Nyaris Habis, HIMPERRA Desak Pemerintah Tambah Kuota Dana Perumahan Bersubsidi
HIMPERRA juga berharap agar pemerintahan yang baru dapat mewujudkan keberadaan Kementerian yang khusus mengurus perumahan rakyat
JAKARTA.KORIDOR.ONLINE—Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) mengingatkan pemerintah untuk secepatnya merealisasikan janji penambahan kuota dana subsidi perumahan yang diperkirakan bulan Juli mendatang akan habis. Pasalnya dana kuota untuk rumah subsidi ini tak hanya membuat pelaku industri atau pengembang khawatir, tapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Saya prediksi kuota 166 ribu unit rumah tahun ini akan habis pada bulan Juli atau selambat-lambatnya bulan Agustus mendatang. Kuota tahun lalu 220 ribu unit dan realisasinya mencapai 230 ribu unit. HIMPERRA berharap kepada pemerintah agar kuota subsidi tahun 2024 minimal sama dengan realisasi tahun lalu, sebesar 230 ribu unit. Kalau tidak ditambah, dampak negatifnya akan sangat besar, termasuk ke para MBR,” ungkap Ari Tri Priyono, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIMPERRA, dalam keterangan tertulisnya. Rabu. 22/5/2024.
HIMPERRA berharap janji penambahan kuota bisa direalisasikan sesegera mungkin. Hal ini karena berkurangnya kuota subsidi rumah akan berdampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang, tetapi juga industri properti terkait secara keseluruhan.
Keterbatasan kuota bisa berpotensi menghambat pertumbuhan sektor properti, mengakibatkan terhambatnya pengembangan properti dan meningkatkan risiko kebangkrutan bagi pengembang yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar bunga dan pokok pinjaman ke perbankan.
Di sisi lain, tambah Ari, demikian biasa disapa, HIMPERRA juga berharap agar pemerintahan yang baru dapat mewujudkan keberadaan Kementerian yang khusus mengurus perumahan rakyat. Apalagi ada target pembangunan tiga juta unit rumah yang sudah dijanjikan Presiden dan wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam visi dan misinya.
Hal itu bisa menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, hal itu perlu dorongan kuat secara politis lewat sebuah kelembagaan khusus, agar terjadi lompatan besar, sehingga hambatan dan sumbatan penyediaan perumahan yang terjadi selama ini bisa segera teratasi.
“Mengingat semakin kompleksnya tantangan persoalan perumahan ke depan dan sejalan dengan visi misi pemerintah baru (Prabowo – Gibran) menurut kami perlu kementerian tersendiri yang mengurus perumahan rakyat ke depan. Tujuannya agar pemerintah baru bisa fokus menuntaskan program tiga juta rumah yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depan,”tegas pria yang gemar berpantun ini.
Selain itu, lanjutnya, HIMPERRA berharap, keberadaan Kementerian Perumahan juga bisa melahirkan terobosan-terobosan dibidang pembiayaan perumahan, agar tidak selalu bergantung pada dana APBN yang terbatas setiap tahun.
“Kami yakin. di bawah Kementerian perumahan, pemerintah akan memiliki strategi, arah dan langkah yang jelas sehingga political will soal perumahan rakyat bisa tuntas sesuai janji politik yang sudah dicanangkan. Kami HIMPERRA, asosiasi pengusaha perumahan yang 90 persen anggotanya pengembang perumahan bersubsidi, siap melakukan kolaborasi dengan pemerintah,” tambah CEO Riscon Group itu.
HIMPERRA berharap keberadaan Kementerian perumahan akan memberikan kewenangan melakukan sinkronisasi dan kolaborasi dibidang pembiayaan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Dengan kewenangannya yang ada bisa melakukan inovasi pembiayaan agar permasalahan rumah subsidi untuk MBR tidak berkutat soal keterbatasan kuota dan itu terus berulang setiap tahunnya.
