KPR FLPP Baru 45,73%, BP Tapera Siapkan Sejumlah Strategi Kejar Target 350 Ribu

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat strategi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjelang akhir 2026. Memasuki tiga bulan terakhir, BP Tapera akan memperkuat kolaborasi antara perbankan, pengembang, pemerintah daerah, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Langkah tersebut dibahas dalam evaluasi kinerja KPR Subsidi FLPP Tahun Anggaran 2026 di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pertemuan melibatkan jajaran BP Tapera, Kementerian PKP, bank penyalur Himbara, asosiasi pengembang perumahan, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan percepatan diperlukan karena realisasi FLPP hingga saat ini baru mencapai 160.070 unit atau 45,73% dari target 350.000 unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160.053 unit merupakan rumah tapak dan 17 unit rumah susun.

“Berdasarkan data kami, terdapat potensi data demand atau peminatan sebanyak 48.679 unit. Jika hal tersebut tercapai, maka total capaian dapat mencapai 208.749 unit,” ujar Heru.

Demand 48.679 Unit Diburu

BP Tapera kini memfokuskan perhatian pada pemetaan calon debitur yang dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan proses pembiayaan di perbankan.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah calon debitur fix income, seperti aparatur sipil negara (ASN), pekerja swasta, dan buruh dengan pendapatan tetap. Kelompok tersebut dinilai memiliki profil yang relatif lebih mudah diverifikasi dalam proses pengajuan KPR subsidi.

Strategi tersebut akan dilakukan secara lebih tersegmentasi dengan menggandeng kantor wilayah bank penyalur, pemerintah provinsi, hingga pengembang lokal.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan pendekatan berbasis wilayah dan profil calon debitur perlu diperkuat.

“Dengan memperhatikan komitmen peminatan, BP Tapera dapat lebih bekerja sama dengan pihak HRD perusahaan untuk profiling dan mengundang peserta yang potensial dalam sosialisasi,” kata Sri.

Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan sosialisasi FLPP dilakukan lebih tepat sasaran, bukan sekadar memperluas jumlah peserta sosialisasi.

Stok Rumah Dipertemukan dengan Calon Pembeli

Percepatan tidak hanya dilakukan dari sisi permintaan. BP Tapera juga memetakan ketersediaan hunian yang dilaporkan pengembang melalui sistem yang dimiliki lembaga tersebut.

Data tersebut mencakup kombinasi antara kavling, booking, hingga ready stock. Pemetaan dilakukan untuk mempertemukan stok rumah dengan calon penerima yang memiliki potensi lolos pembiayaan.

Heru mengatakan masih terdapat surplus ketersediaan hunian yang dapat dioptimalkan.

“Kita juga melihat dari sisi supply, ready stock yang dilaporkan oleh pengembang juga perlu dikejar. Termasuk dengan rumah susun yang diimbangi dengan permintaan,” ujarnya.

Karena itu, BP Tapera menilai integrasi data antara pengembang, bank penyalur, dan sistem BP Tapera menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan antara rumah yang tersedia dengan calon pembeli.

Gugus Tugas Dibentuk, Evaluasi Setiap Pekan

Untuk mengawal percepatan tersebut, BP Tapera bersama Kementerian PKP dan mitra kerja akan membentuk gugus tugas yang bertugas memantau perkembangan penyaluran hingga akhir tahun.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap pekan untuk melihat perkembangan demand, supply, komitmen pendanaan bank, hingga proses akad.

Sri mengatakan seluruh langkah yang dapat mempercepat realisasi akan terus didorong selama tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Sepanjang itu baik untuk percepatan, maka perlu dilakukan. Harus terus optimis terhadap sisa waktu ini,” ujarnya.

Heru menambahkan, evaluasi capaian juga perlu melihat kondisi penyaluran tahun sebelumnya secara lebih utuh. Menurutnya, realisasi FLPP 2025 turut dipengaruhi adanya carry over kuota dari tahun sebelumnya.

Rumah Recycle Disiapkan

Selain mengoptimalkan rumah baru dan ready stock, pemerintah juga tengah menyiapkan skema Rumah Alih Kepemilikan atau rumah recycle.

Sri mengatakan Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah langkah terkait regulasi tersebut. Namun, aturan masih perlu dirumuskan secara hati-hati agar dapat diterapkan dengan tetap menjaga kepastian dan akuntabilitas.

Skema tersebut nantinya dapat menjadi alternatif untuk memanfaatkan rumah yang sudah ada, termasuk rumah yang sebelumnya masuk dalam portofolio pembiayaan tertentu, agar dapat dialihkan kepada penerima baru sesuai ketentuan.

Heru mengatakan BP Tapera ikut berkontribusi dalam penyusunan aturan tersebut. Salah satu prinsip yang menjadi perhatian adalah perlindungan konsumen, termasuk memastikan kondisi rumah sebelum dialihkan.

“Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu portofolionya. Saat ini aturannya sedang diproses,” kata Heru.

Menurutnya, mekanisme trilogi stok yang selama ini diterapkan BP Tapera dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan rumah recycle.

Tenor 40 Tahun Jadi Opsi MBR

Di sisi pembiayaan, pemerintah sebelumnya juga membuka opsi tenor KPR FLPP hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan membayar.

Sri menegaskan tenor 40 tahun bukan kewajiban bagi seluruh penerima FLPP, melainkan pilihan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan calon debitur.

“Ini (tenor 40 tahun) adalah opsi bagi masyarakat, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menjangkau kepemilikan rumah pertamanya,” ujar Sri.

Dengan waktu 2026 yang tersisa sekitar tiga bulan, BP Tapera kini mengandalkan kombinasi antara percepatan calon debitur, optimalisasi stok rumah, penguatan kolaborasi perbankan dan pengembang, hingga penyiapan skema rumah recycle untuk meningkatkan realisasi FLPP.