Menko Perekonomian Resmi Luncurkan Kredit Program Perumahan
Program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah layak huni, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi nasional.
SURABAYA, KORIDOR.ONLINE — Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai instrumen pembiayaan untuk mempercepat pembangunan dan renovasi rumah masyarakat dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) — baik perseorangan maupun badan usaha — yang bergerak di sektor perumahan dan konstruksi rakyat.
Peluncuran KPP dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan, di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (21/10/2025).
“Hari ini pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Menko Airlangga.
Airlangga mengajak seluruh kepala daerah serta perbankan penyalur untuk turut mendukung percepatan penyaluran KPP. Menurutnya, program ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah layak huni, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi nasional.
“Saya minta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mendorong kontraktor daerah untuk membangun rumah bagi masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun, terdiri atas Rp113 triliun untuk sisi suplai (kontraktor UMKM) guna mempercepat pembangunan rumah, serta Rp17 triliun untuk sisi permintaan (masyarakat) yang membutuhkan pembiayaan renovasi rumah.
Airlangga berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini secara maksimal.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.
Menurut Sekjen Kementerian PKP, pelaksanaan KPP mengacu pada Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum penyaluran kredit program ini.
“Kami siap mensukseskan penyaluran Kredit Program Perumahan agar masyarakat bisa menempati rumah layak huni, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja di sektor perumahan,” ujar Didyk Choiroel.
