor properti dalam mengantisipasi risiko banjir yang kian meluas di berbagai daerah.

Ketua Umum REI, Joko Suranto, mengatakan penanaman pohon di kawasan perumahan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain berfungsi sebagai area resapan air, vegetasi juga berkontribusi meningkatkan kualitas udara di kawasan hunian.

“Pohon memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Akar tanaman membantu menahan dan menyimpan air di dalam tanah, sementara daunnya mampu menyerap berbagai zat berbahaya sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat,” ujar Joko dalam keterangan tertulis, Minggu, 25 Januari 2026.

Pelaksanaan perdana Program Sejuta Pohon pada awal 2026 dilakukan di kawasan Perumahan Buana Tamansari Raya, Karawang, pada Jumat, 23 Januari 2026. Dalam kegiatan ini, REI bersama pengembang dan warga menanam sebanyak 5.000 bibit pohon, terdiri dari jenis mahoni, jambu, mangga, dan tabebuya.

Joko menegaskan, perencanaan dan pengembangan kawasan perumahan harus memperhatikan aspek tata air dan drainase secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari. Pendekatan ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan mitigasi banjir melalui pembangunan berkelanjutan.

“Desain perumahan tidak boleh hanya berorientasi pada bangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Persoalan banjir yang kini terjadi di banyak wilayah menjadi pengingat pentingnya perencanaan yang matang sejak awal,” kata Joko.

Ia pun mengaku bangga karena konsep pengembangan perumahan yang diterapkan telah menunjukkan hasil nyata. “Apa yang kami kerjakan bisa dilihat langsung dampaknya. Di saat banyak wilayah terdampak banjir, kawasan ini tetap aman,” ujarnya.

Selain penanaman di area perumahan, REI juga membagikan bibit pohon kepada warga agar dapat ditanam di lingkungan rumah masing-masing, sehingga upaya penghijauan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Peran RTH dan Infrastruktur Kawasan

Ketua RT 61 Perumahan Buana Tamansari Raya, Nurjaman, menyampaikan apresiasinya atas pengelolaan kawasan hunian tersebut. Ia menyebut, meski sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang mengalami banjir, kawasan perumahan tempat tinggalnya relatif aman.

“Kami bersyukur menjadi penghuni di Buana Tamansari Raya. Saat beberapa wilayah di Karawang terdampak banjir, kawasan ini tetap aman,” ucapnya.

Sementara itu, Senior Manajer Buana Tamansari Raya, Rohmat Sapaneja, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan hunian non-subsidi seluas 29 hektare tersebut mengalokasikan sekitar 40 persen lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas, termasuk ruang terbuka hijau (RTH).

“Lokasi penanaman pohon memang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau. Keberadaan pohon menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan kawasan ini, terutama sebagai area resapan air,” ujar Rohmat.

Selain RTH, pengembang juga membangun sistem drainase terpadu serta danau buatan seluas 4.000 meter persegi yang berfungsi menampung limpasan air hujan dan buangan dari rumah warga. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir di dalam kawasan perumahan.

Proyek Buana Tamansari Raya dikembangkan dalam dua tahap. Tahap pertama seluas 13 hektare telah terjual habis dengan total 626 unit rumah. Sementara tahap kedua seluas 16 hektare direncanakan membangun 2.872 unit, dengan realisasi penjualan mencapai 267 unit. Harga rumah ditawarkan mulai dari Rp400 jutaan hingga Rp1,3 miliar per unit.

.

TANGERANG, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) resmi menjalin kerja sama strategis dengan The Housing and Urban Development (HUD) Institute dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan program di bidang perumahan serta kawasan permukiman.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny A. Hutahayan, dan Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, di Tangerang, Banten, Rabu (14/1).

Ronny menegaskan, tantangan pembangunan perumahan nasional saat ini tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas kebijakan, integrasi lintas sektor, serta ketepatan sasaran program.

“Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan sektoral dan parsial. Kebijakan perumahan harus berbasis data, terintegrasi, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kami memperkuat fondasi kebijakan itu,” ujar Ronny.

Menurut Ronny, kolaborasi dengan lembaga independen seperti The HUD Institute penting untuk menghadirkan perspektif akademik, riset, serta praktik terbaik dalam penyusunan kebijakan.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program perumahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” tambahnya.

Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama, mulai dari perancangan kebijakan, pertukaran data dan pengetahuan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga riset dan kajian teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sementara itu, Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai kerja sama ini sebagai momentum penting untuk mendorong transformasi tata kelola kebijakan perumahan di Indonesia.

“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tapi tentang kualitas hidup, keadilan sosial, dan keberlanjutan kota. Kami melihat masih ada kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Di sinilah peran riset dan kajian menjadi sangat krusial,” ujar Zulfi.

Ia menambahkan, The HUD Institute akan berkontribusi melalui penguatan basis data, analisis kebijakan, serta rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy).

“Kami ingin membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Zulfi.

Kerja sama ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang menempatkan perumahan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan manusia dan wilayah.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap lahir kebijakan perumahan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta urbanisasi yang terus berkembang.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), emiten BUMN karya di sektor beton pracetak, memperkuat langkah pemulihan kinerja dengan menunjuk Indra Utama sebagai Komisaris Independen. Kehadiran Indra dinilai strategis dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan sekaligus mempercepat kontribusi WSBP terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai produsen beton pracetak nasional, WSBP tengah memfokuskan strategi pada penguatan bisnis inti manufaktur melalui produksi beton pracetak dan produk turunan yang mendukung proyek infrastruktur serta perumahan. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebutuhan percepatan pembangunan hunian rakyat yang membutuhkan solusi konstruksi efisien, berkualitas, dan berkelanjutan.

Indra Utama menegaskan bahwa WSBP memiliki kapasitas sumber daya dan pengalaman yang memadai untuk berperan aktif dalam mendukung program perumahan nasional tersebut. Rekam jejak WSBP dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan menjadi modal penting bagi perseroan untuk ikut ambil bagian dalam program strategis pemerintah.

“Dari program 3 juta unit rumah yang akan disiapkan pemerintah, harusnya 1 juta diantaranya bisa dibangun dengan menggunakan produk WSBP,” ujar Indra kepada sejumlah jurnalis senior di Jakarta, Rabu (7/1).

Kebijakan perseroan saat ini lanjutnya, tetap fokus memperkuat bisnis inti manufaktur melalui produksi beton pracetak yang mendukung proyek infrastruktur dan perumahan. Strategi ini selaras dengan upaya WSBP untuk berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah. Selain meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendorong pemulihan kinerja dan memperluas peluang bisnis perseroan ke depan.

Penunjukan Indra Utama juga menjadi sinyal penguatan good corporate governance (GCG) di tubuh WSBP. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di sektor properti, pendidikan, dan industri media, Indra diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam aspek pengawasan, manajemen risiko, hingga penguatan reputasi dan kepercayaan pasar.

Indra merupakan alumni Fakultas Teknik Sipil Universitas Pancasila dengan latar belakang teknis yang kuat. Ketertarikannya pada dunia beton telah terbentuk sejak masa akademik, tercermin dari skripsi sarjana bertema “Retak-Retak pada Beton”, yang menjadi fondasi pemahaman teknisnya dan relevan dengan bisnis beton pracetak yang dijalankan WSBP.

Selain berkiprah di dunia profesional, Indra saat ini juga dipercaya sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, serta pernah menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) periode 2017–2019. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), yang memberinya jejaring luas dengan pemerintah daerah di berbagai provinsi—sebuah aset strategis dalam memahami kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perumahan di daerah.

Di sektor properti, Indra dikenal sebagai penggerak profesionalisme industri melalui pendirian Ikatan Alumni Sipil Universitas Pancasila (Ikasila), Ikatan Manager Real Estate Indonesia (IMREI), serta AREA Indonesia, lembaga sertifikasi profesi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dengan kombinasi pengalaman teknis, jejaring strategis, dan pemahaman industri properti, kehadiran Indra Utama diharapkan dapat memperkuat arah transformasi Waskita Beton Precast Tbk sekaligus mendorong peningkatan kinerja perseroan secara berkelanjutan, seiring peran aktif WSBP dalam mendukung agenda pembangunan perumahan nasional.

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kembali menegaskan konsistensinya sebagai emiten properti yang mengedepankan kualitas produk dan tata kelola pengembangan. Sejak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, Perseroan terus membangun reputasi melalui portofolio proyek yang dirancang dengan perencanaan matang dan standar mutu yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dari diraihnya penghargaan bergengsi Indonesia My Home Award (IMHA) pada November 2025. IMHA dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan properti paling kredibel di Indonesia, dengan proses penilaian menyeluruh yang mencakup konsep pengembangan, kualitas desain, hingga kontribusi terhadap industri properti nasional.

Penghargaan ini diraih melalui proyek unggulan Perseroan, Apple 3 Condovilla, yang merepresentasikan arah strategis DADA dalam menghadirkan hunian berkualitas dengan orientasi nilai investasi jangka panjang. Pencapaian tersebut semakin memperkuat posisi DADA Tbk sebagai pengembang yang tidak semata mengejar ekspansi portofolio, tetapi juga berfokus pada penciptaan produk dengan standar perencanaan, inovasi, dan estetika yang diakui secara nasional.

Apple 3 Condovilla dirancang untuk menjawab kebutuhan segmen urban dengan mengedepankan keseimbangan antara desain arsitektur, kenyamanan hunian, serta potensi apresiasi nilai aset. Proyek hunian premium berkonsep condovilla modern bergaya Eropa ini dikembangkan di kawasan strategis Jakarta Selatan, yang memiliki daya tarik kuat dari sisi hunian maupun investasi.

Direktur dan CEO PT Diamond Citra Propertindo Tbk, Bayu Setiawan, menyampaikan bahwa penghargaan IMHA menjadi validasi atas strategi pengembangan Perseroan.

“Raihan Indonesia My Home Award melalui Apple 3 Condovilla menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang kami terapkan berada pada jalur yang tepat. Sebagai perusahaan terbuka, DADA berkomitmen menghadirkan produk properti yang unggul dari sisi desain dan kualitas, sekaligus memberikan nilai berkelanjutan bagi konsumen dan pemegang saham,” ujar Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menegaskan bahwa keberhasilan Apple 3 Condovilla akan menjadi benchmark bagi pengembangan proyek-proyek DADA berikutnya. Perseroan akan terus memperluas portofolio di lokasi-lokasi strategis dengan tetap menjaga disiplin kualitas, inovasi, dan tata kelola perusahaan.

Di sisi lain, keberadaan stimulus fiskal seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) turut memberikan sentimen positif terhadap penjualan properti residensial, khususnya bagi pengembang yang fokus pada segmen tertentu dengan produk bernilai tambah.

Sebagai emiten yang terus memperkuat fundamental bisnis, DADA memandang penghargaan IMHA sebagai momentum positif untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

“Validasi dari lembaga independen diharapkan dapat memperkuat reputasi Perseroan di mata investor, sekaligus mendukung prospek pertumbuhan DADA dalam jangka menengah dan panjang,” pungkas Bayu Setiawan.