Kemenko Infra Gandeng The HUD Institute Perkuat Kualitas Kebijakan Perumahan
The HUD Institute akan berkontribusi melalui penguatan basis data, analisis kebijakan, serta rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy).
TANGERANG, KORIDOR.ONLINE — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) resmi menjalin kerja sama strategis dengan The Housing and Urban Development (HUD) Institute dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan program di bidang perumahan serta kawasan permukiman.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny A. Hutahayan, dan Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, di Tangerang, Banten, Rabu (14/1).
Ronny menegaskan, tantangan pembangunan perumahan nasional saat ini tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas kebijakan, integrasi lintas sektor, serta ketepatan sasaran program.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan sektoral dan parsial. Kebijakan perumahan harus berbasis data, terintegrasi, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kami memperkuat fondasi kebijakan itu,” ujar Ronny.
Menurut Ronny, kolaborasi dengan lembaga independen seperti The HUD Institute penting untuk menghadirkan perspektif akademik, riset, serta praktik terbaik dalam penyusunan kebijakan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program perumahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” tambahnya.
Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah ruang lingkup kerja sama, mulai dari perancangan kebijakan, pertukaran data dan pengetahuan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga riset dan kajian teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Sementara itu, Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai kerja sama ini sebagai momentum penting untuk mendorong transformasi tata kelola kebijakan perumahan di Indonesia.
“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tapi tentang kualitas hidup, keadilan sosial, dan keberlanjutan kota. Kami melihat masih ada kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Di sinilah peran riset dan kajian menjadi sangat krusial,” ujar Zulfi.
Ia menambahkan, The HUD Institute akan berkontribusi melalui penguatan basis data, analisis kebijakan, serta rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy).
“Kami ingin membantu pemerintah menyusun kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Zulfi.
Kerja sama ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, yang menempatkan perumahan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan manusia dan wilayah.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap lahir kebijakan perumahan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta urbanisasi yang terus berkembang.
