Rusun, Bedah Rumah hingga Sanitasi Dikebut, PKP Bidik Realisasi Anggaran 97,85%
Realisasi anggaran DJPKT mencapai Rp2,33 triliun atau 80,05% dari pagu Rp2,91 triliun. Pemerintah mempercepat pembangunan 629 unit rusun dan peningkatan kualitas 113.632 rumah tidak layak huni.
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakselerasi pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026. Hingga 10 November 2026, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJPKT) telah mencapai Rp2,33 triliun atau 80,05% dari total pagu Rp2,91 triliun.
Capaian tersebut melampaui rata-rata realisasi anggaran Kementerian PKP yang tercatat sebesar 74,25%. DJPKT pun membidik realisasi anggaran sebesar 97,85% hingga 31 Desember 2026 melalui percepatan penyelesaian program, penguatan pengawasan, serta pengendalian pekerjaan fisik di lapangan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, percepatan penyerapan anggaran harus diikuti penyelesaian pekerjaan fisik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga kualitas hasil pembangunan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Penyerapan anggaran bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel,” ujar Maruarar.
Ia meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian program agar target akhir tahun dapat dicapai tanpa mengabaikan kualitas pembangunan maupun ketentuan yang berlaku.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan, capaian realisasi anggaran tersebut ditopang pelaksanaan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan rumah susun (rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan infrastruktur sanitasi masyarakat.
“Capaian realisasi anggaran ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat, balai, hingga satuan kerja provinsi. Kami terus melakukan pengendalian dan evaluasi agar setiap program dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat,” kata Sri.
Berdasarkan kinerja satuan kerja, realisasi anggaran tertinggi dicatatkan Satker PKP Provinsi sebesar 80,11%. Berikutnya, Satker DJPKT Pusat mencapai 75,18%, sedangkan satuan kerja balai atau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) tercatat sebesar 68,99%.
Pembangunan Rusun IKN Hampir Rampung
Pada sektor pembangunan hunian vertikal, DJPKT melaksanakan pembangunan 629 unit rumah susun yang tersebar dalam 13 tower. Hingga 10 November 2026, realisasi keuangan program tersebut mencapai 82,93% atau Rp233,78 miliar dari total pagu Rp281,89 miliar.
Salah satu proyek strategis yang terus dikawal adalah pembangunan rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024–2026. Progres fisik proyek tersebut telah mencapai 99,09%.
Pembangunan rusun menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas penyediaan hunian layak, sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Bedah Rumah Sasar 113 Ribu Unit
Selain pembangunan hunian vertikal, pemerintah juga mempercepat program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Pada 2026, program BSPS menargetkan peningkatan kualitas 113.632 unit rumah yang tersebar di 38 provinsi. Hingga 10 November 2026, realisasi keuangan telah mencapai 80,80%, setara dengan pembiayaan untuk 97.409 unit rumah.
Namun, penyelesaian pekerjaan fisik masih perlu dipercepat. Dari target tersebut, baru 13.176 unit rumah yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik. Sementara itu, capaian Laporan Pemanfaatan Dana (LPD) tercatat sebesar 7,38%.
Kementerian PKP terus memperkuat pemantauan lapangan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta mendorong pelaporan pemanfaatan bantuan agar program Bedah Rumah benar-benar meningkatkan kualitas hunian masyarakat menjadi lebih layak, aman, dan nyaman.
Infrastruktur Permukiman Jadi Perhatian
Di luar pembangunan rumah, DJPKT juga mempercepat penyediaan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Pada program prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), progres fisik pembangunan telah mencapai 94,20%. Sementara realisasi keuangan baru mencapai 56,42% atau Rp2,55 miliar dari total pagu Rp4,52 miliar. Program ini diarahkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur dasar bagi 600 unit hunian yang tersebar di empat provinsi.
Adapun program penanganan kawasan kumuh dengan target penataan seluas 75 hektare mencatatkan realisasi anggaran sebesar 29,97% atau Rp11,73 miliar.
Sementara itu, program bantuan infrastruktur sanitasi masyarakat yang menyasar 1.000 unit di lima provinsi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,57 miliar atau 33,18%, dengan progres fisik mencapai 34,46%.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa percepatan tidak hanya diperlukan dalam penyerapan anggaran, tetapi juga penyelesaian pekerjaan fisik dan administrasi, terutama pada program infrastruktur permukiman yang realisasinya masih relatif rendah.
Peningkatan kualitas PSU, penataan kawasan kumuh, dan penyediaan sanitasi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Kejar Target Akhir Tahun
Menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026, Kementerian PKP terus memperkuat evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh program yang dilaksanakan DJPKT. Percepatan penyelesaian administrasi harus berjalan seiring dengan kemajuan pekerjaan fisik agar target penyerapan tidak mengorbankan kualitas pembangunan.
Dengan capaian realisasi 80,05% hingga 10 November 2026, DJPKT masih harus mengakselerasi pelaksanaan program untuk mencapai target 97,85% pada akhir tahun.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan Kementerian PKP terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Pemerintah menargetkan setiap anggaran yang dialokasikan tidak berhenti sebagai angka realisasi keuangan, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang lebih layak, lingkungan permukiman yang lebih baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
