Menteri PKP Bahas Penyediaan Rumah Layak untuk Pegawai Kementerian PANRB
Agenda utamanya adalah membahas pengalokasian rumah subsidi bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian PANRB
JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berdiskusi dengan Menteri PANRB Rini Widyantini untuk membahas rencana penyediaan rumah layak huni bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB.
“Hari ini saya berdiskusi dengan Menteri PANRB, Wakil Menteri PANRB, Kepala dan Wakil Kepala BPS, BP TAPERA, serta Sekjen dan Irjen Kementerian PKP. Agenda utama kami adalah membahas pengalokasian rumah subsidi bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian PANRB,” ujar Maruarar di Ruang Kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Ia menekankan bahwa diskusi berlangsung hangat dan produktif. Berbagai aspek terkait pemenuhan kebutuhan hunian pegawai dibahas untuk memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang layak, sekaligus meningkatkan semangat kerja dalam melayani masyarakat.
“Kami sepakat untuk mempertimbangkan empat lembaga utama di ekosistem Kementerian PANRB: LAN, ANRI, BKN, dan PANRB sendiri. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada 21 Mei mendatang di tempat yang sama untuk memfinalisasi MoU-nya. Saya mengapresiasi kepedulian Menteri PANRB terhadap kesejahteraan lembaga dan ekosistemnya,” jelas Maruarar.
Ia juga menyampaikan pentingnya dukungan data akurat dari BPS agar program bantuan perumahan tepat sasaran.
“Terima kasih kepada BPS. Data yang akurat sangat membantu kami dalam menjalankan program seperti BSPS dan rumah subsidi. Kita tahu salah satu masalah besar di Indonesia adalah ketidaktepatan sasaran bantuan. Dengan dukungan data BPS, pekerjaan kami jauh lebih mantap,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Kementerian PKP.
“Kami sangat mengapresiasi program ini, karena tidak semua ASN di kantor kami sudah memiliki rumah. Kami akan mencocokkan data di Kementerian PANRB dengan persyaratan data dari BPS untuk memastikan program perumahan subsidi kesejahteraan ini dapat berjalan sesuai sasaran,” katanya.
