Hukum

HIMPERRA Soroti Kasus Grand Riscon Padjajaran. Ancaman Terhadap Investasi dan Proyek Strategis Nasional

Pemilik Tanah Grand Riscon Padjajaran Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke Komisi Yudisial

JAKARTA, KORIDOR.ONLINE – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), di Kantor Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (18/11). Laporan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.

Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia. Para pelapor menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.

Persoalan ini turut mendapat perhatian Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono. Menurut dia, sengketa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus keberlanjutan investasi sektor perumahan dan pembangunan infrastruktur.

Ari menilai, munculnya klaim kepemilikan tanah yang hanya bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding di tengah keberadaan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun merupakan persoalan serius yang perlu dicermati.

“Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Jika dokumen kepemilikan yang sudah jelas justru diabaikan, hal itu bukan hanya bertentangan dengan akal sehat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum,” ujar Ari.

Dia mengingatkan, ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas daripada konflik antara pihak-pihak yang berperkara. Apalagi, kawasan Grand Riscon Padjajaran memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.

| Baca Juga:   AREBI Perkuat Standar Profesi Broker Properti, 3.500 Tenaga Pemasar Kantongi Sertifikasi

Menurut Ari, PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang disebut mencakup hampir 60% dari kawasan yang berkaitan dengan seksi IV jalan tol tersebut. Karena itu, persoalan kepemilikan tanah yang berlarut-larut berpotensi menghambat penyelesaian proyek infrastruktur sekaligus pengembangan kawasan perumahan.

“Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,” tegasnya.

Ari menambahkan, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi industri properti. Pengembang membutuhkan kepastian terhadap status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum agar pembangunan perumahan dapat berjalan berkelanjutan. Apabila tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan secara sah masih dapat menghadapi klaim yang tidak jelas dasar hukumnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di sektor properti.

Dia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang mulai dirasakan pemilik tanah. Menurut informasi yang disampaikan para pemilik, sebagian masyarakat yang sebelumnya rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menghentikan pembayaran karena munculnya ketidakpastian akibat sengketa tersebut.

“Ini juga menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Tanah yang selama bertahun-tahun menjadi objek pembayaran PBB, ketika status kepemilikannya dipersoalkan, dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Ari berharap proses pemeriksaan laporan di Komisi Yudisial dapat berjalan cepat, objektif, dan transparan sesuai kewenangannya. Dia juga meminta agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama apabila menyangkut dugaan pengabaian bukti-bukti hukum yang telah dimiliki masyarakat.

| Baca Juga:   Menteri PKP Maruarar Sirait Puji Kinerja BTN dalam Penyaluran KPR

“Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan objektif sehingga tidak terjadi lagi praktik manipulasi hukum atau penafsiran yang mengabaikan fakta dan dokumen yang sudah terang. Jangan sampai sesuatu yang secara hukum telah memiliki dasar dan bukti justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Kepastian hukum harus menjadi pegangan semua pihak,” ujarnya.

Ari juga menyatakan pentingnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait agar mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing.

Erfendi

Penulis dan penikmat informasi terkait industri properti dan turunannya dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Email: exa_lin@yahoo.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button