Luas Lantai Rumah 25 m2, Jangan Permalukan Presiden Prabowo!

Rancangan beleid Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) soal luas lantai rumah 25 m2, gagal paham asta cita Presiden Prabowo. Presiden itu pro rakyat kecil dan MBR,  bukan malah menekannya.

Luas lantai rumah 25 m2 itu tidak sensitif MBR. Kementerian PKP jangan gagal paham suara hati paling dalam Presiden yang pro sosial, bukan  hanya utak atik gathok target statistik 3 juta rumah.

Presiden ingin rakyat tersenyum. Luas lantai rumah 25 m2 itu antitesis asta cita. Jangan sampai itu catatan buruk Presiden Prabowo. Kementerian PKP harus 3 I:  inovasi, inovasi, inovasi. Dan, 3K: kordinasi, kolaborasi, kompetensi.

Misalnya, efisienkan harga rumah dengan penyediaan tanah terjangkau. Genjot kolaborasi bank tanah.

Segerakan policy national hunian berimbang efektif, bicara dengan pakar dan bertanya ke pelaku pembangunan pro MBR.

Jangan parsial, terlena mono sumber pembiayaan bank, masih bisa tekan efisiensi dengan pembiayaan lembaga non bank.

Mana action plan subsidi produktif yang diusung Satgas Perumahan yang dirancang mengerek pertumbuhan ekonomi 1,8% di pedesaan.

Mengatasi kemiskinan sektor perumahan perlu digebrak dengan inovasi pembiayaan yang tidak ecek-ecek.

Subsidi produktif jangan mati suri sebelum menetas. Berkah devisa migas geser ke subsidi produktif perumahan yang jangan dituding beban, malah jadi beleid  yang produktif, adil, dan sekaligus populis. Sudah cukuplah tata kelola berkah migas pro ke atas.

Juga,  kerahkan akal buat skema integrasi/ harmonisasi ekosistem FLPP dengan MLT BPJS Ketenagakerjaan.

Buat quick win, segerakan proyek pilot perumahan  komunitas.  Pakar The HUD Institute bisa dipanggil ke pangkalan juang rumah rakyat.

Luas 25 m2 itu jangan jadi beleid aneh.  Jangan jadi kabar buruk rakyat yang kudu nguyu dengan rumah hunian yang sehat, layak, terjangkau.

Ato bergerak. Buat turunan 3I dan 3K. Jangan permalukan Presiden di depan rakyat. Tabik!